HRW: UU Anti Terorisme Baru Indonesia Berisiko Langgar HAM
Berita Politik Indonesia

Indonesia Sahkan Revisi Undang-Undang Anti-Teror Setelah Serangan Teroris Terburuk

Anggota polisi anti-teror Densus 88 tiba untuk mengawal tahanan teror Aman Abdurrahman, 25 Mei 2018. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)
Home » Berita Politik Indonesia » Indonesia Sahkan Revisi Undang-Undang Anti-Teror Setelah Serangan Teroris Terburuk

Indonesia telah memutuskan untuk memperkuat hukum anti-teror beberapa hari setelah serangan teroris terburuk dalam beberapa tahun. Undang-undang yang direvisi memungkinkan polisi untuk menahan tersangka lebih lama dan menuntut mereka yang bergabung atau merekrut untuk kelompok militan.

Oleh: Tabita Diela (Reuters)

    Baca Juga : Bagaimana Seseorang Menjadi Pelaku Bom: Enam Langkah Menuju Terorisme

Parlemen Indonesia menyetujui undang-undang anti-terorisme yang lebih keras pada hari Jumat (25/5) karena berusaha untuk memerangi lonjakan militan teroris yang ‘dikembangkan’ di dalam negeri, beberapa hari setelah pengeboman bunuh diri yang diklaim oleh ISIS menewaskan lebih dari 30 orang di kota Surabaya.

Revisi undang-undang tahun 2003 menjadi prioritas utama bagi negara mayoritas Muslim terbesar di dunia setelah serangan Surabaya, yang paling mematikan di Indonesia dalam hampir dua dekade.

Undang-undang yang direvisi memungkinkan polisi untuk menahan tersangka lebih lama dan menuntut mereka yang bergabung atau merekrut untuk kelompok militan.

Undang-undang ini juga berusaha untuk menentukan isu sensitif dari peran militer dalam operasi anti-terorisme.

“Presiden berharap dengan berlalunya RUU ini, kita bisa sukses dalam memberantas terorisme menggunakan kekuatan lunak dan kekuatan keras,” Johan Budi, juru bicara Presiden Joko Widodo, mengatakan dalam pesan teks.

Serangan oleh kelompok teroris paling mematikan terjadi di pulau wisata Bali pada tahun 2002, ketika pembom menewaskan 202 orang, sebagian besar dari mereka adalah turis asing.

Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia mencetak beberapa keberhasilan besar dalam menanggulangi militansi.

Namun baru-baru ini telah terjadi kebangkitan kekerasan militan dan sejumlah orang Indonesia telah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk memperjuangkan ISIS.

Ribuan orang diyakini mendapat inspirasi dari kelompok militan di negaranya

Lembaga penegak hukum telah mengeluh bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan militan yang dicurigai merencanakan serangan kecuali ancaman dibuat atau serangan benar-benar dilakukan.

Berdasarkan undang-undang yang direvisi, siapa pun yang dicurigai merencanakan serangan dapat ditahan hingga 21 hari untuk pemeriksaan awal, bukan satu minggu, dan hingga 200 hari untuk penyelidikan formal.

Tersangka juga akan terbuka untuk penuntutan karena bergabung dengan organisasi “teroris,” menyebarkan ajaran-ajaran tersebut atau mengambil bagian dalam pelatihan gaya militer di dalam atau luar negeri.

Mereka yang dihukum karena menyelundupkan bahan peledak atau bahan kimia dan senjata lainnya ke dalam atau ke luar negeri untuk aktivitas “terorisme” akan menghadapi maksimum hukuman mati.

Tak Ada Solusi Ajaib

RUU yang direvisi diusulkan oleh pemerintah Widodo pada awal tahun 2016, setelah serangan senjata dan bom bunuh diri di Jakarta, yang pada saat itu merupakan serangan pertama yang dikaitkan dengan ISIS di Asia Tenggara.

Tapi perubahan yang diusulkan merana di parlemen di tengah kekhawatiran atas pelanggaran hak dan setelah beberapa pihak keberatan dengan klausul yang bisa berarti keterlibatan militer yang lebih besar dalam keamanan internal.

RUU baru menyatakan bahwa mengatasi terorisme adalah bagian dari operasi militer di luar perang, tetapi hanya dapat terlibat atas permintaan dari polisi dan dengan persetujuan presiden.

Secara terpisah, pemerintah Widodo telah mengusulkan pembentukan satuan tugas militer khusus untuk meningkatkan upaya pasukan polisi kontra-terorisme elit, Detasemen 88, atau Densus 88.

Telah lama ada kekhawatiran bahwa persaingan antara polisi dan militer dapat mempersulit perjuangan melawan militan.

    Baca Juga : Opini: Bagaimana ISIS Mengubah Arah Terorisme di Indonesia

“Mereka hanya akan diizinkan untuk terlibat dalam tahap operasional, di mana polisi merasa mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya,” Atmadji Sumarkidjo, seorang pejabat senior pemerintah, mengatakan tentang militer.

Pemboman di Surabaya, di mana dua keluarga, termasuk anak-anak berumur delapan tahun, melakukan serangan bunuh diri di gereja-gereja dan kantor polisi, menambahkan rasa urgensi terhadap undang-undang tersebut.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch menyambut baik peran sentral dari badan anti-terorisme nasional dalam RUU baru, meskipun mengatakan lebih perlu dilakukan untuk memantau orang-orang radikal yang kembali dari Timur Tengah.

“Hukum itu sendiri bukan solusi ajaib. Saatnya untuk penilaian yang tenang tentang mengapa sebagian besar program deradikalisasi tidak berhasil,” katanya.

Perundang-undangan itu juga tidak akan sekeras beberapa negara lain di kawasan ini.

Malaysia pada tahun 2015 memperkenalkan kembali undang-undang di mana tersangka dapat ditahan tanpa pengadilan hingga dua tahun dengan perpanjangan dua tahun sesudahnya.

Keterangan foto utama: Anggota polisi anti-teror Densus 88 tiba untuk mengawal tahanan teror Aman Abdurrahman, 25 Mei 2018. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)

Indonesia Sahkan Revisi Undang-Undang Anti-Teror Setelah Serangan Teroris Terburuk

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top