Minyak Kelapa Sawit
Berita Politik Indonesia

Jakarta Didesak untuk Selidiki Proyek Minyak Kelapa Sawit di Papua

Berita Internasional >> Jakarta Didesak untuk Selidiki Proyek Minyak Kelapa Sawit di Papua

Kelompok-kelompok pengawas ingin pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyelidiki izin proyek Tanah Merah, yang pemiliknya diselimuti kerahasiaan. Proyek Tanah Merah memiliki luas 2.800 kilometer persegi, dan berada di jantung salah satu wilayah hutan hujan tak terputus terakhir di dunia, di pulau raksasa Nugini. Para pengamat berpendapat bahwa proyek ini jelas dimaksudkan untuk menguntungkan komplotan orang-orang kaya dan terhubung, yang telah bersatu di sekitar proyek ini, dan akan gagal untuk memberikan pembangunan kepada penduduk asli Papua yang hidup dalam bayang-bayangnya.

Baca juga: Berantas Korupsi, KPK Ingin Terlibat dalam Sektor Kelapa Sawit

Oleh: Philip Jacobson (Asia Times)

Pemerintah Indonesia harus segera menghentikan pembukaan lahan di proyek Tanah Merah—hamparan luas lahan di Papua yang dijadikan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia—para pendukung lingkungan dan pengawas anti-korupsi mengatakan.

Dengan luas 2.800 kilometer persegi, tanah ini berada di jantung salah satu wilayah hutan hujan tak terputus terakhir di dunia, di pulau raksasa Nugini.

Hanya 2 persen dari lahan tersebut yang telah dibuka, tetapi jika seluruh area proyek tersebut dibuka seperti yang direncanakan, maka itu akan melepaskan karbon sebanyak negara bagian Virginia Amerika Serikat (AS) setiap tahun dengan membakar bahan bakar fosil.

Para pengamat berpendapat bahwa proyek ini jelas dimaksudkan untuk menguntungkan komplotan orang-orang kaya dan terhubung, yang telah bersatu di sekitar proyek ini, dan akan gagal untuk memberikan pembangunan kepada penduduk asli Papua yang hidup dalam bayang-bayangnya.

Mereka menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk membatalkan izin yang mendasari proyek tersebut, atau melakukan pengawasan khusus terhadap mereka, sebagai bagian dari tinjauan berkelanjutan terhadap izin yang ada.

Labirin kerahasiaan

Proyek Tanah Merah adalah subjek investigasi gabungan yang diterbitkan bulan lalu oleh Mongabay, The Gecko Project, Tempo, dan Malaysiakini. Artikel itu mengungkapkan bagaimana kepemilikan proyek tersebut telah disembunyikan oleh labirin perusahaan tempurung, pemegang saham palsu, alamat palsu, dan yurisdiksi lepas pantai rahasia, sehingga mustahil untuk mengetahui siapa yang akan mendapat keuntungan dari perusakan hutan hujan di distrik Boven Digoel, Provinsi Papua.

Bahkan para pejabat pemerintah setempat tidak tahu menahu siapa yang berada di balik proyek ini, yang disetujui selama periode kacau di wilayah tersebut. Beberapa izin untuk proyek itu dikeluarkan oleh seorang politisi yang dipenjara pada saat itu atas tuduhan korupsi yang tidak terkait, yang kemudian ia divonis bersalah.

“Hutan Boven Digoel sangat penting bagi penduduk asli Nugini, yang budaya dan penghidupannya bergantung pada daging liar, sagu, dan buah-buahan yang disediakan hutan dan sungai yang mengalir bersih,” Gemma Tillack, direktur kebijakan hutan di Rainforest Action Network (RAN), mengatakan dalam sebuah e-mail. “Wilayah ini juga merupakan pusat keanekaragaman hayati global dengan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di muka Bumi.”

Dia menyebut proyek Tanah Merah sebagai “skandal” yang “mengungkap bagaimana hutan hujan dan komunitas Indonesia dikorbankan demi keserakahan para investor luar negeri dan politisi korup, yang berpura-pura mempromosikan pembangunan.”

‘Pendorong Kepunahan Global’

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit—minyak nabati yang ditemukan dalam berbagai produk konsumen serta bahan bakar nabati—terbesar di dunia. Pada saat yang sama, negara ini kehilangan lebih banyak hutan tropis sejak pergantian abad daripada negara mana pun selain Brasil, sebagian besar akibat ekspansi perkebunan yang tak terkendali. Deforestasi ini telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dan menjadikannya pendorong krisis kepunahan global.

“Terlalu sering masalah ini diperlakukan seolah-olah disebabkan oleh sekelompok individu nakal di lapangan,” kata Eleanor Nichol, pemimpin kampanye Global Witness, sebuah LSM internasional yang berkampanye melawan kerahasiaan perusahaan.

“Kenyataannya… itu mencakup segelintir perusahaan multinasional yang sangat kuat dan memiliki sumber daya yang baik dan mencakup para elit bisnis, yang menyembunyikan identitas mereka di balik perusahaan-perusahaan anonim yang tergabung dalam yurisdiksi kerahasiaan seperti Kepulauan Cayman dan Singapura. Anonimitas ini memungkinkan orang-orang ini untuk membiayai kerusakan luas hutan hujan yang sangat penting bagi iklim tanpa pengawasan atau konsekuensi.”

Identitas dari beberapa investor di balik proyek Tanah Merah telah terungkap. Perusahaan penebangan Malaysia, Shin Yang dan Rimbunan Hijau, memiliki saham di proyek tersebut. Shin Yang adalah pemegang saham utama dalam kilang gergaji yang sedang dibangun, dan Rimbunan Hijau adalah pemegang saham kecil di sebuah perusahaan dengan lahan untuk perkebunan.

Pemegang kekuasaan Indonesia

Pemegang saham lainnya adalah Chairul Anhar, sekretaris jenderal Dewan Bisnis Indonesia-Malaysia. Dan yang lainnya adalah Desi Noferita, yang saudara laki-lakinya, Edi Yosfi, dikenal sebagai pemegang kekuasaan di Partai Amanat Nasional, atau PAN, partai politik Indonesia yang berpengaruh.

Keluarga miliarder Saeed Anam dari Yaman, juga telah dikaitkan dengan proyek itu, meskipun perwakilan perusahaan keluarga, Hayel Saeed Anam Group tersebut, menolak bahwa ia terlibat.

Sebagian besar perusahaan yang memiliki lahan untuk perkebunan di proyek ini, dimiliki oleh perusahaan induk yang terdaftar di yurisdiksi rahasia di Timur Tengah atau Singapura, sehingga mustahil bagi para pengamat untuk mengidentifikasi pemegang saham yang sebenarnya.

“Kami perlu menelepon perusahaan-perusahaan anonim,” kata Nichol. “Tahun ini, Inggris menuntut agar Overseas Territories-nya terbuka, dan semua negara anggota Uni Eropa akan mengumumkan daftar publik pemilik sebenarnya perusahaan anonim tersebut, jadi mereka tidak akan anonim lagi. Seluruh dunia perlu mengikutinya.”

Anak-anak memancing di desa Meto, Boven Digoel. (Foto: Nanang Sujana)

Pada bulan Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberikan perusahaan-perusahaan satu tahun untuk mengungkapkan identitas “pemilik keuntungan” mereka kepada pemerintah, meskipun dalam negara demokrasi yang masih baru seperti Indonesia, tidak dapat dipastikan bahwa peraturan seperti itu akan diberlakukan.

“Kasus ini adalah contoh yang jelas mengapa penegakan peraturan baru tentang Kepemilikan Keuntungan (Beneficial Ownership) sangat penting, untuk memastikan bahwa siapa pun yang berada di belakang proyek seperti ini dimintai pertanggungjawaban,” kata Arie Rompas, seorang juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. “Agar proses peninjauan izin yang dijanjikan oleh pemerintah (Presiden Indonesia Joko Widodo) melalui moratorium minyak kelapa sawit dapat dipercaya, konsesi seperti ini harus dicabut.”

Peninjauan izin

Pada bulan September tahun ini, Presiden Jokowi mengumumkan pembekuan penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit, dan memerintahkan peninjauan ulang semua izin yang ada. Phil Aikman, direktur kampanye untuk Asia Tenggara di Mighty Earth, menyebut proyek Tanah Merah sebagai “contoh” mengapa moratorium izin baru “tidak cukup jauh diberlakukan.”

“Moratorium juga harus diterapkan pada hutan hujan dan lahan gambut pada konsesi yang ada, seperti yang diterapkan oleh perusahaan tempurung bayangan di distrik Boven Digoel di Papua,” katanya.

Izin yang dikeluarkan untuk perkebunan kelapa sawit di seluruh Papua—termasuk di Boven Digoel—ditandai dengan “banyak ketidakberesan” dan “kurangnya transparansi,” kata Mufti Ode, dari Forest Watch Indonesia.

“Dampaknya adalah banyak perusahaan yang hanya ingin merebut sumber daya alam tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan hak masyarakat adat,” katanya. “Perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melanggar proses perizinan dan gagal mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat, harus dicabut (izinnya).”

Eric Wakker—salah satu pendiri konsultan keberlanjutan lingkungan Aidenvironment—menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan perintah pemberhentian pembangunan dalam proyek tersebut, dan untuk meninjau izin yang mendukungnya.

“Mengingat sejarahnya, bagi saya jelas bahwa masalah Tanah Merah ini adalah tugas untuk diselesaikan oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia, yang minimal dimulai dengan perintah pemberhentian dan peninjauan transparan atas izin yang dikeluarkan,” katanya. “Pemerintah saat ini berkuasa karena orang-orang memilih untuk pembangunan yang bersih, jadi itu berarti mereka harus membatalkan kesalahan pemerintah sebelumnya juga.”

Dia mengatakan bahwa dia berharap komisi anti-korupsi Indonesia, KPK, akan menyelidiki proyek Tanah Merah, dan bahkan bekerja dengan lembaga anti-korupsi Malaysia, MACC, yang “sekarang jauh lebih bebas beroperasi daripada sebelumnya” setelah berakhirnya pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak tahun ini.

“Tentu saja, ini bukan untuk menyangkal hak masyarakat Papua untuk berkembang, tetapi proyek ini juga bukan cara untuk mengembangkan mereka,” kata Wakker.

Moses Wine kembali dari berburu di hutan di Meto. (Foto: Nanang Sujana)

Tillack, dari RAN, menyerukan kepada para “bank, investor, atau perusahaan manufaktur barang konsumen yang terhubung dengan para pelaku di balik proyek Tanah Merah”, untuk “segera memutuskan hubungan” dengan mereka. Dia mencatat bahwa Unilever dan Nestlé—dua pengguna minyak kelapa sawit terbesar—sudah berhenti membeli dari Hayel Saeed Anam Group.

Baca juga: Greenpeace Kecam Indonesia Karena Gagal Hentikan Deforestasi oleh Industri Kelapa Sawit

“Seiring para pemimpin dunia bersatu di Polandia untuk menyelesaikan krisis iklim, kita harus meminta para pemimpin politik untuk melakukan apa yang mereka bisa untuk memastikan bahwa proyek Tanah Merah tidak berjalan,” katanya.

“Jika kita kalah dalam pertarungan ini, jika Shin Yang membangun pabrik kilang gergaji raksasa, kita tidak hanya akan kehilangan hutan hujan perawan yang merupakan denyut jantung Indonesia yang sedang berkembang, namun kita juga akan kehilangan satu kesempatan yang kita punya, untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 derajat Celcius dan menstabilkan iklim kita.”

Keterangan foto utama: Kelapa sawit di pinggir proyek Tanah Merah. Pemerhati lingkungan menyerukan pemberhentian segera proyek besar itu. (Foto: The Gecko Project/Nanang Sujana)

Jakarta Didesak untuk Selidiki Proyek Minyak Kelapa Sawit di Papua

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Gunawan

    December 12, 2018 at 8:20 am

    Sambil kampanye dirana publik tapi yang terpenting adalah melibatkan warga dalam untuk melawan dan mendorong ekonomi alternatif dalam memperkuat rakyat dalam perlawanan.

Beri Tanggapan!

To Top