Pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Faktor X dalam Kampanye Pilpres 2019

Berita Internasional >> Faktor X dalam Kampanye Pilpres 2019

Ekonomi memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden yang akan dilaksanakan April 2019 nanti. Namun, faktor agama juga sesuatu yang terus ada dan dimainkan. Walau kedua kandidat Pilpres 2019 telah menyampaikan visi misi mereka, belum ada kebijakan yang telah benar-benar ditegaskan.

Baca juga: Kampanye Pilpres 2019: Seberapa Jauh Sandiaga Uno Dorong Isu Ekonomi?

Oleh: Ed Ratcliffe (The Diplomat)

Dengan Pendapatan Domestik Bruto lebih dari 1 triliun dolar AS, populasi 264 juta jiwa, dan sumber daya alam yang beragam, Indonesia adalah salah satu negara yang paling dinamis di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan salah satu negara demokrasi paling kuat di kawasan ini.

Dengan kurang dari enam bulan hingga pemilihan presiden bulan April 2019, garis pertempuran sudah jelas terlihat. Ketika pemerintah berjuang mempertahankan rupiah di tengah perubahan kondisi perdagangan global, muncul debat publik atas peran Islam dalam kehidupan publik, hingga ketidaksetaraan, utang luar negeri, dan berita palsu.

Lawan main

Pilpres 2019 akan menjadi ajang pertandingan ulang dari Pilpres 2014. Presiden Joko “Jokowi” Widodo, pemimpin pertama Indonesia yang berasal dari luar lingkaran elit politik dan militer, sekali lagi menghadapi Prabowo Subianto, letnan jenderal purnawirawan dan tokoh pendiri sekaligus memimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Jokowi hingga kini tetap menjadi kandidat favorit, terdepan dalam jajak pendapat terbaru dan mempertahankan citranya sebagai pemimpin sederhana dan rendah hati. Namun, terlepas dari beberapa keberhasilannya, masih terdapat janji-janji pemilu 2014 yang belum terwujud.

Dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan religiusnya dan menarik elemen rakyat yang lebih konservatif, Jokowi telah memilih Ma’ruf Amin, kepala Majelis Ulama Indonesia dan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama (organisasi Islam terbesar di Indonesia), sebagai kandidat wakil presiden yang mendampinginya.

Prabowo, sebaliknya, menawarkan citra pemimpin yang kuat. Sebagai mantan pemimpin militer, ia memiliki kredibilitas dalam hal keamanan dan mempromosikan masyarakat “adil” melalui kesejahteraan ekonomi dan politik.

Terdapat beberapa tema yang tumpang tindih dengan kampanye Jokowi, meskipun belum ada proposal kebijakan yang pasti dari salah satu kandidat. Pasangan cawapres yang mendampingi Prabowo adalah Sandiaga Uno, seorang pengusaha bisnis yang baru saja mengundurkan diri sebagai wakil gubernur Jakarta untuk maju dalam pilpres 2019. Sandiaga memiliki kredibilitas ekonomi dan telah menunjukkan daya tariknya kepada pemilih muda, yang berada pada angka 30 persen pemilih sah Indonesia, berperan penting untuk kedua tim kampanye.

‘Itu Ekonomi, Bodoh’

Ekonomi tampaknya menjadi aspek sentral dalam kampanye pemilihan presiden kali ini. Ekonomi juga merupakan titik lemah potensial bagi Jokowi yang telah diserang Prabowo di beberapa front. Kedua kandidat cenderung memikat pemilih dengan kebijakan ekonomi kerakyatan sebagai solusi atas ketidaksetaraan sosial domestik dan lingkungan perdagangan global yang tengah menegang.

Bulan Oktober 2018, rupiah jatuh ke nilai terendah dalam lebih dari 20 tahun, memicu kenangan akan krisis keuangan 1998. Penyebab langsung dari kejatuhan rupiah kali ini adalah peristiwa global, meskipun besarnya defisit neraca berjalan besar dan utang dalam mata uang AS merupakan faktor yang turut mendasari.

Pemerintah Indonesia, yang didukung oleh IMF, menyatakan bahwa masalah mata uang tidak menunjukkan prospek ekonomi Indonesia. Meski demikian, melemahnya rupiah akan berdampak pada pengeluaran sehari-hari dan para pemilih cenderung berfokus pada masalah-masalah keuangan harian.

Sementara Jokowi telah membuat terobosan ke dalam reformasi kesejahteraan dan dukungan sosial, tingkat ketidaksetaraan masih tetap tinggi. Pendanaan negara disisihkan oleh pemerintah untuk subsidi energi dan makanan. Prabowo telah membalas, memanfaatkan kecenderungan xenofobia yang berkepanjangan, dengan janji untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan tenaga kerja asing.

Prabowo juga telah mengklaim bahwa utang luar negeri Indonesia akan membuat negara bangkrut pada tahun 2030. Memang, utang luar negeri telah tumbuh sebesar 48 persen di bawah Jokowi, sebagian besar karena belanja infrastruktur publik. Pemerintah telah berjuang untuk menggalang investasi infrastruktur sektor swasta dan melakukan diversifikasi investasi infrastruktur China, yang meroket dari 600 juta dolar AS pada tahun 2015 menjadi 3,36 miliar dolar AS pada tahun 2017. Isu ini kini cukup menonjol di seluruh kawasan, misalnya dengan Malaysia yang tengah berupaya membatalkan proyek infrastruktur yang didanai China.

Dibalik retorika nasionalisme ekonomi, prospek ekonomi kandidat keduanya cenderung lebih beragam. Rekam jejak Jokowi telah menunjukkan strategi investasi ekonomi jangka panjang, reformasi, dan liberalisasi, termasuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan peringkat kredit Indonesia, bersama serangkaian proyek populis, menasionalisasi sumber daya alam dan menerapkan control atas harga bahan bakar.

Kebijakan ekonomi Prabowo mungkin juga dipengaruhi oleh posisi cawapres yang mendampinginya yang cenderung ramah bisnis. Dalam kedua kasus itu mungkin akan terus ada perpaduan yang tidak sesuai antara kebijakan yang ramah investasi dan gerakan proteksionis di sektor energi, pangan, dan bahan bakar.

Agama dalam politik

Sejak kampanye pemilihan pertamanya, pada pilpres 2014, Jokowi telah menghadapi kritik berulang kali atas kepercayaan agama Islamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, politik Islam telah mendapatkan momentum di Indonesia, ketika berbagai kelompok mengejar kepentingan mereka melalui jalur hukum dan demokrasi. Kelompok-kelompok tersebut memiliki peran penting dalam menggulingkan sekutu Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, serta mendukung kemenangan sekutu Prabowo, Anies Basdewan.

Pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi adalah upaya terselubung untuk memenangkan pemilih konservatif. Namun sejauh hal itu telah menetralisasi kritik, para pendukung Jokowi telah menuduhnya mengkhianati prinsipnya sendiri. Namun, Ma’ruf baru-baru ini mempromosikan pandangan yang lebih moderat, “Wasatiyyah Islam” atau Islam tengah (Islam sentris) yang mempromosikan karakteristik keseimbangan dan toleransi.

Masalah pemilu mencerminkan tren global

Berita palsu merebak di media sosial Indonesia, khususnya di aplikasi pesan WhatsApp. Informasi yang salah telah memiliki konsekuensi dunia nyata, termasuk dalam memicu main hakim sendiri, penangkapan, dan kerusuhan. Masyarakat sipil dan pemerintah telah berusaha untuk menghilangkan prasangka “fakta-fakta alternatif” serta menutup situs-situs dan kelompok-kelompok yang bertanggung jawab, membuat mereka rentan mendapatkan tuduhan bahwa mereka membungkam lawan dan menekan kebebasan berbicara.

Politik uang dan korupsi belum mendapatkan perhatian sebanyak pada pemilihan sebelumnya. Praktik jual beli suara tidak diragukan lagi akan tetap menjadi masalah, karena Indonesia rentan terhadap praktik tersebut berdasarkan sejarahnya sebagai masyarakat patronase. Dalam pemilihan bulan Juni 2018 untuk memilih gubernur dan bupati, 18 gubernur dan 75 walikota sedang diselidiki karena dugaan suap dan korupsi.

Pandangan untuk periode kampanye

Tidak ada pihak yang telah menggariskan program kebijakan yang jelas di luar pernyataan visi-misi mereka: Menciptakan “negara berdaulat dan merdeka berdasarkan kerja sama timbal balik” dari Jokowi/Ma’ruf, dan membangun Indonesia yang “adil, makmur, berdaulat secara politik dan ekonomi, dan budaya beragam”dari Prabowo/Sandiaga.

Baca juga: Ma’ruf Amin Kampanyekan ‘Islam Jalan Tengah’ bagi Indonesia dan Asia Tenggara

Ekonomi pasti akan memainkan peran utama, dan agama dapat terus menjadi isu penting. Kebijakan luar negeri belum menonjol dalam hal ini, atau sebelumnya, kampanye pemilu di luar isu-isu domestik terkait investasi China dan pekerja asing. Namun, Jokowi baru-baru ini menjadi lebih vokal di forum-forum internasional mengenai ketegangan perdagangan global, mendorong negara-negara untuk bekerja sama.

Hal ini merupakan indikasi dari pandangan Jokowi bahwa nasib ekonomi Indonesia terkait dengan kinerja ekonomi regional dan global secara lebih umum, terlepas dari meningkatnya nada nasionalisme ekonomi yang terdengar di dalam negeri.

Ed Ratcliffe adalah Kepala Riset dan Penasihat di Asia House.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo dan cawapres Ma’ruf Amin menyerahkan dokumen pendaftaran resmi sebagai kandidat untuk pemilihan presiden 2019 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman di Jakarta, Indonesia, tanggal 10 Agustus 2018. (Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim)

Faktor X dalam Kampanye Pilpres 2019

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top