Palestina di Gaza
Timur Tengah

Malapetaka Sedang Dipersiapkan untuk Warga Palestina di Gaza

Kartun yang menyerukan untuk mengakhiri pengepungan Gaza. (Ilustrasi: Middle East Monitor/Sabaaneh)
Berita Internasional >> Malapetaka Sedang Dipersiapkan untuk Warga Palestina di Gaza

Warga Palestina di Gaza harus mempersiapkan diri menghadapi malapetaka. Otoritas Palestina telah memberlakukan tindakan yang merugikan rakyat Gaza; otoritas pendudukan Israel telah melarang transfer uang tingkat tinggi ke wilayah tersebut; Mesir telah menutup Perbatasan Rafah, dan eskalasi Israel tampaknya akan segera terjadi. Sesuatu yang serius sedang dipersiapkan untuk Jalur Gaza: dan hal terburuk masih menanti.

Baca juga: Israel Larang Warga Palestina di Gaza Masuk Yerusalem Selama Ramadan

Oleh: Motasem A Dalloul (Middle East Monitor)

Seorang anggota senior Hamas Political Bureau mengatakan pada Senin (21/1) bahwa “hal terburuk masih menanti” terkait Jalur Gaza. Pernyataan Mousa Abu Marzook tersebut menyusul pengumuman oleh Otoritas Palestina (PA) bahwa mereka akan menarik petugas keamanannya dari Penyeberangan Perbatasan Rafah—satu-satunya rute antara Gaza dan dunia luar melalui Mesir.

Dia menulis tweet sentimen serupa, setelah Menteri Urusan Sipil PA Hussein Al-Sheikh berjanji bahwa langkah-langkah untuk memperketat pengepungan terhadap Palestina di daerah kantong pantai tersebut sedang dalam proses untuk diwujudkan.

Ini dikatakan setelah pertemuan antara Presiden PA Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kairo. Abbas ada di sana untuk mengambil bagian dalam pembukaan sebuah masjid dan sebuah gereja di zona ibu kota administratif yang baru, tetapi tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua pria itu.

Anggota Fatah Central Committee Dalal Salama mengatakan bahwa gerakannya akan mengadakan pertemuan dengan Abbas setelah kembali dari Kairo untuk membahas langkah-langkah “lebih keras dan lebih tepat” terhadap Palestina di Gaza.

Pekan lalu, ketika PA membayar karyawannya di wilayah yang dikepung, ribuan orang tidak menerima gaji mereka. Diungkapkan kemudian bahwa mereka adalah anggota Fatah yang setia kepada mantan pejabat Fatah Mohammed Dahlan—saingan politik Abbas —atau mereka yang masih tidak mematuhi perintah Abbas untuk menolak bekerja dalam pelayanan sipil di bawah pemerintahan yang dipimpin Hamas.

Abbas memberi perintah pada tahun 2007 ketika Hamas mendorong Fatah keluar dari Jalur Gaza, mengakhiri 18 bulan kekacauan keamanan yang terjadi setelah kemenangan telak Islamic Resistance Movement dalam pemilihan umum 2006.

Pemimpin PA tersebut telah membayar pegawai negeri sipil untuk tinggal di rumah selama 12 tahun terakhir untuk merebut suara rakyat.

Menurut Maariv, Abbas kemungkinan akan mengambil tindakan hukuman ekstra terhadap rakyat Palestina di Gaza dalam upayanya untuk mencetak poin politik melawan Hamas. Surat kabar itu melaporkan temuan para pejabat keamanan Israel, yang percaya bahwa tindakan hukuman yang lebih keras terhadap Gaza kemungkinan akan mempengaruhi situasi keamanan di Israel, karena perlawanan Palestina menuduh negara pendudukan berada di balik semua langkah tersebut dan akan merespons dengan menyerang target-target Israel.

Semua ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang dipersiapkan untuk Gaza. Dari Norwegia, Direktur Jaringan Global untuk Hak dan Pembangunan, Lo’ay Deeb, melaporkan sumber informasi yang mengatakan bahwa “eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Gaza akan segera terjadi.”

Dia menambahkan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara Arab utama mencakup pengumuman bahwa Gaza adalah “wilayah pemberontak.” Tidak hanya negara-negara Arab yang menandatangani ini; Israel juga demikian.

Selain itu, televisi Israel Channel 20 TV baru saja melaporkan bahwa otoritas pendudukan telah mengumumkan penangguhan bantuan keuangan dari Qatar yang telah dikirimkan melalui Israel ke Gaza. Saluran itu mengatakan bahwa pemerintah Israel menyalahkan penangguhan tersebut pada fakta bahwa sebuah roket diduga ditembakkan dari Gaza ke Ashkelon pada malam hari.

Pemerintah meminta Duta Besar Qatar untuk Palestina, Mohammad Al-Emadi, untuk menunda kunjungannya ke Gaza yang direncanakan pada Minggu (27/1) ketika ia akan mengirimkan dana Qatar untuk membayar pegawai pemerintah di daerah kantong tersebut.

Baca juga: Protes Gaza: 7 Warga Palestina Temasuk Anak-Anak Dibunuh Tentara Israel

Mesir juga telah menandatangani perjanjian itu. Ketika PA dan Fatah mengambil tindakan terhadap Gaza atau Hamas, Mesir biasanya meminta mereka untuk berpikir dua kali tentang keputusan mereka atau membatalkannya.

Namun, kali ini, ketika PA mengumumkan penarikan perwiranya dari Rafah, Mesir mengumumkan bahwa mereka akan menutup perbatasan itu mulai Selasa (22/1); mereka hanya akan mengizinkan orang Palestina yang berada di luar negeri dan berencana untuk kembali pulang ke Gaza.

PA telah memberlakukan tindakan yang lebih merugikan rakyat Gaza; otoritas pendudukan Israel telah melarang transfer uang tingkat tinggi ke wilayah tersebut; Mesir telah menutup Perbatasan Rafah, dan eskalasi Israel tampaknya akan segera terjadi.

Sesuatu yang serius sedang dipersiapkan untuk Jalur Gaza dan tampak seolah-olah Abu Marzook benar: hal terburuk masih menanti.

Jika ini terjadi, akankah komunitas internasional terus diam, seperti yang terjadi selama serangan militer Israel sebelumnya, meskipun hukuman kolektif adalah pelanggaran serius hukum internasional?

Dunia memiliki peluang untuk melakukan sesuatu sekarang; jika hak asasi manusia dan supremasi hukum masih berarti, masyarakat internasional harus melawan penindasan yang sedang berlangsung terhadap lebih dari dua juta orang yang terpenjara di Gaza sebelum terlambat.

Keterangan foto utama: Kartun yang menyerukan untuk mengakhiri pengepungan Gaza. (Ilustrasi: Middle East Monitor/Sabaaneh)

Malapetaka Sedang Dipersiapkan untuk Warga Palestina di Gaza

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top