Seorang aktivis Papua selama unjuk rasa di Jakarta, Indonesia, tahun lalu. Indonesia, meskipun pada tahun 1999 telah bertransisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, terus dikritik karena penderitaan provinsi paling timur Papua dan Papua Barat. (Foto: EPA/Shutterstock/Adi Weda)
Berita Politik Indonesia

Indonesia Awasi Ketat Upaya Kemerdekaan di Papua

Seorang aktivis Papua selama unjuk rasa di Jakarta, Indonesia, tahun lalu. Indonesia, meskipun pada tahun 1999 telah bertransisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, terus dikritik karena penderitaan provinsi paling timur Papua dan Papua Barat. (Foto: EPA/Shutterstock/Adi Weda)
Berita Internasional >> Indonesia Awasi Ketat Upaya Kemerdekaan di Papua

Indonesia yang berhasil membebaskan diri dari pemerintahan otoriter sebelumnya, terus dikritik karena keadaan buruk di wilayah paling timur Papua. Meskipun merupakan daerah terkaya di Asia Tenggara dalam hal sumber daya alam, kedua provinsi tersebut tetap termasuk dalam provinsi termiskin di negara tersebut.

    Baca juga: Ke Mana Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat Mengarah?

Oleh: Joe Cochrane (The New York Times)

Yanto Awerkion tahu betul bahwa ia akan membuat marah pemerintah lokal Indonesia karena menyelenggarakan pertemuan untuk membahas petisi untuk referendum kemerdekaan di wilayah Papua yang sedang dilanda perselisihan—tetapi ia tetap melakukannya.

“Saya menggunakan hak kebebasan berbicara saya,” kata Awerkion, seorang pejabat senior Komite Nasional Papua Barat, sebuah organisasi pro-kemerdekaan, yang mengatakan bahwa penangkapan atas tuduhan pengkhianatan itu merupakan yang ketiga kalinya untuknya dalam menghadapi dakwaan karena keyakinan politiknya.

Namun, polisi setempat tidak melihat kasus ini sebagai masalah kebebasan berbicara. Dia ditangkap setelah pertemuan di kota kelahirannya, Timika, di mana dia adalah wakil ketua cabang lokal komite kemerdekaan, pada Mei tahun lalu atas tuduhan mencoba menggulingkan negara. Dia dipenjara selama 10 bulan.

Dalam persidangannya bulan Maret ini, Awerkion (28 tahun), dinyatakan bersalah karena telah melakukan pengkhianatan di bawah hukum kolonial Belanda kuno, tetapi dibebaskan pada hari Minggu Paskah untuk waktu yang dihabiskannya selama 10 bulan dalam tahanan tersebut.

“Selama persidangan, tidak ada bukti saya terlibat dalam pengkhianatan,” katanya dalam sebuah wawancara telepon setelah pembebasannya. “Dan saya memang tidak terlibat dalam hal itu. Sebagai anggota generasi muda, saya harus berjuang melawan ketidakadilan. ”

Sebagai perbandingan, Awerkion termasuk yang mendapat hukuman ringan. Setidaknya tiga orang Papua yang dianggap sebagai tahanan politik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia sedang menjalani hukuman penjara yang lama karena mempromosikan kemerdekaan dari Indonesia atau mengangkat bendera separatis Gerakan Papua Merdeka bersenjata di depan umum. Puluhan orang lain yang mendukung pergerakan tersebut telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia, meskipun telah sukses dalam transisi ke demokrasi pada tahun 1999 setelah beberapa dekade ada di bawah pemerintahan otoriter, terus dikritik karena keadaan buruk di wilayah paling timur Papua—yang terbagi menjadi provinsi Papua dan Papua Barat. Meskipun merupakan daerah terkaya di Asia Tenggara dalam hal sumber daya alam, kedua provinsi tersebut tetap termasuk dalam provinsi termiskin di negara tersebut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah melaporkan daftar panjang pelanggaran di sana, atas nama memerangi gerakan separatis bersenjata kecil. Pelanggaran tersebut termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, pejabat yang korupsi, pemilu daerah yang curang, dan personel polisi dan militer yang menggunakan taktik kasar.

Pasar jalanan di Timika di Provinsi Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat menderita karena tingginya tingkat kemiskinan, buta huruf dan kematian bayi dan ibu. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bay Ismoyo)

Pasar jalanan di Timika di Provinsi Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat menderita karena tingginya tingkat kemiskinan, buta huruf dan kematian bayi dan ibu. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bay Ismoyo)

“Mereka menggunakan hukum kolonial untuk menangkap orang-orang di Indonesia yang modern dan demokratis,” kata Calum Hyslop, seorang warga Australia yang merupakan pengamat politik lama di wilayah Papua. “Mereka gagal memahami perbedaan antara kebebasan berbicara dan tindakan nyata separatisme bersenjata.”

Wilayah Papua Indonesia terletak di sisi barat Pulau New Guinea, sisi timurnya meripakan negara Papua New Guinea.

Indonesia menganeksasi wilayah yang dikuasai Belanda pada tahun 1963, dan mengambil kedaulatan setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, yaitu pemungutan suara rakyat yang memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian dari Indonesia. Para penentang mengatakan pemungutan suara dicurangi, karena hanya wakil yang dipilih sendiri yang diizinkan untuk memilih, bukannya dari seluruh populasi. Ada pemberontakan bersenjata skala kecil sejak itu, terutama oleh Gerakan Papua Merdeka.

Organisasi Awerkion, Komite Nasional Papua Barat, tidak bersenjata dan merupakan organisasi non-pemerintah yang mendukung referendum tentang masa depan Papua.

Selama beberapa dekade, catatan hak asasi manusia pemerintah Indonesia di wilayah Papua, yang secara resmi dikenal sebagai Irian Jaya, telah mengundang kecaman luas. Aktivis pro-kemerdekaan telah disiksa, dibunuh atau hilang, tanpa penangkapan atau penuntutan. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang baru-baru ini dirilis di Indonesia mengatakan tentang Papua: “Kurangnya penyelidikan transparan terus menghambat akuntabilitas dalam sejumlah kasus masa lalu yang melibatkan pasukan keamanan.”

    Baca juga: Papua Barat Terus Berjuang untuk Kemerdekaan

Pembangunan di wilayah ini semakin memprihatinkan. Provinsi Papua adalah rumah bagi salah satu operasi penambangan emas dan tembaga terbesar di dunia, yang dijalankan oleh unit Indonesia dari raksasa pertambangan Amerika, Freeport-McMoRan, dan sebuah pabrik gas alam besar di Provinsi Papua Barat, yang dijalankan oleh unit lokal BP.

Tetapi beberapa demografi kawasan ini sebanding dengan Afrika sub-Sahara, menurut para analis, dengan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara orang Papua yang tinggal di daerah pesisir dan mereka yang tinggal di dataran tinggi terpencil, yang sebagian besar hanya dapat diakses dengan pesawat terbang.

Sebagian besar orang Papua hidup di daerah pedesaan, dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sekitar 41 persen, dibandingkan dengan hanya 5 persen di daerah perkotaan. Orang Papua memiliki tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia, dengan sekitar 25 persen anak-anak tidak bersekolah, dan wilayah ini memiliki tingkat kematian bayi, anak, dan ibu yang tertinggi di Indonesia, dan memiliki tingkat vaksinasi dasar anak terendah.

“Ketika membahas tentang hak asasi manusia yang lebih luas di Papua, pelanggaran nyata berkaitan dengan kurangnya layanan di pedesaan,” kata Bobby Anderson, seorang peneliti dari School of Oriental and African Studies di University of London. “Hal-hal seperti kurangnya perawatan kesehatan, kurangnya pendidikan, dengan guru yang tidak hadir di sekolah.”

Nelayan di Papua Barat pada bulan Januari. Meskipun berada di wilayah terkaya di Asia Tenggara dalam hal sumber daya alam, provinsi Papua termasuk yang termiskin di Indonesia. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bay Ismoyo)

Nelayan di Papua Barat pada bulan Januari. Meskipun berada di wilayah terkaya di Asia Tenggara dalam hal sumber daya alam, provinsi Papua termasuk yang termiskin di Indonesia. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bay Ismoyo)

“Indonesia memiliki kebijakan terperinci untuk mengekstraksi mineral, tetapi mereka tidak memiliki kebijakan nyata bagi rakyat Papua,” katanya. “Mereka seperti bukan warga negara.”

Setelah menjabat pada tahun 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo menjanjikan kesepakatan baru untuk provinsi Papua dan Papua Barat, membebaskan beberapa tahanan politik dan menjanjikan program ekonomi yang ambisius. Namun, pemerintahnya sendiri terus memberlakukan pembatasan terhadap wartawan asing untuk berkunjung ke sana.

Wilayah Papua terus bermasalah. Institut Analisis Kebijakan Konflik, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Jakarta, walaupun menyatakan bahwa Joko Widodo telah memberi perhatian lebih pada wilayah tersebut daripada pendahulunya, mengatakan dalam sebuah laporan Oktober, “Konflik di sana—antar suku, antara penduduk asli Papua dan pendatang, antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-negara—tetap tinggi. ”

Amnesty International telah memberi label kepada tiga orang Papua yang menjalani hukuman penjara sebagai “tahanan hati nurani,” tapi menyatakan bahwa ratusan aktivis hak asasi manusia dan pro-kemerdekaan lainnya secara rutin ditangkap dan ditahan secara singkat, termasuk lebih dari 40 anggota organisasi Awerkion bulan lalu.

Rakyat Papua Dibalik Jeruji, sebuah organisasi nonpemerintah yang terpisah, telah mendokumentasikan lebih dari 40 orang yang dijatuhi hukuman di penjara di bawah hukum makar.

Usman Hamid, direktur Amnesty International Indonesia, mengatakan bahwa “fokus pemerintah Indonesia pada pembangunan dan mengesampingkan hak asasi manusia di Papua adalah pendekatan yang salah untuk menangani kompleksitas masalah ini.”

Awal bulan ini, tepat setelah Awerkion dibebaskan, situs web United Liberation Movement for West Papua, mitra internasional utama kelompok Awerkion, diretas, seperti halnya situs-situs organisasi Papua pro-referendum lainnya. Mereka mengatakan bahwa aktor yang disponsori negara kemungkinan berada di balik serangan peretasan ini.

Sementara itu, Awerkion tidak membiarkan waktu penahanannya di penjara mempengaruhi gerakan kemerdekaannya, mengatakan bahwa penangkapan yang keempat kalinya tidak akan berarti baginya.

“Tolong beri tahu semua orang di luar sana untuk mengawasi masalah Papua,” katanya.

Keterangan foto utama: Seorang aktivis Papua selama unjuk rasa di Jakarta, Indonesia, tahun lalu. Indonesia, meskipun pada tahun 1999 telah bertransisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, terus dikritik karena penderitaan provinsi paling timur Papua dan Papua Barat. (Foto: EPA/Shutterstock/Adi Weda)

Indonesia Awasi Ketat Upaya Kemerdekaan di Papua

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top