2019, Tahun Pemilu di Asia Tenggara

Posted on January 17, 2019

Tahun 2019 menjadi tahun pemilu di Asia Tenggara. Tiga negara Asia Tenggara akan melaksanakan pemilihan umum dalam beberapa bulan mendatang: Thailand, Indonesia, dan Filipina. Pemilu kali ini akan sangat penting dan bersejarah, mengingat ini pertama kalinya pemilu dilaksanakan di Thailand dalam delapan tahun, pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ketika pemilih akan memilih presiden dan anggota parlemen pada hari yang sama, dan pemilu untuk beragam posisi di Filipina.

Oleh: The Phnom Penh Post

Tahun 2018, terjadi pemilu bersejarah di Kamboja, di mana partai yang berkuasa menang telak secara mengejutkan. Di Malaysia, sementara itu, terdapat perubahan pemerintahan untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963. Tahun 2019, 3 negara Asia Tenggara bersiap menghadapi pemilihan umum dalam beberapa bulan mendatang.

Thailand

Bulan Desember 2018, Thailand mencabut larangan atas aktivitas politik, yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir. Kerajaan Thailand saat ini bersiap untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 24 Februari 2019—pemilu pertama di negara itu dalam delapan tahun. Namun, kemungkinan pemilu itu akan mundur hingga bulan Mei 2019, agar tidak berbenturan dengan penobatan Raja Maha Vajiralongkorn.

Pemilihan umum terakhir di Thailand pada tahun 2014 disabotase oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah untuk mencegah Partai Pheu Thai dan pemimpinnya Yingluck Shinawatra kembali berkuasa. Pheu Thai kemudian digulingkan oleh kudeta yang dipimpin oleh panglima militer Jenderal Prayut Chan-o-cha. Thailand telah menghabiskan lima tahun terakhir di bawah kekuasaan militer.

Sejak saat itu, junta militer telah menulis ulang Konstitusi Thailand dengan cara yang akan mempersulit partai besar seperti Pheu Thai untuk kembali berkuasa, dan meningkatkan peluang untuk mengantar pemerintah koalisi yang terdiri dari partai-partai kecil.

Yang harus disimak dalam pemilu Thailand kali ini adalah bahwa para kritikus junta berpendapat bahwa strategi Prayut kali ini adalah kembali melalui partai-partai proxy, dan akan dibantu oleh perubahan sistem pemilu yang turut disusunnya.

Asia News Network telah melaporkan sebuah aspek yang tidak biasa dari pemilu ini, yakni tidak akan ada pengamat internasional yang ambil bagian. Artinya, ketidakberesan dalam proses pemilu mungkin lebih sulit untuk dideteksi.

Indonesia

Pemilu legislatif dan presiden akan diadakan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini pada tanggal 17 April 2019. Lebih dari 192 juta pemilih akan memberikan suara mereka, dan ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ketika pemilih akan memilih presiden dan anggota parlemen mereka pada hari yang sama. Ajang Pilpres 2019 kali ini kembali mempertemukan kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo melawan saingan lamanya jenderal purnawirawan Prabowo Subianto.

Apa yang harus diperhatikan dalam Pilpres 2019 adalah pendapat para pengamat pemilu Indonesia bahwa kampanye ini akan ditentukan oleh politik gentong babi (pork barrel politic)—sebuah klaim yang dibantah oleh Jokowi. Presiden Jokowi telah menuai kritik atas rencana untuk mengucurkan dana ke setiap kecamatan di Indonesia. Konon, setiap kecamatan akan menerima sekitar Rp350 juta.

Calon wakil presiden Prabowo, Sandiaga Uno—mantan Wakil Gubernur Jakarta dan miliarder yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia—telah menantang Jokowi mengenai efektivitas kebijakannya di lapangan di seluruh negeri, mengunjungi pasar di daerah pedesaan, dan menuduh pemerintah Jokowi bertanggung jawab atas untuk kenaikan biaya hidup, termasuk lonjakan harga makanan pokok.

Presiden Indonesia Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto. (Foto: AFP)

Filipina

Tanggal 13 Mei 2019, para pemilih di Filipina akan menghadiri pemungutan suara untuk memilih beragam jabatan di kantor nasional dan lokal, termasuk para senator, anggota dewan perwakilan, gubernur, dan masih banyak lagi.

Terdapat sejumlah dinamika menarik yang harus diwaspadai dalam pemilu tahun ini. Pertama, prevalensi dan potensi dinasti politik. Para anggota keluarga elit politik akan mengajukan kandidat untuk jabatan di semua tingkatan di seluruh negeri. Tiga dari anak-anak Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan di Davao City. Mantan ibu negara dan Perwakilan Ilocos Norte Imelda Marcos akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Ilocos Norte—sebuah posisi yang saat ini dipegang oleh putrinya Imee, yang juga mencalonkan diri sebagai senator.

Aspek lain dari pemilihan umum di Filipina tahun 2019 yang harus diperhatikan adalah media sosial. Media sosial, khususnya Facebook, telah memainkan peran besar dalam pemilu Filipina di masa lalu, berkat pasukan bot yang telah digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Sudah ada beberapa indikasi bahwa kegiatan serupa mungkin muncul di seluruh web terkait dengan pemilu 2019. Bulan Oktober 2018, Facebook menutup sebanyak 100 laman yang berafiliasi dengan Presiden Duterte dan Gubernur Imee Marcos, karena melanggar kebijakan perusahaan tentang spam. Salah satu laman memiliki sebanyak 4,8 juta pengikut.

Satu lagi masalah yang harus diwaspadai menjelang pemilu adalah kebebasan pers. Sudah ada beberapa indikasi bahwa pemerintah mungkin berusaha untuk menenangkan suara-suara yang berbeda pendapat di media. Bulan November 2018, Departemen Kehakiman menyetujui pengajuan kasus penggelapan pajak terhadap kanal berita online terkemuka Rappler dan kepala eksekutifnya Maria Ressa.

Sebagai tanggapan, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi, David Kaye, telah meminta pemerintah Filipina untuk membatalkan dakwaan terhadap Rappler dan Ressa, dengan mengatakan bahwa dakwaan itu dimanfaatkan sebagai alat sensor.

Keterangan foto utama: Aktivis anti-junta Thailand berbaris selama demonstrasi menentang kemungkinan penundaan pemilihan umum Thailand di Bangkok pekan lalu. (Foto: AFP/Lillian Suwanrumpha)