Dari Ganja sampai Korea Utara, Ini 9 Isu Besar di Asia Tahun 2019
Asia

Dari Ganja sampai Korea Utara, Ini 9 Isu Besar di Asia Tahun 2019

Berita Internasional >> Dari Ganja sampai Korea Utara, Ini 9 Isu Besar di Asia Tahun 2019

Asia akan menghadapi banyak tantangan di 2019. Para pengamat juga akan mengamati dengan saksama hasil dari empat pemilu utama, munculnya teknologi baru, dan perang dagang AS-China yang sedang berlangsung. Sembilan isu berikut akan menjadi tantangan utama Asia.

Oleh: Charles McDermid (South China Morning Post)

Baca Juga: Setengah Miliar Pemilih Milenial adalah Wajah Asia 2019

Asia menghadapi banyak tantangan seiring dimulainya tahun 2019. Asia harus menghadapi persaingan AS-China yang semakin dalam, dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan tekanan sosial. Asia juga menghadapi empat pemilu penting, dan dua ancaman keamanan yang sudah bertahan lama.

Berikut ini sembilan isu dan peristiwa untuk disaksikan pada tahun yang akan datang.

Pemimpin junta Thailand Prayuth Chan-ocha di rumah pemerintah di Bangkok. (Foto: AP)

  1. Empat Pemilu

Pertama, Thailand mengadakan pemilihan umum pada tanggal 24 Februari, menandai pertama kalinya junta yang berkuasa akan menghadapi para pemilih sejak merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 2014. Prayuth Chan-ocha—mantan jenderal dan perdana menteri saat ini—sebagian besar memimpin dalam jajak pendapat, mengalahkan Sudarat Keyuraphan, sekutu dekat dari pemimpin yang digulingkan Thaksin Shinawatra. Kekhawatiran semakin meningkat terkait pengulangan bentrokan di jalan yang merusak pemilu tahun 2014.

Pada tanggal 17 April, Pemilihan Presiden Indonesia akan melihat pertandingan ulang antara Presiden Joko Widodo dan saingannya Prabowo Subianto. Jokowi memimpin dalam jajak pendapat, dan pasangannya Ma’ruf Amin, seorang ulama Muslim, telah meningkatkan kredibilitas agamanya. Persiapkan diri untuk melihat agama dan rupiah yang jatuh menjadi faktor kunci, seiring pertarungan ini memanas.

India akan mengadakan pemilihan umum yang harus diselesaikan pada pertengahan Mei. Partai Perdana Menteri Narendra Modi Bharatiya Janata, telah terpukul oleh kekalahan baru-baru ini, dan Modi telah berbuat banyak untuk memperbaiki hubungan India dengan China atau Pakistan. Saksikan Partai Kongres yang bangkit kembali dipimpin oleh Rahul Gandhi—keturunan politik dari garis panjang Perdana Menteri India.

Terakhir, Australia akan mengadakan pemilihan federal pada tanggal 18 Mei untuk mulai memilih parlemen baru. Banyak yang memperkirakan bahwa pemungutan suara ini akan menjadi pukulan lain bagi Partai Liberal, yang telah dirugikan oleh pertikaian dan menderita kekalahan besar dalam pemilihan sela baru-baru ini.

Tanggal yang Harus Dicatat: 13 Mei, pemilihan umum di Filipina untuk memilih setengah dari Senat dengan 24 kursi, seluruh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 18.000 jabatan lokal. Pemilu paruh waktu ini akan menjadi pertanda kuat dari apa yang masyarakat Filipina pikirkan tentang partai PDP-Laban dan pemimpinnya, Presiden Rodrigo Duterte.

Gencatan senjata perdagangan 90 hari antara AS dan China berakhir pada akhir Februari. (Foto: Alamy)

  1. Perang Perdagangan AS-China

Asia akan menanggung beban terbesar dari perang dagang ini. Pertanyaannya adalah: seberapa buruk itu akan terjadi?

Gencatan senjata perdagangan selama 90 hari antara Amerika Serikat (AS) dan China berakhir pada akhir bulan Februari. Jika negosiasi gagal, AS berencana untuk meningkatkan tarif terhadap produk-produk China senilai US$200 miliar—pukulan lain bagi mitra-mitra Asia yang menambah nilai ekspor China.

Seiring ekspor China menurun, impornya dari Asia juga akan turun. Dalam hal PDB, menurut ekonom Aiden Yao, negara yang paling terkena dampak adalah Singapura, diikuti oleh Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam.

Namun itu juga bisa berarti kabar baik. Yao mengatakan bahwa lawan China di pasar AS, seperti Jepang dan Korea Selatan, dapat melihat kenaikan dalam pangsa pasar. Perang dagang yang berkepanjangan juga dapat membawa gelombang investasi industri ke Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Vietnam

Bagaimana China bereaksi terhadap Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP)—yang diberlakukan pada 30 Desember—akan menjadi perkembangan penting lainnya.

China disingkirkan dari kesepakatan awalnya—Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang gagal—oleh AS. Sekarang, Beijing dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan bebas 11 negara, sebagai perlawanan terhadap strategi proteksionis Presiden Donald Trump, ‘America First’.

Respons Jepang terhadap tarif Trump patut diawasi pada tahun 2019. Alih-alih memblokir barang-barang AS, Tokyo menandatangani kesepakatan pembukaan pasar—seperti dengan 28 negara Uni Eropa—dan mengecualikan AS demi para pesaingnya. Pada bulan Februari, AS akan memutuskan apakah impor mobil dapat menjadi ancaman keamanan nasional, yang akan membuat AS memberlakukan tarif yang lebih tinggi pada mobil-mobil Asia.

Tanggal Utama: 28-29 Juni, Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G20 pertama di Osaka.

Sebuah layar memperlihatkan foto-foto Presiden Xi Jinping di dekat tempat parkir di Kashgar, Xinjiang. (Foto: AP)

  1. Peringatan di China

Kecaman global atas perlakuan China terhadap Muslim di Xinjiang tampaknya akan berlanjut pada tahun 2019, dan tampaknya akan menjadi masalah politis di Indonesia, Pakistan, dan negara-negara Asia lainnya.

Bagi Beijing, acara besar tahun ini adalah peringatan ke-70 Republik Rakyat China pada bulan Oktober. Partai Komunis pasti akan menunjukkan bahwa negara bekas Uni Soviet—satu-satunya negara adidaya komunis lainnya—hanya bertahan selama 69 tahun, dan berakhir dengan kekacauan politik dan ekonomi.

Xinhua, kantor berita milik negara, mengatakan: “Bangsa ini telah menjadi kaya—berkat reformasi dan keterbukaan yang dimulai empat dekade lalu—dan berada di jalur untuk menjadi kuat di bawah bimbingan Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru.”

Tapi ada peringatan lain di China: Itu adalah peringatan ke-30 protes Lapangan Tiananmen, di mana pasukan pemerintah menembaki demonstran pro-demokrasi yang tidak bersenjata. China tidak pernah merilis korban tewas, tetapi perkiraan dari kelompok hak asasi manusia dan saksi berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa.

Tanggal yang Harus Dicatat: 1 Oktober, peringatan ke-70 berdirinya Republik Rakyat China.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump berjabat tangan. (Foto: AP)

  1. Kebuntuan Korea Utara

Hanya ada kebuntuan sejak pertemuan puncak bulan Juni di Singapura antara Presiden Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang tampaknya meredakan ancaman keamanan global. Pertanyaan untuk tahun 2019 adalah, akankah mereka bertemu lagi?

Pyongyang tidak menunjukkan tanda-tanda membongkar program-program rudalnya, dan pekan lalu mengatakan tidak akan mengejar denuklirisasi sampai AS menghapus apa yang disebutnya “ancaman nuklir.” Washington merasa terganggu dengan Korea Selatan, menurut laporan, yang menurutnya juga bergerak terlalu cepat untuk menormalkan hubungan dengan Korea Utara.

Pengunduran diri James Mattis yang mendadak sebagai Menteri Pertahanan juga menambah ketidakpastian aliansi AS dengan Seoul, dan pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Pyongyang.

Tanggal yang Harus Dicatat: Hari Tahun Baru, ketika Kim Jong-un memberikan pidato nasional tahunan dan sering memberikan petunjuk untuk perubahan kebijakan.

Sebuah pesawat pengebom China berpatroli di atas klaim China di Laut China Selatan. (Foto: Xinhua)

  1. Laut China Selatan

Washington terus mengkritik “militerisasi” Beijing atas jalur laut yang sangat penting, di mana China memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan negara-negara lain.

“Selain menyoroti sistem senjata baru dan kapal induknya, China akan memperluas ukuran latihan militernya di Laut China Selatan dan meningkatkan penindasannya terhadap kapal-kapal Angkatan Laut AS yang melakukan kebebasan operasi navigasi di sana,” kata Carl O. Schuster, seorang pensiunan Kapten Angkatan Laut AS di Hawaii Pacific University.

“Jepang dan Taiwan akan menghadapi peningkatan kegiatan militer China di sepanjang zona identifikasi pertahanan udara mereka, dan menghadapi tekanan politik-ekonomi atas ketidaksenangan Beijing dengan kebijakan pertahanan mereka. Respons Amerika dan negara-negara regional terhadap tindakan-tindakan itu akan membentuk media dan lingkungan strategis di kawasan itu.”

Tanggal Utama: 22-23 Juni, KTT ASEAN di Thailand dapat mendorong maju kode perilaku maritim dengan China di perairan yang disengketakan itu.

Bagi Asia, 2019 bisa menjadi tahun teknologi. (Foto: Shutterstock)

  1. Teknologi Baru/Teknologi Lama

Bagi Asia, 2019 bisa menjadi tahun teknologi: dari bangkitnya fintech hingga percetakan 3D, kecerdasan buatan (AI), permainan, dan mobil self-driving.

Smartphone yang dapat dilipat akan muncul kembali, dan ini bisa menjadi tahun pertama dari 5Gnetworks juga. Pada tahun 2019, menurut Digital Trends, setiap operator utama akan menjalankan program 5G. “Seperti internet pada tahun 1999,” tulis situs web teknologi tersebut, “ini akan mengubah segalanya.”

Ada tren negatif juga: perusahaan media sosial raksasa mendapat banyak kritik atas masalah hak asasi manusia dan privasi data, keamanan siber masih menjadi ancaman global, dan dominasi digital China yang meningkat menjadi kekhawatiran banyak orang.

Tanggal yang Harus Dicatat: 30 April, ketika Kaisar Jepang Akihito menyerahkan takhta kepada putra sulungnya. Sektor teknologi Jepang khawatir tentang kesalahan gaya Y2K—yang akan menjadi lebih buruk.

Seorang karyawan memeriksa tanaman ganja di perkebunan ganja medis. (Foto: Reuters)

  1. Momentum Ganja

Minggu ini, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyetujui ganja medis. Seorang anggota parlemen bahkan tampil di TV dan menyebutnya “Hadiah Tahun Baru… kepada pemerintah dan rakyat Thailand.”

Bangkok memperkirakan pendapatan setidaknya US$3 miliar per tahun, menurut laporan. Negara-negara Asia lainnya mungkin akan mengikuti.

Pada bulan November, Korea Selatan mengeluarkan hukum yang lebih ketat untuk melegalkan ganja medis. Bahkan Singapura—yang dikenal dengan undang-undang obat-obatannya—bertujuan untuk mengembangkan perawatan medis yang mengandung unsur sintetis ganja.

Malaysia telah memulai diskusi kabinet informal tentang melegalkan ganja medis. Nepal, Bhutan, dan India mungkin juga terbuka untuk melegalkan ganja medis, menurut Transnational Institute, sebuah wadah pemikir Amsterdam.

Tanggal yang Harus Dicatat: 20 April, atau 420, hari tidak resmi untuk merayakan budaya ganja.

Temperatur ekstrem di masa depan diperkirakan akan mempengaruhi keamanan pangan dan persediaan air. (Foto: AFP)

  1. Titik Panas Iklim

PBB memperkirakan hampir 80 persen peluang terbentuknya El Nino akibat iklim yang memanas di Pasifik pada bulan Februari, dan para ahli memperingatkan bahwa tahun 2019 bisa menjadi tahun terpanas dalam catatan.

Australia mungkin sudah menderita efek El Nino: Badan cuacanya telah memperingatkan gelombang panas, “kondisi kebakaran dasyat”, dan lebih banyak kekeringan bagi petani. Terdapat bukti bahwa perubahan iklim membuat kondisi El Nino lebih panas dan lebih parah.

Daur ulang, sementara itu, berantakan di Asia. China tahun lalu berhenti menerima daur ulang dunia, yang membuat negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand berusaha menangani tumpukan sampah daur ulang tanpa infrastruktur atau regulasi yang tepat. Ini akan menjadi tahun yang sangat penting bagi industri daur ulang senilai US$200 miliar.

Percakapan iklim dapat berubah pada tahun 2019. “Kita sekarang perlu mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana komunitas yang terpinggirkan bertahan dari perubahan iklim yang cepat dan dramatis?” kata Chandran Nair, pendiri Global Institute For Tomorrow. “Bagaimana suhu ekstrem akan mempengaruhi ketahanan pangan, pasokan air, dan jaminan tempat berlindung?”

Tanggal yang Harus Dicatat: 23 September, KTT Iklim 2019 PBB di New York. Slogannya adalah “Perlombaan yang bisa kita menangkan.”

Anggota komunitas transgender di sebuah protes di New Delhi. (Foto: Reuters)

  1. Gerakan LGBT

Asia tampaknya akan melanjutkan debat polarisasi tentang hak-hak gay dan pernikahan sesama jenis.

Perubahan besar dapat menyebabkan negara lain untuk mengikuti. Thailand minggu ini menyetujui undang-undang yang melegalkan perserikatan sesama jenis.

Beberapa hari sebelumnya, Singapura mengizinkan pasangan gay untuk mengadopsi putra mereka yang berusia 5 tahun, yang dikandung melalui seorang pengganti (surrogate). Acara-acara yang mendukung LGBT sekarang diadakan di seluruh wilayah tersebut.

Pada bulan September, India membatalkan hukum kolonial Inggris dari tahun 1861 yang mengkriminalkan seks gay—namun hukum yang sama masih berlaku di Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapura, dan Sri Lanka.

Dan kemarahan telah meningkat di Indonesia, di mana gelombang penangkapan, diskriminasi yang direstui negara, dan permusuhan publik melanda ketakutan di komunitas LGBT. Para aktivis sekarang memperingatkan bahwa situasinya dapat memburuk lebih jauh, menjelang pemilihan nasional pada bulan April.

Baca Juga: Ekonomi Melambat, Penguasa China Harus Hadapi Prioritas Baru di 2019

Tanggal yang Harus Dicatat: Hari Valentine di Jepang. Sekelompok pasangan sesama jenis akan mengajukan gugatan terkoordinasi di seluruh negeri untuk menarik perhatian, pada apa yang mereka rasakan adalah keengganan Jepang untuk menghormati pernikahan gay.

Keterangan foto utama: Presiden China Xi Jinping duduk berhadapan dengan Presiden AS Donald Trump pada pertemuan tingkat tinggi selama KTT G20. (Foto: Reuters via SCMP)

Dari Ganja sampai Korea Utara, Ini 9 Isu Besar di Asia Tahun 2019

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top