Militer Indonesia di Kepulauan Natuna
Berita Politik Indonesia

Hadang China, Indonesia Tingkatkan Kehadiran Militer di Kepulauan Natuna

Berita Internasional >> Hadang China, Indonesia Tingkatkan Kehadiran Militer di Kepulauan Natuna

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah menindaklanjuti janji dua tahun untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di Kepulauan Natuna Besar, yang terbesar dari 272 pulau-pulau kecil di pinggiran selatan perairan yang disengketakan. Sebagai massa darat terdekat dengan China yang kini bersikap semakin asertif, pulau seluas 1.720 kilometer persegi tersebut telah dilengkapi dengan sistem rudal darat-ke-udara yang canggih, elemen-elemen batalion laut, serta pangkalan-pangkalan angkatan udara dan laut yang ditingkatkan secara signifikan. Namun, tindakan keras Jokowi tidak didukung oleh ketegasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Oleh: John McBeth (ASPI The Strategist)

Ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan ulasan kebijakan luar negeri tahunan tradisionalnya baru-baru ini, ia merujuk pembantaian kelompok separatis di Papua pada bulan Desember 2018 terhadap 19 pekerja konstruksi. “Indonesia,” menurutnya, “tidak akan mundur, bahkan satu inci pun, ketika menyangkut kedaulatan.”

Namun, yang mengejutkan para pengamat adalah kegagalannya untuk membuat kejelasan yang sama tentang Laut China Selatan, kini setelah Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah menindaklanjuti janji dua tahun untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di Kepulauan Natuna Besar, yang terbesar dari 272 pulau-pulau kecil di pinggiran selatan perairan yang disengketakan.

Baca Juga: Sudah Siapkah Indonesia dan Malaysia Bela Muslim China?

Sebagai massa darat terdekat dengan China yang kini bersikap semakin asertif, pulau seluas 1.720 kilometer persegi tersebut telah dilengkapi dengan sistem rudal darat-ke-udara yang canggih, elemen-elemen batalion laut, serta pangkalan-pangkalan angkatan udara dan laut yang ditingkatkan secara signifikan.

Fokus Marsudi menarik, mengingat bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjauhkan Papua dari agenda internasional, sambil berusaha meyakinkan negara-negara Melanesia di Pasifik barat daya bahwa Indonesia memperlakukan orang Papua secara adil.

Tentu saja, langkah itu mencerminkan kejutan yang bergulir melalui komunitas keamanan selama pembantaian tanggal 1 Desember 2018, yang diyakini sebagai kasus pertumpahan darah terburuk sejak Organisasi Papua Merdeka (OPM) meluncurkan pemberontakan pada akhir tahun 1960-an.

Tetapi kegagalan Marsudi untuk membuat lebih dari sekadar referensi sambil lalu ke Laut China Selatan itu mengejutkan, terutama ketika China sekarang bersikeras bahwa mereka memiliki klaim atas apa yang disebut “daerah penangkapan ikan tradisional” di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sejauh 200 mil laut.

Daerah penangkapan ikan tradisional tidak diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Namun, hak menangkap ikan secara tradisional diakui dan telah menjadi subjek negosiasi bilateral yang sukses antara Indonesia dan dua negara tetangganya, Australia dan Malaysia.

Ketika pemerintah Indonesia membuat peta nasional yang diperbarui pada tahun 2017 yang mengubah nama ZEE di utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara, Kementerian Luar Negeri China mengirim surat resmi yang menyatakan bahwa kedua negara memiliki tumpang tindih klaim maritim. Mengganti nama, menurutnya, hanya mempersulit perselisihan dan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan itu, terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia tidak menjadi pihak yang menuntut dalam sengketa atas Kepulauan Spratly dan tidak mengakui masalah perbatasan dengan China.

Setelah bertahun-tahun berpura-pura, itu adalah pertama kalinya China menunjukkan bahwa klaim sembilan garis putus kedaulatan bersejarahnya, yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan dan tidak memiliki dasar dalam hukum maritim, sebenarnya melanggar perairan Indonesia.

Tanda-tandanya sudah ada selama beberapa waktu. Setelah beberapa insiden dalam tiga tahun sebelumnya, ketegangan meningkat pada bulan Maret 2016 ketika penjaga pantai China merebut kembali sebuah kapal penangkap ikan yang ditahan di tempat yang disebut sebagai daerah penangkapan ikan tradisional.

Suatu hal yang memicu kemarahan para pejabat Indonesia adalah bahwa dua kapal penjaga pantai China yang bersenjata lengkap menembus batas teritorial 12 mil laut Indonesia untuk memaksa kembalinya kapal pukat itu, yang telah ditangkap oleh kapal pengangkut ikan yang berada jauh di dalam ZEE.

Dua kapal penangkap ikan China lainnya dicegat pada bulan Mei dan Juni 2016, tetapi sejauh yang diketahui tidak ada kasus sejak itu, sebagai indikasi bahwa China mungkin telah memutuskan untuk melakukan pendekatan secara berbeda terhadap Indonesia dibandingkan beberapa negara tetangganya yang lebih kecil, setidaknya untuk saat ini.

Hal itu tidak banyak mengubah pendirian Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti, yang terus menuduh China melakukan kejahatan transnasional dengan membayar kapal nelayan Indonesia untuk menurunkan hasil tangkapan mereka ke kapal induk China yang diposisikan tepat di luar ZEE. Perikanan China mengalami kemunduran di akhir tahun 2014 ketika Susi Pudjiastuti melarang kapal-kapal nelayan asing memasuki perairan Indonesia, mengatakan mereka dan mitra Indonesia mereka telah melanggar ketentuan perjanjian usaha gabungan mereka dan merugikan Indonesia sebanyak miliaran dolar melalui kehilangan pendapatan.

Kebijakan luar negeri tidak pernah menjadi kekuatan Presiden Jokowi, tetapi janjinya untuk memperkuat pertahanan utara Indonesia tetap menjadi salah satu sentra dari tekad pemerintahannya untuk melindungi sumber daya alam dan menumbuhkan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Para analis percaya bahwa TNI akan mengerahkan sistem rudal jarak menengah NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) Kongsberg Norwegia canggih ke Natuna, menyediakan payung pertahanan udara yang mencakup lebih dari 100 kilometer persegi.

Senjata yang baru diperoleh didasarkan pada AMRAAM (advanced medium-range air-to-air missile) Raytheon, yang disetujui Amerika Serikat untuk dijual ke Indonesia pada tahun 2016 ketika Angkatan Udara mengambil pengiriman 24 pesawat tempur F-16 tambahan yang diperbarui untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara garis depan.

Natuna Besar juga dapat menjadi basis bagi beberapa dari delapan helikopter serang Apache AH-64E baru yang dijual ke Indonesia berdasarkan kekuatan peran yang mereka rasakan dalam menjaga arus pengiriman bebas melalui Selat Malaka dan Sunda.

Pemerintah Indonesia berencana untuk memperpanjang landasan pacu 2.500 meter di pulau itu, membangun lebih banyak hangar, dan meningkatkan fasilitas pengisian bahan bakar, mungkin siap untuk usulan pembelian pesawat kargo Super Hercules C-130J yang dapat dikonfigurasi untuk patroli laut berkepanjangan. Angkatan Udara Indonesia kemungkinan akan mengerahkan kendaraan udara tak berawak (UAV/unmanned aerial vehicles) ke pulau itu untuk memperluas kemampuan pengintaiannya di ladang gas Natuna Timur dan jalur pelayaran sibuk yang melintas ke arah utara mendekati Laut Jawa.

Baca Juga: Indonesia Tiru Cara Keras China untuk Perkuat Kendali atas Papua Barat

Indonesia dipercaya tengah mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membeli empat pesawat UAV Wing Loong dari Aviation Industry Corporation of China untuk skuadronnya di Pontianak, Kalimantan Barat, 460 kilometer di sebelah tenggara Natuna Besar. Sebagai gantinya, mereka telah mempertimbangkan untuk membeli drone Anka dari Turkish Aerospace Industries, yang dapat tetap bertahan di udara hingga 24 jam dan telah membuktikan diri dalam misi pengawasan dan pengintaian bersenjata di atas Suriah.

Angkatan Laut Indonesia telah mengambil alih sebagian besar patroli di Laut Natuna Utara sejak terjadinya banyak insiden pada tahun 2016. Namun, para analis mengatakan bahwa diperlukan beberapa tahun bagi Natuna Besar untuk berevolusi menjadi pangkalan yang penuh dengan persediaan bahan bakar yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauan efektivitas operasi angkatan laut.

John McBeth adalah koresponden ASPI The Strategist yang berbasis di Jakarta.

Keterangan foto utama: Panorama Pulau Natuna Besar, Indonesia dari tampak atas. (Foto: Flickr/stratman²)

 

Hadang China, Indonesia Tingkatkan Kehadiran Militer di Kepulauan Natuna

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top