Berita Bohong
Berita Politik Indonesia

Jelang Pilpres 2019, Media Masih Berperang dengan Berita Bohong

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan tengah) berjalan bersama cawapresnya di Pilpres 2019 Ma'ruf Amin, selama upacara yang menandai dimulainya periode kampanye untuk pemilu tahun depan di Jakarta, 23 September 2018. Indonesia akan melakukan pemilihan presiden dan parlemennya pada bulan April 2019. (Foto: AP)
Berita Internasional >> Jelang Pilpres 2019, Media Masih Berperang dengan Berita Bohong

Menjelang Pilpres 2019, media di Indonesia masih berperang dengan berita bohong dan berita politik yang tidak berimbang. Hal ini dikarenakan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia dan media-media yang cenderung partisan. Masyarakat Indonesia juga masih mudah percaya dengan berita yang mereka lihat, tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Selain di saat-saat menjelang pemilu, berita palsu juga sempat mengancam selama gempa bumi dan tsunami baru-baru ini di Palu, Sulawesi Tengah, yang berpotensi memicu kepanikan.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019: Indonesia Lakukan Briefing Mingguan untuk Lawan ‘Berita Palsu’

Oleh: Max Walden (VOA News)

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi muda yang melek gadget namun memiliki tingkat literasi digital yang rendah, Indonesia sangat rentan terhadap penyebaran berita palsu dan hoax. Pemerintah dan inisiatif yang dipimpin media telah berupaya untuk memerangi berita palsu, namun dengan banyaknya penyebaran informasi yang salah melalui media sosial dan WhatsApp, banyak yang khawatir masalah ini akan semakin memburuk menjelang pemilu nasional pada bulan April 2019.

“Lanskap media di Indonesia sangat beragam, dan ada kebebasan pers yang sangat besar di negara ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini,” kata Ross Tapsell, dosen media di Australian National University College of Asia and the Pacific. “Namun, ini semakin dimanipulasi dan dipengaruhi oleh pemilik media yang terkait dengan partai politik… menyebabkan penyebaran versi berita politik yang lebih partisan.”

Rendahnya literasi, plus media partisan

Revolusi Reza, yang dikenal sebagai Revo, adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. “Literasi di kalangan masyarakat, (di kalangan) komunitas, sangat rendah,” katanya kepada VOA, dan mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam studi global mengenai literasi dan perilaku terpelajar yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016.

Laporan Edelman Trust Barometer Global 2018 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berada di urutan kedua setelah masyarakat China, dalam hal tingkat kepercayaan mereka terhadap media. Pada saat yang sama, hampir 80 persen masyarakat Indonesia dilaporkan khawatir tentang berita palsu yang digunakan sebagai senjata.

“Sepertinya (berita palsu) telah memecah-belah publik. Kami melihat bahwa semakin mendesak untuk memberikan literasi kepada komunitas tentang sifat sebenarnya dari informasi (semacam) ini,” kata Revo.

“Program literasi digital Indonesia telah dihilangkan dari sekolah-sekolah yang mendukung studi agama dan nasionalisme, yang menjadi perhatian bagi negara karena Anda memiliki jutaan orang Indonesia yang baru menggunakan internet,” kata Tapsell. “Umumnya itu adalah orang Indonesia yang lebih tua… yang lebih rentan terhadap berita dan informasi palsu.”

Pengadilan Indonesia Menolak Banding, Mantan Gubernur Jakarta Tetap Dipenjara

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri), yang dikenal sebagai Ahok, berbicara kepada para pengacaranya setelah vonisnya setelah putusan bersalah dalam sidang penistaan agama di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017. (Foto: Reuters/Pool/File Photo/Bay Ismoyo)

Periksa faktanya

Pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017, dan pemenjaraan mantan gubernur Kristen sebelumnya Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, menggambarkan bahaya kesalahan informasi online dalam demokrasi Indonesia. Gubernur China-Kristen yang sebelumnya populer tersebut, kalah dalam pemilu dan kemudian dipenjara, setelah rekaman video yang menunjukkan bahwa dia menghina Al-Qur’an menjadi viral di media sosial.

Pada bulan Juni, Google News Initiative bekerja sama dengan 22 media utama Indonesia untuk secara aktif membongkar berita palsu melalui situs web yang disebut CekFakta.com, menjelang pilkada. “Ini menunjukkan bagaimana penerbit media, masyarakat sipil, dan jurnalis… dapat berkolaborasi untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama,” kata Wahyu Dhyatmika, pemimpin redaksi Tempo.co.

Pemerintah juga menganggap masalah ini sangat serius. Kementerian Komunikasi Indonesia mengumumkan pada bulan September, bahwa kementerian itu akan menyelenggarakan briefing berita palsu mingguan dan perlawanan terhadap hoaks melalui situs web baru bernama StopHoax.id.

Tetapi menurut Presiden Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Anita Wahid, dampak intervensi pemerintah masih terbatas dalam konteks pemilu, karena pihak berwenang menerima perintah dari petahana.

“Setiap kali ada berita bohong yang tertangkap oleh pemerintah, maka itu dibantah, atau akun ditutupi, ada risiko bahwa pemerintah akan dicap telah mencoba untuk membungkam lawan-lawannya dalam pemilu ini,” katanya.

Mengingat pentingnya peran WhatsApp untuk menyebarkan informasi palsu, Mafindo dalam beberapa minggu terakhir telah membentuk WhatsApp Hoax Buster di mana para pengguna dapat langsung meneruskan pesan untuk diverifikasi oleh basis data hoaks milik organisasi tersebut.

Wahid mengatakan kepada VOA, bahwa data organisasi tersebut menunjukkan frekuensi hoaks telah meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dari 10 per bulan pada tahun 2015, menjadi 27 per bulan pada tahun 2016, menjadi 59 pada tahun 2017, dan sejauh ini pada tahun 2018, 96 per bulan.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigjen Fadil Imran (tengah), memberi isyarat di depan para tersangka yang ditangkap karena kejahatan siber terkait hoax di media sosial, selama konferensi pers di Jakarta, Indonesia, pada 28 Februari 2018. (Foto: Reuters)

Berita palsu selama bencana

Bahaya berita palsu di Indonesia kembali mengancam selama gempa bumi dan tsunami baru-baru ini di Palu, Sulawesi Tengah. Selain mempublikasikan tentang perkembangan situasi di daerah-daerah yang terkena bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipaksa untuk terus mengidentifikasi berita hoaks online, termasuk laporan gempa bumi besar lainnya atau rekaman letusan gunung berapi yang sudah lama, yang berpotensi untuk memicu kepanikan.

Dalam lingkungan persaingan media online di Indonesia, banyak media yang akhirnya langsung saja mempublikasikan informasi yang belum diverifikasi.

Namun, menurut Revo, “dalam kasus gempa bumi dan tsunami (Palu) ketika ada banyak berita dan video di media sosial, teman-teman jurnalis kami lebih berhati-hati dan melaporkan informasi terverifikasi yang terkini.”

Baca juga: ‘Faktor Ekonomi dan Politik Berada di Balik Penyebaran Hoax di Indonesia’

“Namum umumnya, orang tidak melihat situs web pengecekan fakta, mereka tidak mengecek ke dewan pers, mereka tidak mencari verifikasi di situs-situs berita, jadi (berita bohong) itu masih merupakan masalah yang sulit,” kata Tapsell.

Namun demikian, menurut Wahid, ada kesadaran publik yang meningkat. “Kami sangat senang karena banyak di antara komunitas sekarang menolak hoaks. Mereka tidak langsung percaya berita yang kontroversial, mereka periksa. Itu kabar baiknya,” katanya.

“Ada juga kabar buruk,” tambahnya. “Banyak politisi melihat bahwa sebagai senjata dalam konflik dan kompetisi, hoaks sangatlah efektif.”

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan tengah) berjalan bersama cawapresnya di Pilpres 2019 Ma’ruf Amin, selama upacara yang menandai dimulainya periode kampanye untuk pemilu tahun depan di Jakarta, 23 September 2018. Indonesia akan melakukan pemilihan presiden dan parlemennya pada bulan April 2019. (Foto: AP)

Jelang Pilpres 2019, Media Masih Berperang dengan Berita Bohong

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top