Palestina
Opini

Ini Saatnya Angkat Bicara Mengenai Palestina

Berita Internasional >> Ini Saatnya Angkat Bicara Mengenai Palestina

Martin Luther King Jr. dengan berani berbicara tentang Perang Vietnam. Kita harus melakukan hal yang sama mengenai ketidakadilan yang mengerikan ini di zaman kita. Penindasan Israel terhadap Palestina telah terus meningkat, dan sudah tiba saatnya kita angkat bicara mengenai hal itu.

Baca Juga: Popularitas Hamas Meningkat di Kalangan Warga Palestina

Oleh: Michelle Alexander (The New York Times)

Pada tanggal 4 April 1967, tepat satu tahun sebelum pembunuhannya, Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. berpidato di podium Gereja Riverside di Manhattan. Amerika Serikat saat itu telah terlibat pertempuran aktif di Vietnam selama dua tahun dan puluhan ribu orang telah terbunuh, termasuk sekitar 10.000 tentara Amerika. Para pemimpin politik—dari sayap kiri ke kanan—mendukung perang itu, dan lebih dari 400.000 tentara Amerika berada di Vietnam, mempertaruhkan kehidupan mereka.

Banyak sekutu terkuat Martin Luther King Jr mendesaknya untuk tetap diam mengenai perang itu atau setidaknya tidak terlalu keras dalam mengkritik. Mereka tahu bahwa jika dia mengatakan seluruh kenyataan tentang perang yang tidak adil dan mengerikan itu, dia akan dicap sebagai Komunis, dan akan menghadapi pembalasan, protes, berkurangnya pendukung, dan kemajuan gerakan hak-hak sipil akan terancam terhambat.

King menolak semua saran yang bermaksud baik itu dan berkata, “Saya datang ke rumah ibadah yang luar biasa ini malam ini karena hati nurani saya tidak memberi saya pilihan lain.” Mengutip pernyataan dari Clergy and Laymen Concerned About Vietnam, ia berkata, “Inilah waktunya di mana keheningan merupakan pengkhianatan” dan menambahkan, “inilah waktunya untuk angkat bicara mengenai Vietnam.”

Itu adalah sikap moral yang tidak diamini oleh banyak orang. Dan itu membuatnya menghadapi konsekuensi berat. Tetapi yang dilakukannya merupakan contoh dari apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menghormati nilai-nilai terdalam kita di saat krisis, bahkan di saat keheningan akan lebih baik untuk kepentingan pribadi kita atau masyarakat kita. Itulah yang saya pikirkan ketika saya membahas alasan dan rasionalisasi yang telah membuat sebagian besar orang diam mengenai salah satu tantangan moral besar di zaman kita: krisis di Israel-Palestina.

Saya tidak sendirian. Sampai akhir-akhir ini, seluruh anggota Kongres tetap diam mengenai mimpi buruk hak asasi manusia yang telah terungkap di wilayah pendudukan itu. Perwakilan terpilih kita, yang bekerja dalam lingkungan politik di mana lobi politik Israel memegang kekuasaan yang terdokumentasi dengan baik, secara konsisten meminimalkan dan menangkis kritik terhadap Negara Israel, bahkan ketika negara itu semakin berani dalam pendudukannya atas wilayah Palestina dan mengadopsi beberapa praktik yang mengingatkan kita pada sistem apartheid di Afrika Selatan dan pemisahan Jim Crow di Amerika Serikat.

Baca Juga: Israel Terus Usir Warga Palestina, Rampas Rumah Mereka untuk Pemukim

Banyak aktivis dan organisasi hak-hak sipil juga tetap diam, bukan karena mereka tidak peduli atau tidak bersimpati terhadap rakyat Palestina, tetapi karena mereka takut kehilangan dana dari yayasan, dan tuduhan palsu anti-Semitisme. Mereka khawatir, seperti yang pernah saya rasakan, bahwa pekerjaan keadilan sosial mereka akan terkompromi atau terdiskreditkan oleh kampanye kotor.

Demikian pula, banyak siswa yang takut mengekspresikan dukungan untuk hak-hak Palestina karena taktik McCarthyite dari organisasi rahasia seperti Canary Mission, yang memasukkan mereka yang secara terbuka berani mendukung boikot terhadap Israel ke daftar hitam, dan itu membahayakan prospek kerja dan karier mereka di masa depan.

Membaca pidato King di Riverside lebih dari 50 tahun kemudian, saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa ajaran dan pesannya mengharuskan kita untuk berbicara dengan penuh semangat menentang krisis hak asasi manusia di Israel-Palestina, terlepas dari risiko dan terlepas dari kerumitan masalah. King berargumen, ketika berbicara tentang Vietnam, bahwa bahkan “ketika masalah yang dihadapi tampak membingungkan seperti yang sering terjadi dalam kasus konflik yang mengerikan ini,” kita tidak boleh terlena oleh ketidakpastian. “Kita harus berbicara dengan semua kerendahan hati yang sesuai dengan visi kita yang terbatas, tetapi kita tetap harus angkat bicara.”

Jadi, jika kita ingin menghormati pesan King, kita harus mengecam tindakan Israel: pelanggaran terus menerusnya terhadap hukum internasional, pendudukan berkelanjutan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, penghancuran rumah, dan penyitaan tanah. Kita harus berteriak mengenai perlakuan terhadap orang-orang Palestina di pos-pos pemeriksaan, penggerebekan rutin rumah-rumah mereka, pembatasan pergerakan mereka, dan akses yang sangat terbatas untuk perumahan yang layak, sekolah, makanan, rumah sakit, dan air yang tengah mereka hadapi.

Kita tidak boleh mentolerir bantahan Israel bahkan untuk membahas hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka, sebagaimana ditentukan oleh resolusi PBB, dan kita harus mempertanyakan dana pemerintah AS yang telah menyebabkan berbagai permusuhan dan ribuan korban sipil di Gaza, seperti dukungan militer senilai $38 miliar yang pemerintah AS telah janjikan kepada Israel.

Dan akhirnya, kita harus, dengan keberanian dan keyakinan, berbicara menentang sistem diskriminasi hukum yang ada di Israel. Menurut Adalah, Pusat Hukum untuk Hak Minoritas Arab di Israel, sistem diskriminasi ini lengkap dengan lebih dari 50 undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina—seperti undang-undang negara-bangsa yang baru yang secara eksplisit mengatakan bahwa hanya orang Israel Yahudi yang memiliki hak menentukan nasib sendiri di Israel, mengabaikan hak-hak minoritas Arab yang merupakan 21 persen dari populasi.

Baca Juga: Opini: Keputusan AS Hentikan Bantuan untuk Palestina adalah Langkah yang Penuh Dendam

Tentu saja, akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan atau dipikirkan King mengenai Israel-Palestina saat ini. Itu benar. Bukti mengenai pandangan King tentang Israel itu rumit dan kontradiktif.

Meskipun Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa telah mengecam tindakan Israel terhadap Palestina, King mendapati dirinya bertentangan. Seperti banyak pemimpin kulit hitam pada masa itu, ia mengakui orang Yahudi Eropa sebagai orang yang teraniaya, tertindas, dan tunawisma yang berusaha membangun bangsa mereka sendiri, dan ia ingin menunjukkan solidaritas dengan komunitas Yahudi, yang telah menjadi sekutu yang sangat penting dalam gerakan hak asasi.

Namun akhirnya, King membatalkan ziarah ke Israel pada tahun 1967 setelah Israel merebut Tepi Barat. Selama panggilan telepon dengan penasihatnya tentang kunjungan itu, dia berkata, “Saya hanya berpikir bahwa jika saya pergi, dunia Arab, dan tentu saja Afrika dan Asia dalam hal ini, akan menafsirkan ini sebagai dukungan terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan Israel, dan saya ragu mengenai hal itu.”

Dia terus mendukung hak Israel untuk hidup, tetapi juga mengatakan di televisi nasional bahwa Israel perlu mengembalikan sebagian wilayah yang ditaklukkannya untuk mencapai perdamaian dan keamanan sejati dan untuk menghindari memperburuknya konflik. Tidak mungkin King secara publik dapat menyeimbangkan komitmennya dengan antikekerasan dan keadilan untuk semua orang, di mana saja, dan dengan apa yang terjadi setelah perang 1967.

Saat ini, kita hanya bisa berspekulasi tentang sisi mana yang akan King bela. Namun, menurut perjanjian dengan sejarawan Robin DG Kelley, yang menyimpulkan bahwa, jika King memiliki kesempatan untuk mempelajari situasi saat ini dengan cara yang sama seperti bagaimana ia telah mempelajari situasi perang Vietnam, “oposisi tegasnya terhadap kekerasan, kolonialisme, rasisme dan militerisme akan menjadikannya sebagai pengkritik tajam kebijakan Israel saat ini.”

Baca Juga: Gunakan Herbisida Berbahaya di Gaza, Israel Langgar Hukum Internasional

Memang, pandangan King mungkin telah berevolusi bersama banyak pemikir lain yang memiliki dasar spiritual yang sama, seperti Rabi Brian Walt, yang telah berbicara di depan umum tentang alasan-alasan mengapa ia meninggalkan keyakinannya pada apa yang ia pandang sebagai Zionisme politik. Baginya, seperti yang baru-baru ini ia jelaskan kepada saya, Zionisme liberal berarti bahwa dia percaya pada penciptaan negara Yahudi yang akan menjadi tempat berlindung yang aman dan pusat budaya bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia, “sebuah negara yang akan mencerminkan serta menghormati cita-cita tertinggi dari tradisi Yahudi.”

Dia mengatakan dia dibesarkan di Afrika Selatan dalam sebuah keluarga yang memiliki pandangan yang sama dan diidentifikasi sebagai seorang Zionis liberal, sampai pengalamannya di wilayah pendudukan mengubah dirinya untuk selamanya.

Selama lebih dari 20 kunjungan ke Tepi Barat dan Gaza, ia melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, termasuk rumah-rumah Palestina yang digusur sementara para warga menangis—mainan anak-anak berserakan di lokasi-lokasi yang dihancurkan—dan penyitaan tanah Palestina untuk membuka pemukiman ilegal baru yang disubsidi oleh pemerintah Israel.

Dia terpaksa untuk memperhitungkan kenyataan bahwa penghancuran, permukiman, dan tindakan perampasan dengan kekerasan ini bukanlah gerakan jahat, tetapi didukung penuh dan dimungkinkan oleh militer Israel. Baginya, titik baliknya adalah menyaksikan diskriminasi yang dilegalkan terhadap orang-orang Palestina—termasuk jalan-jalan yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang Yahudi—yang, katanya, lebih buruk daripada apa yang ia saksikan saat ia masih kecil di Afrika Selatan.

Akhir-akhir ini, jarang mendengar perspektif semacam ini. Karena bukan itu lagi masalahnya.

Jewish Voice for Peace, misalnya, bertujuan untuk mendidik masyarakat Amerika tentang “pemindahan paksa sekitar 750.000 warga Palestina yang dimulai dengan pendirian negara Israel dan yang berlanjut hingga hari ini.” Semakin banyak orang dari semua agama dan latar belakang berbicara dengan lebih berani. Organisasi-organisasi Amerika seperti If Not Now mendukung pemuda Yahudi Amerika ketika mereka kesulitan untuk angkat bicara mengenai pendudukan, dan ratusan kelompok sekuler dan berbasis agama telah bergabung dengan kampanye AS untuk membela hak-hak Palestina.

Mengingat perkembangan ini, tampaknya hari-hari ketika kritik terhadap Zionisme dan tindakan Negara Israel dapat disebut sebagai anti-Semitisme akan segera berakhir. Tampaknya ada peningkatan pemahaman bahwa kritik terhadap kebijakan dan praktik pemerintah Israel tidak begitu saja bisa dianggap sebagai anti-Semit.

Ini bukan berarti bahwa anti-Semitisme tidak nyata. Neo-Nazisme tengah bangkit kembali di Jerman dalam gerakan anti-imigran yang sedang berkembang. Insiden anti-Semit di Amerika Serikat naik 57 persen pada 2017, dan banyak dari kita yang masih berduka atas apa yang diyakini sebagai serangan paling mematikan terhadap orang-orang Yahudi dalam sejarah Amerika. Kita harus berhati-hati dalam situasi ini, dan walaupun kritik terhadap Israel secara inheren tidak anti-Semit, kritik itu dapat menjurus ke sana.

Untungnya, orang-orang seperti Pendeta Dr. William J. Barber II memimpin dengan memberi contoh, menjanjikan kesetiaan pada perjuangan melawan anti-Semitisme sementara juga menunjukkan solidaritas yang tak tergoyahkan dengan rakyat Palestina yang kesulitan untuk bertahan hidup di bawah pendudukan Israel.

Dia menyatakan dalam pidatonya yang memukau tahun lalu bahwa kita tidak dapat berbicara tentang keadilan tanpa menyikapi pemindahan penduduk asli, rasisme kolonialisme sistemik dan ketidakadilan penindasan pemerintah. Dia juga berkata, “Sejelas yang saya tahu, bahwa kemanusiaan dan martabat orang di mana pun tidak dapat mengurangi kemanusiaan dan martabat orang lain dengan cara apa pun. Berpegang teguh pada citra Allah di setiap orang berarti menegaskan bahwa anak Palestina sama berharganya dengan anak Yahudi.”

Baca Juga: Siapa Pembunuh Martin Luther King Jr? Keluarga: Mereka Penjarakan Orang yang Salah

Dipandu oleh kejernihan moral semacam ini, kelompok agama mengambil tindakan. Pada tahun 2016, dewan pensiun United Methodist Church mengecualikan dana pensiun senilai miliaran dolar dari bank-bank Israel yang pinjamannya digunakan untuk pembangunan pemukiman yang melanggar hukum internasional. Selain itu, United Church of Christ tahun sebelumnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan divestasi dan boikot perusahaan yang mendapat keuntungan dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Bahkan di Kongres, perubahan sudah mulai terlihat. Untuk pertama kalinya, dua anggota yang tengah menjabat, Perwakilan Ilhan Omar, anggota Partai Demokrat dari Minnesota, dan Rashida Tlaib, anggota Partai Demokrat dari Michigan, secara terbuka mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi. Pada tahun 2017, Perwakilan Betty McCollum, anggota Partai Demokrat dari Minnesota, mengajukan resolusi untuk memastikan bahwa tidak ada bantuan militer AS yang mendukung sistem penahanan militer remaja Israel. Israel secara teratur menuntut anak-anak Palestina di wilayah pendudukan ke pengadilan militer.

Kerabat seorang perawat Palestina, Razan al-Najjar, 21 tahun, berkabung pada Juni lalu setelah dia ditembak mati di Gaza oleh tentara Israel. (Foto: The New York Times/Hosam Salem)

Saya tidak mengatakan bahwa kondisi telah berubah sepenuhnya atau bahwa pembalasan telah berhenti terhadap mereka yang menyatakan dukungan kuat untuk hak-hak Palestina. Sebaliknya, tepat ketika King menerima kritik yang keras dan meluap-luap atas pidatonya yang mengutuk Perang Vietnam—168 surat kabar utama, termasuk The New York Times, mengecam pidatonya pada hari berikutnya—mereka yang berbicara di depan umum untuk mendukung pembebasan rakyat Palestina masih memiliki risiko mendapatkan kecaman dan protes.

Bahia Amawi, ahli patologi wicara Amerika tentang keturunan Palestina, belum lama ini dipecat karena menolak menandatangani kontrak yang berisi janji anti-boikot yang menyatakan bahwa dia tidak, dan tidak akan, ikut serta dalam memboikot Negara Israel. Pada bulan November, Marc Lamont Hill dipecat dari CNN karena memberikan pidato untuk mendukung hak-hak Palestina yang salah ditafsirkan sebagai pernyataan dukungan untuk kekerasan. Canary Mission terus menimbulkan ancaman serius bagi para aktivis mahasiswa.

Baca Juga: Senjata Israel yang ‘Teruji dalam Perang’ Laku Keras di Eropa

Dan lebih dari seminggu yang lalu, Institut Hak Sipil Birmingham di Alabama, tampaknya karena di bawah tekanan terutama dari segmen komunitas Yahudi dan lainnya, membatalkan sebuah acara penghormatan kepada tokoh hak-hak sipil Angela Davis, yang telah menjadi kritikus vokal terhadap perlakuan Israel terhadap Palestina dan mendukung BDS.

Tapi acara yang dimaksudkan sebagai kritik itu telah menjadi bumerang. Dalam 48 jam, para akademisi dan aktivis dimobilisasi. Walikota Birmingham, Randall Woodfin, serta Dewan Sekolah Birmingham dan Dewan Kota, menyatakan kemarahan atas keputusan lembaga itu. Dewan dengan suara bulat mengesahkan resolusi mengenai penghormatan Davis, dan acara penggantinya akan segera diselenggarakan namun dengan tujuan untuk menghormati komitmen puluhan tahunnya untuk memperjuangkan kebebasan bagi semua orang.

Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah King akan mengapresiasi Birmingham karena pembelaannya yang penuh semangat akan solidaritas Angela Davis dengan rakyat Palestina. Tapi saya mengapresiasi usaha pembelaan mereka. Di tahun baru ini, saya ingin berbicara dengan keberanian dan keyakinan yang lebih teguh tentang ketidakadilan yang ada di luar perbatasan kita, khususnya yang didanai oleh pemerintah kita, dan berdiri dalam ikatan solidaritas demi perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan. Hati nurani saya membuat saya tidak punya pilihan lain.

Pusat kebudayaan Said al-Mis’hal di Gaza setelah serangan udara Israel pada bulan Agustus. (Foto: Associated Press/Khalil Hamra)

 

Michelle Alexander menjadi kolumnis New York Times pada tahun 2018. Dia adalah seorang pengacara dan advokat hak-hak sipil, sarjana hukum dan penulis “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: “Kita harus berbicara dengan kerendahan hati yang sesuai dengan visi kita yang terbatas, tetapi kita tetap harus angkat bicara,” kata pendeta Dr. Martin Luther King Jr di Gereja Riverside di Manhattan pada tahun 1967. (Foto: John C. Goodwin)

Ini Saatnya Angkat Bicara Mengenai Palestina

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top