RUU PKS
Berita Politik Indonesia

RUU PKS: Pengesahannya Terjegal Norma dan Agama

Berita Internasional >> RUU PKS: Pengesahannya Terjegal Norma dan Agama

Kelompok-kelompok konservatif di Indonesia menyatakan penentangan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU itu diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Para penentang mengatakan, ada celah dalam RUU tersebut untuk melakukan pelanggaran norma-norma masyarakat dan agama, seperti seks di luar nikah, seks sejenis, dan aborsi. 

Baca juga: Perempuan Indonesia Salahkan Pemerintah atas Peningkatan Pelecehan Seksual

Oleh: Stanley Widianto (VOA)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang menurut para advokat akan menjadi dasar hukum pertama untuk kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia, menghadapi tentangan dari kelompok-kelompok konservatif. Hal itu menghambat disahkannya RUU ini.

Oposisi sebagian besar didasarkan pada alasan agama Islam. Menurut sebuah petisi yang diedarkan oleh seorang dosen universitas, Maimon Herawati, di change.org (yang telah mengumpulkan hampir 150.000 tanda tangan), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meniadakan pelanggaran norma-norma sosial Indonesia dan mendorong, misalnya, seks pranikah (walaupun berdasarkan kesepakatan kedua pihak) dan prostitusi.

“Ada celah yang dibuat dengan sengaja agar penumpang gelap bisa masuk,” tulis Herawati dalam petisi, merujuk pada mereka yang kejahatannya “menyimpang” yang melibatkan aborsi dan seks homoseksual. “Tidak ada aturan melawan kejahatan seksual, yang melanggar norma sosial dan agama.”

Salah satu Fraksi di DPR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga telah menolak RUU tersebut dengan alasan yang sama, bertentangan dengan Fraksi dari dua partai terbesar di DPR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, yang mendukung RUU tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang diperoleh VOA, Ledia Hanifa Amaliah, seorang politisi dari PKS, mengatakan bahwa partai tersebut tidak sepenuhnya menolak RUU tersebut, tetapi beberapa kata-kata perlu diubah dan harus lebih sesuai dengan pandangan Islam. “Fraksi PKS berpendapat bahwa religiusitas harus menjadi salah satu perspektif yang diperlukan untuk mencegah kejahatan seksual,” tulisnya.

Ratna Batara Munti, seorang pengacara dan koordinator kelompok sipil yang mendukung RUU itu, menuduh para penentang menyebarkan kebohongan begitu RUU itu mendapat daya tarik dalam beberapa bulan terakhir.

“Ini adalah penipuan yang disengaja,” katanya, merujuk pada tuduhan bahwa hukum akan mendorong seks pranikah, seks homoseksual atau prostitusi. Dia mengatakan informasi yang keliru itu dapat merusak prospek undang-undang ini untuk disahkan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap sebagai terobosan hukum bagi perempuan Indonesia atas hukum saat ini dalam hukum pidana Indonesia. Menurut Mariana Amiruddin, komisaris di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), perbedaan utama antara RUU dan undang-undang yang ada adalah bahwa RUU didasarkan pada langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi.

Baca juga: Baiq Nuril dan Korban-Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mencakup perlindungan para korban, dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual,” katanya kepada VOA. “Sedangkan hukum pidana melibatkan norma dan kesopanan umum.” Dalam hukum pidana, tidak ada cara, misalnya, bagi korban perkosaan untuk mengakses langkah-langkah rehabilitasi—sesuatu yang akan disediakan oleh RUU tersebut.

Tersedia di situs web DPR, rancangan undang-undang itu, yang diusulkan sejak tahun 2017, memastikan hak-hak korban dan hak-hak keluarga korban. Selain itu, RUU ini mengatur hukuman untuk  kasus-kasus yang lebih spesifik, seperti aborsi paksa, perkawinan atau kontrasepsi. RUU itu juga menjabarkan hukuman bagi para pelaku, yang mencakup penjara dan rehabilitasi.

RUU ini juga sejalan dengan sejumlah komitmen untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, termasuk ratifikasi atas Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) oleh PBB.

Meskipun inisiatif ini telah mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir di antara fraksi-fraksi politik terkemuka, pemerintah masih harus membahas RUU tersebut dengan DPR di akhir tahun ini sebelum dapat disahkan, menurut pengacara Munti.

“Mereka telah menyatakan komitmen mereka untuk mengesahkannya tahun ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu akan dibawa (ke) pemerintahan berikutnya,” kata Amiruddin, merujuk pada pemilihan presiden dan legislatif pada bulan April.

Kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia

Dalam sebuah laporan 2018 oleh Komnas Perempuan, komisi mencatat bahwa jumlah total kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya, mencapai 348.446. Sebagian besar berasal dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Baca juga: Baiq Nuril, Guru yang Dipenjara karena Rekam Bukti Pelecehan Seksual

Namun kasus paling terkenal belakangan ini adalah pemerkosaan terhadap seorang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Menarik reaksi dari publik, universitas itu minggu lalu mengumumkan bahwa kasus ini telah diselesaikan tanpa adanya akibat hukum bagi pelaku, yang telah mengakui kejahatan tersebut.

Keterangan foto utama: Para pendukung meminta agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan. (Foto: Istimewa)

RUU PKS: Pengesahannya Terjegal Norma dan Agama

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top