Krisis Venezuela
Global

Seiring Tim Trump Berselisih, Pasukan Amerika Tewas di Suriah

Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan pernyataan Presiden AS Donald Trump, ketika ia mengumumkan aksi militer terhadap Suriah atas serangan gas terhadap warga sipil Suriah, di Gedung Putih pada 13 April 2018. (Foto: Getty Images/Mike Theiler)
Berita Internasional >> Seiring Tim Trump Berselisih, Pasukan Amerika Tewas di Suriah

Seiring tim Trump berselisih mengenai penarikan pasukan AS dari Suriah, pasukan Amerika di Suriah tewas. Dua anggota pasukan AS, satu staf Departemen Pertahanan, dan satu kontraktor Departemen Pertahanan tewas, dan tiga anggota pasukan tentara lainnya terluka, dalam ledakan pada Rabu (16/1), Komando Sentral AS mengkonfirmasi. ISIS telah mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa itu, meskipun Trump menegaskan bahwa kelompok itu telah “dikalahkan.”

Oleh: Lara Seligman (Foreign Policy)

Baca Juga: Dapatkah Korea Utara Redakan Konflik Amerika-China?

Dua anggota pasukan Amerika Serikat (AS) dan dua personel Departemen Pertahanan (DoD) tewas dalam ledakan di Suriah pada Rabu (16/1), menurut konfirmasi pihak militer Amerika Serikat, seiring tim Trump untuk urusan Suriah tengah berselisih, di mana faksi-faksi berebut dan bersaing dengan panglima tertinggi (Trump).

Kebingungan seputar rencana penarikan 2.000 tentara Amerika Serikat dari Suriah—yang pertama kali diumumkan Trump lewat Twitter bulan lalu, yang mengejutkan Menteri Pertahanannya sendiri—telah menyebabkan berbagai lembaga berselisih dan menciptakan gesekan antara presiden itu dan anggota yang tersisa di tim keamanan nasional, menurut pengamat dan narasumber dari pemerintah AS.

Para pejabat Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan berselisih soal penafsiran pedoman presiden untuk pergi dari Suriah, kata seorang narasumber dari pemerintah AS. Pentagon pada tanggal 11 Januari mengumumkan bahwa mereka mulai menarik peralatan, bahkan pasukan, dari Suriah.

“Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri tampaknya tengah berperang,” yang “diperburuk oleh terputusnya hubungan antara presiden dan staf keamanan nasionalnya,” kata narasumber itu.

Para pejabat juga mengatakan bahwa Pentagon tampaknya tidak terlibat dalam keputusan penting itu. Sebuah pengarahan singkat oleh petinggi militer AS di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat pekan lalu, tidak terlalu banyak menginformasikan tentang strategi menyeluruh, seorang narasumber dari kongres mengatakan kepada Foreign Policy.

“Ada kesenjangan besar antara apa yang menurut Trump sedang terjadi, apa yang sebenarnya sedang dikerjakan Pompeo-Bolton, dan apa perintah DoD saat ini,” kata sumber pemerintah AS tersebut, merujuk pada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

Dalam serangan yang sangat jarang terjadi pada pasukan AS di Suriah, dua anggota pasukan AS, satu staf Departemen Pertahanan, dan satu kontraktor Departemen Pertahanan tewas, dan tiga anggota pasukan tentara lainnya terluka dalam ledakan di sana pada Rabu (16/1), Komando Sentral AS mengkonfirmasi. Peristiwa ini menambah jumlah tentara Amerika yang tewas di sana menjadi empat, sejak koalisi pimpinan AS campur tangan dalam perang sipil Suriah, menurut perhitungan Defense One.

Pasukan AS seharusnya berada di Suriah bukan untuk bertempur, tetapi untuk membantu melatih dan menasihati pasukan Kurdi Suriah dalam memerangi Negara Islam (ISIS). ISIS telah mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa itu, meskipun Trump menegaskan bahwa kelompok itu telah “dikalahkan.”

Wakil Presiden Mike Pence menggandakan klaim itu dan menegaskan kembali komitmen untuk membawa pulang pasukan, dalam sebuah pernyataan setelah serangan itu.

“Berkat keberanian Angkatan Bersenjata kami, kami telah menghancurkan kekhalifahan ISIS,” kata Pence, Rabu (16/1) sore. “Seiring kami mulai membawa pasukan kami pulang, rakyat Amerika dapat diyakinkan, demi pasukan tentara kami, keluarga mereka, dan bangsa kami, kami tidak akan pernah membiarkan sisa-sisa ISIS membangun kembali kekhalifahan mereka yang jahat dan mematikan.”

strategi politik global amerika serikat

Presiden AS Donald Trump dan James Mattis, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, saat penerimaan di Ruang Timur di Gedung Putih, Washington, pada 25 Oktober 2018. (Foto: AP/Manuel Balce Ceneta)

Dalam beberapa minggu terakhir, dua anggota kunci tim Trump untuk urusan Suriah, Menteri Pertahanan James Mattis dan Brett McGurk—utusan presiden untuk koalisi global dalam mengalahkan ISIS—mengundurkan diri sebagai protes atas keputusan Trump untuk menarik pasukan AS dari negara itu.

Peran Bolton sebagai penasihat keamanan nasional adalah untuk menengahi opsi kebijakan dari berbagai pihak untuk presiden itu. Tetapi diketahui bahwa Bolton memiliki pandangannya sendiri yang sangat agresif dalam mendukung pembatalan penarikan pasukan AS di Suriah. Juga jelas bahwa Dewan Keamanan Nasional Trump tidak sungguh-sungguh dalam mempersiapkan kemungkinan penarikan pasukan AS, kata Loren DeJonge Schulman, wakil direktur studi di Pusat Keamanan Amerika Baru.

Tak satu pun dari berbagai lembaga yang mengoordinasikan kebijakan ini; sebagai gantinya, para pemain tinggi semuanya mencoba untuk menggerakkan agenda mereka sendiri, katanya.

“Jika kebijakan Suriah tidak konsisten dan kacau, itu sepenuhnya disebabkan karena semua orang yang terlibat telah diizinkan untuk menulis narasi mereka sendiri tentang apa yang mereka inginkan di Timur Tengah, sembari berharap presiden itu tidak sedang memperhatikan,” kata DeJonge Schulman, yang bertugas di Dewan Keamanan Nasional dan di Departemen Pertahanan antara tahun 2006 dan 2014.

Juru bicara NSC Garrett Marquis membantah karakterisasi bahwa proses antarlembaga telah rusak.

“Bolton dan staf Dewan Keamanan Nasional berkoordinasi erat dengan berbagai departemen dan lembaga untuk memberikan Presiden Trump opsi kebijakan yang telah dipertimbangkan dengan cermat, yang memungkinkan Presiden itu untuk membuat keputusan tentang keamanan negara kita dan mengejar agenda kebijakan luar negerinya,” kata Marquis.

Tetapi tidak diragukan lagi bahwa kebijakan AS di Suriah telah melalui beberapa iterasi sejak keputusan presiden tanggal 19 Desember. Kekacauan terbaru dimulai tanggal 13 Januari, ketika Trump mengatakan, lewat akun Twitter-nya, bahwa Amerika Serikat akan “menghancurkan” Turki, sekutu NATO, “secara ekonomi” jika mereka menyerang Kurdi Suriah—yang telah menjadi sekutu penting AS dalam perang melawan ISIS tetapi dianggap Turki sebagai teroris. Hal ini telah memancing kemarahan Turki.

Selain itu, yang menambah kebingungan adalah keputusan Trump untuk menunjukkan bahwa militer AS akan menciptakan “zona aman” untuk Kurdi, sejauh 20 mil dari “pangkalan terdekat yang ada”, untuk menyerang ISIS, jika ISIS bangkit kembali. Penciptaan zona aman ini akan menetapkan perbatasan antara Turki dan Kurdi di Suriah utara, dan tampaknya pangkalan tersebut merujuk pada al-Tanf, pangkalan yang dijalankan oleh koalisi pimpinan AS melawan ISIS di Suriah selatan, atau mungkin pangkalan AS di negara tetangga.

Tiga hari setelah tweet itu, Pentagon masih menolak untuk mengomentari apakah mereka telah menerima panduan terbaru tentang operasi di Suriah, dan menolak juga untuk memberikan informasi apa pun tentang keputusan pembuatan zona aman.

Ketika tweet itu beredar, Pompeo hampir menyelesaikan tur Timur Tengah-nya selama seminggu untuk menenangkan sekutu yang gelisah tentang penarikan pasukan AS dari Suriah dan strategi menuju Iran. Bolton baru saja kembali pada tanggal 8 Januari dari perjalanan ke Israel dan Turki, dengan tujuan yang sama. Saat berkunjung ke Turki, ia ditemani oleh Kepala Staf Gabungan Joseph Dunford dan Duta Besar James Jeffrey.

Tweet itu sepertinya mengejutkan para penasihat senior Trump. Sementara di Israel, sebelum tweet itu muncul, Bolton tampaknya tengah memutar balik keputusan awal Trump untuk segera menarik semua pasukan AS dari Suriah, dan menetapkan syarat baru untuk penarikan. Pasukan AS akan tetap berada di Suriah sampai sisa-sisa terakhir ISIS terkalahkan, dan Turki menjamin tidak akan menyerang Kurdi Suriah, kata Bolton.

Berbedanya pesan yang datang dari pemerintah AS di Suriah selama beberapa minggu terakhir telah membuat semua pihak bingung. “Trump berkomentar. Bolton berkomentar. Trump membantah Bolton, dan Pentagon berada dalam posisi yang sulit karena harus menjelaskan hal ini kepada Kongres dengan sedikit panduan dari atas.”

Kebingungan ini menciptakan masalah bagi Bolton. Persepsi bahwa ia sedang mengejar strategi anti-Iran-nya sendiri telah membuat ganjalan antara presiden dan penasihat keamanan nasionalnya itu, menurut seorang mantan pejabat.

Bolton tampaknya tengah “secara aktif merusak perintah yang telah diberikan dan dikatakan oleh presiden di depan umum,” kata seorang sumber pemerintah AS. “Saya pikir itu akan menciptakan keretakan antara Trump dan Bolton, atau mungkin justru sudah ada keretakan.”

Kebocoran media yang persisten dalam beberapa hari terakhir mengindikasikan bahwa seseorang di dalam pemerintahan sedang berusaha melemahkan penasihat keamanan nasional itu. Selama akhir pekan,  The New York Times dan Wall Street Journal menerbitkan berita yang mengklaim bahwa Bolton telah meminta opsi militer Pentagon untuk menyerang Iran, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa pandangan agresif-nya dapat memicu konflik dengan Iran.

Baca Juga: Amerika Usul Perbolehkan Operasi Drone di Malam Hari

Timur Tengah

Tentara Amerika di dekat Manbij, Suriah, pada bulan Februari 2018. Presiden Trump telah memerintahkan mereka untuk pergi. (Foto: The New York Times/Mauricio Lima)

Sementara itu, The Washington Post menerbitkan laporan yang mengutip beberapa pejabat anonim yang meremehkan kunjungan Bolton ke Timur Tengah.

Seorang pejabat senior pemerintahan membantah pandangan bahwa Bolton bertentangan dengan sikap presiden itu mengenai Suriah.

“Laporan ini tidak didasarkan pada kenyataan dan tidak memiliki fakta dasar. Penasihat Bolton, Jenderal Dunford, dan Duta Besar Jeffrey, bersama-sama menyampaikan dengan jelas sikap Presiden pada Turki tentang penarikan pasukan dari Suriah,” kata pejabat itu.

Tetapi sebelum keputusan presiden itu untuk menarik diri dari Suriah, Bolton telah menyatakan bahwa pasukan AS akan tinggal di negara itu sampai semua pasukan Iran pergi.

“Perhatian utama Bolton mungkin adalah bagian dari strateginya terhadap Iran,” kata Will Todman, rekan asosiasi di Program Timur Tengah Pusat Studi Strategis dan Internasional. “Mungkin Bolton berharap dia bisa lolos, (atau) menciptakan kebebasan bagi dirinya sendiri untuk terus memenuhi kampanyenya melawan Iran, dengan hanya menjauhkan diri dari Trump dan mengatakan kepentingannya sendiri dan berharap itu tidak menjadi berita utama.”

Pompeo—saat berada di Riyadh setelah munculnya tweet itu—tidak menanggapi secara langsung pernyataan presiden tersebut.

Berbicara dengan media perjalanan pada tanggal 14 Januari, Pompeo mengatakan bahwa pemerintah AS terus “melakukan perundingan dengan semua pemain yang terlibat.”

“Metodologi yang tepat untuk mencapai itu—keamanan untuk kedua elemen di sepanjang perbatasan—adalah sesuatu yang masih kita kerjakan,” kata Pompeo. “Dan jika kita bisa mendapatkan ruang—sebut saja zona penyangga—jika kita bisa mendapatkan ruang dan pengaturan keamanan dengan baik, ini akan menjadi kabar bagus untuk semua orang di wilayah ini.”

Seorang juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkonfirmasi pada tanggal 15 Januari, bahwa Trump dan Erdogan setuju bahwa Turki akan bertanggung jawab atas zona tersebut.

Para ahli khawatir jika membiarkan Turki mengendalikan zona itu, kota-kota perbatasan Kurdi seperti Kabani akan berada di bawah kekuasaan pasukan yang didukung Turki, yang tahun lalu dilaporkan menjarah daerah Afrin yang sebelumnya dikuasai Kurdi.

Menempatkan Turki sebagai penanggung jawab zona itu pada dasarnya akan memberi Turki kendali atas hamparan wilayah Suriah, kata Todman. Namun dia mencatat bahwa rezim Rusia dan Presiden Suriah Bashar al-Assad kemungkinan akan mendorong kembali opsi ini. Erdogan akan mengunjungi Rusia selama sehari pada tanggal 23 Januari untuk membahas lanskap Suriah setelah penarikan AS, menurut laporan media Turki.

Juru bicara Pentagon, Sean Robertson, pada tanggal 11 Januari mengatakan kepada para wartawan bahwa militer AS menerapkan “penarikan tertib”, tetapi tidak akan mengomentari gerakan pasukan khusus.

Robertson menekankan bahwa misinya tidak berubah, dan bahwa Amerika Serikat akan terus memberikan dukungan kepada operasi koalisi tersebut.

Charles Summers Jr.—pelaksana tugas ketua juru bicara Pentagon—menekankan kembali pada anggapan bahwa Departemen Pertahanan berada di luar lingkaran.

“Kami terus memiliki hubungan kerja yang kuat dengan rekan-rekan antarlembaga kami,” kata Summers dalam email kepada FP. “Departemen tersebut adalah bagian integral dari proses itu, dan yang bertentangan hanyalah gosip.”

Lara Seligman adalah koresponden Pentagon Foreign Policy.

Keterangan foto utama: Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan pernyataan Presiden AS Donald Trump, ketika ia mengumumkan aksi militer terhadap Suriah atas serangan gas terhadap warga sipil Suriah, di Gedung Putih pada 13 April 2018. (Foto: Getty Images/Mike Theiler)

Seiring Tim Trump Berselisih, Pasukan Amerika Tewas di Suriah

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top