korupsi di Indonesia
Berita Politik Indonesia

Jokowi dan Korupsi di Indonesia, Adakah Membawa Perubahan?

Jokowi dan Korupsi di Indonesia, Adakah Membawa Perubahan?

Saat kampanye Pemilihan Presiden 2014, Jokowi ungkap rencananya perangi korupsi di Indonesia. Korupsi dianggap tersebar luas dan berakar kuat di negara kepulauan yang luas tersebut. Dari Januari hingga Mei tahun ini, KPK menetapkan 61 anggota DPR dan DPRD II sebagai tersangka korupsi. 

Baca Juga: Antara PLTU di Indonesia, Korupsi, dan Masalah Kesehatan dan Lingkungan

Oleh: Leo Jegho (Global Indonesian Voices)

Selama kampanye Pemilihan Presiden 2014, Joko ‘Jokowi’ Widodo membawa optimisme baru di publik ketika ia menyatakan rencananya untuk meluncurkan kampanye anti-korupsi berskala besar jika terpilih. Dia menyatakan bahwa korupsi dapat secara serius mengganggu sistem sosial, budaya, ekonomi, dan demokrasi negara tersebut.

Mengenai hal ini, setelah menjabat sebagai presiden pada Oktober 2014, semakin banyak pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang dituntut dan dikirim ke penjara. Namun, banyak orang—mungkin termasuk Presiden sendiri—mempertanyakan apakah tindakan hukum terhadap orang-orang itu telah benar-benar membantu untuk mengekang korupsi yang tersebar luas dan mendalam di negara kepulauan yang luas itu.

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dikarenakan prospek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan badan anti-korupsi lainnya yang menangkap lebih banyak tersangka korupsi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Orang-orang tersebut mungkin termasuk anggota badan perwakilan negara.

Sejak tahun 2015, telah ada kecenderungan peningkatan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota dewan provinsi (DPRD I), dan anggota badan perwakilan kabupaten/kota (DPRD II) yang dituntut dan dipenjarakan. Sementara itu, pemerintah Jokowi dianggap oleh beberapa orang gagal untuk secara berarti mengatasi saran publik yang sudah lama disuarakan, bahwa negara itu membutuhkan anggota DPR dan DPRD yang memenuhi syarat yang tidak menggunakan posisi mereka hanya untuk mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri dan untuk organisasi politik mereka.

Dari Januari hingga Mei tahun ini, KPK menetapkan 61 anggota DPR dan DPRD II sebagai tersangka korupsi. Dari 61 orang tersebut, 20 orang anggota DPR, sementara sisanya 41 orang anggota dewan dari Malang di Jawa Timur, menurut laporan Kompas.com.

Bagi banyak orang di seluruh negeri, apa yang terjadi di Malang pada bulan September tahun ini adalah contoh terbaru yang dianggap paling mengejutkan. Saat itu, sebanyak 22 anggota dewan kota (DPRD II) serentak menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi.

Mereka menambahkan daftar 19 anggota dewan kota yang sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK karena alasan yang sama. Saat ini, semua 41 anggota dewan kota tersebut sedang ditahan untuk menunggu proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2019, Media Masih Berperang dengan Berita Bohong

Untuk mencegah pemerintah kota lumpuh, para pemimpin pemerintahan Malang telah meminta arahan dari pemerintah pusat. Undang-undang yang ada menetapkan penggantian sementara anggota DPRD, tetapi penggantian tersebut harus diputuskan dalam sidang pleno dewan kota. Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya.

Sementara itu, Jumat lalu (2/11), KPK menahan Wakil Ketua DPR Taufiq Kurniawan atas dugaan suap. Pemeriksaannya telah menjadi berita pada minggu-minggu sebelumnya. Pada bulan April tahun ini, Ketua DPR Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terlibat dalam penipuan proyek e-KTP.

Kenyataannya, kasus Malang, penahanan Taufiq Kurniawan, dan pemenjaraan Setya Novanto, hanya menguatkan survei yang dilakukan oleh Transparency International. Diterbitkan tahun lalu, hasil survei menunjukkan bahwa 54 persen orang Indonesia berpikir bahwa DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia.

Sementara itu, 47 persen orang Indonesia menganggap bahwa dewan provinsi (DPRD I) dan dewan kabupaten/kota (DPRD II) juga merupakan salah satu badan paling korup di negara ini, juga menurut Transparency International seperti yang dilaporkan oleh Indonesia-investment.com.

Menurut laporan Katadata.co.id, pada tahun 2014 sembilan anggota DPR dan DPRD dituntut karena korupsi. Jumlahnya naik menjadi 19 pada tahun 2015 dan 23 pada tahun 2016. Dan, setelah jatuh ke 20 pada tahun 2017, naik lagi menjadi 61 pada tahun 2018.

Semua angka tersebut dibandingkan dengan jumlah hanya dua pada tahun 2007, yang kemudian meningkat menjadi tujuh pada tahun 2008, delapan pada tahun 2009, dan 27 pada tahun 2010. Pada tahun 2011, turun menjadi lima sebelum naik lagi menjadi 18 pada tahun 2012. Jumlahnya jatuh ke delapan pada 2013, menurut Katadata. co.id.

Indonesia akan secara serentak memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPRD I dan DPRD II pada 19 April 2019. Pemilu serentak tersebut akan menjadi yang pertama kali diadakan dalam sejarah Indonesia. Periode kampanye pemilu secara resmi dimulai dari 23 September tahun ini dan akan berakhir pada 13 April 2019, atau tiga hari sebelum pemilu.

Sebanyak 16 partai politik bersaing untuk pemilu yang akan datang untuk memenangkan suara yang cukup untuk kursi perwakilan serta untuk presiden dan wakil presiden.

Presiden Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin, bertarung melawan Prabowo Subianto dan rekannya, Sandiaga Uno. Mantan jenderal militer Prabowo kalah tipis dari Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Duo Prabowo-Sandiaga dan pendukung mereka dengan keras menyerukan bahwa pemerintah Jokowi gagal memberantas korupsi seperti yang dijanjikan. Mereka mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang lebih kuat.

Leo Jegho adalah jurnalis yang berbasis di Jakarta dan Koresponden Senior GIV.

Keterangan foto utama: Salah satu bagian dari ibu kota Indonesia Jakarta. (Foto: Pixabay/Yanns)

Jokowi dan Korupsi di Indonesia, Adakah Membawa Perubahan?

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Jaka Sempu

    November 9, 2018 at 9:28 pm

    Yang saya lihat justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, korupsi benar-benar diperangi. Hal ini yg menyebabkan beliau dibenci oleh para lawan politiknya yg punya niat korupsi. Para lawan politik tsb kemudian berusaha mendiskreditkan dan menjatuhkan wibawa pemerintah.

Beri Tanggapan!

To Top