ICJR: Presiden Bisa Selamatkan Baiq Nuril
Siaran Pers

ICJR: Presiden Bisa Selamatkan Baiq Nuril

Baiq Nuril saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2017. (Foto: KOMPAS.com/ Karnia Septia)
Berita Internasional >> ICJR: Presiden Bisa Selamatkan Baiq Nuril

Meski Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana bagi Baiq Nuril—korban kekerasan seksual yang dikriminalisasi—ICJR menilai ada dua jalan untuk menyelamatkan ibu Baiq Nuril, yaitu dengan Peninjauan Kembali (PK) dan Amnesti dari Presiden. Pemberian amnesti kepada Ibu Nuril akan menunjukkan upaya untuk memperkokoh perlindungan terhadap hak korban ataupun korban kekerasan seksual dalam kasus ini. Catatan besarnya, Ibu Nuril merupakan korban pelecehan seksual, yang seharusnya wajib diberikan perlindungan oleh negara.

Oleh: Anggara (ICJR)

Baca Juga: Berita Terkini: Jaksa Akan Eksekusi Penjara Baiq Nuril

Baiq Nuril Maqnun—seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram—oleh Mahkamah Agung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UU ITE. Padahal, PN Mataram sebelumnya dalam Putusan No 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr menyatakan Baiq Nuril tidak terbukti mentransmisikan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.

Dalam persidangan, Majelis Hakim PN Mataram menyatakan bahwa unsur “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana/atau dokumen elektronik” tidak terbukti, sebab bukan Ibu Nuril-lah yang melakukan penyebaran tersebut, melainkan pihak lain.

Perlu diketahui pula, bahwa Ibu Nuril melakukan perekaman terhadap percakapan telepon antara dirinya dengan M untuk dijadikan bukti bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual, yang mana telah disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama.

Untuk menyelamatkan ibu Nuril, maka terdapat dua jalan, yaitu tetap menempuh jalur hukum yaitu mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dengan mencari novum (bukti baru), atau meminta Presiden menggunakan hak-nya berdasarkan konstitusi yaitu memberikan Amnesti.

Presiden Joko Widodo sebagai Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, dapat memberikan amnesti pada seseorang atas pertimbangan yang diberikan oleh DPR. Lebih lanjut, UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden—atas kepentingan Negara—dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril.

ICJR memahami, bahwa selama ini baik secara nasional maupun internasional, amnesti diberikan utamanya kepada seseorang yang terbukti melakukan “kejahatan politik”. Berdasarkan penelusuran ICJR, di Indonesia, Amnesti pernah diberikan untuk kasus-kasus yang seluruhnya adalah kasus politik.

Namun, secara regulasi karena tidak ditemukan ketentuan turunan lain mengenai amnesti selain UU Darurat 11/1954, dan juga tidak ada pembatasan pemberian amnesti hanya pada kasus-kasus kejahatan politik,  maka atas nama kemanusiaan dan kepentingan Negara untuk melindungi korban kekerasan seksual, Presiden Jokowi dapat dan harus betul-betul mempertimbangkan memberikan Amnesti pada ibu Baiq Nuril.

Pemberian amnesti kepada Ibu Nuril akan menunjukkan upaya untuk memperkokoh perlindungan terhadap hak korban ataupun korban kekerasan seksual dalam kasus ini. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum khususnya terkait perempuan, maka pemberian amnesti pada Ibu Nuril akan sejalan dengan komitmen Presiden. Catatan besarnya, Ibu Nuril merupakan korban pelecehan seksual, yang seharusnya wajib diberikan perlindungan oleh negara.

Tidak hanya Presiden, ICJR juga mendorong DPR untuk memberikan perhatian terhadap kasus ini. Sebab, Presiden tentu tetap membutuhkan pertimbangan dari DPR. DPR perlu menyamakan kacamata bahwa kasus ini, sesungguhnya adalah kasus kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual yang berusaha melindungi dirinya.

Baca Juga: Laporan Amnesti Internasional: Pembunuhan di Luar Hukum di Papua Masih Bebas dari Hukuman

Keterangan foto utama: Baiq Nuril saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2017. (Foto: KOMPAS.com/ Karnia Septia)

ICJR: Presiden Bisa Selamatkan Baiq Nuril

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top