Ateis
Asia

Jika Rahaf al-Qunun adalah Warga Indonesia/Malaysia, Bagaimana Nasibnya?

Berita Internasional >> Jika Rahaf al-Qunun adalah Warga Indonesia/Malaysia, Bagaimana Nasibnya?

Sementara ateis kelahiran Muslim bisa dipenjara dan diedukasi ulang di Malaysia, di Indonesia, orang-orang yang tak beragama bisa dijatuhi tuduhan penistaan. Hal ini tetap berlangsung di tengah seruan untuk kasih sayang dan toleransi, diskriminasi dan kekerasaan terhadap mereka yang dianggap urtad atau kafir tetap umum terjadi.

Baca juga: Agama di Indonesia, Kenapa Begitu Penting?

Oleh: Tashny SUkumaran/Meaghan Tobin (South China Morning Post)

Agama adalah masalah sensitif untuk pekerja bebas yang tinggal di Kuala Lumpur, Muhammad Ali. Lahir di keluarga Muslim konservatif, dia menjadi seorang ateis tapi tidak bisa mengekspresikan hal itu secara publik di Malaysia. Negara multiras ini mayoritas Muslim dan kemurtadan dari Islam adalah pelanggaran pidana di beberapa negara bagian. Sementara itu, hukum menentukan hanya pengadilan syariah yang bisa menentukan apakah seseorang itu Muslim—kepercayaan pribadinya tidak berarti apa-apa.

Beberapa tahun yang lalu, ada satu proposal yang mengajukan hukuman mati bagi mereka yang meninggalkan agama, walaupun hal itu segera ditolak ketika koalisi Pakatan Harapan membentuk pemerintahan, menjatuhkan koalisi Barisan Nasional yang lebih konservatif bulan Mei 2018.

Di negara tetangga Indonesia, di mana kebanyakan dari 260 juta penduduknya adalah Muslim, pemeluk agama lain yang berkomentar tentang Islam atau ateis yang vokal menyuarakan pandangannya harus menghadapi serangkaian hukum penistaan agama.

Bagaimana kedua negara Asia Tenggara itu menyikapi orang-orang Muslim yang meninggalkan keimanan mereka menjadi topik yang menarik setelah remaja Arab Saudi, Rahaf Mohammed al-Qunun mengunci dirinya dalam satu kamar hotel di Bangkok dua minggu lalu, dan mencoba mencari suaka. Dia mengatakan dia telah meninggalkan Islam dan melarikan diri dari keluarganya; kemurtadan di kerajaan itu bisa dihukum mati. Sejak saat itu, ia telah diterima oleh Kanada.

Di Malaysia, selain ancaman penjara, mereka yang murtad akan menerima pendidikan ulang di kamp-kamp rehabilitasi atau dicambuk oleh otoritas keagamaan negara bagian. Untuk Muhammad dan banyak ateis lainnya, hal itu berarti “selalu merasa was-was.”

Pada tahun 2017, dia dan beberapa teman-temannya mengalami perundungan habis-habisan—dan informasi pribadi mereka disebar luas—setelah satu foto mereka dalam pertemuan ateis disebar secara online. Hal itu bahkan mendorong seorang menteri federal mengatakan orang-orang murtad harus “diburu”.

“Kemungkinan dibuang dari keluarga atau bahkan dikucilkan sangat besar. Saya merasa terancam dan tidak diterima, seolah saya harus menyembunyikan segalanya. Murtad tidak boleh ada, ‘diburu’ dan diancam dengan segala bentuk pemutusan komunikasi dari masyarakat,” ujar Muhammad.

Situasi Natasha bahkan lebih sulit lagi untuk dinavigasi—sebagai seorang wanita trasn yang menjalankan lama advokasi ateis media sosial, dia merasa dipaksa untuk “bersembunyi demi keamanan. Terekspos bisa membahayakan hidup saya.”

Diskriminasi terhadap kelompok LGBT menyebar luas di Malaysia, tempat di mana perilaku seks sesama jenis dilarang dan kejahatan kebencian terhadap hal itu merupakan sesuatu yang umum.

“Saya tetap merahasiakan telah menjadi mantan-Muslim, terutama di akun media sosial pribadi. Namun negara ini tidak memiliki kebebasan beragama. Seperti Hotel California—Anda tidak akan bisa pergi,” ujar Natasha, yang mendeskripsikan Rahaf Mohammed sebagai seorang “feminis sejati”, dan mengepalai @melayumurtad di Instagram.

Sayangnya, bahkan dengan pemerintahan yang lebih progresif menjalankan negara, tampaknya posisi untuk ateis masih dipertanyakan.

Ketika ditanya apakah ia melihat ada perbaikan untuk posisinya di bawah administrasi baru, Natasha bilang tidak. “Pakatan Harapan adalah pemerintahan populis, hampir seperti Barisan Nasional. Mereka akan menyerah pada masyarakat Muslim konservatif kami.”

Pengacara HAM dan syariah Nizam Bakeri percaya bahwa seiring waktu Malaysia bisa menjadi lebih toleran dan berpikiran terbuka tentang kebebasan beragama, walaupun masih di dalam naungan konstitusi.

“Beberapa negara bagian telah menjadikan kemurtadan sebagai kejahatan dan yang lainnya tidak tapi mungkin akan mendompleng hukum-hukum yang lebih ambigu untuk mengambil tindakan melawan ateis. Posisi negara sehubungan hal itu harus diteliti dan disandingkan dengan kebebasan fundamental yang ditentukan konstitusi,” ujarnya.

“Namun penting untuk diingat bukanlah hal yang salah untuk menyerukan welas asih di dalam hukum kita. Lagipula welas asih juga merupakan arahan Tuhan.”

TIdak seperti tetangganya di utara, di Indonesia tidak ada konsekuensi legal untuk meninggalkan agama seseorang dan tidak ada larangan eksplisit terhadap ateisme.

Namun, semua penduduk Indonesia diwajibkan untuk memasukkan satu dari tujuh agama yang diakui negara di dalam kartu identitas mereka.

“Tidak ada hukum yang mengatakan Anda tidak bisa menjadi ateis, walaupun secara umum ada anggapan bahwa semua warga Indonesia beragama,” ujar Zainal Abidin Bagir, direktur dari pusat kajian agama dan lintas budaya di Universitas Gadjah Mada.

Walapun faktanya ateisme tidak dilarang, orang-orang ateis di Indonesia yang voal tentang keyakinan mereka sering menghadapi kritik sosial, yang kemungkinan besar akan berujung pada konsekuensi legal. Sejumlah besar orang yang berbeda keyakinan telah ditahan, terutama mengikuti aturan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tentang Undang-Undang Penistaan Agama.

Pakar mengatakan, UU itu telah secara meningkat digunakan untuk menangkap mereka yang dianggap menyebarkan keyakinan yang bertentangan dengan agama mayoritas.

“UU penistaan agama berpotensi untuk disalahgunakan. Ketika seseorang mengklaim ia adalah seoang ateis, dia bisa dituduh menghina agama,” ujar Setyo Seputro, seorang pekerja media di Jakarta. “Saya dibesarkan di keluarga Muslim, tapi saya bukan lagi seorang Muslim. Saya tidak percaya pada ajaran agama, saya tidak peduli pada konsep ketuhanan dalam agama manapun. Negara-negara demokrasi seharusnya tidak mengatur apa yang bisa dipercayai atau tidak dipercayai warganya.”

Hampir 90 persen dari 260 juta penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Agama-agama lain yang diterima di KTP adalah Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kategori yang baru disetujui disebut “penganut kepercayaan” yang melingkupi kepercayaan-kepercayaan tradisional.

Hampir 90 persen penduduk Indonesia mengindentifikasi diri sebagai Muslim. (Foto: Reuters)

Sejak kemerdekaannya di tahun 1949 sampai akhir pemerintahan Suharto di tahun 1998, Indonesia telah memproses 10 kasus penistaan. Sementara Bagir dari UGM mengestimasi, ada sekitar 80 kasus penistaan agama yang disidangkan sejak saat itu, beberapa pakar menghitung sampai sebanyak 130 kasus.

“Hampir 90 persen kasus penistaan yang memasuki persidangan berakhir dengan hukuman penjara,” ujar Bonar Tigor Naipospos, wakil kepala di Segara Institute, organisasi advokasi HAM di Jakarta. “Tekanan dari masyarakat telah membuat pengadilan tak bertaji.”

Asfinawati, kepala dari Foundation of Indonesia Legal Aid Institute, mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi “lebih sadar akan kekuatan dari UU ini untuk mengkriminalisasi lawan”. “Masyarakat telah menjadi lebih tidak toleran dan tidak bisa menerima perbedaan, terutama untuk agama,” ujarnya.

Dalam persidangan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama—gubernur Jakarta bertnis China Kristen—yang banyak diperhatikan, ia dijatuhi vonis bersalah dan dihukum dua tahun penjara, karena mengutip ayat Alquran dalam salah satu kampanyenya, yang oleh kritik dianggap mencela Islam.

Dalam kasus lain, seorang ateis yang vokal dan mantan pegawai negeri dihukum sampai 18 bulan penjara setelah menunggah komentar ateis di Facebook. Dia tidak hanya dituduh menista agama tapi juga mempromosikan dan menyebarkan pandangannya secara online.

“Seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan tahun 2010-nya untuk menegakkan UU Penistaan Agama, Konsitusi UUD 1945 tidak membuat peraturan tenang hak untuk tidak memiliki agama,” ujar Daniel Peterson, peneliti di Universiy of Melbourne’s Centre for Indonesian Law, Islam, and Society. “Cara terbaik untuk menavigasi hal ini adalah hanya dengan tidak mempraktikkan kepercayaan seseorang lagi, sambil tidak menyiarkan hal itu kepada publik.”

Ken Aura Matahari, yang mengelola kelompok komunitas untuk Amnesty International, mengatakan media sosial tidaklah sebebas yang diyakini penggunanya.

“Di Indonesia kami masih memiliki kantong-kantog dalam komunitas yang sangat konservatif dan tidak toleran dan mereka mungkin akan bereaksi tidak baik terhadap orang itu,” ujar Matahari, yang menambahkan bahwa pengaruh organisasi-organisasi masyarakat sipil Muslim yang moderat, seperti Nadhlatur Ulama, bisa berbuat lebih untuk mempromosikan toleransi di Indonesia.

Baca juga: Google Bantu Muslim Fundamentalist Jerat Para ‘Penista Agama’

“Sebagian dari hal itu adalah konsekuensi dari demokrasi. Ketika ada ruang lebih untuk kebebasan, masyarakat bisa memasukkan aspirasi dan identitas mereka,” ujar Bagir dari UGM.

Asfinawai mengatakan, dia menyadari kasus-kasus dimana orang-orang harus meninggalkan rumah mereka karena sentimen publik terhadap ateisme, tapi tidak ada yang harus meninggalkan negara mereka seperti kasus remaja Saudi Rahaf Mohammed.

Matahari menyimpulkan, situasinya bisa berubah jika UU penistaan agama dicabut mengikuti pemilihan nasional, dijadwalkan pada tanggal 17 April. Walaupun, ia memperingatkan bahwa perubahan akan membutuhan waktu lama melebihi pemilihan-pemilihan ini. “Hal ini adalah salah satu masalah besar yang kami miliki di Indonesia yang tidak juga membaik dalam waktu singkat,” ujarnya. “Kami tidak hanya harus mengubah undang-undangan tapi juga pola pikir masyarakat.”

*Nama-nama telah diubah untuk melindungi identitas.

Keterangan foto utama: Para pengunjuk rasa di Jakarta menyenandungkan lagu-lagu reliji dan mengayunkan spanduk-spanduk yang bertuliskan “Selamatkan komunitas keagamaan dari kekafiran.” (Foto: AFP)

Jika Rahaf al-Qunun adalah Warga Indonesia/Malaysia, Bagaimana Nasibnya?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top