WhatsApp Berjuang dengan Pengaruh Luar Biasa Jelang Pemilu di Asia
Asia

WhatsApp Berjuang dengan Pengaruh Luar Biasa Jelang Pemilu di Asia

Berita Internasional >> WhatsApp Berjuang dengan Pengaruh Luar Biasa Jelang Pemilu di Asia

Kuatnya keamanan layanan obrolan WhatsApp membuatnya mudah dipercaya tapi untuk sulit dipantau. Itu juga berarti, Whatsapp bisa digunakan untuk menyebarkan berbagai berita, tanpa bisa dipantau oleh pemerintah atau bahkan perusahaan itu sendiri. Jelang pemilu di negara-negara besar Asia, Whatsapp harus berjuang mencari cara menghambat penyebaran berita palsu.

Oleh: Simon Roughneen (Nikkei Asian Review)

Ketika koalisi Pakatan Harapan Mahathir Mohamad mengejutkan dunia dan mungkin bahkan diri mereka sendiri dengan memenangkan pemilihan parlemen bulan Mei 2018 di Malaysia, kemenangan itu sejatinya bukanlah kemenangan oposisi pertama kali dalam sejarah Malaysia.

Beberapa pihak melihatnya sebagai hasil dari “pemilu WhatsApp” pertama, di mana aplikasi layanan pesan pribadi terenkripsi tersebut menyediakan tempat perlindungan bagi warga negara untuk membahas politik jauh dari kebisingan kanal media sosial yang berisi amarah pengguna yang saling tuding seperti Twitter dan Facebook.

Baca Juga: BTP Dikritik Warga Muslim di Media Sosial Sehubungan Rencana Pernikahan

WhatsApp “menawarkan keamanan karena pesan akan datang dari kontak ‘terpercaya’ dan karenanya lebih ‘dapat dipercaya’” daripada layanan media sosial terbuka seperti Facebook atau Twitter, kata Serina Abdul Rahman, yang penelitiannya tentang pemilu untuk ISEAS-Yusok Ishak Institute yang berbasis di Singapura telah membawanya ke daerah pedesaan di selatan dan utara Malaysia.

Kekhawatiran atas menyampaikan komentar di depan umum kemungkinan meningkat oleh undang-undang anti berita palsu mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang diumumkan sebelum pemilihan. Beberapa orang memandang undang-undang tersebut sebagai alat bagi Najib untuk menghindari diskusi publik tentang tuduhan korupsi terkait dengan skandal dana berdaulat 1MDB.

Manfaat yang dirasakan dari layanan pesan pribadi untuk penyebaran berita tampaknya semakin berkembang menyusul terungkapnya fakta pada tahun 2018 bahwa Facebook membagikan data pengguna dengan Cambridge Analytica, sebuah konsultan pemilihan.

“Penggunaan WhatsApp untuk berbagi berita telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 2014 dan telah melampaui Twitter di banyak negara,” menurut Reuters Institute for the Study of Journalism.

Ironisnya, adalah bahwa wadah yang membantu memfasilitasi justifikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemilihan demokratis di Malaysia pada tahun 2018 tersebut telah digunakan di tempat lain untuk merusak demokrasi.

Di Indonesia, menjelang Pilpres 2019 pada bulan April, berita palsu yang tersebar luas di WhatsApp telah mengarah pada aksi 212 di Jakarta pada bulan Desember 2016 melawan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, seorang keturunan Kristen China yang dipenjara beberapa bulan kemudian karena kasus penistaan agama Islam.

Bulan Januari 2019, WhatsApp memperkenalkan aturan baru yang membatasi penerusan (forward) pesan ke lima kontak atau grup, dikurangi dari jumlah penerusan sebelumnya sebanyak 20 kali yang telah berkurang drastis dari angka sebelumnya sebanyak 100 kali forward. Langkah tersebut diambil untuk menghambat penyebaran rumor dan berita palsu menjelang pemilu di Indonesia, India, dan negara-negara Asia lainnya.

Victoria Grand, wakil presiden WhatsApp untuk kebijakan dan komunikasi, mengatakan bahwa tidak seperti Facebook, pesan di WhatsApp tidak dapat dilihat oleh perusahaan itu sendiri karena mereka dienkripsi. Artinya, perusahaan tidak dapat menghapus konten yang dianggap layak dihapus, karena akan melanggar kode privasi aplikasi, suatu kelebihan WhastApp yang banyak dipuji.

Grand bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara untuk membahas bagaimana menghentikan penyebaran berita palsu di WhatsApp, seperti misalnya yang telah menyebabkan pemenjaraan BTP.

Di Indonesia, WhatsApp berkembang pesat di lingkungan di mana media lama, terutama televisi, dinilai cenderung partisan. Dengan pimpinan kanal televisi seperti Metro TV yang berada di balik administrasi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, WhatsApp tampaknya tumbuh sebagai sarana membaca, berbagi, serta mendiskusikan berita dan politik menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif yang akan diselenggarakan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

“Itu sudah menjadi faktor dalam kampanye,” kata Titi Anggraini, direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). “Para kandidat menggunakan WhatsApp untuk menyebarkan informasi kepada pemilih,” tambahnya. Facebook dan Twitter, veteran media sosial yang digunakan sejak Pilpres 2014, juga digunakan secara luas.

Pembatasan baru WhatsApp memperketat pembatasan yang dibawa tahun 2018 di India, setelah sekitar dua lusin orang terbunuh akibat rumor yang tersebar di aplikasi pesan tersebut.

Bagi Shivam Shankar Singh, mantan juru kampanye Partai Bharatiya Janata yang berkuasa dan penulis buku “How to Win a Indian Election,” pembatasan oleh WhatsApp itu tidaklah cukup untuk mengurangi persebaran rumor secara luas dan menggelisahkan di India.

“Sebagian besar pembatasan tidak mengekang berita palsu di India,” kata Singh, ketika para partai dapat menyiasati peraturan tersebut dengan membeli banyak kartu SIM.

Baca Juga: Facebook Terapkan Aturan Ketat di Beberapa Negara Jelang Pemilu 2019

“Apa yang membuat perbedaan adalah tindakan keras terhadap pembuatan grup baru. Jika kartu SIM baru digunakan untuk membuat terlalu banyak grup dengan angka acak, nomor itu sekarang diblokir. Artinya, pembuatan grup baru di WhatsApp jauh lebih sulit daripada sebelumnya, tetapi juga berarti bahwa sebuah partai yang sudah membuat lebih banyak grup memiliki keuntungan yang sekarang sulit untuk dilawan oleh pihak lain.”

Simon Roughneen adalah koresponden Asia untuk Nikkei Asian Review.

Keterangan foto utama: WhatsApp, aplikasi pesan singkat yang disukai untuk berbagi berita di Asia Tenggara, tengah meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran misinformasi. Foto tersebut menunjukkan kampanye “anti berita palsu” pemerintah Malaysia dari bulan April 2018, yang dikritik sebagai cara untuk membungkam perbedaan pendapat. (Foto: Getty Images)

WhatsApp Berjuang dengan Pengaruh Luar Biasa Jelang Pemilu di Asia

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top