Jaksa Agung Amerika Serikat
Amerika

Jaksa Agung Amerika Keluarkan Surat Panggilan untuk Trump Organization

Berita Internasional >> Jaksa Agung Amerika Keluarkan Surat Panggilan untuk Trump Organization

Donald Trump dituduh telah menggeruk keuntungan dari jabatan kepresidenannya. Jaksa Agung dari Distrik Columbia dan Maryland mengajukan surat panggilan pengadilan untuk meminta bukti pengembalian pajak Trump. Keriuhan somasi datang sehari setelah Hakim Pengadilan Distrik AS Peter J. Messitte menyetujui jadwal cepat untuk penemuan dalam kasus yang menuduh bahwa pengeluaran pemerintah asing dan domestik di hotel Trump di Washington, DC, menjadi hadiah kepada presiden yang melanggar klausul emolumen dari Konstitusi.

Baca Juga: Calon Jaksa Agung Trump Digugat di Mahkamah Agung

Oleh: Associated Press/Politico

Jaksa agung dari Distrik Columbia dan Maryland berencana untuk mengajukan surat panggilan pengadilan pada hari Selasa (4/12), dalam upaya mencari catatan dari Trump Organization, Internal Revenue Service, dan puluhan entitas lain sebagai bagian dari gugatan yang menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menarik keuntungan dari jabatan kepresidenannya.

Keriuhan somasi datang sehari setelah Hakim Pengadilan Distrik AS Peter J. Messitte menyetujui jadwal cepat untuk penemuan dalam kasus yang menuduh bahwa pengeluaran pemerintah asing dan domestik di hotel Trump di Washington, DC, menjadi hadiah kepada presiden yang melanggar klausul emolumen dari Konstitusi.

Somasi tersebut menargetkan lebih dari 30 entitas swasta yang terkait dengan Trump dan agen federal yang mengawasi sewa untuk hotel Trump di D.C. Panggilan pengadilan juga dikirim ke Departemen Pertahanan, Administrasi Layanan Umum, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, dan Internal Revenue Service (IRS), yang semuanya telah menghabiskan uang para pembayar pajak di hotel tersebut.

Entitas Trump lainnya yang direncanakan untuk menerima panggilan pengadilan termasuk yang terkait dengan hotel di D.C. dan manajemennya.

Kantor jaksa agung Maryland mengonfirmasi target dari panggilan dari pengadilan kepada The Associated Press saat mereka sedang dipersiapkan pada hari Selasa (4/12).

Panggilan pengadilan berfokus untuk menjawab tiga pertanyaan: pemerintah domestik asing manakah yang membayar Trump International Hotel di Washington, ke mana uang itu diberikan dan bagaimana hotel Trump memengaruhi industri perhotelan di Distrik Columbia dan Maryland.

Untuk membantu menjawab pertanyaan itu, panggilan pengadilan meminta catatan pembayaran kepada Trump dari pemerintah negara bagian dan agen federal yang melindungi hotel. Mereka juga mencari informasi yang membuktikan bahwa pendapatan hotel ditujukan kepada presiden melalui entitas afiliasinya, termasuk The Donald J. Trump Revocable Trust. Sebagian besar catatan ditelusuri kembali hingga tanggal 1 Januari 2015.

Departemen Kehakiman AS sampai saat ini masih menolak berkomentar. Organisasi Trump maupun Gedung Putih belum menanggapi permintaan untuk komentar pada hari Selasa (4/12).

Pengacara Departemen Kehakiman Trump sebelumnya berpendapat bahwa penghasilan dari aktivitas bisnis seperti hotel tidak memenuhi syarat sebagai honorarium. Dalam dokumen pengadilan pekan lalu yang menantang keputusan hakim untuk memajukan kasus ini, para pengacara Departemen Kehakiman keberatan dengan penemuan mengenai presiden yang menjabat untuk menghindari “konfrontasi konstitusional.” Mereka juga berpendapat bahwa setiap penemuan akan “menjadi pengalih perhatian kepada kinerja Presiden atas tugas konstitusionalnya.”

Pengacara Departemen Kehakiman Trump mengajukan pemberitahuan ke pengadilan pada hari Jumat (30/11) yang menunjukkan bahwa pihaknya berencana untuk menantang keputusan hakim Maryland untuk mengizinkan kasus tersebut dilanjutkan di pengadilan Richmond, Virginia. Pernyataan Presiden bahwa dia dapat meminta surat perintah, untuk meminta banding yang didengar oleh pengadilan yang lebih tinggi, dianggap sebagai “upaya luar biasa” yang sulit dibuktikan dan sebagian didasarkan pada menunjukkan keputusan Messitte sebagai kesalahan.

Baca Juga: Jaksa Agung Jeff Sessions Mengundurkan Diri di Bawah Tekanan Trump

Trump juga merupakan presiden pertama dalam sejarah modern yang tidak memberikan bukti pajaknya, sehingga setiap catatan responsif kemungkinan akan memberikan gambaran pertama yang jelas tentang keuangan kerajaan bisnis Trump serta hotelnya di Washington, D.C.

Belum ada indikasi bahwa Jaksa Agung Maryland Brian Frosh dan Jaksa Agung Karl A. Racine Distrik Columbia, keduanya dari Partai Demokrat, akan mendorong pengembalian pajak presiden, setidaknya di babak awal penemuan hukum ini, mengingat sifat sensitif permintaan seperti itu dan kemungkinan penundaan tambahan yang akan disebabkan. Namun, pengembalian pajak untuk beberapa entitas bisnis Trump, termasuk pengembalian pajak negara bagian dan federal untuk Trump Organization, juga diminta.

Terdapat gugatan federal terpisah yang melibatkan Badan Administrasi Umum (GSA/General Services Administration), yang mengawasi sewa hotel dengan Trump Organization. Anggota parlemen dari Partai Demokrat tahun 2018 menuntut menuntut pengungkapan catatan untuk menentukan bagaimana Trump disetujui oleh Badan Administrasi Umum untuk mempertahankan sewa Trump International Hotel di Washington setelah ia menjadi presiden.

Hotel tersebut bertempat di Old Post Office yang bersejarah, yang dimiliki oleh pemerintah federal, dan perjanjiannya memiliki klausul yang melarang “pejabat terpilih dari pemerintah Amerika Serikat” untuk meraih “keuntungan apapun.” Trump dan putrinya Ivanka, seorang penasihat senior Gedung Putih, keduanya mempertahankan saham mereka di properti itu.

Panggilan preservasi sebelumnya dari penggugat mengajukan agar dokumen yang diminta yang menyangkut “pemasaran kepada pemerintah asing atau domestik, termasuk anggota komunitas diplomatik” untuk 23 entitas yang terkait dengan Trump, dapat diselamatkan. Kategori lain yang tercatat untuk preservasi termasuk dokumen yang akan mengidentifikasi tamu hotel dan mereka yang menyewa ruang acara, rincian tentang semua keuangan dan “operasional sewa, izin, lisensi, pembayaran pajak, atau kredit ke atau dari pemerintah asing maupun domestik.”

Maine juga menerima panggilan pengadilan, kemungkinan karena gubernurnya, politisi Republik Paul LePage, menginap di hotel Trump di Washington ketika ia melakukan urusan bisnis resmi untuk, termasuk diskusi dengan presiden. Perwakilan untuk kantor LePage masih belum menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Pada salah satu perjalanan itu tahun 2017, Trump dan LePage muncul bersama di sebuah konferensi pers di mana Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk meninjau kembali perintah administrasi sebelumnya yang mendirikan monumen nasional di dalam National Park Service. Mantan Presiden AS Barack Obama telah mendirikan taman dan monumen nasional di Maine, terlepas dari keberatan LePage pada tahun 2016.

Jika tidak ada penundaan, penemuan hukum akan berakhir pada awal bulan Agustus 2019.

Keterangan foto utama: Subpoena yang dikeluarkan menargetkan lebih dari 30 entitas swasta yang terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan agen federal yang mengawasi sewa untuk hotel Trump di Distrik Columbia, beserta beberapa agensi federal. (Foto: Pool/Getty Images/Jim Lo Scalzo)

Jaksa Agung Amerika Keluarkan Surat Panggilan untuk Trump Organization

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top