Malaysia Baru
Asia

Isu Ras dan Agama Menggerakkan Demonstrasi di ‘Malaysia Baru’

Berita Internasional >> Isu Ras dan Agama Menggerakkan Demonstrasi di ‘Malaysia Baru’

Pasukan oposisi etno-nasionalis telah menekan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad agar membatalkan komitmen untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi rasial ketika politik etnis Malaysia semakin intensif. Pada Majelis Umum PBB, Mahathir berjanji Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD/International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination). Ratifikasi itu akhirnya ditolak dan puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalan-jalan Kuala Lumpur untuk merayakannya.

Baca juga: Tiga Hal yang Dapat Dipelajari dari Demonstrasi Anti-Kesetaraan Ras Malaysia

Oleh: Nile Bowie (Asia Times)

Puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalanan di Kuala Lumpur tanggal 8 Desember 2018 untuk menuntut Malaysia agar tidak meratifikasi konvensi PBB melawan diskriminasi rasial di tengah kekhawatiran bahwa hak istimewa yang dinikmati oleh mayoritas Melayu dan status Islam sebagai agama resmi negara akan terancam.

Ketika Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada bulan September 2018, dia berjanji Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD/International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).

Meskipun perdana menteri senior tersebut mengakui bahwa ratifikasi “tidak akan mudah” karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas beragama Islam terbilang sensitif, ikrarnya disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah baru Malaysia yang dipimpin Partai Pakatan Harapan terhadap hak asasi manusia, reformasi, dan demokratisasi.

Namun, partai-partai oposisi etno-nasionalis dan Islam konservatif dengan ganas membidik perjanjian tersebut dan menuduh, meski bertentangan dengan fakta, bahwa konvensi itu akan mengancam posisi istimewa Muslim Melayu, yang mencapai sekitar 60 persen populasi dan mendapatkan status khusus sebagai bumiputera atau “pribumi” dalam Pasal 153 konstitusi negara.

Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Pakatan Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir bulan November 2018 bahwa mereka tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu (8/12) awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi Pakatan Harapan tetapi tetap berjalan meskipun pemerintah telah mundur dari komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.

Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah momen yang dibanggakan sebagai awal dari “Malaysia Baru,” pemerintah multi-etnis baru di Malaysia dihantui momok lama politik berbasis ras sebagai partai oposisi sayap kanan yang menggandakan upaya untuk memenangkan mayoritas Melayu.

Warga Malaysia melakukan protes terhadap janji pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, tanggal 8 Desember 2018. (Foto: AFP Forum/Anadolu Agency)

Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu (8/12) dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, United Malays National Organization (UMNO) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), yang mendesak orang Melayu untuk bersatu dalam upaya merebut kembali kekuasaan politik setelah gagal memenangkan pemilihan umum bulan Mei 2018.

“Jika Islam diganggu, jika ras [Melayu] diganggu, jika hak kami terganggu, kami akan bangkit untuk membela hak kami,” kata presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada para peserta reli. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan istrinya Rosmah Mansor juga berpartisipasi dalam rapat umum. Keduanya menghadapi dakwaan kriminal atas korupsi dan gratifikasi yang bisa segera menyeret mereka ke penjara.

Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Lapangan Merdeka di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, untuk beribadah shalat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka hingga meneriakkan “Allahu akbar” (“Tuhan Maha Besar”) dan “Tolak ICERD”. Mengutip perkiraan polisi, media melaporkan 55 ribu peserta menghadiri aksi.

Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta reli melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari kantung pendukung PAS di timur laut Kelantan dan Terengganu. Menjelang pertemuan, negara tetangga Malaysia, Singapura mengeluarkan saran perjalanan, suatu hal yang langka, kepada warganya, menyatakan bahwa “kemungkinan ketegangan yang terbatas dan terisolasi mungkin dapat terjadi.”

Sementara unjuk rasa berlangsung damai dari awal hingga akhir, kerusuhan yang terjadi secara rasial pecah beberapa hari sebelumnya pada tanggal 26 November 2018 terkait rencana relokasi sebuah kuil Hindu di pinggiran Kuala Lumpur untuk pengembangan properti, yang menimbulkan pembakaran kendaraan dan orang-orang terluka dalam keributan yang terjadi. Puluhan orang telah ditahan sehubungan dengan kerusuhan itu.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Tokyo, Jepang, tanggal 12 Juni 2018. (Foto: AFP Forum/The Yomiuri Shimbun)

Mahathir menggambarkan insiden itu sebagai “tindak criminal” dan tidak ada hubungannya dengan ras atau agama, sementara menteri-menteri pemerintah mengatakan bahwa mengeksploitasi masalah itu bisa memicu kerusuhan sosial lebih lanjut. Dengan partai-partai oposisi sayap kanan mengipasi persepsi bahwa komunitas Muslim Melayu dikepung, hubungan antar ras di negara multi-etnik itu kembali memuncak.

Setelah kerusuhan Melayu-China yang mematikan pada tahun 1969, kebijakan tindakan afirmatif berbasis ras mulai diperkenalkan, yang dikenal sebagai Kebijakan Ekonomi Baru, yang memberikan preferensi kepada orang Melayu atas perumahan yang terjangkau, beasiswa universitas, dan kontrak pemerintah dalam upaya untuk menghapuskan kemiskinan. Kini, banyak orang dalam komunitas Melayu tampaknya percaya bahwa ICERD akan membahayakan kebijakan-kebijakan yang berusia puluhan tahun yang mendukung mayoritas Melayu.

Dennis Ignatius, seorang diplomat kawakan Malaysia, menggambarkan ICERD dalam artikel baru-baru ini sebagai “sebuah konvensi aspirasional, alih-alih perjanjian yang mengikat,” di mana para penandatangan diberikan “kelonggaran luas untuk membuat pengecualian bagi mereka untuk memenuhi hukum lokal mereka sendiri,” merujuk pada posisi konstitusional khusus yang dinikmati oleh orang Melayu.

ICERD, faktanya, memungkinkan tindakan afirmatif berbasis ras, meskipun perjanjian tersebut menetapkan bahwa langkah-langkah tersebut “tidak boleh dilanjutkan begitu tujuan tercapai.” Namun demikian, negara-negara diizinkan untuk meratifikasi perjanjian dengan reservasi untuk memastikan hukum nasional tidak digantikan. Malaysia dan Brunei adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim yang belum meratifikasi ICERD.

“ICERD, tidak diragukan lagi, telah memberikan pukulan politik yang serius kepada pemerintah [Pakatan Harapan]” dan juga “mengizinkan UMNO-PAS untuk memoles kredibilitas mereka sebagai pembela utama dari semua hal Melayu,” tulis Ignatius, menambahkan bahwa pemerintah Malaysia telah “gagal untuk menyetujui rencana untuk mengelola proses ratifikasi setelah berkomitmen untuk melakukannya. ”

Ignatius percaya bahwa masalah ini telah membawa Pakatan Harapan ke posisi bertahan, memberi UMNO dan PAS kesempatan untuk “mencabut kembali sebagian kekuatan politik yang hilang di kotak suara.” Ketika dua partai Melayu terbesar berkolusi untuk membangun kembali dukungan dan memperluas basis politik mereka, mereka sekarang bisa “sangat mempengaruhi kebijakan nasional bahkan tanpa berada di Kabinet,” bantahnya.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan istrinya Rosmah Mansor selama unjuk rasa anti-ICERD di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, tanggal 8 Desember 2018. (Foto: AFP/NurPhoto/Chris Jung)

Aksi tanggal 8 Desember 2018 membuktikan bahwa oposisi Malaysia dapat memobilisasi puluhan ribu pendukung mereka, sebuah unjuk kekuatan yang dapat menaklukkan Pakatan Harapan, bahkan ketika mereka memberikan konsesi seperti membatalkan ratifikasi ICERD di tengah rencana untuk mempertahankan kebijakan afirmatif yang secara konsisten dikemukakan para kritikus terlalu terlambat untuk reformasi.

UMNO dan PAS “memaksa pemerintah untuk mundur dari ICERD dan mengambil kendali atas narasi hak [Melayu], namun pada saat yang sama, pertanyaan itu terasa mengkhawatirkan,” kata Amrita Malhi, seorang rekan non-residen di College of Asia and the Pacific, Australian National University. “Mereka mencapai hasil yang beragam,” demikian dia percaya.

Baca juga: Warga Malaysia Rayakan Penolakan Pemerintah atas Jaminan Kesetaraan Ras PBB

Kedua pihak belum memformalkan aliansi mereka dan bertujuan untuk “menunjukkan kepada pihak lawan bahwa mereka adalah yang lebih kuat dari keduanya,” katanya tentang UMNO dan PAS. “Sentimen Melayu Muslim masih tetap terbagi dan jelas masih ada cukup banyak itikad baik bagi pemerintah, yang saya harapkan akan mulai berinvestasi dalam kontra-narasi untuk menantang cara PAS dan UMNO membingkai pertanyaan mengenai hak asasi manusia.”

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) mengadakan acara pro-ICERD pada tanggal 9 Desember 2018 yang dihadiri oleh sekitar 500 orang. Mahathir dijadwalkan untuk hadir tetapi membatalkan rencananya pada konferensi pers sehari sebelumnya, menjelaskan bahwa pemerintahnya memilih untuk mengambil sikap yang berbeda tentang ratifikasi.

Sementara para aktivis hak asasi manusia tentu saja menyesalkan perubahan arah pemerintah dalam hal diskriminasi rasial, beberapa pihak bersyukur bahwa kubu anti-ICERD dapat menggunakan hak mereka untuk kebebasan berkumpul secara damai tanpa pelecehan dari polisi dan pihak berwenang, bukti bahwa “Malaysia Baru” Mahathir telah mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka seperti yang dijanjikan.

Keterangan foto utama: Para pengunjuk rasa berbaris saat pawai untuk merayakan keputusan pemerintah untuk tidak merativikasi Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD) yang diorganisir oleh beberapa LSM pro-Muslim Melayu di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Desember 2018. (Foto: AFP Forum via EyePress Newswire/FL Wong)

Isu Ras dan Agama Menggerakkan Demonstrasi di ‘Malaysia Baru’

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top