Harta Warisan: Indonesia di Balik Kronisme
Berita Tentang Indonesia

Harta Warisan: Indonesia di Balik Kronisme

Home » Berita Tentang Indonesia » Harta Warisan: Indonesia di Balik Kronisme

Salah satu aspek buruk yang paling terkenal di masa otoritarianisme rezim Soeharto (1966-1998) adalah keuntungan yang dapat dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki jaringan bisnis raksasa, atau kronisme, yang menjadi harta warisan di Indonesia hingga saat ini. Tokoh-tokoh bisnis dan pemimpin politik pun menghadapi berbagai pilihan yang lebih luas tentang bagaimana mereka berinteraksi dan berkolaborasi.

    Baca juga: Indonesia 20 Tahun Setelah Turunnya Suharto

Oleh: Howard Dick dan Jeremy Mulholland (Indonesia at Melbourne)

Salah satu aspek buruk yang paling terkenal di masa otoritarianisme rezim Soeharto (1966-1998) adalah keuntungan yang dapat dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki jaringan bisnis raksasa, di mana mereka dapat memanen sewa ekonomi yang besar dari monopoli dan hak kontrak.

Beberapa nama yang paling terkenal diantara “kroni” (konco) tersebut adalah teman bisnis lama Soeharto, Liem Sioe Liong, yang setelah tahun 1966, mendirikan sebuah bisnis konglomerat besar, Salim Group. “Bob” Hasan (The Kian Seng), yang mengontrol konglomerat Kalimanis dan mengatur beberapa pondasi keluarga Soeharto melalui Nusamba Group, merupakan anak didik dari mentor Soeharto, Jenderal Gatot Soebroto. Beberapa lainnya merupakan anggota keluarga Soeharto, seperti saudara iparnya Probosutedjo dan keponakannya Sudwikatmono.

Hingga era-1980-an, keempat orang ini—di mana dua di antara mereka merupakan keturunan etnis China (The Kian Seng mengubah namanya menjadi Hasan ketika ia masuk islam), dan dua kerabat dekat Soeharto yang berdarah Jawa—mengontrol sebagian besar pondasi ekonomi Indonesia. Setelahnya, hal tersebut menjadi lebih rumit ketika anak sang presiden sendiri ikut berbisnis dan memiliki posisi yang kuat.

Meskipun hubungan antara politik dan ekonomi dapat dibilang damai sebelum masa Soeharto, namun kroni dari Orde Baru merupakan fenomena baru dalam suasana pasca kemerdekaan di Indonesia. Selama masa demokrasi (1950-1957), pergantian pemerintahan dapat dikatakan terlalu sering,  sehingga hubungan tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkembang menjadi sebuah kronisme. Setelah tahun 1957, ketika Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan pertentangannya terhadap kapitalisme dan kapitalis, terdapat sedikit gejala yang muncul. Ketika Soeharto mengambil alih posisi kepresidenan pada tahun 1966, dia membawa rekan bisnisnya bersamanya yang telah menikmati kepercayaan darinya. Mereka memiliki awal yang lebih baik sebagai pendatang baru, dan Liem Sioe Liong, pada khususnya, menjadi makmur. Stabilitas rezim yang berlangsung selama 32 tahun memberikan waktu yang cukup bagi hubungan mereka hingga berubah menjadi dasar-dasar kronisme.

Bagaimanapun, terdapat pula masa prasejarah kronisme. Pada masa prakolonial, para Sultan dan raja-raja menghadiahkan kewenangan kepada pedagang kesukaan mereka, terutama mereka yang datang dari luar, sebagai imbalan atas bantuan mereka menggerakkan pendapatan negara. Kadang-kadang mereka memiliki gelar resmi sebagai guru pelabuhan (syahbandar), pedagang kaya ini diakui sebagai pemimpin komunitas etnis mereka, tetapi para penguasa dapat yakin bahwa kekuatan ekonomi mereka tidak akan diterjemahkan ke dalam kekuasaan politik di pengadilan. Hubungan paralelnya dengan Orde Baru sudah jelas terlihat di mana mereka mengandalkan “pembedaan” komunitas pebisnis China.

Pada era-pasca Soeharto, bisnis-bisnis besar semakin merajalela, dan beberapa dari mereka menikmati hubungan dekat mereka dengan para pemimpin politik, namun dalam anggapan umum, mereka tidak lagi diidentifikasikan sebagai kroni. Oleh karena itu, pertanyaannya yang paling jelas adalah apa yang terjadi dengan para kroni tersebut dan ke mana kesejahteraan yang mereka punya. Sementara itu, masih ada pertanyaan lain, dan mungkin lebih menarik, adalah apa yang terjadi dengan institusi kronisme. Apakah yang berubah semenjak tahun 1998 telah bertransformasi menjadi hubungan antara kekuatan dan negara, dan apa institusi baru yang akhirnya muncul?

Suharto memimpin Indonesia mulai tahun 1967 hingga 1998

Suharto memimpin Indonesia mulai tahun 1967 hingga 1998. (Foto: AFP)

DI MANA MEREKA SEKARANG?

Liem Sioe Liong kabur ke Singapura pada Mei 1998 setelah rumahnya, bank, dan bisnisnya menjadi target amukan massa yang turun ke jalan, dan dia meninggal di sana pada tahun 2012 pada umur 96 tahun. Meskipun Bank Central Asia (BCA) miliknya menjadi korban dari krisis finansial, namun sektor industrial dan retail milik groupnya masih dapat bertahan.  Anaknya, Anthony Salim, mengalihkan Indofood Group ke Singapura untuk menjadi perusahaan multinasional, Sementara di Indonesia dia melebarkan sayapnya ke bisnis retail kecil (Indomaret), kelapa sawit, dan properti perkotaan.

Keponakan Soeharto, Sudwikatmono (lahir tahun 1934), meninggal di Singapura pada tahun 2011. Meskipun saham pribadinya tidak lebih dari 5 persen, namun dia telah menjabat menjadi Direktur Utama Perusahaan Liem Sioe Liong Indocement, Bogasaro (tepung), dan Waringin Kencana (agribisnis). Dia juga merupakan seorang pebisnis di jalannya sendiri—dia mendirikan jaringan Studio Cinema 21 (sekarang Cineplex Group) yang tersebar di seluruh penjuru negeri, dan menjabat sebagai ketua di berbagai asosiasi bisnis. Dia menjual sahamnya di Studio 21 pada tahun 1999, dan sebagian besar kekayaannya menghilang bersamaan dengan kegagalan bisnis bank keluarganya Bank Surya. Namun dia berhasil membangun kembali beberapa bisnis seperti Indika Energy, yang sekarang diatur oleh anaknya, Agus Lasmono.

Bob Hasan (lahir tahun 1931), mantan raja kayu dan menteri perdagangan (1998), masih hidup hingga sekarang, meskipun dalam kondisi yang kurang sehat. Kekayaannya merupakan industri kayu dan polywood melalui kelompok Kalimanisnya sendiri, dan sebagai ketua dari asosiasi plywood Apkindo. Hasan menjadi kambing hitam utama dalam kasus korupsi di era-Soeharto dan pernah dipenjara dari tahun 2001 hingga 2004. Kalimanis Group miliknya sekarang telah bubar, sementara saham dari perusahan Nusamba telah didistribusikan ke anak-anak Soeharto sedari dulu.

Kekayaan keluarga Soeharto dan mantan kroninya tidak pernah benar-benar terlacak, namun beberapa generalisasi tampaknya layak dipaparkan. Pertama, sebagian besar modal perbankan Indonesia telah hancur selama masa krisis finansial tahun 1998 dan 1999. Yang selanjutnya menata ulang saham-saham pribadi yang banyak diencerkan. Saham agribisnis, modal industri, infrastruktur, dan properti sebagian besar dapat bertahan. Aset industri dan perkebunan sebagian besar telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham.

Yayasan era-Soeharto sekarang sudah ketinggalan zaman, kecuali untuk tujuan khusus. Semua ini telah membawa transparansi yang lebih besar, tetapi sebagian besar “harta warisan” diberikan dalam kepemilikan nominasi anonim. Kepemilikan lahan perkotaan sangat tidak jelas dan nilainya meningkat jauh lebih cepat daripada inflasi.

APAKAH KRONISME MASIH ADA?

Para punggawa bisnis masih membutuhkan perlindungan politik, tetapi di era-demokrasi, aturan-aturan tersebut telah berubah, karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada lagi diskriminasi yang terang-terangan terhadap orang Indonesia keturunan etnis China. Para pebisnis terkemuka sekarang adalah tokoh publik dan mungkin memegang posisi kuat sebagai menteri, pemimpin partai, dan bahkan mantan ketua badan legislatif nasional (Setya Novanto).

Kedua, tidak ada lagi kekuatan tunggal yang terpusat. Monopoli telah memberikan jalan bagi oligopoli. Demokrasi dengan koalisi pemerintah membuat kekuatan politik sekarang ini terbagi ke dalam partai-partai politik yang sangat mudah dilawan dan mudah ditawar.  Oleh karena itu, para pengusaha dapat melindungi taruhan politik mereka, dan menjadi kurang rentan terhadap pemerasan.

Ketiga, bisnis pribadi menjadi lebih dihormati. Beberapa tahun lalu, para lulusan SMA masih berlomba-lomba mencari peruntungan menjadi pegawai negeri, sekarang ini mereka lebih memilih melanjutkan studi ke universitas dan mendapatkan pekerjaan yang baik di sektor swasta. Wirausaha dan inovasi dipandang sebagai cara untuk melangkah maju. Punggawa bisnis tidak lagi terpusat pada satu etnis tertentu. Bakrie dan Kalla Group merupakan dua contoh kelompok bisnis besar yang pemimpinnya sukses menggabungkan bisnis dan politik, namun juga banyak pendatang baru, terutama di wilayah regional.

Oleh karenanya, tokoh-tokoh bisnis dan pemimpin politik menghadapi berbagai pilihan yang lebih luas tentang bagaimana mereka berinteraksi dan berkolaborasi. Ketua Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo, melihat bentuk kolaborasi baru sebagai salah satu “sekutu terpercaya” (orang kepercayaan) yang berfungsi sebagai bendahara de facto untuk pemimpin politik.

Misalnya, Hashim Djojohadikusumo, mantan mitra bisnis Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi), adalah adik dari mantan suaminya, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, dan sekarang menjadi penggalang dana utama untuk Partai Gerindra Prabowo.

berita Indonesia terkini

Para mahasiswa merayakan pengunduran diri Presiden Indonesia Suharto di kompleks parlemen di Jakarta pada tahun 1998. (Foto: AFP/Kemal Jufri)

Pengusaha Aburizal Bakrie bukan hanya tokoh paling kuat di Partai Golkar, tetapi juga menteri kabinet yang telah lama menjabat. Perannya sebagai bos partai dirampas oleh pengusaha etnis China Setya Novanto, yang pada awal karirnya bermitra dengan putri Soeharto “Tutut” Soeharto (Siti Hardijanti Rukmana), dalam kontrak pengadaan lisensi mengemudi nasional. Hampir dua dekade kemudian, logika kesepakatan informal ini menginspirasi proyek kartu identitas elektronik nasional (e-KTP) senilai Rp5,9 triliun (424 juta dolar AS) yang menghasilkan skandal nasional dan pengakuan Novanto yang akhirnya menggelapkan US$7,3 juta dari proyek tersebut.

Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo—sebelumnya merupakan proxy bagi anak-anak Soeharto, Tutut dan Bambang Trihatmodjo—kini telah menetapkan kemandirian mereka sebagai pemimpin partai dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Dengan demikian, interaksi politik elit dan bisnis besar tidak lagi menjadi cerita tentang kelas bisnis politik seperti yang digambarkan oleh cendekiawan Richard Robison, tetapi lebih merupakan narasi yang cepat berubah dari kontestasi intra-elit, “politik uang” dan rekonfigurasi elit. Para pemimpin politik bersaing melalui jaringan yang rumit dan tumpang tindih, serta keragaman hubungan informal dengan tokoh bisnis yang disukai.

Anak-anak Soeharto masih berpengaruh, seperti juga anak-anak para menteri dan jenderal kabinet, dan “pangeran” ini masih dapat memanfaatkan harta warisan mereka menjadi kekayaan baru. Namun, mantan kroninya tidak lagi patuh, atau tergantung pada mereka. Para punggawa mampu membina hubungan informal dengan para pemegang kekuasaan yang bersaing dari berbagai bagian negara, sesuai dengan apa yang yang paling sesuai dengan kepentingan strategis atau taktis mereka.

    Baca juga: 20 Tahun Sejak Kejatuhan Suharto: Benarkah Reformasi Indonesia Sukses?

Kontestabilitas adalah tema pemersatu melalui serangkaian panjang skandal politik uang. Walau tujuan utamanya adalah untuk mengamankan “dana gelap” atau bahkan pinjaman berkelanjutan untuk mendanai partai politik, namun bentuk pertahanan adalah untuk membendung dana terhadap saingan. Kekuatan yang bersaing telah terlihat dalam perjuangan atas kepemilikan saham di Freeport Indonesia, ketika lingkaran penguasa Presiden Joko Widodo berusaha untuk membendung akses terhadap keuntungan tambang emas dan tembaganya kepada saingannya seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla atau calon kandidat Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan, tampaknya telah memutuskan untuk bermain defensif melalui kendaraan dari perusahaan BUMN Asahan Aluminium (Inalum), yang ia kendalikan melalui perusahaannya sendiri, Toba Sejahtra.

Kasus instruktif lainnya adalah perjuangan untuk pinjaman ekonomi dan dana gelap dari hak untuk mengimpor minyak dan gas. Pada tahun 1990-an, anak-anak Soeharto telah mendapatkan kontrak yang menguntungkan dari perusahaan minyak milik negara, Pertamina. Putra Soeharto, Bambang, bersekutu dengan pialang Muhammad Riza Chalid, yang beroperasi melalui anak perusahaan impor Pertamina dan impor yang berbasis di Hong Kong, Pertamina Energy Services (PES) dan Pertamina Energy Trading (Petral). Selama kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Riza mendiversifikasi risiko politiknya dengan bersekutu dengan pemegang kekuasaan baru, termasuk menteri senior Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, keduanya terikat oleh tali pernikahan dengan keluarga presiden.

Dalam rekaman tahun 2015 yang bocor, Riza tertangkap saat sedang menjelaskan bagaimana ia menyalurkan dana ke koalisi saingan Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo selama Pemilu Presiden 2014. Selama masa kepresidenan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sekutunya menggunakan pemerintahan yang baik untuk menyerang Riza dan membongkar Petral, tetapi tampaknya Riza telah menggunakan jaringan informal untuk tetap menjadi pialang utama bagi impor minyak Indonesia.

Kontes dan skandal seperti itu menggemakan diktum Perdana Menteri Inggris Lord Palmerston (1784-1865) bahwa tidak ada persekutuan permanen, hanya kepentingan permanen.

Howard Dick adalah seorang profesor di Fakultas Bisnis dan Ekonomi di University of Melbourne dan profesor di Fakultas Bisnis dan Hukum di University of Newcastle (NSW).

Jeremy Mulholland adalah Direktur Eksekutif Investindo International dan peneliti dalam pemasaran internasional dan ekonomi politik Indonesia di La Trobe University.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Mantan Presiden Soeharto (tengah) bersama dua “kroni” terkenalnya pada era-Orde Baru—Bob Hasan (kiri) dan Liem Sioe Liong (kanan). (Foto: Indonesia at Melbourne)

Harta Warisan: Indonesia di Balik Kronisme
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top