Demokrasi
Opini

Indonesia dan Malaysia, Suar Demokrasi di Tengah Tren Kemunduran Global

Berita Internasional >> Indonesia dan Malaysia, Suar Demokrasi di Tengah Tren Kemunduran Global

Di seluruh dunia, demokrasi sedang mengalami kemunduran, tetapi hal itu tidak terjadi di dua negara berpenduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia. Demokrasi di kedua negara ini seolah bergerak maju, membantah anggapan bahwa Islam dan demokrasi bisa hidup berdampingan, dengan sangat baik. Sementara di dunia Barat demokrasi seolah meluntur, di Kepulauan Melayu paham ini sepertinya akan terus menetap.

Baca juga: Apakah Kebebasan Berbicara dan Demokrasi Terancam di Indonesia?

Oleh: Max Walden (Al Jazeera)

Bulan Oktober 2018, negara berpenduduk paling padat di Amerika Latin, Brazil, memilih presiden baru Jair Bolsonaro, seorang mantan militer dan senator historis, senator sayap kanan yang dikenal karena pandangan pro-senjata dan pro-penyiksaan.

Pada tahun 1999, dia mengatakan kepada televisi Brazil, “Pemilihan umum tidak akan mengubah apapun di negara ini. Hal itu hanya akan mengubah hari ketika perang sipil kita pecah di sini dan melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan rezim militer: membunuh 30.000 orang. Jika beberapa orang yang tidak bersalah mati, itu bagus. Dalam setiap perang, orang-orang yang tidak bersalah akan mati.”

Di tempat lain di dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Erdogan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte adalah beberapa nama yang telah mendominasi berita utama sebagai pemimpin yang memelopori pawai otoritarianisme dunia.

Bulan Januari 2018, Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit untuk tahun 2018 melaporkan bahwa demokrasi elektoral melanjutkan “kemunduruan yang mengganggu” di seluruh dunia. Majalah TIME baru-baru ini menyatakan bahwa “pola dasar pemimpin baru telah muncul. Kita sekarang berada di era para pemimpin yang kuat (strongman).”

Jika hal ini benar adanya bagi Brazil, Amerika Serikat, China, Rusia, Turki, dan bahkan Filipina, tidak demikian di Kepulauan Melayu.

Bulan Mei 2018, politik Malaysia berubah total dengan terpilihnya oposisi untuk pertama kalinya dalam 60 tahun kemerdekaan. Akuntabilitas, keterbukaan, dan kemajuan demokrasi tampaknya akhirnya dapat dicapai.

Sementara banyak pengamat Barat terus berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi, kondisi di Indonesia dan Malaysia jelas berbeda. Dengan demokrasi elektoral Indonesia terkuat di Asia Tenggara dan demokrasi di Malaysia tidak bisa dibilang baru saja melejit, kedua negara tersebut memimpin politik demokratis di kawasan Asia Tenggara, atau bahkan dunia.

‘Reformasi’

Para pendukung Mahathir Mohamad terlihat di luar Istana Nasional, sehari setelah pemilihan umum di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 10 Mei 2018. (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)

Ketika Malaysia melangsungkan pemungutan suara pada bulan Mei 2018, Indonesia merayakan 20 tahun Reformasi, yang secara nyata menunjukkan reformasi dalam hal demokrasi. Protes dari koalisi masyarakat sipil yang luas yang terdiri dari mahasiswa, kelompok Muslim, dan perempuan pada tahun 1998 berhasil menggulingkan mantan presiden diktator Indonesia, Soeharto, yang sangat korup dan telah memimpin selama lebih dari tiga dekade.

Sejak itu telah terlihat fenomena kebebasan medianya; munculnya aktor-aktor politik non-tradisional termasuk anggota serikat pekerja, aktivis hak asasi, dan feminis, kebangkitan kembali kelompok Islamis yang kuat, serta berdirinya berbagai lembaga anti-korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

Presiden Joko “Jokowi” yang sangat populer di Indonesia, meski sering dianggap konyol dan kikuk, telah dituduh memiliki kecenderungan otoriter, terutama setelah pelarangan kelompok Hizbut Tahrir, yang mengampanyekan agar Indonesia mengadopsi hukum Islam dan menjadi negara khalifah. Keputusan pembekuan organisasi Islam tersebut berada di bawah dekrit presiden yang kontroversial pada bulan Juli 2017.

Tetapi tidak seperti kebanyakan kepala negara di wilayah Asia Tenggara, Jokowi kurang begitu mengendalikan media maupun mengancam LSM, dan justru cenderung menopang dukungan melalui pembangunan infrastruktur pedesaan dan memberikan hak kepemilikan tanah kepada kelompok pribumi. Jokowi seringkali mengenakan jaket khas anak muda dan membagikan sepeda kayuh kepada anak-anak.

Indonesia, sepupu Malaysia yang lebih kaya sekaligus berukuran lebih kecil ternyata tertinggal di belakangnya dalam Reformasi itu sendiri. Namun, bulan Mei 2018, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak digulingkan oleh para pemilih meskipun dengan gencar dan tak henti-hentinya mengeruk kepentingan sendiri dan sistem pemungutan suara yang curang.

Kejatuhannya sebagian besar karena tuduhan dia mencuri ratusan juta dolar dari dana meperintah 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB dan kembali ke politik perdana Menteri Malaysia saat ini, Mahathir Mohamad.

Ketika berkuasa antara tahun 1981 dan 2003, Mahathir dikenal karena intoleransinya terhadap kritikus dan sejak itu mengaku sebagai seorang “diktator.” Namun, tak lama setelah terpilih pada bulan Mei 2018, pria berusia 93 tahun itu menulis di Twitter untuk mengecam pemerintah karena telah menangkap seorang pria yang diduga memfitnah Mahathir dan agama Islam di Facebook. “Saya tidak setuju dengan tindakan yang diambil terhadap mereka yang mengkritik saya,” katanya.

Masalah hak asasi manusia

Demokrasi elektoral bukanlah segalanya. Demokrasi biasanya dipahami sebagai perlunya pemisahan kekuasaan yang kuat dan perlindungan hak asasi manusia. Seperti negara-negara tetangga mereka di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia memiliki catatan hak asasi manusia. Penegakan hukum dan sistem hukum di kedua negara tersebut tetap korup dan tidak cukup independen.

Tahun 1965, terjadi pembantaian hingga satu juta orang berhaluan kiri di Indonesia, salah satu pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20 dimana para pelaku masih belum menghadapi konsekuensi apapun. Malaysia masih membagi masyarakatnya berdasarkan ras dan kelas, memberikan manfaat bagi mayoritas Melayu-Muslim dalam sistem yang di tempat lain akan digambarkan sebagai apartheid.

Di kedua negara, sentimen anti-LGBT telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pertumbuhan konservatisme Islam dan mendorong perjuangan pernikahan sesama jenis dan kesetaraan LGBT lainnya di Barat.

Namun demikian, kedua negara adalah satu-satunya negara di ASEAN yang mengritik Myanmar untuk kekejaman yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya, mengusir lebih dari 700 ribu orang menjadi pengungsi ke negara tetangga Bangladesh sejak bulan Agustus 2017.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia secara rutin mengritik pemerintah atas berbagai isu hak asasi manusia dan mengadakan protes publik.

Perubahan dalam negeri yang cepat juga terjadi di Malaysia. Bulan Oktober 2018, pemerintah mengumumkan akan melarang hukuman mati dengan rencana untuk menghapusnya. Pemerintah juga mengatakan akan menghapus “pajak merah muda” pada produk menstruasi.

Yang paling penting, Komisi Anti Korupsi Malaysia akhirnya mampu melakukan pekerjaannya tanpa terhalang. Pihak berwenang telah menyerbu properti mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menyita perhiasan dan tas mewah senilai jutaan dolar. Bulan September 2018, dia ditangkap karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, sementara istrinya Rosmah Mansor ditahan bulan Oktober 2018 atas tuduhan pencucian uang.

Sementara Malaysia menghadapi ancaman politik yang sedang berlangsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia tetap menjadi salah satu lembaga independen yang paling penting di era demokrasi. Baru pada bulan April 2018, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, dipenjarakan selama 15 tahun karena korupsi, mengirimkan pesan yang kuat kepada para politisi bangsa.

Meskipun Samuel Huntington telah dengan terkenal memproklamasikan pada tahun 1993 bahwa “Islam memiliki perbatasan berdarah,” Malaysia maupun Indonesia telah mengobarkan perang internasional secara penuh, sejak Konfrontasi Borneo tahun 1960-an, di mana Indonesia berperang melawan kekuatan kolonial untuk menentang pembentukan Malaysia. Negara tetangga Australia, sementara itu, yang kemudian mengirim pasukan untuk mengusir orang Indonesia, telah bertempur di Vietnam, Teluk, Afghanistan dan perang Irak, dan telah bergabung dengan koalisi melawan Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL/Islamic State in Iraq and the Levant) di Timur Tengah.

Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN telah memastikan dekade damai. Tak satu pun dari negara-negara anggota telah melawan satu sama lain sejak tahun 1980-an. Mantan diplomat dan dekan Lee Kuan Yew School di Singapura, Kishore Mahbubani, bahkan berpendapat bahwa blok itu pantas mendapat Hadiah Nobel Perdamaian.

Para pengusung demokrasi di ASEAN adalah Muslim

Para pakar konservatif di Barat telah lama berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Namun sejak tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum yang berlangsung kompetitif yang dianggap bebas dan adil oleh para pengamat internasional.

“Jika tahun 1990-an adalah satu dekade reformasi dan transformasi politik di Asia Tenggara, maka dua dekade pertama abad kedua puluh satu telah mengalami fenomena terpecah-belah yang mengecewakan,” kata mantan editor Far Eastern Economic Review, Michael Vatikiotis dalam bukunya tahun 2017 berjudul Blood and Silk. Di seberang wilayah Mekong, sebagian besar negara-negara ASEAN semakin mengadopsi modus perkembangan kapitalis otokratis Republik Rakyat China.

Baca juga: Opini: Demokrasi Indonesia Retak dalam Peringatan Dua Puluh Tahun

Namun, cerita yang berbeda dimainkan di kepulauan Melayu Asia Tenggara. Setelah berkampanye tentang masalah ini, pemerintah baru Malaysia telah membatalkan beberapa proyek yang dianggap mengancam kedaulatan negara, sementara pihak oposisi Indonesia telah berjanji untuk meninjau proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan China jika terpilih dalam pemilihan presiden 2019. Kedua negara berhati-hati untuk menjaga hubungan baik dengan Barat dan India, serta mitra dagang mereka di Timur Tengah.

Sebagian besar dunia mungkin memiliki keraguan tentang demokrasi. Bahkan Australia yang merupakan veteran demokrasi di Asia Pasifik, sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa sepertiga penduduk menyukai pemimpin tipe otoriter atau “orang kuat (strongman).” Tetapi di dunia Muslim Melayu, sepertinya demokrasi akan bertahan lebih lama.

Max Walden adalah seorang jurnalis yang fokus pada Asia Tenggara dan kandidat peraih PhD di Melbourne Law School.

Keterangan foto utama: Seorang pelajar pada perayaan ulang tahun ke 72 militer Indonesia, di Cilegon, provinsi Banten, Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2017. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di seluruh dunia setelah India dan Amerika Serikat. (Foto: Reuters)

Indonesia dan Malaysia, Suar Demokrasi di Tengah Tren Kemunduran Global

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top