Pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Indonesia Banjir Hoaks Jelang Pilpres 2019

Capres Prabowo Subianto dan kandidat presiden petahana Joko Widodo. (Foto: Reuters/TPG)
Berita Internasional >> Indonesia Banjir Hoaks Jelang Pilpres 2019

Jelang Pilpres 2019 pada bulan April mendatang, Indonesia banjir hoaks. Masalah politik mendominasi berita palsu, menurut survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), diikuti oleh laporan menyesatkan tentang agama dan kesehatan. Penelitian terbaru oleh situs pemantauan media sosial PoliticaWave, menemukan bahwa hoaks kebanyakan menargetkan Jokowi. PoliticaWave juga menemukan bahwa jumlah hoaks telah meningkat, di mana sepuluh masalah hoaks terbesar berkaitan dengan Pilpres 2019.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Kelompok Islam Konservatif Telah Menang

Oleh: Ainur Rohmah (Asia Sentinel)

Berita palsu dan ujaran kebencian membanjiri Indonesia baik secara online maupun offline, mengingat pemilihan umum hanya tinggal dua bulan lagi, dan dengan kandidat presiden Prabowo Subianto dan petahana Joko Widodo terjebak dalam kontestasi untuk merebut posisi teratas.

Jokowi masih jelas memimpin, di mana sebesar 20 persen pemilih memilihnya meskipun ia menjadi target berita palsu, menurut beberapa survei terbaru. Tim Prabowo mengklaim bahwa perlombaan ini lebih dekat selisihnya berdasarkan survei internal—yang mereka tolak untuk bagikan.

Sebuah survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa Jokowi dan pasangannya Ma’ruf Amin mendapatkan persetujuan pemilih sebesar 54,8 persen, sementara Prabowo dan pasangannya pengusaha Sandiaga Uno, jauh di belakang dengan 31,0 persen.

Namun dalam contoh ikan-iklan yang menyesatkan, hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menunjukkan bahwa hampir 45 persen dari 1.116 responden yang disurvei mengatakan bahwa mereka menerima berita palsu dan tipuan setiap hari.

Sayangnya, 30,3 persen responden mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan memeriksa kebenaran laporan tersebut, di mana lebih dari 75 persen responden setuju bahwa berita palsu dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Masalah politik mendominasi berita palsu, menurut survei tersebut, diikuti oleh laporan menyesatkan tentang agama dan kesehatan. Hoaks dapat berbentuk foto, video, dan narasi, dan sebagian besar didistribusikan melalui media sosial (Facebook dan Twitter) dan aplikasi percakapan seperti Whatsapp.

Di antara 265,4 juta penduduk Indonesia, setengahnya atau 132,7 juta adalah pengguna internet, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social, di mana hampir semuanya—130 juta—adalah pengguna media sosial aktif. Setidaknya 192 juta pemilih akan memilih presiden dan perwakilan mereka di parlemen secara serentak di seluruh negeri pada tanggal 17 April mendatang.

Penelitian terbaru oleh situs pemantauan media sosial PoliticaWave, menemukan bahwa hoaks kebanyakan menargetkan Jokowi. “Dari Pemilihan Presiden pada tahun 2014 hingga 2019, tampaknya Jokowi adalah korban dari hoaks politik,” kata Direktur Eksekutif PoliticaWave Yose Rizal pada konferensi pers di Jakarta.

PoliticaWave juga menemukan bahwa jumlah hoaks telah meningkat. Sepuluh masalah hoaks terbesar berkaitan dengan Pilpres 2019, termasuk serangan palsu pada aktivis Ratna Sarumpaet, yang pertama kali menuduh kubu Jokowi berada di balik serangan tersebut.

Hoax

Ratna Sarumpaet menyebarkan hoaks yang berhasil mencoreng kampanye kubu Prabowo Subianto yang didukungnya. (Foto: Indonesiaexpat.biz)

Hoaks lainnya berkaitan dengan laporan utang pemerintah yang sangat besar; tuduhan bahwa beberapa kontainer berisi surat suara telah ditemukan dan telah dicoblos untuk Jokowi; transaksi tol yang dikaitkan dengan utang ke China; dan e-KTP palsu dari China.

Jokowi telah dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai seorang Kristen, menggunakan konsultan asing, dan memiliki sertifikat sekolah menengah palsu. Hoaks lainnya termasuk bahwa 10 juta pekerja dari China telah memasuki Indonesia; dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin akan digantikan oleh mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, yang ditangkap atas tuduhan penistaan ​​agama yang memainkan peran penting dalam kekalahannya.

“Sepuluh masalah hoaks terbesar ditujukan untuk menyerang Jokowi,” kata Yose.

Mengklaim bahwa ia muak dengan tuduhan dan hoaks terhadapnya, Jokowi dalam pidato baru-baru ini telah berusaha untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan negatif dan menyerang lawan-lawan politiknya.

Pada awal Februari, ia mengisyaratkan—tanpa menyebutkan secara spesifik—sebuah tim kampanye yang melakukan apa yang disebut “propaganda Rusia”—sebuah istilah yang populer setelah tuduhan spektakuler atas campur tangan Rusia dalam Pemilu Amerika Serikat (AS) tahun 2016. Istilah ini ditafsirkan sebagai tuduhan terhadap kubu Prabowo.

“Problemnya adalah bahwa ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoaks,” kata Jokowi saat berbicara kepada ribuan pendukung di kota Surabaya.

Jokowi menuduh kubu Prabowo mempekerjakan konsultan asing, yang katanya hanya berorientasi pada kemenangan tanpa mempertimbangkan bahwa strategi mereka berpotensi memecah belah masyarakat. Dia juga mengkritik oposisi karena sering menuduhnya sebagai pro-asing meskipun mereka sendiri menggunakan jasa orang asing.

“Konsultan mereka adalah konsultan asing,” katanya. “Lalu siapa antek asing? Jangan sampai kita diperlakukan terus menerus oleh kebohongan. Orang-orang kami pintar, baik di kota maupun di desa,” katanya.

Baca juga: Jelang Debat Pilpres 2019 Kedua: Menilik Infrastruktrur di Era Jokowi

Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon membantah tuduhan itu. “Kami tidak menggunakan konsultan asing. Kami tidak mampu membayar (konsultan asing).” Tim Prabowo menanggapi dengan menuduh Jokowi sendiri menggunakan jasa konsultan asing bernama Stanley Greenberg. Tuduhan itu didasarkan pada sebuah artikel di situs web yang menyatakan bahwa Stanley telah menjadi konsultan untuk Jokowi.

“Catatan untuk semua pertanyaan ini,” Greenberg menanggapi di depan umum. “Saya tidak pernah bekerja untuk Joko Widodo dengan cara apa pun. Situs web yang Anda sebutkan tidak akurat atau berafiliasi dengan saya dalam kapasitas apa pun. Informasi yang akurat tentang klien lama kami tercantum di situs web resmi saya,” tulis Greenberg melalui akun Twitter-nya @stangreenberg, melampirkan situs web resminya.

Kontroversi tentang “propaganda Rusia” juga memicu Kedutaan Besar Rusia di Jakarta untuk berkomentar. “Kami menggarisbawahi bahwa posisi utama Rusia adalah tidak melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri dan proses pemilu di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan teman dekat dan mitra penting kami,” tulis Kedutaan Rusia melalui akun Twitter resminya @RusEmbJakarta.

Debat Pilpres 2019: Jokowi-Prabowo Gagal Tunjukkan Komitmen Berantas Korupsi

Kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo dan capres Prabowo Subianto saling menyapa dalam debat pilpres di Jakarta, Indonesia, 17 Januari 2019. (Foto: EPA/Adi Weda)

Tetapi tim khusus Cakra 19 Jokowi yakin bahwa “propaganda Rusia” sekarang sedang diterapkan di Indonesia, dengan mengadopsi modus operandi yang dikenal sebagai operasi semburan fitnah (firehose of falsehood)—sebuah operasi yang digunakan oleh para peretas Rusia antara tahun 2012-2017 pada krisis Krimea, konflik Ukraina, dan perang sipil Suriah.

“Di Rusia, modus operandi ini telah muncul sejak tahun 1870-an melalui gerakan Narodniki. Gerakan ini digunakan untuk menjatuhkan Tsar Rusia dengan terus mengangkat masalah negatif,” kata Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto, dalam sebuah pernyataan tertulis.

“Operasi semburan fitnah bertujuan untuk membuat kebohongan mengalahkan kebenaran. Operasi ini ingin menghancurkan kepercayaan publik terhadap otoritas politik, termasuk media,” kata mantan Sekretaris Kabinet dan pakar pertahanan tersebut.

Tim kampanye Prabowo, yang dikenal sebagai Badan Pemenangan Nasional (BPN), juga telah meluncurkan tuduhan bahwa pemerintah Jokowi telah menggunakan cara hukum untuk menyingkirkan lawan-lawan politik menjelang pemilu mendatang.

“Sekarang orang-orang yang memiliki potensi untuk mendapatkan suara di lingkaran BPN sudah mulai dihancurkan satu per satu,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dia menuduh bahwa seorang musisi yang menjadi politisi, Ahmad Dhani, dan seorang ulama yang memimpin Gerakan 212—sekelompok Muslim konservatif yang mengadakan serangkaian demonstrasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Ahok—bernama Slamet Ma’arif, telah menjadi target dari apa yang dia sebut “kriminalisasi.”

Baca juga: Pilpres 2019: Bersih dari Korupsi, Partai Golkar yang Baru Dukung Penuh Jokowi

Dhani dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada akhir Januari atas tuduhan ujaran kebencian. Para anggota Ma’arif juga sekarang dicurigai melakukan serangkaian pelanggaran kampanye. Beberapa nama lain di kubu Prabowo juga terlibat dalam kasus hukum atau bahkan dipenjara. Muzani mengklaim bahwa polisi cepat menyelidiki kasus yang melibatkan simpatisan Prabowo, tetapi tidak dengan kasus yang melibatkan atau diduga melibatkan para pendukung Jokowi.

“Kami telah mengirimkan banyak laporan (ke polisi), tetapi tampaknya tidak ada cukup bukti. Sedangkan ketika partai kami dilaporkan, (katanya) ada cukup bukti. Ini bukan lagi ketidaksetaraan, ini bias,” kata Muzani.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tuduhan Muzani, dan menekankan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam proses hukum.

“Bahwa ada (anggota BPN) yang terjerat dalam masalah hukum, lihatlah sendiri. Mungkin sesuatu yang salah (dengan diri mereka sendiri). Jadi jangan selalu menyalahkan pemerintah,” kata Moeldoko seperti dikutip oleh kompas.com.

Keterangan foto utama: Capres Prabowo Subianto dan kandidat presiden petahana Joko Widodo. (Foto: Reuters/TPG)

Indonesia Banjir Hoaks Jelang Pilpres 2019

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top