DPR AS Dukung Penghentian Bantuan untuk Arab Saudi di Yaman
Amerika

DPR AS Dukung Penghentian Bantuan untuk Arab Saudi di Yaman

Pejuang Yaman yang terluka di Durayhimi tahun lalu. Konflik yang telah berlangsung hampir empat tahun di Yaman telah menewaskan ribuan warga sipil dan menyebabkan kelaparan yang mematikan. (Foto: The New York Times/Tyler Hicks)
Berita Internasional >> DPR AS Dukung Penghentian Bantuan untuk Arab Saudi di Yaman

DPR AS mendukung penghentian bantuan untuk Arab Saudi di perang Yaman, dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada Rabu (13/2), dengan perolehan suara 248 melawan 177. Senat yang dipimpin Partai Republik pun diharapkan merespons resolusi ini. Majelis Tinggi Kongres pada bulan Desember mengesahkan resolusi paralel—56 lawan 41—yang menegur bantuan keuangan untuk Arab Saudi. Tapi langkah itu dihentikan di Kongres terakhir, setelah para pemimpin Republik di DPR memblokir pemungutan suara itu.

Oleh: Catie Edmondson dan Charlie Savage (The New York Times)

Baca Juga: Kunjungi Ka’Bah, Putra Mahkota Arab Saudi Dulang Kecaman

Pada Rabu (13/2), DPR Amerika Serikat (AS) mengadakan pemungutan suara dan memilih untuk mengakhiri bantuan militer Amerika untuk perang Arab Saudi di Yaman—sebuah langkah yang menantang dan langka untuk mengurangi kekuatan perang Trump, yang menggarisbawahi kemarahan atas dukungan Presiden Trump yang tak kunjung padam untuk Arab Saudi, bahkan setelah pembunuhan seorang kolumnis The Washington Post, Jamal Khashoggi.

Hasil pemungutan suara tersebut—248 banding 177—yang mengecam konflik hampir empat tahun di Yaman yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan menimbulkan kelaparan yang mematikan, akan menekan Senat yang dikontrol Republik untuk merespons. Delapan belas anggota Republik—hampir semuanya konservatif garis keras dengan Kaukus Kebebasan—memberikan suara bersama dengan mayoritas Demokrat.

Majelis Tinggi Kongres pada bulan Desember mengesahkan resolusi paralel—56 lawan 41—dalam sebuah teguran keras kepada Presiden Trump dan anggaran pemerintahannya untuk Kerajaan Saudi. Tapi langkah itu dihentikan di Kongres terakhir, setelah para pemimpin Republik di DPR memblokir pemungutan suara itu.

Namun, puluhan Demokrat meredakan hambatan tersebut, ketika mereka menolak amandemen Partai Republik untuk memungkinkan pembagian intelijen dengan Arab Saudi, “sesuai dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.”

Pengesahan Senat dari resolusi Yaman dapat mendorong Trump mengeluarkan veto pertama kepresidenannya, dan itu akan terjadi setelah Partai Republik mendaftarkan ketidakpuasan mereka atas masalah kebijakan luar negeri lainnya, seperti rencana presiden itu untuk menarik pasukan dari Suriah dan Afghanistan dan ancaman untuk menarik Amerika Serikat dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pada Rabu (13/2), sekelompok Senator bipartisan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mengharuskan Menteri Luar Negeri untuk menentukan “apakah Federasi Rusia memenuhi kriteria sebagai sponsor negara terorisme.”

Baca Juga: Trump Tolak Hentikan Dukungan Amerika bagi Arab Saudi di Perang Yaman

Perang Yaman

Senator Bob Corker berbicara kepada para wartawan sebelum serangkaian pemungutan suara tentang legislasi yang mengakhiri dukungan militer AS untuk perang di Yaman. (Foto: Reuters/Joshua Roberts)

Para anggota Demokrat menuntut Senat untuk beraksi.

“Ini adalah kesempatan mereka untuk mengirim pesan ke Saudi bahwa perilaku mereka terhadap Khashoggi dan pengabaian mereka terhadap HAM tidak konsisten dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Amerika,” Perwakilan Ro Khanna, Demokrat-California, pendukung utama RUU itu, mengatakan dalam sebuah wawancara, dan menambahkan bahwa dia “lega” bahwa Kongres akhirnya mengambil tindakan pada resolusi itu, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017.

Resolusi DPR adalah penggunaan yang jarang dari Undang-Undang Kekuatan Perang 1973, yang memberi Kongres kemampuan untuk memaksa pemindahan pasukan militer tanpa adanya deklarasi perang resmi. Kekuatan-kekuatan itu—yang tercipta setelah Perang Vietnam—hampir tidak pernah digunakan, karena para anggota parlemen telah menolak untuk ikut campur dalam masalah perang, perdamaian, dan dukungan politis yang sensitif bagi para pasukan.

Tetapi konflik di Yaman terbukti berbeda. Para Senator yang mensponsori resolusi mereka sendiri diharapkan untuk bertindak cepat untuk memaksakan pemungutan suara, seiring anggota parlemen di kedua belah pihak bersuara tentang bagaimana pemerintah menanggapi peran Arab Saudi dalam pembunuhan Khashoggi. Senator Christopher S. Murphy, anggota Demokrat dari Connecticut dan salah satu sponsor, mengatakan bahwa ia mengantisipasi pemungutan suara “dalam 30 hari ke depan.”

Gedung Putih secara preemptif mengancam akan memblokir resolusi tersebut selama akhir pekan, di mana para pejabat pemerintahan berdebat dalam sebuah pernyataan kebijakan pemerintahan, bahwa “premis dari resolusi bersama itu cacat”, karena Amerika Serikat hanya memberikan “dukungan terbatas kepada negara-negara anggota koalisi yang dipimpin Saudi” di Yaman.

Para asisten Senat yang terlibat dalam resolusi itu, mengatakan bahwa mereka optimistis itu akan diloloskan, meskipun tidak jelas apakah itu akan mendapatkan tingkat dukungan yang sama di antara para anggota partai Republik seperti yang terjadi pada bulan Desember. Beberapa anggota partai Republik—yang sadar akan perselisihan mengenai veto dengan Trump—mencari cara lain untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka.

Anggota Kongres menyatakan kemarahan lagi pada akhir pekan lalu, setelah Gedung Putih menolak pada Jumat (8/2) untuk memenuhi tenggat waktu yang diamanatkan secara hukum untuk melaporkan apakah pemerintah percaya putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, secara pribadi bertanggung jawab atas kematian Khashoggi, sebagaimana telah disimpulkan CIA.

Dalam surat yang dikirim ke Senator Robert Menendez dari New Jersey—anggota Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri—Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memuji “dedikasi untuk mempromosikan akuntabilitas” dalam memberlakukan sanksi pada 17 warga Saudi karena keterlibatan mereka dalam pembunuhan Khashoggi, dan berjanji untuk terus “memaksakan konsekuensi yang nyata dan signifikan.”

Sehari sebelumnya, The New York Times melaporkan bahwa putra mahkota itu mengatakan kepada para ajudan pada tahun 2017, bahwa ia akan menggunakan “peluru” pada Khashoggi jika ia tidak mengakhiri kritiknya terhadap pemerintah.

Baca Juga: Terduga Pembunuh Jamal Khashoggi Ditunjuk Jadi Duta Besar Arab Saudi

Senator Mike Lee, anggota Partai Republik dari Utah, dan Bernie Sanders, anggota partai independen dari Vermont, menyusun resolusi serupa tahun lalu. (Foto: The New York Times/Sarah Silbiger)

Tanggapan itu mendapat kecaman luas dari anggota partai Trump sendiri.

“Setiap orang yang terlibat dalam kejahatan mengerikan ini harus diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban,” kata Perwakilan Michael McCaul dari Texas, anggota Partai Republik di Komite Urusan Luar Negeri. “Ketika Amerika Serikat gagal memimpin, berarti kami mengkompromikan integritas kami dan meninggalkan mereka yang mengejar keadilan di seluruh dunia.”

Senator Marco Rubio mengatakan kepada para wartawan pada Selasa (12/2), bahwa “semakin cepat semakin baik,” dan menambahkan: “Saya tidak tahu mengapa ini membutuhkan waktu yang lama. Saya pikir sudah cukup jelas bahwa putra mahkota pasti terlibat dalam hal ini. ”

Trump memang mendapat mosi percaya dari Senator Jim Risch dari Idaho, ketua baru Komite Hubungan Luar Negeri, yang telah menenangkan perselisihan atas kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Risch memisahkan diri dari rekan-rekannya untuk menyatakan kepuasan atas tanggapan pemerintah, mengatakan kepada para wartawan pada Selasa (12/2), bahwa “pemerintah sangat siap, Departemen Luar Negeri sangat siap.”

Kemarahan atas tanggapan pemerintah terhadap pembunuhan itu menyebabkan tujuh anggota Partai Republik Senat memutuskan hubungan dengan partai mereka pada bulan Desember, dan mendukung resolusi Yaman yang dirancang oleh Senator Bernie Sanders, anggota partai independen dari Vermont, dan Senator Mike Lee, anggota partai Republik dari Utah.

Kali ini, dengan Demokrat mengendalikan DPR, beberapa dari mereka yang berselisih sedang mencari cara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Saudi tanpa meminta Undang-Undang Kekuatan Perang. Menendez dan Senator Todd Young, pada minggu lalu memperkenalkan undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi yang lebih luas pada pemerintah Saudi, termasuk larangan pengisian bahan bakar Amerika untuk pesawat koalisi Saudi di Yaman, tanpa menyerukan penghapusan dukungan militer.

Beberapa Senator yang frustasi dengan tanggapan pemerintah, telah menolak untuk mendukung resolusi tersebut, dengan alasan bahwa permohonan Resolusi Kekuatan Perang harus dievaluasi secara independen dari ketidakpuasan mereka terhadap Gedung Putih.

“Saya pikir itu berbeda—itu harus, dari titik pragmatisme—dari Khashoggi dan pembunuhannya,” Rubio—yang tidak akan mendukung langkah itu—mengatakan pada Selasa (12/2).

DPR memberlakukan Resolusi Kekuatan Perang dengan mengesampingkan veto Presiden Richard M. Nixon. Resolusi itu muncul karena rasa frustrasi bahwa peran Kongres dalam memutuskan kapan negara akan berperang, telah terkikis selama dekade pertama Perang Dingin, ketika presiden dari kedua belah pihak mulai mengirim pasukan ke dalam pertempuran, termasuk Perang Korea, tanpa izin anggota parlemen.

Antara lain, Resolusi Kekuatan Perang mengatakan bahwa presiden dapat secara sepihak mengerahkan pasukan ke dalam situasi pertempuran hanya jika Amerika Serikat telah diserang, dan itu menciptakan mekanisme bagi Kongres untuk mengarahkan penghentian segera penempatan pasukan. Tindakan DPR tersebut mengatakan bahwa bantuan militer Amerika untuk koalisi yang dipimpin Saudi dianggap sebagai penyebaran permusuhan yang tidak sah di bawah Undang-Undang Kekuatan Perang dan harus diakhiri.

Tidak seperti banyak perselisihan baru-baru ini tentang kekuatan perang presiden—seperti dasar hukum untuk perang Obama dan pemerintahan Trump terhadap Negara Islam (ISIS)—perdebatan saat ini tidak mengarah pada seberapa jauh cabang eksekutif dapat memperluas wewenang tahun 2001 dan 2002 untuk menggunakan kekuatan militer melawan Al Qaeda dan Irak. Pasukan pemberontak Houthi di Yaman tidak memiliki hubungan dengan dua konflik tersebut.

Pemerintahan Trump, bagaimanapun juga, telah mengatakan bahwa mereka dapat mengandalkan otoritas Kongres dari undang-undang lain, termasuk undang-undang yang memungkinkan Pentagon untuk memberikan bantuan logistik kepada sekutu, sebagai dasar untuk bantuannya kepada koalisi yang dipimpin Saudi.

Gedung Putih juga berpendapat bahwa bantuan yang diberikan Amerika Serikat—berbagi intelijen untuk tujuan penargetan, dukungan logistik, dan, belum lama ini, pengisian bahan bakar di udara—tidak termasuk ke dalam jenis penyebaran permusuhan yang dicakup oleh Resolusi Kekuatan Perang.

Gedung Putih telah menyarankan bahwa itu bisa menjadi perambahan yang tidak konstitusional pada kekuasaan Trump sebagai panglima tertinggi Kongres, untuk mengesampingkan penilaiannya dan mencoba untuk mengakhiri misi.

Keterangan foto utama: Pejuang Yaman yang terluka di Durayhimi tahun lalu. Konflik yang telah berlangsung hampir empat tahun di Yaman telah menewaskan ribuan warga sipil dan menyebabkan kelaparan yang mematikan. (Foto: The New York Times/Tyler Hicks)

DPR AS Dukung Penghentian Bantuan untuk Arab Saudi di Yaman

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top