Pembangunan di Papua
Berita Politik Indonesia

Jelang Pilpres 2019, Perang Baru Telah Meletus di Papua Barat

Berita Internasional >> Jelang Pilpres 2019, Perang Baru Telah Meletus di Papua Barat

Pemberontak Papua Barat telah mendeklarasikan provinsi mereka sebagai zona perang dan meminta bantuan PBB. Mereka bersumpah untuk menentang keras pemerintahan Indonesia sebelum pembicaraan kemerdekaan dilakukan. Desakan militerisasi terbaru terhadap Indonesia ini dipimpin oleh generasi baru Papua, anak-anak dari mereka yang terbunuh, dipenjara, dan dipaksa untuk melarikan diri selama konfrontasi mematikan dengan militer Indonesia di dataran tinggi tengah Papua yang terpencil. 

Baca juga: Indonesia: Bebaskan Tiga Aktivis Papua

Oleh: John Martinkus (The Saturday Paper)

Terdapat perang baru di Papua Barat. Setelah 57 tahun pertempuran sporadis, penumpasan militer, pembunuhan, dan penahanan oleh pihak berwenang Indonesia terhadap orang Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (OPM) pekan lalu menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Berbicara di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, ketua OPM Jeffrey Bomanak mengatakan bahwa pertempuran tidak akan berakhir sebelum Indonesia datang ke meja perundingan untuk membahas kemerdekaan bagi wilayah Papua Barat.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah konferensi pers, Bomanak mendesak “pasukan kolonial Indonesia, militer dan polisi, untuk menghormati dan mematuhi hukum perang internasional, dan menghormati zona perang yang ditentukan oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap bersenjata OPM), ketika situasinya menjadi semakin putus asa dari hari ke hari bagi orang-orang Papua Barat.” Ia menambahkan, “OPM membuat seruan mendesak kepada Sekretaris Jenderal PBB.”

Eskalasi gerakan kemerdekaan ini, salah satu pemberontakan yang berjalan paling lama di dunia, membawa serta potensi konflik yang bahkan lebih mematikan bagi kedua belah pihak. Pada generasi sebelumnya, para pejuang kemerdekaan Papua Barat kalah tanpa harapan dari militer Indonesia, berusaha untuk menyerang helikopter dan senjata otomatis dengan persenjataan paling dasar.

Tahun 2002, penulis mengunjungi kamp-kamp Papua Barat di perbatasan Papua Nugini ketika para pejuang kemerdekaan mengadakan parade. Melihat mereka berbaris akan membuat siapa pun berpikir bahwa mereka tidak punya kesempatan. Lihat saja ketika militer Indonesia beraksi di Timor Timur dan Aceh. Mereka memang bukan prajurit terbaik, tetapi mereka dipersenjatai dengan persenjataan modern. Mereka berjumlah banyak dan brutal. Sementara itu, orang-orang Papua Barat memegang beberapa senapan tua, senapan berburu, tombak, serta busur dan panah.

Hari ini, banyak pejuang Papua Barat dipersenjatai dengan senjata produksi Indonesia, dibeli atau dicuri dari tentara Indonesia. The Saturday Paper telah melihat foto-foto yang menunjukkan para pejuang kemerdekaan Papua Barat memegang senjata menyerupai senapan serbu FNC, serta berbagai pistol dan senapan mesin ringan.

Senjata-senjata tersebut dilaporkan diproduksi oleh PT Pindad, produsen senjata kecil terbesar ketiga di dunia, yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Di bawah lisensi, perusahaan itu menghasilkan salinan dari beberapa senjata militer kelas tertinggi di dunia, termasuk versi senapan serbu FNC, yang disebut Pindad SS2.

Desakan militerisasi terbaru terhadap Indonesia ini dipimpin oleh generasi baru Papua, anak-anak dari mereka yang terbunuh, dipenjara, dan dipaksa untuk melarikan diri selama konfrontasi mematikan dengan militer Indonesia di dataran tinggi tengah Papua yang terpencil. Tumbuh dewasa, orang-orang muda Papua tersebut juga menyaksikan Grasberg, tambang emas terbesar di dunia, telah mendatangkan malapetaka pada lingkungan Papua Barat sambil menghasilkan miliaran dollar untuk pemilik bersama, Freeport-McMoRan dan pemerintah Indonesia. Kini anak-anak itu telah dewasa, merasa sangat frustrasi tentang persepsi eksploitasi tanah mereka oleh pemerintah Indonesia.

Perasaan frustrasi ini tampaknya telah mencapai titik kritis pada bulan Desember 2018, di provinsi Nduga, di utara tambang Freeport Grasberg. Di sana, pemerintah Indonesia berupaya membangun jalan sepanjang 4000 kilometer, yang akan membentang dari kota terbesar di Papua Barat, Sorong, melalui pegunungan dan hutan Papua ke kota Merauke di ujung timur Indonesia.

Baca juga: Pengadilan Warga Polandia Soroti Masalah Papua di Indonesia

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengklaim bahwa jalan itu, Jalan Trans-Papua, akan membawa perdagangan dan pengembangan ke daerah-daerah terpencil ini. Namun, penduduk dataran tinggi melihat jalan itu sebagai ancaman, yang akan membawa migran dan militer Indonesia ke wilayah tersebut.

Banyak penduduk setempat yang khawatir bahwa akses yang lebih besar ke dataran tinggi akan menghancurkan cara hidup mereka, seperti yang mereka yakini terjadi pada penduduk dataran rendah yang tinggal di pantai. Ketika pembangunan jalan raya telah mengalami kemajuan, hal itu telah memicu banyak orang Papua Barat untuk mengangkat senjata sebagai wujud pertentangan.

Tanggal 1 Desember 2018, hari yang ditandai oleh rakyat Papua sebagai deklarasi kemerdekaan mereka dari Belanda pada tahun 1963, pemberontak Papua Barat menewaskan lebih dari 20 pekerja jalan Trans-Papua, mencurigai mereka adalah bagian dari militer Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa para korban adalah pekerja sipil. Pembunuhan itu kemudian memicu serangan militer Indonesia di Papua Barat hingga saat ini.

Menurut berbagai sumber di Papua Barat, ribuan penduduk desa Papua telah mengungsi secara internal, melarikan diri karena takut akan pembalasan. Warga dataran tinggi meninggalkan desa mereka dan menuju ke pegunungan. Bagaimanapun juga, militer Indonesia telah mengalami kesulitan, menggunakan helikopter untuk mencapai daerah-daerah terpencil.

Tentara Indonesia Tewas Setelah Serangan di Bandara Papua

Anggota TNI di Papua. (Foto: AFP)

Menurut laporan The Saturday Paper pada bulan Desember 2018, masyarakat Papua Barat menuduh militer Indonesia menggunakan senjata kimia selama operasi ini, termasuk fosfor putih, senjata kimia yang dalam Konvensi Jenewa dilarang digunakan terhadap warga sipil. Pemerintah Indonesia telah membantah tuduhan ini.

Gambar-gambar yang dilihat oleh The Saturday Paper menunjukkan mereka yang terluka selama pengeboman udara oleh militer Indonesia baru-baru ini masih berurusan dengan efek yang berkelanjutan dan infeksi yang tidak terobati. Tidak ada perawatan medis yang memadai di wilayah dataran tinggi tengah.

Semua tanda menunjukkan bahwa kekerasan akan terus meningkat, tanpa adanya pihak yang mau berkompromi. Penduduk Papua tidak lagi bersedia berbicara damai. Mereka telah bersikukuh untuk melanjutkan perang.

Pekan lalu, para pemberontak menembaki sebuah pesawat ringan yang membawa personel militer dan pejabat pemerintah Indonesia, yang mengakibatkan seorang tentara Indonesia meninggal akibat luka-luka yang diderita dalam serangan itu. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan kepada parlemen dengan tegas bahwa Papua Barat akan tetap berada di bawah kendali Indonesia, menyatakan pekan lalu bahwa mereka “tidak akan mendapatkan kemerdekaan. Titik.”

Tinggal di pengasingan di Inggris, pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda mengejutkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, di Jenewa pekan lalu dengan menghadirkan petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat. Ini adalah upaya kedua untuk menyerahkan petisi ke PBB. Dokumen tersebut, yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, diedarkan di sekitar Papua Barat pada tahun 2017 dan ditandatangani secara rahasia oleh 70 persen dari populasi.

Indonesia mengutuk Vanuatu karena membantu Wenda menyampaikan petisi, menuduh Vanuatu membantu menyelundupkan pemimpin kemerdekaan ke dalam pertemuan yang dijadwalkan dengan Bachelet. Duta Besar Indonesia untuk PBB Hasan Kleib mengatakan bahwa Vanuatu “dengan sengaja menipu komisi tinggi PBB dengan mengambil langkah-langkah manipulatif melalui infiltrasi Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu.”

Di antara tuntutan lainnya, petisi tersebut meminta PBB untuk meninjau kembali referendum kontroversial tahun 1969 yang mengalihkan kendali Papua Barat ke Indonesia. Referendum Act of Free Choice, yang seringkali disebut sebagai Act of No Choice oleh para penentangnya, menyaksikan bahwa 1026 orang, yang dipilih oleh militer Indonesia, telah memilih atas nama sesama warga Papua Barat untuk menyerahkan kedaulatan wilayahnya demi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Petisi tersebut juga meminta Papua Barat untuk ditempatkan kembali pada daftar dekolonisasi PBB. Artinya, terdapat kemungkinan referendum tentang kedaulatan Papua, yang telah diharapkan oleh orang Papua sejak adanya referendum serupa di Timor Timur (sekarang Timor-Leste) yang menghasilkan kemerdekaannya dari Indonesia pada tahun 1999.

Selain mengakui eskalasi konflik di Papua Barat dan janji untuk memantau situasi, terdapat sedikit tanggapan dari pemerintah Australia.

Tuduhan penggunaan senjata kimia di Nduga oleh militer Indonesia telah banyak dibahas di media internasional. Terdapat laporan lebih lanjut yang belum dikonfirmasi tentang lebih banyak pengeboman udara di daerah Mapenduma, sebelah utara tambang Freeport, yang merupakan lokasi krisis sandera yang berlarut-larut pada tahun 1990-an.

Seorang juru bicara pemerintah Indonesia membantah adanya pengeboman yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa kelompok separatis bersenjata telah menyerang militer Indonesia pada tanggal 31 Januari 2019 dan melukai seorang tentara.

Baca juga: Mengapa Hampir 2 Juta Orang Menuntut Referendum Kemerdekaan Papua Barat

Di Port Moresby, Jeffrey Bomanak meminta otoritas global untuk mendengarkan permohonan orang Papua Barat dan mengambil tindakan. “Saya meminta kantor-kantor baik di PBB untuk menyelidiki krisis yang telah berevolusi di tanah leluhur Papua sejak bulan Desember 2018. OPM akan terus melawan dan berjuang sampai kekuatan kolonial Indonesia mengakui proklamasi pada tanggal 1 Juli 1971.”

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah setuju untuk memberikan akses kepada Michelle Bachelet ke wilayah Nduga. Masih belum dapat dipastikan apakah janji ini akan terwujud. Seorang juru bicara pemerintah Indonesia mengatakan kepada The Saturday Paper bahwa misi Indonesia di Jenewa masih mendiskusikan kunjungan dengan komisaris tinggi, tetapi tetap berkomitmen untuk memfasilitasi sebuah kunjungan.

Namun, pada tahun pemilu Indonesia, tepatnya pada bulan April 2019 mendatang, dengan kedua kubu didukung oleh para mantan militer, sejarah menunjukkan akan kembali terulang bahwa PBB tidak akan diizinkan berada di dekat Nduga.

John Martinkus adalah seorang penulis dan koresponden asing untuk The Saturday Paper.

Keterangan foto utama: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Nduga. (Foto: TPNPB)

 

Jelang Pilpres 2019, Perang Baru Telah Meletus di Papua Barat

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Sparrow

    February 16, 2019 at 4:23 am

    Hoax

Beri Tanggapan!

To Top