pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Pilpres 2019: Serangan Kubu Prabowo untuk Mendelegitimasi KPU

Berita Internasional >> Pilpres 2019: Serangan Kubu Prabowo untuk Mendelegitimasi KPU

Menjelang Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pendukung Prabowo. Karena Prabowo tertinggal jauh, para pendukungnya curiga dan memicu upaya untuk mendelegitimasi KPU. Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan ia mencurigai hoax KPU ini terstruktur dan bahwa hoax sistematis dirancang untuk membantu salah satu calon presiden. 

Baca Juga: Generasi Baru Pemimpin Perempuan Indonesia di Pilpres 2019

Oleh: Ainur Rohmah (Asia Sentinel)

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia, telah diserang oleh banjir berita palsu dan hoax yang tampaknya ditujukan untuk mendelegitimasi perannya sebagai penengah netral dalam Pilpres 2019 mendatang.

KPU akan mengadakan pemilu presiden dan legislatif secara serentak pada 17 April, dengan lebih dari 190 juta pemilih diperkirakan akan memberikan suara mereka di 800.000 TPS di seluruh Indonesia. Pemilihan Presiden 2019 adalah pertandingan ulang dari pemilu presiden tahun 2014 antara petahana, Joko “Jokowi” Widodo, berpasangan dengan fundamentalis Islam Ma’ruf Amin, dan mantan jenderal Prabowo Subianto, yang pasangannya adalah pengusaha kaya Sandiaga Uno.

Jokowi dan Ma’ruf telah unggul 20 hingga 30 poin dari lawannya, menurut lembaga survei kredibel, yang secara konsisten menunjukkan Prabowo dan Sandiaga hanya membuat sedikit kemajuan dalam upaya untuk menutup kesenjangan itu. Sebuah survei baru-baru ini oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan Jokowi unggul di angka 58,7 persen dibandingkan dengan Prabowo dengan 30,9 persen. Sekitar 9,9 persen pemilih belum menentukan pilihan mereka.

Karena Prabowo tertinggal jauh, para pendukungnya curiga dan memicu upaya untuk mendelegitimasi KPU. Sebuah video hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi obrolan pada awal Maret menunjukkan keributan di kantor KPU di Medan, disertai dengan narasi bahwa petugas sedang memberikan suara untuk Jokowi dan tertangkap oleh pendukung Prabowo, dan menyebabkan kekacauan.

Video enam menit itu rupanya diambil di kantor KPU di Tapanuli Utara pada 28 Juni 2018, dan terkait dengan dugaan penipuan dalam pemilu bupati Sumatera Utara. Itu tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Umum 2019 saat ini. Polisi sekarang masih mencari distributor video itu.

Pada bulan Januari, KPU itu juga diserang oleh tuduhan bahwa tujuh kontainer dari China yang berisi kertas suara yang sudah dicoblos di gambar Jokowi. Selain dikabarkan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), Jokowi juga sering dianggap terlalu terbuka terhadap investasi Cina.

Bagus Bawana Putra, yang diyakini berada di belakang beberapa hoax ini, telah ditangkap dan akan segera menjalani persidangan. Bagus telah mengaku sebagai pemimpin Koalisi Relawan Nasional (Kornas) untuk Prabowo, tetapi tim kampanye Prabowo mengatakan Kornas tidak terdaftar sebagai kelompok relawan.

Polisi juga menangani dua hoax lain yang melibatkan simpatisan Prabowo. Yang pertama, seorang aktivis dan anggota tim kampanye Prabowo, Ratna Sarumpaet, mengklaim bahwa ia telah dipukuli tiga pria yang merupakan pendukung Jokowi meskipun memar itu sebenarnya adalah hasil dari operasi plastik. Hoax kedua, tiga anggota kelompok sukarelawan pro-Prabowo, Partai Emak-Emak pendukung Prabowo-Sandiaga (Pepes), menyebarkan desas-desus bahwa kepemimpinan Jokowi akan merugikan Muslim.

KPU juga telah diserang atas tuduhan 25 juta pemilih ganda, bahwa kotak suara terbuat dari karton yang mudah dirusak dan bahwa warga negara asing telah dimobilisasi untuk memberikan suara.

Penyebaran hoax besar-besaran ini telah menjadi tantangan bagi pemilu.  Sebuah survei oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2018 menyatakan bahwa 44,3 persen dari 1.116 responden yang disurvei mengaku menerima berita hoax setiap hari, didominasi oleh masalah politik, diikuti oleh pernyataan yang salah mengenai agama dan kesehatan.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan ia mencurigai hoax KPU ini terstruktur dan bahwa hoax sistematis dirancang untuk membantu salah satu calon presiden. “(Masalah) yang terbaru adalah kecurigaan bahwa sistem informasi penghitungan suara akan digunakan untuk melakukan hoax. Dalam hal ini, KPU adalah tertuduh,” katanya, “seolah-olah ada konspirasi antara (KPU) dan salah satu pasangan calon presiden.”

Baca Juga: Pilpres 2019: Jokowi Seharusnya Berani Lawan Kritik, bukan Meredamnya

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dia menjamin bahwa lembaganya tetap independen, meskipun dia mencurigai bahwa hoax itu dimaksudkan untuk mendelegitimasi hal itu. “Mungkin mereka ingin memberi masukan dan catatan kepada KPU. Tetapi jika (catatan) itu tidak didasarkan pada data dan fakta, maka dapat dipastikan bahwa mereka ingin mengganggu pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan karenanya harus ditentang.”

Selain diserang oleh masalah hoax, KPU juga berada di bawah berbagai tekanan politik dari kubu Prabowo. Wakil Ketua DPR dan sekutu Prabowo Fahri Hamzah menuduh KPU melakukan kesalahan administrasi, mengklaim ada data pemilih tidak valid pada 15 juta pemilih tetapi KPU tetap akan menyiapkan surat suara untuk mereka. KPU membantah tuduhan Fahri tetapi berjanji untuk membahas masalah ini dengan kubu-kubu calon presiden.

Fahri menuduh bahwa 15 juta pemilih yang tidak sah itu adalah orang asing, orang sakit jiwa dan orang yang sudah meninggal.

“Modus penipuannya adalah (akan ada) pemungutan suara untuk surat suara yang tidak sah di TPS,” kata Fahri seperti dikutip detik.com. “Jadi, siapa yang akan mencoblos 15 juta surat suara itu? (KPU) harus menjawab,” kata Fahri.

Pada 1 Maret, sekelompok orang yang diprakarsai oleh kelompok garis keras Forum Umat Islam (FUI) turun ke jalan untuk memperingatkan KPU agar tidak curang. Demonstrasi tersebut dihadiri oleh ketua komite pengarah tim kampanye Prabowo, Amien Rais, dan Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khathath.

Keduanya adalah anggota organisasi yang dikenal sebagai Alumni 212, yang mengadakan demonstrasi pada tahun 2017 yang menyerukan tuduhan palsu terhadap mantan gubernur Jakarta dan sekutu Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, yang kalah dalam pemilu gubernur dan kemudian dipenjara karena penistaan ​​agama.

Amien menuntut agar KPU melakukan audit forensik dari sistem teknologi informasinya untuk menjamin tidak adanya penipuan. Dia mengatakan pihaknya akan menuntut kembali pada awal April untuk memastikan KPU telah melakukan audit itu. “Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka benar-benar berniat untuk curang,” katanya.

Ketua kelompok riset dan advokasi SETARA Institute, Hendardi mengatakan bahwa demonstrasi oleh Amien dan FUI adalah normal. Tetapi pada saat yang sama, katanya, Amien berusaha mengintimidasi lembaga-lembaga itu.

“FUI dan Amien Rais adalah organisasi politik dan individu yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan kubu Prabowo. Jadi pernyataan Amien yang kuat harus dilihat sebagai bentuk intimidasi politik yang bertujuan membangun opini publik untuk melemahkan KPU,” kata Hendardi. “Dan secara bersamaan, memberikan insentif pemilu kepada Prabowo seolah-olah dia dizalimi oleh rezim, dicurangi dan sebagainya.”

Sekretaris tim Kampanye Jokowi, Hasto Kristiyanto mengatakan, dia menduga kubu Prabowo berusaha membangun narasi tentang penipuan terstruktur dan sistematis karena kampanye ini semakin menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menang dalam pemilu nanti.

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Sama Saja, Papua Barat Berencana Boikot Pilpres 2019

Prabowo didukung oleh koalisi empat partai yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Jokowi didukung oleh sembilan partai termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), PKB, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.

Jokowi juga mendapat dukungan dari Golkar, yang pernah menjadi partai terkuat di era Orde Baru Soeharto. Partai itu, yang pernah menduduki posisi pertama atau kedua dalam pemilihan legislatif perlahan-lahan tergelincir menjadi tidak relevan. Sebuah survei akhir tahun lalu menunjukkan bahwa Golkar diperkirakan hanya meraih 11,3 persen suara, di belakang PDIP dan Gerindra.

Sejumlah besar kader Golkar telah diidentifikasi melakukan korupsi. Partai ini memiliki pemimpin yang lemah dan tidak memiliki calon presiden atau wakil presiden. Partai Demokrat juga jatuh pada masa-masa yang relatif sulit dan mantan presiden itu menunjukkan sedikit tanda dukungannya kepada Prabowo.

Keterangan foto utama: Calon presiden Prabowo Subianto (tengah), menarik para pemilih dengan mengkritik impor pangan dan “barang elektronik,” yang katanya “akan mempercepat perpindahan uang domestik ke negara lain.” (Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

Pilpres 2019: Serangan Kubu Prabowo untuk Mendelegitimasi KPU

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top