Pemilu di Asia 2019
Asia

Pemilu di Asia 2019: Bagaimana Petahana Berjuang Pertahankan Kekuasaan

Para pemilih di beberapa negara ekonomi terbesar di Asia-Pasifik menuju ke tempat pemungutan suara pada tahun 2019. (Foto: Reuters)
Berita Internasional >> Pemilu di Asia 2019: Bagaimana Petahana Berjuang Pertahankan Kekuasaan

Thailand, Indonesia, India, Jepang, Filipina, dan Australia bersiap untuk pemilu pada tahun 2019. Pemilu di Asia 2019 ini akan menunjukkan bagaimana para petahana berjuang untuk mempertahankan kekuasaan mereka, dan kemungkinan akan menang.

Baca juga: Dari Ganja sampai Korea Utara, Ini 9 Isu Besar di Asia Tahun 2019

Oleh: Nikkei Asian Review

Kemenangan pemilu pada bulan Mei yang menakjubkan dari Mahathir Mohamad di Malaysia adalah salah satu kejutan demokrasi terbesar di Asia dalam memori baru-baru ini. Pemilihan umum pada tahun 2018 juga membawa kemenangan bagi Imran Khan di Pakistan, semakin panjangnya pemerintahan Hun Sen Kamboja selama 34 tahun—meskipun dalam pemungutan suara yang dipertanyakan—berkuasanya komunis Nepal, dan mendorong partai yang ramah China di Taiwan.

Pada tahun 2019, para pemilih di Thailand, Indonesia, India, Jepang, Filipina, dan Australia akan memberikan suara dalam pemilihan umum besar. Perbedaannya tahun ini adalah, bahwa para pemain lama di banyak negara tampaknya akan tetap berkuasa. Tetapi untuk memperkuat posisi mereka, beberapa beralih ke langkah-langkah populis seperti pemberian uang untuk menjaga pemilih agar tetap mendukung mereka.

Berikut adalah panduan untuk pemilu kali ini, dalam urutan kronologis:

Thailand: Pemilihan umum

Kapan: Direncanakan tanggal 24 Februari

Kemungkinan hasil: Tidak satu pun dari tiga kelompok utama yang memenangkan mayoritas

Junta merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, untuk memulihkan hukum dan ketertiban setelah protes berbulan-bulan melumpuhkan proses legislatif negara tersebut. Pemungutan suara pertama ini sejak pemerintahan militer dimulai, akan menentukan apakah negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu dapat memperoleh kembali demokrasi.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. (Foto: AP)

Namun, itu mungkin tugas yang sulit. Pemungutan suara majelis rendah diperkirakan akan menjadi perlombaan tiga arah antara Partai Palang Pracharat yang pro-junta, Pheu Thai Party dan sekutu-sekutunya yang anti-junta—dengan ikatan dengan mantan Perdana Menteri Thaksin dan Yingluck Shinawatra—dan kelompok ketiga termasuk Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri lainnya, Abhisit Vejjajiva. Tidak satu pun dari mereka kemungkinan akan mencapai mayoritas, yang menunjukkan perlunya kesepakatan koalisi.

Jika koalisi mayoritas dapat dibentuk, dan perdana menteri dan kabinet dipilih dengan lancar, kemungkinan akan ada transisi yang sukses dari pemerintahan militer ke demokrasi. Tetapi kegagalan untuk melakukan hal itu dapat mengakibatkan kekacauan seperti yang terlihat pada tahun 2014. Jika ini terjadi, masyarakat Thailand dapat kembali kehilangan kepercayaan terhadap politik negara, seperti halnya masyarakat internasional—terutama karena negara itu dijadwalkan akan menjadi tuan rumah KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan Juni.

Dalam upaya untuk menarik suara dari kelompok pro-Shinawatra, pemerintah junta yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memberikan “hadiah Tahun Baru” sebesar 500 bhat (sekitar $15) kepada 14,5 juta warga Thailand, dan berencana untuk membagikan kartu SIM ponsel untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Walau pemerintah militer mencabut larangan selama bertahun-tahun terhadap kegiatan politik pada bulan Desember, namun banyak partai anti-junta sedang menunggu Raja Thailand mengeluarkan dekrit kerajaan pada tanggal 2 Januari, yang memungkinkan pemilu untuk dilanjutkan sebelum mereka mulai berkampanye. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemerintah telah mengusulkan untuk mengadakan pemilu pada tanggal 24 Februari.

Oleh Masayuki Yuda, staf penulis Nikkei.

Indonesia: Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum

Kapan: Tanggal 17 April

Kemungkinan hasilnya: Presiden Jokowi terpilih kembali untuk masa jabatan kedua

Dalam pertandingan ulang Pilpres 2014, petahana Joko Widodo akan menghadapi mantan Jenderal Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019.

masyarakat miskin

Joko Widodo. (Foto: Bloomberg/SeongJoon Cho)

Pertandingan pada bulan April mendatang kemungkinan akan dibingkai oleh pelemahan rupiah Indonesia, yang telah menyerah sebanyak 11 persen terhadap dolar, dan mendorong bank sentral Indonesia untuk menaikkan suku bunga dengan total 175 basis poin sejak bulan Mei. Pemerintahan Jokowi telah memperkenalkan sejumlah tindakan yang tidak ortodoks, yang bertujuan menjinakkan pergerakan mata uang.

Meskipun inflasi relatif rendah, namun pihak oposisi memanfaatkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dengan kandidat wakil presiden Sandiaga Uno menargetkan para ibu rumah tangga dengan peringatan tentang kenaikan harga. Untuk menopang dukungan, Jokowi telah berjanji untuk menggandakan anggaran untuk sebuah program yang bertujuan mengurangi kemiskinan.

Pemungutan suara tahun 2014 menyaksikan munculnya kampanye yang didorong oleh agama dan etnis. Oposisi mendapat dukungan dari Muslim konservatif dengan menggambarkan Jokowi sebagai tidak Islami. Presiden itu tampaknya telah mencegah potensi penghinaan seperti itu, kali ini dengan memilih ulama Muslim lanjut usia Ma’ruf Amin sebagai pasangannya.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan antara petahana tersebut dan oposisi, tetapi Jokowi masih menikmati dukungan dari 50 persen pemilih dibandingkan dengan 30 persen dukungan untuk Prabowo. Meski begitu, hati masyarakat bisa berayun cepat di negara kepulauan yang luas itu, sehingga Jokowi berupaya meredakan ketakutan masyarakat tentang ekonomi yang tumbuh lebih lambat daripada yang dijanjikannya lima tahun lalu.

Oleh Shotaro Tani, staf penulis Nikkei.

India: Pemilihan umum

Kapan: Jatuh pada bulan Mei

Kemungkinan hasilnya: Mayoritas kekuasaan Perdana Menteri Modi menyempit

Pemerintahan yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi, mencari masa jabatan lima tahun kedua di pemerintahan, meski menghadapi tantangan berat dari oposisi utama Kongres Nasional India (INC) yang dipimpin oleh Rahul Gandhi.

Perdana Menteri India Narendra Modi. (Foto: AP)

BJP menderita kekalahan besar dari INC pada pemilihan regional pada bulan November dan Desember, yang diadakan di negara-negara bagian utama. Para pemilih kecewa dengan meningkatnya pengangguran, sementara petani yang berutang—yang merupakan sebagian besar pemilih—berbaris ke ibu kota empat kali dalam setahun, untuk menuntut keringanan pinjaman dan harga yang lebih tinggi untuk tanaman mereka. Pertumbuhan ekonomi juga melambat menjadi 7,1 persen pada periode Juli-September, turun dari 8,2 persen dari kuartal sebelumnya.

Walau kemenangan di negara bagian Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Chhattisgarh membantu INC menghidupkan kembali peruntungannya, namun oposisi masih dipandang tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah Modi. Berusaha memperkuat kemenangan, Modi kemungkinan akan menjanjikan lebih banyak subsidi kepada petani negara, dalam langkah populis menyusul peluncuran program asuransi kesehatan terbesar di dunia yang didanai pemerintah pada bulan September.

“Kita bisa mengharapkan pertandingan serius yang akan datang pada tahun 2019,” kata Sanjay Kumar, Direktur Pusat Studi Masyarakat Berkembang yang berbasis di New Delhi. “Itu tidak akan menjadi jalan yang mudah bagi BJP.”

Sebuah jajak pendapat oleh ABP News dan C-Voter pada awal Oktober, memperkirakan bahwa Modi akan kembali berkuasa pada tahun 2019, meskipun dengan mayoritas yang berkurang untuk Aliansi Demokrasi Nasional pimpinan BJP. Jajak pendapat itu menunjukkan bahwa aliansi itu akan mundur dengan 276 kursi dari 543 kursi di majelis rendah, dibandingkan dengan 336 kursi yang dimenangkannya pada tahun 2014.

Oleh Kiran Sharma, staf penulis Nikkei.

Filipina: Pemilu Paruh Waktu

Kapan: Tanggal 13 Mei

Kemungkinan hasilnya: Sekutu Presiden Duterte tetap memegang kendali atas Senat dan Kongres

Yang diperebutkan dalam pemilu paruh waktu Filipina adalah setengah dari 24 kursi di Senat, sekitar 300 di Kongres, dan lebih dari 17 ribu jabatan pemerintah daerah, dari gubernur provinsi hingga dewan kota. Jajak pendapat akan menguji hati publik di pertengahan masa enam tahun Presiden Rodrigo Duterte.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto: Reuters)

Perlombaan utama akan berada di Senat—majelis tinggi legislatif negara itu—tempat koalisi partai yang bersekutu dengan Duterte kemungkinan akan mempertahankan mayoritas, menurut survei awal yang dilakukan oleh Social Weather Stations pada bulan September. Duterte kemungkinan akan mempertahankan cengkeramannya di Kongres, seiring para anggotanya cenderung menyejajarkan diri dengan siapa pun yang berkuasa.

Yang dipertaruhkan adalah upaya Duterte untuk menciptakan sistem pemerintahan federal, di mana ia membutuhkan dukungan dari Senat. Program reformasi pajaknya juga berada di bawah ancaman: Meskipun telah meningkatkan upah pekerja, namun program itu juga berkontribusi dalam mendorong inflasi naik ke level tertinggi dalam satu dekade. Isu-isu hak asasi manusia juga diperkirakan akan muncul dalam kampanye.

Senat dipandang sebagai tempat pelatihan bagi presiden masa depan. Duterte telah mendukung beberapa kandidat tanpa pengalaman politik, termasuk mantan kepala polisi nasional Rolando Dela Rosa—penegak hukum untuk Duterte dalam perang narkoba yang brutal—dan Bong Go, asisten pribadi lama pemimpin itu. Yang juga ikut serta adalah Imee Marcos, putri mantan diktator Ferdinand Marcos—di mana Duterte menepis protes untuk memberikan penguburan pahlawan kepada ayahnya—dan putra-putra dari dua mantan senator yang berjuang melawan kediktatoran Marcos.

Oleh Cliff Venzon, staf penulis Nikkei.

Australia: Pemilihan umum

Kapan: Diperkirakan tanggal 18 Mei

Kemungkinan hasilnya: Partai Buruh kembali berkuasa

Setelah bertahun-tahun pertengkaran internal partai yang menyebabkan pemecatan dua perdana menteri, koalisi nasional Liberal-Nasional Australia diperkirakan akan jatuh dalam pemilu pada paruh pertama tahun 2019, dan membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan Partai Buruh kiri tengah.

Australia Akui Yerusalem

Perdana Menteri Australia Scott Morrison. (Foto: AFP/Getty Images/Saeed Khan)

Perekonomian negara tampaknya sehat dan membanggakan, dengan rentetan pertumbuhan ekonomi terpanjang di dunia dalam sejarah modern—sekarang dalam 27 tahun. Perdana Menteri baru Scott Morrison telah menjanjikan surplus anggaran nasional untuk tahun 2019-2020, berharap bahwa ruang untuk pengeluaran tambahan dan pemotongan pajak akan mengantarkan partainya ke kemenangan.

Namun klaim partai itu atas “pemerintah yang kuat dan stabil” telah dirusak oleh stagnasi kebijakan dan dua kudeta kepemimpinan, di mana kudeta terakhir menjadikan Morrison sebagai perdana menteri pada bulan Agustus.

Ini—bersama dengan pasar perumahan yang merosot, harga listrik yang tinggi, dan upah yang stagnan—kemungkinan akan membuat para pemilih yang tidak nyaman mengalihkan dukungan kepada pemimpin Buruh Bill Shorten. Veteran politik dan mantan pejabat serikat pekerja akan memprioritaskan kebijakan energi yang ramah energi terbarukan, dan intervensi di sektor perumahan yang tidak stabil. Proposal Shorten tentang penanganan hubungan ekonomi yang dingin dengan China—mitra dagang terbesar negara itu—akan diawasi dengan ketat.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa Shorten akan menang telak. Kepemimpinan selama dua tahun Partai Buruh di Newspoll yang diawasi ketat, naik tajam menjadi 10 poin pada bulan Agustus setelah kudeta partai yang berkuasa. Morrison dari Liberal telah memerintah sebagai minoritas sejak Oktober, ketika mereka menderita kekalahan pemilu yang memalukan dari kursi Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang dipecat.

Oleh Sarah Hilton, staf penulis Nikkei.

Jepang: Pemilu majelis tinggi

Kapan: Pada tanggal 28 Juli

Kemungkinan hasilnya: Koalisi Perdana Menteri Abe mempertahankan mayoritas

Kekuatan politik Shinzo Abe akan diuji lagi dalam pemungutan suara untuk majelis tinggi parlemen yang kurang kuat, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli. Setengah dari 242 kursi akan diperebutkan, di mana pemenangnya akan menjabat untuk periode enam tahun.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. (Foto: AP)

Bersama dengan mitra koalisinya, Partai Demokrat Liberal (LDP) Abe telah memenangkan lima pemilihan nasional berturut-turut—tiga di majelis rendah dan dua majelis tinggi—sejak ia kembali menjabat pada akhir tahun 2012. Kemenangan tegas musim panas ini akan membuat Abe tetap berada pada jalurnya untuk menjadi perdana menteri terlama di Jepang.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa peringkat persetujuan Abe turun dalam beberapa pekan terakhir, yang oleh para analis dikaitkan dengan revisi undang-undang imigrasi yang membuka pintu bagi lebih banyak pekerja asing, dan membuat marah basis konservatif perdana menteri itu. Partai-partai oposisi dapat berupaya memperkuat kritik mereka, bahwa revisi itu didorong maju tanpa diskusi menyeluruh.

Baca juga: Setengah Miliar Pemilih Milenial adalah Wajah Asia 2019

Pemilu ini dilakukan menjelang kenaikan pajak konsumsi pada bulan Oktober. Untuk mencegah gangguan dalam pengeluaran konsumen, Abe telah menyusun paket stimulus yang murah hati yang mencakup pemotongan pajak untuk mobil, dan potongan harga untuk pembayaran tanpa uang tunai. Pengeluaran tambahan, bagaimanapun, telah mendorong anggaran yang diusulkan untuk tahun fiskal 2019 ke rekor 101,4 triliun yen ($900 miliar), dan perdana menteri itu akan menghadapi pengawasan atas kemampuannya untuk mengendalikan keuangan negara.

Dengan partai-partai oposisi yang masih lemah dan terpecah belah, koalisi Abe diperkirakan akan menang dengan nyaman. Tetapi LDP bersiap untuk kampanye panjang, karena pemilihan lokal juga akan diadakan secara nasional pada bulan April.

Oleh Wataru Suzuki, staf penulis Nikkei.

Keterangan foto utama: Para pemilih di beberapa negara ekonomi terbesar di Asia-Pasifik menuju ke tempat pemungutan suara pada tahun 2019. (Foto: Reuters)

Pemilu di Asia 2019: Bagaimana Petahana Berjuang Pertahankan Kekuasaan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top