Kesepakatan Abad Ini
Timur Tengah

Meski Tertunda, ‘Kesepakatan Abad Ini’ akan Menguntungkan Israel

Berita Internasional >> Meski Tertunda, ‘Kesepakatan Abad Ini’ akan Menguntungkan Israel

Dengan Gedung Putih yang bersahabat, Israel berada dalam posisi nyaman untuk menerima perjanjian sesuai dengan keinginannya tanpa menghasilkan konsesi. Pemerintahan Trump telah terbukti sangat bias terhadap posisi Israel dalam semua hal. Pemerintah AS juga telah mengambil langkah-langkah keras melawan kepentingan Palestina.

Oleh: Shaiel Ben-Ephraim (Asia Times)

Baca Juga: Anak-anak Palestina yang Dibunuh Israel Selama 2018 Dilupakan Dunia

Pemerintahan Donald Trump sekali lagi menunda rencana perdamaiannya yang telah lama ditunggu-tunggu yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina , sebuah upaya yang luput dari suksesi administrasi Amerika Serikat sebelumnya.

Hari Minggu (6/1), Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman mengatakan pembebasan rencana perdamaian akan membutuhkan beberapa bulan lagi untuk memberikan “peluang terbaik untuk mendapatkan sambutan yang baik.” Dia bersikeras bahwa cetak birunya sebagian besar telah dilakukan dan hanya perlu “disunting dan dipoles.”

Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, Duta Besar Friedman, dan kepala penasihat pemerintah Israel Jason Greenblatt, telah merancang konturnya selama berbulan-bulan. Dilempar keluar jalur oleh kemarahan Kongres AS terhadap Arab Saudi yang merupakan penegak utama mereka di kawasan, penundaan terbaru menunjukkan adanya kehilangan momentum.

Tetapi itu tidak berarti bahwa rencana itu, atau setidaknya semacam perjanjian, tidak penting bagi Israel. Presiden AS Donald Trump sepenuhnya mendukung prakarsa ini dan menyebutnya sebagai “kesepakatan abad ini.”

Membuang waktu

Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked pada akhir bulan November 2018 menyatakan bahwa rencana itu “buang-buang waktu.” Terdapat juga laporan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berusaha untuk mendorong pembebasan rencana tersebut hingga setelah pemilihan Israel, yang mengarah pada spekulasi bahwa Israel tidak tertarik pada isinya.

Namun, komentar dan rumor ini menyesatkan, dan kemungkinan ditujukan untuk konsumsi internal. Pada akhirnya rencana itu melayani kepentingan Israel dengan baik.

Pemerintahan Trump telah terbukti sangat bias terhadap posisi Israel dalam semua hal. Pemerintah AS juga telah mengambil langkah-langkah keras melawan kepentingan Palestina.

Langkah-langkah tersebut termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, melucuti pendanaan lembaga UNRWA, dan penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO/Palestine Liberation Organization) di Washington. Memang, pendapat Trump dan Netanyahu tentang sebagian besar masalah yang berkaitan dengan Timur Tengah tidak bisa dibedakan.

Kolumnis Israel Zvi Barel dari Ha’aretz menyebut fenomena ini sebagai “simbiosis Trump-Netanyahu.”

Sementara Abbas telah menolak untuk bertemu dengan Kushner dan timnya, Israel telah berulang kali bertemu dengan perwakilan Trump. Dengan tidak adanya umpan balik serius dari Palestina tentang rencana tersebut, Israel dapat dan akan mendorong lawan bicaranya ke arah formulasi yang lebih baik yang mencerminkan kepentingannya. Hal ini hanya akan menambah kemungkinan rencana yang condong ke kepentingan Israel.

Tidak mengherankan bahwa Presiden Otoritas Palestina (PA/Palestinian Authority) Mahmoud Abbas waspada terhadap rencana perdamaian yang dirancang oleh pemerintahan Trump. Abbas membandingkan rencana itu dengan Deklarasi Balfour 1917, peristiwa traumatis dalam sejarah Palestina yang membuat pemerintah Inggris berkomitmen untuk menciptakan negara bagi orang Yahudi di Palestina. “Jika Deklarasi Balfour lolos, tidak demikian dengan kesepakatan ini,” katanya.

Nabil Shaath, penasihat Abbas, mengatakan dengan tegas bahwa “kami telah menolak [rencana yang diusulkan] dan kami mengatakan bahwa kami tidak akan menerima saran dari Presiden Trump maupun peran Amerika Serikat sebagai satu-satunya peserta dalam proses perdamaian.”

Sebagai tanggapan terhadap kebijakan Trump yang anti-Palestina, PA mengumumkan tidak akan bekerja sama dengan Gedung Putih dalam rencana ini atau apa pun.

Baca Juga: Israel Janji Halangi Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Palestina melempar tabung gas air mata saat protes setelah pasukan Israel melakukan penggerebekan di rumah-rumah dan toko-toko di Ramallah di Tepi Barat, 7 Januari 2019. (Foto: AFP/Anadolu Agency/Issam Rimawi)

Alasan lain yang tidak dinyatakan mengapa PA ragu-ragu untuk berbicara dengan administrasi Trump adalah kekuatan Ramallah yang memudar dibandingkan dengan meningkatnya pengaruh Hamas. Organisasi militan tersebut baru-baru ini mengobarkan konflik terhadap Israel yang dipandang oleh banyak warga Palestina sebagai keberhasilan.

Abbas tidak bisa dipandang telah mengalah ke Israel dan presiden Amerika yang dibenci, sementara Hamas dipandang memimpin perlawanan terhadap pendudukan Israel.

Jika demikian, rencananya cenderung condong ke posisi Israel. Hal ini juga hampir pasti akan ditolak oleh Otoritas Palestina, karena menempatkan Israel pada posisi yang nyaman untuk dapat menerima rencana tersebut tanpa harus membuat konsesi yang sebenarnya.

Dibuat di Amerika

Pemerintahan Netanyahu memiliki alasan lain untuk mendorong rilisnya “kesepakatan abad ini.”

Jika pemerintahan Trump tidak memimpin dalam proses perdamaian, Rusia dan Prancis telah berjanji untuk mengambil peran yang lebih besar dalam negosiasi. Memang, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengatakan kepada para pejabat Israel bahwa ia berencana untuk mengeluarkan proposal sendiri jika status quo dipertahankan. Rusia dan Prancis tidak dikenal untuk sikap pro-Israel mereka, sehingga menjadi kepentingan Netanyahu agar Amerika Serikat mempertahankan perannya sebagai mediator utama.

Rencana itu kemungkinan akan mengandung unsur-unsur yang menurut Israel tidak menyenangkan tentang pemukiman dan pengungsi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa dengan menerima kesepakatan itu akan menjadi preseden yang akan mengikat tangannya dalam negosiasi di masa depan. Namun, masalah ini bisa diatasi.

Israel menghadapi situasi yang sama selama Intifada Kedua. Pemerintahan Bush yang bersahabat menguraikan rencana yang berat pada elemen-elemen pro-Israel pada tahun 2002 yang dikenal sebagai “Peta Jalan untuk Perdamaian.” Meskipun tidak senang dengan rencana keseluruhan, Perdana Menteri Israel saat itu Ariel Sharon memiliki keberatan atas beberapa konsesi yang diharapkan dari Israel.

Karena itu, kabinet yang dipimpin Likud menerima rencana tersebut dengan daftar 14 reservasi. Beberapa reservasi sangat ekstrem sehingga rencana itu tidak bisa dijalankan. Misalnya, Hamas harus dibongkar dan kemudian Presiden PA Yasser Arafat akan diganti. Namun, dengan menerima rencana itu, Israel berhasil mempertahankan niat baik pemerintahan Bush.

Postur klasik Israel adalah menampilkan diri sebagai negosiator tangguh dengan kemauan mendasar untuk mencapai kesepakatan. Bahkan salah satu perdana menteri garis kerasnya, Menachem Begin, memberi tahu musuh-musuh Israel: “Jangan menolak tangan yang direntangkan kepadamu dengan damai.”

Pemerintahan Netanyahu saat ini berada dalam posisi yang lebih baik daripada Sharon. Tahun 2002, Abbas menerima peta jalan itu. Kali ini, hampir dapat dipastikan bahwa Otoritas Palestina akan menolak rencana tersebut dan hanya akan tertulis di atas kertas.

Sangat mungkin rencana itu akan condong lebih jauh ke arah posisi Israel daripada peta jalan itu. Jika Israel menerima kesepakatan sebelumnya dengan reservasi, mereka tentu bisa melakukan hal yang sama untuk “kesepakatan abad ini.” Dengan demikian, Netanyahu akan menampilkan dirinya bekerja dengan, dan tidak menentang, Trump pada rencana perdamaiannya, meski tidak menyerahkan apa pun.

Keterangan foto utama: Donald Trump mendampingi Benjamin Netanyahu memasuki Gedung Putih dalam kunjungan Perdana Menteri Israel itu pada bulan Januari 2017. (Foto: Reuters)

Meski Tertunda, ‘Kesepakatan Abad Ini’ akan Menguntungkan Israel

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top