Papua Barat
Berita Politik Indonesia

Indonesia Retas Situs-situs Pro-Papua Barat?

Berita Internasional >> Indonesia Retas Situs-situs Pro-Papua Barat?

Di Papua Barat, Jurnalis lokal ditangkap dan disiksa. Jurnalis asing tidak diizinkan masuk, atau diawasi secara ketat. Bahkan situs web internasional yang mendukung kemerdekaan Papua Barat diretas, dan ditutup. Pada Indeks Kebebasan Pers Dunia dari 180 negara, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-124. Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo berkampanye di wadah yang mencakup reformasi pers, namun kepresidenannya telah diganggu oleh pelanggaran kebebasan serius, terutama dalam hal pembatasan wartawan di Papua Barat.

    Baca Juga : Analisis: Sebuah Pendekatan Baru Terhadap Kekerasan di Papua

Oleh: Peter Boyle (Green Left Weekly)

PBB telah menyatakan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia. Tetapi satu tempat di mana masih belum ada kebebasan pers adalah Papua Barat yang diduduki Indonesia.

Jurnalis lokal ditangkap dan disiksa. Jurnalis asing tidak diizinkan masuk, atau diawasi secara ketat. Bahkan situs web internasional yang mendukung kemerdekaan wilayah itu diretas, dan ditutup.

Pada tanggal 11 April, situs-situs pro kemerdekaan Papua bagian Barat untuk Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), pimpinannya Benny Wenda, Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP), Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP), dan Kampanye Pembebasan Papua Barat (FWPC), semuanya diretas dan ditutup.

Mike Atkins—yang bekerja dengan situs yang terkena dampak—mengatakan bahwa serangan itu sangat besar, 31 GBPS (miliaran bit per detik), dan berasal dari puluhan ribu sumber.

“Ini adalah serangan terkoordinasi yang sangat besar yang hanya dapat diatur oleh entitas negara,” kata Atkins. “Serangan terkoordinasi yang menggunakan puluhan ribu sumber canggih sekaligus bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam skala kecil atau oleh seseorang tanpa sarana keuangan yang signifikan.”

Kampanye pemblokiran situs web baru-baru ini, dan pernyataan publik yang mengancam yang dibuat oleh pejabat pemerintah, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengambil tindakan untuk memadamkan dukungan internasional yang meningkat untuk Papua bagian Barat. Wilayah itu secara ilegal diduduki oleh Indonesia pada tahun 1960-an dalam pelanggaran hak dasar rakyat daerah itu untuk menentukan nasib sendiri.

“Dengan mencoba untuk memblokir situs web dan membatasi media, pemerintah Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak memiliki rasa hormat untuk kebebasan berekspresi ketika berbicara mengenai Papua Barat. Masyarakat di Papua bagian Barat, di Indonesia, dan bahkan di luar negeri, sekarang menjadi sasaran hanya karena membantu memberi tahu dunia kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua bagian Barat,” Benny Wenda mengatakan kepada Green Left Weekly.

Pada Indeks Kebebasan Pers Dunia dari 180 negara, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-124. Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo berkampanye di wadah yang mencakup reformasi pers, namun kepresidenannya telah diganggu oleh pelanggaran kebebasan serius, terutama dalam hal pembatasan wartawan di Papua bagian Barat.

Jurnalis yang berhasil mendapatkan akses ke Papua Barat mengaku menyensor diri karena ancaman akan dijatuhi dakwaan di bawah Undang-undang Penodaan Agama atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terlepas dari klaim-klaim yang sering terjadi di Indonesia tentang status demokrasinya, namun hukum Indonesia membuat semua kritik terhadap tindakan pemerintah di Papua Barat menjadi ilegal.

    Baca Juga : Indonesia: Satu Tentara Tewas dalam Bentrokan di Papua

Undang-undang tersebut menjadikannya sebagai tindakan pengkhianatan, untuk menginformasikan kepada publik tentang klaim kemerdekaan Papua Barat, meskipun konstitusi Indonesia dan pasal 18 hingga 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB menjamin semua warga global “kebebasan konstitusional” terkait kebebasan spiritual dan politik, seperti kebebasan berpikir, opini, agama, hati nurani, kata, dan berserikat secara damai.

Sebagai tanggapan terhadap peretasan situs web kemerdekaan Papua Barat, Melinda Janki, seorang ahli hukum dan salah satu pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat mengatakan: “Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental. Ini sangat penting untuk martabat manusia dan dijamin oleh hukum internasional. Ada apa dengan suara orang Papua yang begitu ditakuti oleh Indonesia? Apa yang mereka sembunyikan?”

“Tidak peduli berapa banyak situs web yang diretas dan diblokir oleh pemerintah Indonesia, mereka tidak dapat memblokir kebenaran,” kata Wenda. “Dunia sedang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat, dan mencari tahu tentang perjuangan sah kami untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan. Kebenaran ada di pihak kami dan kami sepenuhnya yakin bahwa kebenaran itu lebih kuat daripada kebohongan yang dilakukan pemerintah Indonesia.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda, yang situs webnya adalah salah satu dari beberapa situs yang diretas. (Foto: Green Left Weekly)

Indonesia Retas Situs-situs Pro-Papua Barat?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top