Berita Internasional >> Jokowi Effect: Kunci Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014
Opini

Jokowi Effect: Kunci Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Jokowi Effect: Kunci Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Gubernur Jakarta, Joko Widodo baru saja mengumumkan pencalonannya sebagai kandidat dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Berita yang telah dinantikan mayoritas warga tersebut menarik perhatian karena perbedaan latar belakang mencolok di antara kandidat calon dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 lainnya.

Ditulis oleh Tom Pepinsky

Indonesia tengah bersiap menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif yang keempat kalinya sejak kejatuhan rezim otoriter Orde Baru di than 1998. Hal ini tentunya merupakan berita besar, karena Indonesia merupakan negara demokrasi berpenduduk terbanyak setelah Amerika Serikat dan India. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara dengan konsolidasi demokrasi yang berpenduduk mayoritas Muslim –dengan kata lain, seperlima dari penduduk Muslim dunia berasal dari Indonesia. Arah demokratisasi Indonesia memberikan sejarah perpolitikan yang cukup menarik sepanjang dekade terakhir, namun hanya mendapat sedikit perhatian dari media Amerika Serikat.

Saat ini, berita besar di Indonesia ialah diumumkannya pencalonan yang telah banyak dinantikan rakyat, yakni terjunnya Gubernur Jakarta, Joko Widodo sebagai kandidat pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Dikenal luas sebagai Jokowi di kalangan rakyat Indonesia, Joko Widodo sejauh ini menjadi kandidat pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 yang paling populer, di antara kandidat lainnya dengan latar belakang jenderal purnawirawan, pebisnis, hingga aktivis partai.

Perjalanan politik Jokowi menjadi sisi menarik tersendiri bagi sosoknya. Selain jabatan terkininya sebagai gubernur Jakarta, karir politik Jokowi relatif masih muda dan berawal dari walikota Solo, suatu kota kecil di Jawa Tengah. Sebelumnya, Jokowi pernah merintis usaha sebagai pebisnis lokal. Sebagai walikota Solo, Jokowi dipandang positif lewat reformasi pemerintahan yang dilakukannya di Solo, sembari menahan gempuran arus korupsi dan mewujudkan iklim bisnis lokal yang efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

Kinerjanya terbukti diapresiasi warga, yang ditandakan dengan terpilihnya kembali Jokowi sebagai walikota Solo periode kedua dengan suara mendekati mutlak sebanyak 90% di tahun 2010. Pribadinya yang sederhana memikat warga Indonesia sekaligus perhatian mancanegara, terutama dengan sosoknya yang relatif baru di perpolitikan nasional.

Terdapat banyak manfaat yang bisa diamati dari pengaruhnya terhadap politik partai di Indonesia, selain sekedar memfokuskan pada sosok pribadi, gaya kepemimpinan aktif, pandangan pragmatis, serta populisme Jokowi. Pencalonan Jokowi bisa dikatakan membawa dampak transformatif. Untuk memahaminya, Anda perlu menelusuri pola persaingan partai di negara kepulauan Indonesia.

Para cendekiawan politik telah lama mewaspadai kecenderungan kandidat pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 multi-partai dalam sistem demokrasi. Sistem presidensial ditandai dengan adanya pemisahan antara fungsi legislatif dan eksekutif, sehingga membagi proses pemilihan umum ke dalam dua bagian terpisah. Adanya pembagian fraksi tingkat tinggi di perpartaian di ranah legislatif akan mempersulit pembentukan koalisi yang stabil di kursi legislatif sendiri.

Artinya, sosok presiden akan kecil kemungkinan memiliki koalisi yang cukup kuat di dalam partainya sendiri di kursi legislatif. Dalam merumuskan kebijakan, pihak legislatif akan mengumpulkan sejumlah besar koalisi yang terdiri dari partai-partai kecil. Dengan demikian, presiden hampir dapat dipastikan harus memasukkan anggota partai-partai lainnya ke dalam cabinet yang dibentuknya, sehingga pada akhirnya akan melemahkan kebebasan dan efektivitas fungsi eksekutif tanpa membebankan dampak kepartaian secara langsung, seperti yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer.

Secara umum dapat dilihat bahwa seluruh komponen parlemen Indonesia sejak tahun 1998 telah terpecah menjadi fraksi-fraksi. Hal tersebut hanya memperlemah stabilitas dan koherensi penyusunan kebijakan di ranah nasional.
Sistem demokrasi Indonesia sesuai dugaan merupakan ilustrasi ideal bagi kondisi di dalam sistem demokrasi presidensial multi-partai. Presiden Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, telah memimpin sejak tahun 2004 dengan susunan kabinet yang besar dan berat yang berasal dari gabungan banyak partai. Koalisi legislatif selalu berukuran ekstra, sehingga tersusun lebih dari sekedar mayoritas anggota legislatif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terkini yang menyatakan bahwa legislatif yang beragam, terpolarisasi, dan multi-partai cenderung terdiri dari koalisi besar dan berukuran ekstra.

Meski demikian, situasi politik di Indonesia tidaklah sesuai dengan deskripsi standar dari bahaya sistem presidensial multi-partai. Dengan adanya tantangan konsolidasi demokratis, ketidaksetaraan ekstrem, lemahnya hukum, hingga keberagaman fisik dan manusia di Indonesia, perpolitikan nasional cenderung stabil dengan sedikitnya ruang bergerak bagi partai non-moderat. Alih-alih bergerak tak terkontrol, politik partai cenderung bergerak ke arah berlawanan menuju pembagian kekuasaan yang kacau, dengan terlalu banyak kerjasama di antara terlalu banyak partai, sehingga mengikis kemungkinan suatu partai untuk menjadi representasi pendukungnya. Secara keseluruhan, Presiden SBY tetaplah cukup populer, meski kepemimpinannya di periode kedua terbilang mengecewakan dari perspektif penyusunan kebijakan. Amerika sendiri mengenal SBY lewat ulasan album musik pop ballads miliknya yang disiarkan di National Public Radio.

Di sinilah celah masuknya sosok Jokowi. Popularitasnya yang meroket tidaklah menandakan sosoknya sebagai politikus gaya baru yang tidak berada di balik bayang-bayang korupsi maupun pemerintahan yang tidak transparan. Di tahun 2004 silam, harapan yang sama juga diletakkan rakyat di pundak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menariknya, para pengamat politik mencatat bahwa Jokowi tidak akan mampu melejit hingga ke posisinya saat ini tanpa terlibat dalam carut-marut politik uang. Sebaliknya, hal tersebut mampu menyuntikkan iklim kompetitif dalam perpolitikan Indonesia dengan menghadirkan ancaman status quo terhadap kompetisi partai dan memaksakan adanya re-organisasi atas lanskap partai di Indonesia.

Karena itulah, sangatlah penting bahwa, tidak seperti Presiden SBY yang mendahuluinya maupun politikus nasional lainnya, Jokowi tidak membentuk partai baru untuk terjun ke dalam arena pemilu. Sebaliknya, Jokowi justru bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang terbilang besar dan menjadi salah satu partai yang berada di pihak oposisi di bawah pemerintahan SBY. Fokus program PDI-P memang telah melemah di beberapa dekade silam, namun dapat didongkrak berkat adanya daya tarik populis Jokowi yang sejalan dengan semangat nasionalis budaya populisme PDI-P. Dengan bergabung bersama PDI-P, Jokowi tidak harus membentuk partainya sendiri dari nol maupun harus bersusah-payah menyusun ideologi partai atau gerakan ideologis tersendiri.

Hal ini kian memperkuat aliansi Jokowi dengan PDI-P. Dampaknya, karena pemilihan legislatif berlangsung sebelum pemilihan umum presiden Indonesia 2014, PDI-P bisa memanfaatkan sosok Jokowi untuk memperkuat para kandidat legislatifnya. Apabila PDI-P berhasil memperoleh 25% suara untuk pemilihan legislatif, atau 20% kursi parlemen, Undang-undang Indonesia yang mengatur pemilihan umum akan memastikan mulusnya jalan PDI-P untuk memperkuat posisi Jokowi sebagai kandidat presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Hal tersebut pada akhirnya akan memungkinkan re-organisasi dari keseluruhan partai lainnya untuk mewujudkan pihak oposisi yang terkontrol dan tidak terpecah-belah. Situasi ini akan memungkinkan siapa saja untuk membedakan sistem kepartaian yang lebih kompetitif dan koheren, yakni sistem yang bukan multi-partai dan kepempinan presiden yang jauh lebih efektif.

Terdapat banyak kemungkinan dalam skenario kali ini. Suatu perjuangan berat dan panjang karena kuatnya tantangan struktural yang menghadang. Di negara dengan riwayat disiplin partai yang lemah dan identitas kepartaian yang berubah-ubah, rasanya tidak mungkin bagi seorang pebisnis dan jenderal purnawirawan yang haus kekuasaan untuk melepaskan partai yang telah didanainya sendiri dari nol. Selanjutnya terdapat juga jokowi effect, yang tidak banyak dipengaruhi oleh eksistensi Jokowi sebagai kandidat maupun presiden, namun lebih banyak dipengaruhi oleh keterlibatannya sebagai kandidat presiden dalam pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014 yang memberikan ancaman bagi lanskap politik di Indonesia saat ini.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Joko Widodo saat bertemu dengan duta besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel pada 13 Januari 2013. Foto: Flickr/US Embassy Jakarta.

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top