Pilpres 2019: Ketidakpuasan Rakyat atas Demokrasi Indonesia Ancam Jokowi
Berita Politik Indonesia

Pilpres 2019: Ketidakpuasan Rakyat atas Demokrasi Indonesia Ancam Jokowi

Berita Internasional >> Pilpres 2019: Ketidakpuasan Rakyat atas Demokrasi Indonesia Ancam Jokowi

Menjelang Pilpres 2019 bulan April mendatang, masa depan demokrasi yang masih muda di Indonesia berada di persimpangan jalan. Gambaran yang lebih besar jelang Pilpres 2019 adalah fakta bahwa bertahun-tahun pembatasan secara demokratis telah memicu kemarahan populis, yang bermanifestasi dalam bentuk ketidakpuasan yang tumbuh terhadap jajaran kepemimpinan dan elit, meningkatnya konservatisme dan intoleransi Islam, serta nasionalisme ekonomi. Padahal, Indonesia sering dianggap sebagai salah satu negara demokrasi paling sukses di Asia Tenggara dan salah satu dari sedikit negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berhasil melakukan demokratisasi.

Oleh: Alexander R. Arifianto (The Diplomat)

Baca Juga: Perlombaan $43 Miliar untuk Perbaiki Kemacetan Jakarta Jelang Pilpres 2019

Tanggal 17 April 2019, warga Indonesia akan ambil bagian dalam Pilpres 2019 yang telah sangat dinantikan. Pemilu kali ini akan menjadi pemilu berturut-turut kelima Indonesia sejak menjalani transisi menuju demokrasi tahun 1998 yang dipandang banyak orang sebagai perkembangan yang signifikan bagi Indonesia sekaligus Asia Tenggara dan dunia Islam pada umumnya.

Sekilas, Pilpres 2019 kali ini bagaikan pertandingan ulang antara dua kandidat yang pernah berhadapan pada Pilpres 2014: kandidat petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan lawannya Prabowo Subianto. Menurut banyak analis, sejumlah perkembangan yang terjadi selama masa jabatan pertama Jokowi akan bermain dalam pemilu.

Penangkapan dan pemenjaraan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan pada tahun 2017 adalah salah satu perkembangan penting yang dianggap banyak orang mempengaruhi pilpres mendatang. Selama rentetan demonstrasi massa menuntut pemenjaraan BTP, Prabowo merangkul kelompok Islamis dan pada gilirannya Jokowi bereaksi dengan menggulung perlindungan kebebasan sipil demi menekan pendukung Prabowo.

Faktanya, kekhawatiran yang meningkat tentang konservatisme agama dan intoleransi hanyalah salah satu aspek dari keprihatinan yang lebih luas tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Gambaran yang lebih besar jelang Pilpres 2019 adalah fakta bahwa bertahun-tahun pembatasan secara demokratis telah memicu kemarahan populis, yang bermanifestasi dalam bentuk ketidakpuasan yang tumbuh terhadap jajaran kepemimpinan dan elit, meningkatnya konservatisme dan intoleransi Islam, serta nasionalisme ekonomi.

Berbagai tren tersebut telah menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana variabel politik, ekonomi, dan sosial budaya dapat dimainkan dalam pemilu mendatang. Tidak seperti lima tahun yang lalu ketika ada banyak optimisme mengenai masa depan Indonesia, tren kali ini telah mendorong tingkat pesimisme yang tinggi tentang nasib Indonesia setelah pemungutan suara, terlepas dari siapa yang benar-benar menang. Beberapa pihak khawatir bahwa demokrasi Indonesia mungkin berada di jalur dekonsolidasi dan bahkan berpeluang runtuh.

Baca Juga: Pilpres 2019: Klaim Jokowi akan Larang Salat, 3 Ibu Rumah Tangga Ditangkap

Konteks: Tumbuhnya luka demokratis di Indonesia dan meningkatnya ketidakpuasan rakyat

Sejak menjalani transisi demokrasi pada tahun 1998, Indonesia sering dianggap sebagai salah satu negara demokrasi paling sukses di Asia Tenggara dan salah satu dari sedikit negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berhasil melakukan demokratisasi. Berbagai tonggak sejarah di Indonesia termasuk melakukan empat pemilihan umum berturut-turut (sekitar setiap lima tahun) yang telah diakui secara luas oleh pengamat internasional diselengagrakan secara bebas dan adil; reformasi konstitusi menyeluruh yang selesai pada tahun 2004, yang mendistribusikan kembali kekuasaan secara merata di antara cabang-cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat membuat pejabat publik dan pegawai negeri lebih akuntabel.

Namun, berbagai prestasi tersebut secara bertahap mulai terkikis. Para pengamat memperingatkan penurunan demokrasi Indonesia pada awal tahun 2010. Erosi demokrasi ini telah didorong oleh anggota elit politik dan ekonomi negara, banyak dari mereka mulai mengumpulkan kekuasaan selama Orde Baru Soeharto dan menjadi lebih berpengaruh secara politik dan kuat secara ekonomi selama Era Reformasi. Secara bertahap, mereka telah berhasil menggerogoti reformasi demokratis dan mendorong undang-undang dan peraturan baru yang membatasi kebebasan berbicara, berekspresi, dan berorganisasi di dalam negeri.

Di antaranya adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2008, yang memungkinkan aktor negara dan swasta untuk menuntut siapa pun yang membuat pernyataan “salah dan fitnah” melalui internet. Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) 2014 adalah ancaman lain terhadap demokrasi liberal, karena memungkinkan negara untuk membubarkan organisasi masyarakat sipil yang dituduh melanggar ideologi Pancasila atau melakukan tindakan apa pun yang “membahayakan hukum dan ketertiban” di Indonesia atau merusak UUD 1945.

Mengingat ruang lingkup luas undang-undang ini dan sanksi keras yang diberikan kepada individu dan organisasi yang dinyatakan bersalah melanggar, undang-undang ini tentu saja berkontribusi terhadap erosi demokrasi Indonesia.

Dalam dekade terakhir, banyak lembaga negara yang diciptakan untuk memberikan pemeriksaan dan keseimbangan pada cabang eksekutif dan birokrasi juga mengalami pembusukan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menjadi “sarang pencuri,” dengan sekitar dua lusin anggota parlemen dituntut atau didakwa dengan berbagai tuduhan korupsi antara tahun 2014 dan 2018, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Hal ini mencerminkan masalah nasional yang lebih besar, karena korupsi juga menjadi wabah endemik di peradilan, dengan cerita-cerita tentang jaksa penuntut dan hakim yang terdakwa korupsi yang terjadi hampir setiap hari. Bahkan Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga baru utama yang diciptakan di era Reformasi, tidak kebal dari korupsi, dengan mantan hakim agung dan beberapa hakim dijatuhi dakwaan selama dekade terakhir.

Serangkaian pejabat terpilih, pegawai negeri sipil, hakim, dan pejabat penegak hukum yang didakwa melakukan korupsi selama dua dekade terakhir telah secara signifikan mengikis kepercayaan rakyat terhadap sebagian besar lembaga negara. Survei tahun 2018 oleh firma jajak pendapat Charta Politika menemukan 49,3 persen responden menyatakan kepercayaan kepada DPR, 46 persen kepada Mahkamah Agung, dan hanya 32,5 persen percaya kepada partai politik. Angka-angka tersebut berbeda dengan kepercayaan responden terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 73,5 persen yang menjadikan TNI sebagai lembaga negara paling dipercaya di Indonesia.

Tumbuhnya ketidakpuasan terhadap politisi, elit, dan lembaga negara di Indonesia terjadi pada saat tingkat religiusitas semakin tumbuh, terutama di kalangan umat Muslim yang merupakan sekitar 87 persen dari populasi negara. Kebangkitan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an dan 1990-an, dengan dana berlimpah dari Kementerian Agama untuk pembangunan masjid, pelatihan ulama dan dai Islam, dan subsidi untuk sekolah-sekolah Islam (pesantren dan madrasah).

Dimulai pada awal tahun 1980-an, gerakan-gerakan Islamis transnasional garis keras seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan puluhan kelompok lainnya memulai kampanye perekrutan aktif di seluruh negeri, mulai dari kampus dan universitas, di mana kegiatan dakwah mereka dilakukan di lingkungan yang relatif aman sehingga dapat lolos dari deteksi oleh aparat keamanan era mantan Presiden Suharto. Setelah Reformasi, berbagai kelompok garis keras tersebut dapat menyampaikan dakwah secara bebas tanpa batasan dari pihak berwenang negara.

Selain kelompok-kelompok di atas, Islamisme yang berkembang di Indonesia juga memicu munculnya para ustadz Islam baru, yang meraih popularitas berkat penggunaan media yang terampil dan kreatif seperti televisi dan internet untuk menyebarkan pesan mereka. Mengkhotbahkan penafsiran literalis namun mudah dipahami dari teks-teks agama, yang kadang-kadang diringkas menjadi video satu atau dua menit yang mudah dicerna, para pengkhotbah tersebut dengan cepat mengumpulkan banyak pengikut. Yang paling sukses, seperti Hanan Attaki, Abdul Somad, Adi Hidayat, Khalid Basalamah, dan Felix Siauw, memiliki jutaan pengikut di akun media sosial mereka. Mereka terutama sangat menarik bagi milenial Muslim (berusia antara 23 dan 38 tahun), banyak dari mereka bersedia menghabiskan banyak uang dan melakukan perjalanan jauh hanya untuk melihat ceramah para ustadz ini secara langsung.

Tahun 2000-an, banyak pengamat berpikir organisasi dan pengkhotbah Islamis baru ini akan menahan diri untuk tidak melibatkan diri mereka dalam politik. Ternyata tidak demikian. Banyak kelompok dan pemimpin konservatif telah secara aktif terlibat dalam politik regional dan lokal selama dua dekade terakhir, mendapatkan pengaruh lebih langsung terhadap arah kebijakan dalam dekade terakhir. Untuk meningkatkan daya tawar mereka, para ustadz dan organisasi Islam itu seringkali menjadi bagian dari jaringan informal dengan calon politisi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau pejabat pemerintah daerah.

Menurut pengamatan pakar Michael Buehler, kesepakatan tradisional berfungsi seperti ini: Kelompok dan pemimpin agama membantu memberikan dukungan akar rumput yang besar di antara pengikut mereka untuk para kandidat. Begitu mereka menjabat, para pejabat dan anggota legislatif kemudian mendorong peraturan daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam konservatif seperti Syariah Islam.

Dalam dekade terakhir, keberadaan perda semacam itu telah meningkat dengan cepat, dari 100 pada tahun 2009 menjadi 442 pada 2016. Banyak perda mengandung ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan (mengharuskan perempuan Muslim mengenakan jilbab), non-Muslim (membatasi kemampuan mereka untuk mendirikan rumah ibadah baru), dan minoritas Muslim seperti Ahmadiyah dan Syiah (larangan hukum dan pembatasan kebebasan beragama mereka).

Muslim Ahmadiyah dan Syiah seringkali menjadi korban persekusi oleh kelompok garis keras Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), yang telah berulang kali menyerang masjid dan membakar rumah-rumah mereka, meninggalkan puluhan ribu orang Indonesia sebagai pengungsi di negara sendiri.

Awalnya didirikan pada tahun 1998 dengan bantuan pejabat militer senior untuk membantu operasi keamanan di provinsi-provinsi yang memisahkan diri seperti Papua dan Maluku (sambil memasok dana ekstra untuk kegiatan pemerasan terhadap bar dan klub malam), FPI telah menjalani kehidupan sendiri dan kini menjadi organisasi dengan agenda politik Islamis. Pemimpinnya, Habib Rizieq Shihab, menggunakan jaringannya yang besar, yang meliputi perwira militer, politisi, dan ulama Islam tingkat tinggi, untuk mempromosikan agenda kelompok dan juga melindungi organisasinya dari tindakan pembatasan oleh negara.

Selama dekade terakhir, FPI telah mengembangkan aliansi dengan kelompok-kelompok garis keras lainnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Umat Islam (FUI) untuk mendorong agenda bersama mereka, yang mencakup pelarangan sekte minoritas Muslim seperti Ahmadiyah dan Syiah Muslim, membatasi pembangunan rumah ibadah baru bagi non-Muslim, dan menentang politisi non-Muslim mencalonkan diri untuk jabatan publik di tingkat regional dan lokal.

Fokus mereka menyempit ke target politik yang sangat menarik pada bulan September 2016 ketika Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama salah bicara selama kampanye untuk pemilihan ulang, memicu tuduhan dari para ulama bahwa ia telah melakukan penistaan agama.

FPI dan para sekutunya menyerukan agar BTP dicopot dari jabatannya karena dugaan pelanggaran ini. Kampanye mereka mendapatkan daya tarik pada bulan Oktober 2016 setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa BTP telah melakukan penistaan agama. Setelah itu, kampanye mereka menarik dukungan luas dari komunitas Islam Indonesia, termasuk banyak anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yang umumnya dianggap memiliki pandangan moderat.

Koalisi ini mengorganisir apa yang disebut gerakan Bela Islam dan mensponsori berbagai aksi unjuk rasa, yang terbesar diadakan pada tanggal 2 Desember 2016 dan mengumpulkan sekitar 2 juta Muslim dari seluruh Indonesia di Jakarta.

Gerakan Bela Islam sangat efektif dalam mengubah opini publik terhadap BTP. Meskipun ia memiliki peringkat persetujuan 75 persen dari calon pemilih, ia dikalahkan oleh lawannya Anies Baswedan (yang didukung oleh penyelenggara Bela Islam) dengan 59 persen suara. Delapan puluh lima persen pemilih Muslim menolak pencalonan kembali BTP. Dia segera dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Didorong oleh keberhasilan mereka dalam menggulingkan BTP, Habib Rizieq dan para pemimpin lain dari gerakan Bela Islam sekarang berusaha mendulang dukungan rakyat dalam menentang pencalonan kembali Presiden Jokowi. Mereka berpendapat bahwa Jokowi bukan pemimpin Muslim yang baik karena dia tidak memprioritaskan masalah Muslim dan mengabaikan kesejahteraan Muslim Indonesia yang miskin.

Baca Juga: Jokowi Jadikan Ekonomi Sebagai Pusat Perhatian Pilpres 2019

Variabel utama dalam Pilpres 2019

Islam dan agama

Mengingat efektivitas gerakan Bela Islam dalam menjatuhkan BTP yang merupakan sekutu dekat Jokowi, Jokowi jelas menganggap gerakan tersebut dan para pemimpinnya sebagai ancaman utama bagi prospeknya dalam Pilpres 2019. Dia telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi kekuatan mereka dan mendapatkan dukungan di kalangan Muslim konservatif. Bahkan sebelum kampanyenya secara resmi dimulai, Jokowi mengadopsi campuran strategi koersif maupun menjalin kerja sama. Bulan April 2017, pemerintahan Jokowi mengajukan dakwaan terhadap Rizieq, yang saat ini berada dalam pengasingan di Arab Saudi, serta kelompok garis keras lainnya seperti Muhammad al-Khathath, pemimpin FUI.

Jokowi juga menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh UU Ormas yang diamandemen untuk melarang HTI pada bulan Juli 2017 berdasarkan alasan bahwa kelompok tersebut mengadvokasi Indonesia sebagai bagian dari kekhalifahan Islam global. Larangan terhadap HTI dikritik secara luas karena secara sepihak melarang organisasi masyarakat sipil yang terdaftar dengan benar, dan membuka kemungkinan bahwa hukum yang sama dapat digunakan di masa depan terhadap organisasi masyarakat sipil lainnya yang tidak disetujui oleh rezim saat itu.

Karena tindakan represifnya terhadap Habib Rizieq dan HTI, para kritikus Islam menuduh Jokowi melakukan kampanye “kriminalisasi ulama.” Tuduhan tersebut kian mengikis kedudukan Jokowi di antara Muslim konservatif dan menjadi serangan yang kuat untuk elemen-elemen konservatif yang menentang Jokowi, yang terang-terangan dimanfaatkan oleh Prabowo.

Pada saat yang sama, Jokowi telah bekerja untuk menjalin kerja sama dengan para pemimpin Islam yang memiliki ikatan yang kuat dengan organisasi-organisasi Islam arus utama untuk bergabung dengan tim kampanyenya. Contoh paling menonjol dari hal ini adalah keputusan Jokowi untuk menunjuk ulama Islam konservatif dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai pasangan cawapres mendampinginya. Meskipun Ma’ruf Amin terlibat dalam mengeluarkan fatwa menentang BTP, Jokowi tetap menggaetnya dan menjanjikan dukungan keuangan untuk sekolah-sekolah Islam yang disponsori MUI dan NU.

Ma’ruf Amin memiliki identitas penting sebagai ketua MUI dan Rais Aam NU. Selain ulama Islam, ia adalah seorang politisi veteran, setelah menjabat dua masa jabatan sebagai anggota legislatif Provinsi Jakarta dan satu jabatan sebagai anggota DPR. Jokowi berharap bahwa dengan mencalonkan diri bersama Ma’ruf, ia dapat menarik dukungan di antara pemilih dari latar belakang Islamis konservatif dan garis keras.

Namun, sejauh ini dukungan signifikan dari kelompok-kelompok tersebut belum terwujud. Sebagian besar pemimpin dan aktivis dari gerakan Bela Islam malah mendukung Prabowo. Mereka mensponsori ijtima ulama pada bulan September 2018, yang dengan suara bulat mengakui Prabowo sebagai kandidat presiden yang “didukung oleh komunitas Muslim.” Mereka mempertahankan dukungan mereka meskipun Prabowo melanggar janjinya untuk memilih seorang ulama senior sebagai calon wakil presidennya, namun justru memilih Sandiaga Uno, miliarder sekaligus kader Partai Gerindra.

Para aktivis Islam, banyak dari mereka berafiliasi dengan gerakan Bela Islam, membentuk bagian integral dari kampanye Prabowo dalam Pilpres 2019. Selain dukungan dari partai-partai Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), para aktivis dari Gerakan Nasional Pengawal Fakta (GNPF) Ulama dan kelompok garis keras yang berafiliasi, seperti FPI dan HTI, semuanya mendukung Prabowo. Banyak anggota kelompok nominal moderat, seperti Muhammadiyah, juga mendukungnya. Kelompok-kelompok tersebut telah membantu mendorong gerakan populer #2019GantiPresiden, yang mensponsori aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2018 yang dengan antusias menyerukan kekalahan Jokowi.

Meski para pemimpin gerakan itu menyangkal adanya hubungan formal dengan kampanye Prabowo, mereka datang dari partai-partai dan kelompok-kelompok Islam yang telah disebutkan di atas dan menerima dukungan logistik dari kelompok-kelompok tersebut.

Jokowi menjadi begitu khawatir tentang kemungkinan pengaruh gerakan #2019GantiPresiden sehingga pada bulan Agustus 2018 memerintahkan polisi untuk menindak aksi protes yang disponsori oleh kelompok-kelompok tersebut yang diadakan di berbagai ibu kota provinsi seperti Surabaya, Pekanbaru, dan Pontianak. Meski tindakan seperti itu efektif dalam meminimalisir pengaruh kelompok, langkah itu dikritik secara luas oleh pengamat sebagai contoh lain dari perubahan langkah Jokowi yang menjadi otoriter demi membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia dalam rangka mengamankan peluangnya terpilih kembali di Pilpres 2019.

Ketika kampanye pemilu dimulai pada bulan Agustus 2018, para aktivis Islam cenderung memusatkan upaya mereka di provinsi-provinsi di mana pemilih Muslim secara historis memiliki pengaruh signifikan dalam politik lokal. Daerah-daerah itu termasuk Jawa Barat, Banten, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Para relawan Prabowo di provinsi-provinsi tersebut bersedia bekerja berjam-jam serta menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka dalam kampanye di kalangan akar rumput untuk mendukung calon mereka. Para relawan telah menyemangati kampanye Prabowo dan bisa menimbulkan masalah bagi Jokowi, yang sejauh ini belum mencurahkan banyak sumber daya untuk kampanye tingkat akar rumput di daerah-daerah itu dan lebih mengandalkan dukungan dari elit daerah.

Upaya-upaya di tingkat bawah oleh kampanye Prabowo tampaknya membuahkan hasil, dengan beberapa daerah yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 sekarang menunjukkan peningkatan elektabilitas Prabowo dalam berbagai jajak pendapat. Di Kalimantan Barat, misalnya, dukungan untuk Prabowo jauh lebih tinggi di kalangan Muslim Melayu yang mendominasi wilayah perkotaan dan pesisir seperti Pontianak. Survei terbaru menunjukkan bahwa berkat upaya Prabowo di provinsi ini, hanya 54 persen calon pemilih yang bersedia mendukung Jokowi, penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 ketika ia memenangkan 60 persen suara.

Pendukung Prabowo yakin bahwa dengan masalah tambahan seperti rendahnya harga komoditas seperti kelapa sawit dan karet di Kalimantan Barat, yang berdampak buruk bagi pendapatan petani dari wilayah ini, mereka dapat mengalahkan Jokowi di provinsi ini dalam Pilpres 2019 kelak.

Ekonomi

Jokowi memenangkan Pilpres 2014 dengan berjanji untuk mempromosikan pembangunan dan investasi untuk mengentaskan jutaan orang Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Dia mengandalkan pencapaian ekonominya, terutama pembangunan infrastruktur, sebagai strategi terbaik untuk melawan strategi “politik identitas” yang digunakan oleh pendukung lawannya. Jokowi percaya bahwa ia akan mampu memenangkan hati dan pikiran sebagian besar orang Indonesia jika ia mengusung prestasi ekonominya dan menunjukkan bagaimana proyek infrastrukturnya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin Indonesia.

Selama masa jabatan pertamanya, Jokowi mengejar program ambisius untuk membangun 26.500 kilometer jalan baru, termasuk 1.000 km jalan tol baru. Pemerintahan Jokowi juga berencana membangun 33 bendungan, 15 bandara, 24 pelabuhan laut, dan 3.000 kilometer jalur kereta api baru. Proyek-proyek yang lebih signifikan termasuk jalan raya Trans Jawa dan Trans Sumatra, sistem Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung. Sejauh ini, pemerintahan Jokowi telah menghabiskan hampir US $ 500 miliar untuk mendanai proyek-proyek baru tersebut, yang sebagian besar diperoleh melalui penerbitan obligasi pemerintah yang dijual di pasar obligasi global terkemuka.

Namun, Prabowo telah mengkritik skema pembiayaan proyek dan mempertanyakan apakah hasilnya benar-benar bermanfaat bagi rakyat miskin Indonesia seperti yang dikatakan Jokowi. Prabowo telah mengkritik keputusan pemerintah Jokowi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui utang, dengan mengklaim bahwa utang justru menambah beban bagi kaum miskin, meskipun rasio utang Indonesia terhadap PDB yang saat ini di angka 30 persen masih merupakan tingkat yang dianggap memuaskan oleh kebanyakan analis.

Prabowo dan cawapresnya Sandiaga Uno juga sering mengkritik Jokowi karena gagal menghentikan kenaikan harga bahan pangan pokok (seperti beras, daging, dan sayuran) serta bensin. Mereka merujuk pada keputusan Jokowi untuk mengimpor sebagian besar bahan pokok tersebut dari luar negeri, karena Indonesia tidak memiliki kapasitas produksi yang memadai dalam negeri. Meski tuduhan-tuduhan ini seringkali tidak dapat diverifikasi dengan statistik resmi, jika mereka mendapatkan daya tarik yang cukup dari publik, mereka mungkin memiliki potensi untuk merusak popularitas Jokowi, terutama di kalangan rakyat Indonesia kelas bawah yang kesulitan membeli barang-barang pokok tersebut.

Penelitian yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Lembaga Penelitian SMERU menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan Jokowi cenderung merugikan bagi orang miskin dibandingkan dengan para presiden pendahulunya. Gagasan ini ditunjukkan oleh konsumsi per kapita yang lebih rendah di antara 20 persen penduduk termiskin, yang hanya tumbuh 0,7 persen selama masa jabatan pertama Jokowi, dibandingkan dengan pertumbuhan 1 persen di bawah pendahulunya, mantan Presiden Indonesis Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat yang sama, konsumsi di antara 20 persen penduduk terkaya tetap stabil, tumbuh 1,2 persen setiap tahun.

Walaupun Indonesia memiliki rekam jejak yang relatif berhasil dalam pengentasan kemiskinan, statistik tingkat kemiskinan terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sedikit kurang dari 10 persen penduduk Indonesia (sekitar 26 juta) hidup di bawah garis kemiskinan resmi. Penelitian SMERU menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari populasi Indonesia (sekitar 87 juta orang) memiliki pendapatan yang cukup rendah sehingga mereka rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan jika guncangan ekonomi terjadi di Indonesia.

Jumlah yang masih signifikan dari rakyat Indonesia yang tergolong miskin dan hampir miskin menciptakan titik rawan lainnya bagi prospek pemilihan Jokowi dan menciptakan basis yang berpotensi kaya pemilih untuk dieksploitasi oleh Prabowo. Inilah sebabnya Prabowo sering membuat pernyataan yang populis secara ekonomi dan menuruti retorika yang kontroversial ketika mengkritik kebijakan Jokowi.

Prabowo telah mengklaim, misalnya, bahwa kebijakan ekonomi Jokowi telah gagal mengentaskan rakyat miskin pedesaan Indonesia keluar dari kemiskinan, bahwa tingkat utang nasional Indonesia yang tinggi akan menyebabkan Indonesia hancur pada tahun 2030, dan bahwa Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang sama dengan negara-negara Afrika seperti Rwanda, Chad, dan Ethiopia.

Tentu saja, banyak dari klaim Prabowo sepenuhnya salah atau tidak dapat diverifikasi dengan data empiris. Namun, di era pasca-kebenaran yang ditentukan oleh daya tarik emosional kepada basis politik seseorang dan pendukung potensial, strateginya sangat efektif dalam menggalang basis politiknya serta menarik lebih banyak pemilih golongan menengah ke bawah.

Kritik Prabowo selaras dengan usulannya untuk menciptakan “ekonomi rakyat” sebagai antitesis bagi Jokowi, yang ia klaim telah menganut kebijakan ekonomi neoliberal yang merugikan rakyat miskin Indonesia, terutama penduduk Muslim.

Sebaliknya, meskipun Jokowi berupaya memodernisasi ekonomi Indonesia melalui proyek infrastrukturnya, ia tetap rentan terhadap masalah ekonomi tertentu. Tingkat ketimpangan yang relatif tinggi di Indonesia dan tingginya jumlah orang Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan atau hampir miskin membuat masalah harga pangan yang tinggi dan tingkat utang luar negeri yang tinggi menjadi isu menonjol di antara rakyat Indonesia berpenghasilan rendah, yang mencakup sekitar sepertiga dari pemilih yang memenuhi syarat.

Retorika populis Prabowo yang menyerang Jokowi, dikombinasikan dengan penggunaan politik identitas yang memecah belah, tetap menjadi alat yang kuat yang digunakan Prabowo untuk menyerang Jokowi, terutama selama pekan-pekan terakhir sebelum hari pemilihan.

Kesimpulan

Pilpres 2019 bisa dibilang merupakan pemilihan paling penting yang akan diadakan di Indonesia, dua dekade setelah Indonesia berhasil melewati transisi demokrasi selama periode Reformasi. Kurangnya kemajuan dalam reformasi kelembagaan yang berarti dan tingginya tingkat korupsi di antara pejabat terpilih dan pegawai negeri telah membuat banyak orang Indonesia tidak bahagia dengan para politisi dan sistem politik saat ini.

Ketidakpuasan tersebut tertera jelas di antara rakyat Indonesia berpenghasilan rendah, yang juga menjadi lebih taat beragama berkat upaya dakwah ulama konservatif dan garis keras selama dua dekade terakhir. Hal ini pada gilirannya menciptakan peluang bagi Prabowo untuk membuka jalur serangan yang efektif terhadap Jokowi, bersama dengan ulama garis keras Islam yang mendukung kampanyenya. Gerakan tersebut telah berhasil memobilisasi calon pemilih di basis pemilih yang didominasi Muslim dan di lingkungan miskin di seluruh Indonesia.

Meskipun tidak diketahui bagaimana strategi ini akan berjalan terhadap presiden yang sedang berkuasa yang didanai dengan baik dan telah memperoleh dukungan dari sebagian besar elit politik nasional dan regional, mengabaikan elektabilitas Prabowo karena tidak memiliki peluang untuk menang masih terlalu dini pada saat ini. Dukungan keras yang ia terima dari kalangan Islamis di seluruh Indonesia dapat mengubah gelombang melawan Jokowi, terutama di daerah-daerah di mana popularitas Jokowi menurun karena kenaikan harga pangan atau karena ia dianggap kurang Islami.

Namun demikian, terlepas dari siapa yang menang dalam Pilpres 2019, masa depan demokrasi Indonesia sangat suram. Jika Jokowi memenangkan pemilihan kembali, tidak ada jaminan bahwa ia akan berhenti melemahkan supremasi hukum dan menekan lawan-lawannya dengan membatasi kebebasan berekspresi mereka.

Jika Prabowo menang, tidak ada jaminan dia akan dapat mengurangi kecenderungan otoriternya sendiri atau orang-orang dari sekutu-sekutu lslamisnya, yang akan mencoba untuk membatasi lebih jauh hak-hak warga negara non-Muslim dan minoritas Muslim di Indonesia. Masa depan demokrasi muda Indonesia jelas berada di persimpangan jalan dan masih belum terlihat peluang menjanjikan.

Alexander R Arifianto, Ph.D. adalah peneliti di Indonesia Program di  S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Universitas Teknologi Nanyang, Singapura.

Keterangan foto utama: Jokowi melambai ke kerumunan saat dalam perjalanan ke Istana Presiden setelah pemilihannya pada Oktober 2014. (Foto: Getty Images/Getty Images Asiapac/Ulet Ifanasti)

https://www.matamatapolitik.com/analisis-pilpres-2019-mengapa-demokrasi-indonesia-kian-terancam/

Pilpres 2019: Ketidakpuasan Rakyat atas Demokrasi Indonesia Ancam Jokowi

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top