tahun 2018
Global

Tahun 2018 yang Penuh Bahaya dalam Hubungan Kawan dan Lawan

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat semakin meningkat pada tahun 2018, ke tingkat yang belum pernah terlihat dalam beberapa tahun, mulai dari tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump atas barang China senilai 250 miliar dolar AS hingga tuduhan serangan siber dan dugaan spionase. (Foto: Bloomberg News/Qilai Shen)
Berita Internasional >> Tahun 2018 yang Penuh Bahaya dalam Hubungan Kawan dan Lawan

Tahun 2018 dipenuhi oleh momen penuh bahaya dalam hubungan antara kawan dan lawan di berbagai negara. Perang dagang Amerika Serikat dengan China, pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi, dan penampilan Korea Utara di panggung diplomatik dunia adalah beberapa peristiwa penting sepanjang tahun ini.

Baca Juga: Word of The Year 2018 Versi Merriam-Webster: ‘Keadilan’

Oleh: The Wall Street Journal

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS) terus memburuk pada tahun 2018 hingga tingkat yang belum pernah terlihat dalam bertahun-tahun.

Presiden AS Donald Trump menuduh China melakukan pelanggaran, mulai dari dugaan pencurian kekayaan intelektual hingga transfer teknologi secara paksa. Tetapi perdagangan tampaknya menjadi salah satu kekhawatiran terbesar presiden itu, dan ia menargetkan defisit perdagangan AS sebesar 376 miliar dolar AS dengan China sebagai tantangan yang perlu segera diatasi.

Presiden itu memberlakukan tarif pada impor China, awalnya menargetkan barang senilai 50 miliar dolar AS, kemudian 200 miliar dolar AS lebih banyak. Pada serangkaian tarif kedua, Trump awalnya memasang tingkat 10 persen, tetapi mengatakan bahwa ia akan menaikkannya menjadi 25 persen pada tanggal 1 Januari 2019, jika China tidak memenuhi beberapa tuntutan Amerika.

Jika pembicaraan dengan China gagal, presiden itu mengatakan bahwa dia akan memberlakukan tarif terhadap barang impor AS dari China lainnya senilai lebih dari 500 miliar dolar setiap tahunnya. Langkah itu memberikan dorongan bagi China untuk bernegosiasi. Kedua belah pihak memiliki waktu hingga bulan Maret 2019 untuk menemukan solusi. Jika tidak, AS mengatakan akan menempuh langkah-langkah yang lebih berat.

Persaingan yang bertumbuh

Oleh: Jathon Sapsford (The Wall Street Journal)

China telah berkembang menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia dan semakin mendominasi perdagangan dunia. Pemerintah China telah meningkatkan anggaran riset dan pengembangan serta pertahanan, membangun militer yang semakin tegas yang menyaingi Amerika Serikat dalam beberapa metrik.

Perang perdagangan tahun 2018 telah menimbulkan perang tarif AS dan China terhadap ekspor satu sama lain. Kemampuan China untuk menghadapi perang dagang dapat dihambat oleh beberapa tanda perlambatan ekonomi China.

Perselisihan perdagangan terjadi di tengah perpecahan di bidang lain. Kapal perang AS secara rutin berpatroli di Laut China Selatan untuk menantang klaim China atas wilayah yang disengketakan tersebut. Amerika menuduh China melakukan serangan siber, sambil mengambil langkah-langkah untuk mengekang pangsa pasar raksasa telekomunikasi China, Huawei Technologies Co., terkait kekhawatiran bahwa peralatannya—yang ditemukan di jaringan di seluruh dunia—dapat digunakan untuk spionase.

Selain itu, AS berencana untuk melawan investasi China dan pinjaman infrastruktur kepada pemerintah berbagai negara, yang bertujuan untuk memperluas pengaruh China secara global.

Masing-masing pihak menuduh pihak lain melakukan agresi, tetapi pemerintahan Trump mengatakan bahwa ia telah melakukan lebih dari para pendahulunya untuk melawan China. “Pemerintahan sebelumnya semuanya mengabaikan tindakan China, dan dalam banyak kasus, mereka mendukungnya,” kata Wakil Presiden AS Mike Pence dalam pidato baru-baru ini. “Tetapi hari-hari itu telah berakhir.”

Mohammed bin Salman Bisa Jadi Pariah di KTT G20

Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada konferensi baru-baru ini di Riyadh, Arab Saudi. (Foto: AP/Amr Nabil)

Pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi merusak hubungan Amerika-Saudi

Oleh: Margherita Stancati (The Wall Street Journal)

Pembunuhan Jamal Khashoggi—mantan orang dalam kerajaan yang berubah menjadi kritikus pemerintah—memprovokasi reaksi global terhadap Arab Saudi, merusak ikatan Amerika dan kerajaan Saudi, serta membayangi upaya untuk mengatur kembali ekonominya yang bergantung pada minyak. Khashoggi terbunuh secara brutal pada bulan Oktober 2018 di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, oleh para agen yang dikirim dari Riyadh.

Pembunuhan itu menunjukkan bahwa, meski Arab Saudi bergerak ke arah meliberalisasi masyarakat, namun masih ada jurang nilai yang dalam antara kerajaan Arab Saudi dan Barat. Hal ini mendorong para investor untuk keluar dari konferensi investasi utama di Riyadh dan memicu krisis terbesar dalam hubungan AS-Saudi sejak serangan 11 September 2001.

CIA menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pasti telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi, merujuk pada pesan-pesan antara pangeran muda tersebut dengan seorang penasihat dekat yang diduga memimpin operasi itu. Pemerintah Saudi telah membantah bahwa Pangeran Mohammed terlibat dalam pembunuhan itu.

Departemen Keuangan AS telah memberi sanksi kepada 17 pejabat Arab Saudi atas pembunuhan tersebut.

Pangeran Mohammed bin Salman—penguasa de facto kerajaan Arab Saudi—telah berada di balik beberapa langkah paling berani oleh kerajaan Saudi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari merombak perekonomian hingga akhirnya mengizinkan perempuan mengemudi. Namun MBS juga memimpin tindakan keras terhadap orang-orang yang dianggap oleh pemerintah Saudi sebagai pembangkang.

Pemerintahan Trump—meski menyatakan mengutuk pembunuhan itu—telah membela aliansi dengan Arab Saudi, dan mengatakan bahwa Arab Saudi adalah inti dari kebijakan Timur Tengah yang berfokus pada melawan saingan Iran, menjadi perantara untuk mengakhiri krisis Palestina-Israel, dan memerangi ekstremisme agama.

Namun, oposisi bipartisan terhadap kerajaan Arab Saudi di Kongres AS sedang tumbuh dan tidak hanya terbatas pada pembunuhan Khashoggi. Para anggota parlemen juga merujuk pada perang Arab Saudi di Yaman, perselisihannya dengan negara tetangganya Qatar, dan pemenjaraan para aktivis hak-hak perempuan. Tekanan terhadap Saudi tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat.

Pertemuan Kim dan Trump

Presiden AS Donald Trump bersalaman dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di resor Capella di Pulau Sentosa di Singapura pada Selasa, 12 Juni 2018. (Foto: AP Photo/Politico)

Diplomasi Korea Utara bergerak maju, kemudian mendingin

Oleh: Jonathan Cheng (The Wall Street Journal)

Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melancarkan serangan diplomatik pada bulan Januari 2018, yang menyebabkan berkembangnya perundingan Korut dengan Korea Selatan dan AS pada tahun 2018.

Baca Juga: Review Tutup Tahun Bank Dunia: Kemiskinan Berkurang, Dunia Memanas

Setelah saling melontarkan ancaman dengan presiden baru AS itu, Kim mengambil keuntungan dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan untuk mengirim delegasi besar ke Korea Selatan, yang dipimpin oleh adik perempuannya. Olimpiade itu membuka jalan pada bulan April 2018 untuk pertemuan puncak antar-Korea pertama sejak tahun 2007.

KTT kedua yang mengejutkan antara Kim dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi awal pertemuan dramatis antara Kim dan Trump pada tanggal 12 Juni 2018 di Singapura—yang merupakan pertemuan pertama antara Pemimpin Korea Utara dan Presiden AS yang masih menjabat. KTT itu mungkin merupakan yang paling penting untuk keputusan Trump yang tampaknya tidak masuk akal untuk membatalkan latihan militer AS-Korea Selatan, menjawab permintaan Korea Utara sejak lama.

Proses diplomatik sejak itu terhambat, di tengah-tengah kecurigaan tentang keberlanjutan pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan keengganan Amerika untuk mencabut sanksi. Dua pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan tiba-tiba dibatalkan, dan rencana tindak lanjut bagi Kim untuk bertemu dengan Trump dan Moon telah diundur ke tahun 2019.

Amerika melawan Iran yang Rusuh

Oleh: Asa Fitch (The Wall Street Journal)

Tahun 2018, para pemimpin Iran menghadapi beberapa protes jalanan terbesar selama bertahun-tahun. Meski demikian, mereka berjuang untuk melindungi ekonomi dari sanksi pemerintahan Trump, meningkatkan tekanan pada pemerintah Iran untuk menahan ketidakpuasan publik.

Tahun 2018 dimulai dengan pengetatan keamanan terhadap protes jalanan. Dengan inflasi mendekati 30 persen dan pengangguran berada di angka 12 persen, orang-orang Iran turun ke jalan di ratusan kota untuk mengekspresikan kemarahan atas kegagalan pemerintah untuk meningkatkan standar hidup. Demonstrasi berkembang menjadi kecaman yang lebih luas terhadap sistem yang berkuasa.

Kerusuhan terus berlanjut sepanjang tahun, dengan para wanita memprotes aturan berpakaian Iran yang terbatas di area publik, merekam diri mereka sendiri tanpa jilbab. Sementara itu, para pekerja di Iran barat daya melakukan aksi mogok atas upah yang tidak dibayar.

Presiden Trump pada bulan Mei 2018 menarik AS dari perjanjian nuklir era mantan Presiden AS Barack Obama, yang telah mencabut sanksi Iran dengan imbalan pembatasan pada program nuklirnya. Putaran baru sanksi AS terhadap Iran pada bulan Agustus dan November 2018—yang diberlakukan sebagai bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk menahan Iran dan mencegahnya menjadi ancaman bagi Israel—telah menghantam industri-industri utama, bank sentral, dan perdagangan minyak.

Sementara itu, militer Iran tetap aktif terlibat dalam konflik Suriah, mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, seiring pihaknya semakin banyak meraih keuntungan.

Mencoba untuk menentang sanksi tersebut, para pemimpin Iran menopang jaring pengaman sosial dan menangkap ratusan orang yang diduga mengambil keuntungan secara korup dari kesusahan negara itu. Pertanyaan untuk tahun 2019 adalah, apakah langkah itu akan mengisolasi Iran dari tekanan AS atau justru meningkatkan kemarahan rakyat terhadap rezim tersebut.

USMCA

AS, Meksiko, dan Kanada menandatangani NAFTA yang direvisi. (Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Tahun 2018: ketika Trump memimpin perdagangan

Oleh: Jathon Sapsford (The Wall Street Journal)

Bagi Presiden Trump, 2018 adalah tahun di mana ia melunasi janji kampanyenya untuk menulis ulang perjanjian perdagangan. Upaya untuk merevisi perjanjian yang ada dan membuat perjanjian baru, terjadi seiring pemerintahannya memberlakukan tarif besar terhadap impor dari China, serta terhadap baja dan aluminium dari seluruh dunia.

Baca Juga: 5 Masalah Besar Menanti Irak di 2018

Pertama, Trump mengubah perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Obama. Pada saat yang sama, Trump memberlakukan tarif global untuk baja dan aluminium, sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kelebihan produksi logam-logam China. Tarif baja dan ancaman kemungkinan tarif baru pada mobil, membantu membawa Uni Eropa ke meja perundingan mulai tahun 2019 mengenai perjanjian untuk menurunkan tarif barang-barang industri.

Pertumbuhan peran perdagangan

Ekonomi global semakin tergantung pada perdagangan lintas batas. Perdagangan barang dan jasa saat ini menyumbang lebih dari setengah aktivitas ekonomi global, naik dari sekitar 20 persen pada tahun 1960-an. Berikut ini adalah persentase pertumbuhan global yang dikaitkan dengan perdagangan barang dan jasa.

Kanada

Beberapa negara membutuhkan perdagangan lebih dari yang lain. Kanada—mitra dagang utama Amerika Serikat—lebih mengandalkan perdagangan daripada rata-rata global. Para ekonom mengatakan bahwa hal ini memberikan pengaruh kepada AS dalam upaya baru-baru ini untuk menegosiasikan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA/North American Free Trade Agreement), yang sekarang berganti nama menjadi Perjanjian AS-Meksiko-Kanada.

Meksiko

Negara Amerika Utara lainnya, Meksiko, bahkan lebih bergantung pada perdagangan, dengan hampir 80 persen produk domestik bruto berasal dari perdagangan lintas batas barang dan jasa. Meksiko, seperti Kanada, dengan cepat menanggapi tuntutan pemerintahan Trump bahwa perjanjian Amerika Utara akan dinegosiasikan ulang.

Amerika Serikat

Sebaliknya, AS bergantung pada perdagangan untuk sedikit keberlangsungan ekonominya, dengan aktivitas ekonomi domestik yang merupakan bagian yang lebih besar dari total ekonomi AS. Hal itu telah memberikan pengaruh kepada Presiden Trump dan memungkinkan pemerintahannya mengancam pembatasan perdagangan sebagai taktik negosiasi, dengan sedikit risiko kerusakan akibat pembalasan terhadap ekonomi Amerika.

China

Dalam permainan pengaruh kali ini, China adalah tanda tanya besar. China telah menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia melalui ketergantungan besar pada ekspor. Tetapi bahkan sebelum ketegangan baru-baru ini dengan Amerika, China telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada pasar luar negeri dan pada mitra dagang untuk mewujudkan kemakmurannya.

Pemerintahan Trump juga menyelesaikan perombakan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang sejak lama dianggap tidak adil oleh presiden itu. Di bawah versi baru—yang ditandatangani pada bulan November 2018—sebagian besar mobil harus diproduksi di dalam blok tiga negara tersebut, oleh buruh yang dibayar dengan upah tinggi, untuk memenuhi syarat penurunan tarif.

Tahun 2019, pemerintah AS harus bernegosiasi dengan Kongres, termasuk DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat, agar perjanjian itu dapat diratifikasi.

Di sisi lain, presiden itu bersiap untuk menegosiasikan kemungkinan kesepakatan perdagangan dengan Jepang, setelah sebelumnya menarik diri dari perjanjian yang tidak diratifikasi yang mencakup Jepang, yakni Kemitraan Trans-Pasifik.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menari beberapa langkah ketika dia naik panggung untuk memberikan pidatonya di Konferensi Partai Konservatif di Birmingham, Inggris, tanggal 3 Oktober 2018. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Oli Scarff)

Masa depan Brexit tidak pernah sesuram ini

Oleh: Stephen Fidler (The Wall Street Journal)

Dengan tiga bulan tersisa sebelum Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa, tidak ada yang tahu dalam kondisi apa hal itu akan terjadi. Faktanya, ketidakpastian itu sangat ekstrem sehingga sekarang ada peluang bahwa Brexit mungkin tidak akan terjadi sama sekali.

Kesepakatan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang dinegosiasikan dengan Uni Eropa pada bulan November 2018, mengakhiri dua tahun pembicaraan, tetap tidak diratifikasi oleh Parlemen Inggris. Walau dia selamat dari mosi tidak percaya pada bulan Desember 2018 oleh anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berusaha menggulingkan pemimpin mereka, namun margin kemenangannya yang sempit memperjelas bahwa rencana Brexit-nya—yang ditolak secara luas oleh partai-partai oposisi—menghadapi perlawanan signifikan bahkan dalam partainya sendiri.

May sedang mencari lebih banyak konsesi dari UE, tetapi para pemimpin Eropa telah menunjukkan sedikit keinginan untuk membuka kembali perjanjian yang mendapat dukungan dari 27 anggota UE lainnya.

Kecuali May berubah haluan, drama berisiko berikutnya akan terjadi pada bulan Januari 2019, ketika May akhirnya harus meletakkan rencananya untuk pemungutan suara parlemen. Kesempatan terbaiknya untuk mewujudkan rencananya adalah menakut-nakuti para pembuat undang-undang dengan menguraikan apa yang akan dia gambarkan sebagai alternatif yang mengerikan: keluarnya Inggris tanpa kesepakatan, suatu hal yang merusak secara ekonomi, pada tanggal 29 Maret 2019 atau referendum kedua tentang masalah ini.

Anggota parlemen mengatakan tidak ada mayoritas di Dewan Rakyat (House of Commons) yang memilih Inggris keluar tanpa kesepakatan. Tapi, kecuali pemerintah mengubah haluan, itu adalah kemungkinan yang hampir pasti.

Ada harapan di antara anggota parlemen, bahwa May akan mengubah langkah menjadi tidak terlalu radikal dengan Uni Eropa, tetapi itu mungkin tidak bisa dinegosiasikan hingga setelah Inggris meninggalkan UE. Seluruh pertanyaan bisa langsung dibahas pada tanggal 29 Maret 2019 atau bahkan masih lama lagi, jika kekacauan politik di Inggris memaksa pemerintah untuk meminta penundaan Brexit, sementara para politisi negara itu menangani masalah mereka sendiri terlebih dahulu.

“Foto keluarga” di KTT G7 di La Malbaie, Quebec, Kanada, pada bulan Juni 2018. Dari kiri, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, Perdana Menteri Inggris Theresa May, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. (Foto: Reuters/Yves Herman)

Suara rakyat menumbangkan pemerintahan lama

Oleh: Marcus Walker (The Wall Street Journal)

Tahun 2018 adalah tahun yang baik bagi para pemberontak politik di banyak negara demokrasi, dan tahun yang buruk bagi para petahana tradisional.

Suasana anti-pemerintah yang muncul pada tahun 2016 dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, dan referendum Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa terus mengguncang tatanan politik di kedua sisi Atlantik pada tahun 2018. Di Eropa dan Amerika Latin, para pemilih mendukung orang-orang dari luar lingkaran politik, melawan partai-partai pemerintahan lama yang dominan. Partai-partai lama tersebut dipandang tidak responsif serta mementingkan diri sendiri atau korup.

Akar dari reaksi pemilih termasuk stagnasi ekonomi, ketakutan terhadap imigrasi, dan frustrasi tentang pelanggaran hukum. Pemberontak politik yang mendapat untung dari ketidakpuasan itu beragam, dari kelompok paling kiri hingga kanan, namun banyak yang mengemukakan tema yang sama: kegagalan—menurut klaim mereka—yang dilakukan para elit di lembaga pemerintahan dan media dalam melayani rakyat jelata.

Orang-orang luar memenangkan pemilihan presiden di dua negara paling padat di Amerika Latin, Brazil dan Meksiko, di mana para pemilih yang lelah dengan korupsi dan maraknya kejahatan dengan kekerasan, menjatuhkan “hukuman” kepada pihak-pihak yang telah mendominasi kekuasaan selama tiga dekade.

Pemain veteran sayap kiri Andrés Manuel López Obradors memenangkan pemilu Meksiko pada bulan Juli 2018, memobilisasi jutaan orang yang merasa tertinggal secara ekonomi, tetapi meningkatkan kecemasan di kalangan bisnis tentang keterbukaan negara tersebut terhadap investasi asing. Pemain veteran sayap kanan Jair Bolsonaro menang di Brazil pada bulan Oktober 2018, menunggangi kebangkitan konservatif dalam perang budaya Brazil, tetapi membangkitkan kekhawatiran liberal tentang kembalinya otoritarianisme.

Dalam pemilu paling penting di Eropa tahun 2018, para pemilih di Italia pada bulan Maret 2018 menghadapi kekalahan telak dari partai-partai arus utama tengah-kiri dan tengah-kanan yang telah saling berganti kekuasaan selama seperempat abad. Pemimpin-pemimpin baru negara itu adalah Partai Liga yang mengusung gagasan anti-imigrasi, yang dipimpin oleh Matteo Salvini yang berapi-api, dan Gerakan Bintang Lima, yang dimulai sebagai kampanye akar rumput melawan korupsi.

Ketidakpuasan rakyat di Prancis juga mengancam kepresidenan Emmanuel Macron dan perombakan ekonominya, memaksanya untuk menunda kenaikan pajak bahan bakar serta memberikan bantuan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, dalam menanggapi gerakan protes “Rompi Kuning” tanpa pemimpin.

Di tempat lain di Eropa, sayap kanan berjaya dalam pemilu di Swedia, sementara Partai Hijau Jerman meraih popularitas dalam pemilihan regional. Partai-partai arus utama yang telah mendominasi Jerman sejak Perang Dunia II mengalami kekalahan, termasuk sayap kanan-tengah Kanselir Angela Jerman Merkel, yang melemahkan pemimpin paling kuat di Eropa itu. Sebagai tanggapan, kanselir tersebut mengatakan bahwa dia akan mundur sebagai kepala partainya.

Kasus Keracunan Mata-mata: Apa Arti Pengusiran Diplomat bagi Rusia?

Para penyidik di Salisbury, Inggris, setelah bekas mata-mata Rusia Sergei V. Skripal dan putrinya, Yulia, diserang dengan agen saraf kelas militer. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Ben Stansall)

Hubungan Amerika dengan Rusia mendingin

Oleh: Matthew Walls (The Wall Street Journal)

Hubungan yang terjal antara Barat dan Rusia hanya tumbuh lebih sengit, ketika Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Eropa memperketat visi mereka tentang sanksi terhadap ekonomi Rusia dan berusaha membangun aset militer di Eropa Timur.

Keracunan mantan mata-mata Rusia di tanah Inggris dengan agen saraf militer pada bulan Maret 2018, mendorong AS dan sekutunya untuk mengusir para diplomat Rusia dan menjatuhkan lebih banyak sanksi ekonomi dan keuangan pada perusahaan dan oligarki yang terkait dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

KTT Helsinki antara Trump dan Putin pada bulan Juli 2018 berupaya mencairkan hubungan. Tetapi pertemuan itu gagal mengarah ke pemulihan hubungan apa pun, ketika anggota parlemen AS mengecam Trump karena percaya atas penolakan Putin mengenai intervensi Rusia dalam Pemilihan Umum AS 2016, dan penolakan Trump untuk mengecam Presiden Rusia itu.

Ketegangan semakin meningkat setelah Angkatan Laut Rusia menangkap tiga kapal angkatan laut Ukraina pada bulan November 2018. Ukraina mendeklarasikan darurat militer. AS kemudian mengirim kapal perang ke Laut Hitam dan melakukan penerbangan di atas Ukraina.

Mengutip insiden itu, Trump membatalkan rencana pertemuan G20 dengan Putin. AS kemudian mengeluarkan ultimatum 60 hari terhadap Rusia untuk mematuhi perjanjian senjata era Perang Dingin, yang dituduh Amerika telah dilanggar Rusia. Jika tidak, AS akan menarik diri dari perjanjian tersebut. Putin—yang tidak menunjukkan kesediaan untuk mundur—memperingatkan tentang perlombaan senjata.

Kilas balik

Malaysia

Koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad naik ke tampuk kekuasaan, mengakhiri pemerintahan satu partai di Malaysia dan memulai penyelidikan korupsi yang ekspansif yang menjerat mantan pemimpin negara itu atas dugaan perannya dalam menyedot miliaran dolar AS dari dana kekayaan negara 1MDB.

Baca Juga: Kilas Balik Asia Tenggara 2018, Apa Saja yang Sudah Terjadi?

Indonesia

Gempa bumi berkekuatan 7,5 Skala Richter dan tsunami yang terjadi kemudian, menghancurkan beberapa kota pesisir di Pulau Sulawesi, Indonesia, dan menewaskan lebih dari 2.100 orang.

Vatikan

Paus Fransiskus dan China mencapai kesepakatan bersejarah di mana para pemimpin Komunis China untuk pertama kalinya secara resmi mengakui Gereja Katolik tersebut, dan sebagai gantinya Vatikan memberi wewenang kepada China untuk menunjuk para uskup di negara itu.

Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengalami gencatan senjata yang tidak menyenangkan dengan Presiden AS Donald Trump, setelah sekutu NATO tersebut membebaskan pendeta Amerika Andrew Brunson yang ditahan.

Argentina

Memerangi krisis mata uang dan inflasi yang melonjak, Presiden Argentina Mauricio Macri mencari bantuan senilai 57,1 miliar dolar AS dari IMF dan meluncurkan langkah-langkah penghematan.

Israel

Amerika Serikat telah memindahkan kedutaan besarnya dari Israel ke Yerusalem, memberikan kemenangan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi membuat geram warga Palestina, yang menolak untuk terlibat dalam proses perdamaian pemerintahan Trump.

China

China secara besar-besaran memperluas program penahanan yang awalnya menargetkan ekstremis Islam, tetapi sekarang telah memaksa sebanyak satu juta anggota komunitas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang untuk mengikuti kamp pendidikan ulang.

Keterangan foto utama: Ketegangan antara China dan Amerika Serikat semakin meningkat pada tahun 2018, ke tingkat yang belum pernah terlihat dalam beberapa tahun, mulai dari tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump atas barang China senilai 250 miliar dolar AS hingga tuduhan serangan siber dan dugaan spionase. (Foto: Bloomberg News/Qilai Shen)

Tahun 2018 yang Penuh Bahaya dalam Hubungan Kawan dan Lawan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top