Indonesia Namai 2.590 Pulau Baru, Apa Tujuan Sebenarnya?
Berita Tentang Indonesia

Indonesia Namai 2.590 Pulau Baru, Apa Tujuan Sebenarnya?

Pulau Kelor di Indonesia. (Foto: Shutterstock)

Indonesia namai  2.590 pulau baru dan mendaftarkan nama-nama tersebut kepada Kelompok Pakar untuk Nama Geografis PBB (UNGEGN). Pemerintah Indonesia berusaha untuk memaksimalkan potensi pulau-pulau Indonesia yang baru didaftarkan, khususnya untuk meningkatkan industri pariwisata dan perikanan di pulau-pulau tersebut. Mendaftarkan nama-nama pulau merupakan prosedur adminstratif penting bagi negara-negara anggota PBB, untuk mencegah sebuah pulau memiliki nama yang berbeda-beda.

Oleh: The Straits Times

Indonesia mendaftarkan nama 2.590 pulau baru kepada Kelompok Pakar untuk Nama Geografis PBB (UNGEGN), saat pertemuan ke-30 dan konferensi PBB ke-11 tentang Standardisasi Penamaan Geografis, yang diadakan di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 7 Agustus hingga 18 Agustus.

Setelah dilakukannya proses verifikasi, saat ini Indonesia memiliki 16,056 pulau yang terdaftar dalam daftar pulau di dunia milik PBB. Daftar tersebut mencakup rincian nama, koordinat, dan lokasi pulau-pulau tersebut, yang sudah terstandardisasi.

“Walaupun pemerintah telah mengumpulkan informasi mengenai koordinat dari pulau-pulau baru tersebut, namun kebanyakan pulau tersebut belum diberi nama. Maka dari itu kami harus melakukan proses registrasi dan verifikasi,” ujar Arif Havas Oegroseno, Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Menurut kementerian tersebut, 17,504 pulau telah terdaftar sebagai teritori dari Republik Indonesia. “Namun begitu, masih terdapat 1,448 pulau yang membutuhkan validasi dan verifikasi,” ujar Arif kepada The Jakarta Post baru-baru ini.

Mendaftarkan nama-nama pulau merupakan prosedur adminstratif penting bagi negara-negara anggota PBB, untuk mencegah sebuah pulau memiliki nama yang berbeda-beda.

Namun begitu, dengan mendaftarkan nama pulau, PBB tidak mengakui kedaulatan atas teritori tersebut. “PBB, khususnya UNGEGN, memiliki posisi yang jelas di sini, bahwa mereka hanya menstandardisasi prosedur penamaan sebuah pulau, namun tidak memberikan pengakuan kedaulatan atau pengakuan lainnya terkait status hukum atas sebuah pulau,” ujar Arif menjelaskan.

Pulau Kelor di Indonesia

Pulau Kelor di Indonesia. (Foto: Shutterstock)

Dengan banyaknya perubahan iklim dan gangguan alam lainnya yang terjadi saat ini, sangat penting bagi setiap negara untuk mengakui seluruh pulau di teritorinya. Di Indonesia, fenomena alam telah membuat munculnya pulau-pulau baru di beberapa wilayah, namun dalam waktu yang bersamaan, beberapa pulau justru menghilang karena erosi.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan total 29,261 hektar lahan di seluruh Indonesia telah mengalami erosi antara tahun 2000 dan 2014.

Rata-rata, 1,950 hektar lahan rusak dan hilang oleh ombak setiap tahunnya selama periode tersebut.

“Maka dari itu, verifikasi pulau dan penamaan pulau harus terus dilakukan demi kepastian geografis Indonesia,” ujar Arif.

Di tempat yang terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, bahwa seluruh pulau di Indonesia harus didaftarkan, sehingga mereka akan muncul di peta dunia.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan beberapa program untuk pulau-pulau terluar Indonesia yang baru didaftarkan, dan siap untuk mengembangkan pusat kelautan dan perikanan yang terintegrasi.

Ricky kemudian mengatakan bahwa pemerintah juga akan mendorong pemerintah lokal dari pulau-pulau baru tersebut untuk mengembangkan sektor perikanan dengan adanya dukungan publik, seperti pembangunan pelabuhan atau pabrik es, dan pendampingan lainnya bagi industri perikanan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memaksimalkan potensi wisata di pulau-pulau tersebut, ujarnya.

“Pertumbuhan ekonomi wisata laut Indonesia mencapai sekitar 70 persen. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, untuk semakin mempercepat pembangunan dalam sektor ini,” ujar Ricky.

Beberapa tim yang dikirimkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini sedang dalam proses memverifikasi 1,448 pulau-pulau yang belum terdaftar, yang kebanyakan berada di wilayah terpencil.

“Diharapkan 99 persen dari seluruh pulau di Indonesia akan terdaftar di PBB pada tahun 2019 jika tidak ada bencana alam yang terjadi,” ujar Arif.

Indonesia Namai 2.590 Pulau Baru, Apa Tujuan Sebenarnya?
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top