Jokowi Ubah Orientasi Ekonomi ke Dalam Pasca Jatuhnya Rupiah
Berita Politik Indonesia

Jokowi Ubah Orientasi Ekonomi ke Dalam Pasca Jatuhnya Rupiah

Jokowi Ubah Orientasi Ekonomi ke Dalam Pasca Jatuhnya Rupiah

Rupiah yang terus melemah mengganggu kelancaran kampanye Jokowi untuk pemilihan presiden 2019 nanti. Walaupun pondasi ekonomi saat ini jauh lebih kuat dibanding tahun 1998 lalu, tetap banyak pihak yang khawatir melihat nilai rupiah yang semakin mengecil terhadap dolar. Namun, para ekonom merasa belum perlu khawatir dan mengingatkan, masyarakat perlu tetap tenang.

Oleh: Erwida Maulia dan Shotaro Tani (Nikkei Asian Review)

Baca Juga: Volatilitas Baru Rupiah Bukan Hal yang Diinginkan Pedagang

Pihak oposisi Indonesia kini tengah menyerang Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan tepat sasaran menjelang pelaksanaan pemilihan umum pada bulan April 2019. Di media sosial, mereka melancarkan tuduhan bahwa Jokowi telah memudahkan masuknya para pekerja China ke Indonesia dan merebut lapangan pekerjaan dari masyarakat setempat.

Sebuah lagu tema yang menyertai kampanye #2019GantiPresiden mengarahkan kritik terhadap moto Jokowi, “Kerja, kerja, kerja”:

Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja sangat mudah
Tetapi kini, pengangguran semakin banyak nggak karuan
10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita
Kerja, kerja, kerja, buruh aslinya kerja
Anak, anak, bangsa tetap nganggur aja

Meski Jokowi lebih banyak disukai untuk mengalahkan pemimpin oposisi dan jenderal purnawirawan angkatan darat Prabowo Subianto, Jokowi tampaknya tidak mau mengambil risiko dalam upayanya mengamankan lima tahun masa jabatan kepresidenan untuk periode kedua. Dalam banyak hal, Jokowi menggemakan strategi pesaingnya dengan mendorong agenda yang lebih populis.

Aksi jual pasar yang sedang berkembang mendorong Rupiah Indonesia ke tingkat yang terakhir terlihat selama krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an juga memaksa Jokowi untuk mengambil langkah-langkah proteksionis.

Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden Indonesia empat tahun lalu dengan rencana besar untuk meluncurkan Indonesia yang merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara menjadi bagian dari 10 besar dunia. Dia berjanji untuk melonggarkan kerumitan birokrasi dan pembatasan investasi asing, serta meningkatkan perekonomian negara dengan dorongan infrastruktur secara besar-besaran.

Rendahnya harga minyak dalam beberapa tahun pertama masa kepresidenan Jokowi memungkinkannya untuk memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkan dana tersebut untuk membiayai infrastruktur senilai 4.800 triliun Rupiah atau US$323 miliar. Hal ini termasuk rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia, mass rapid transit dan jaringan kereta ringan, hingga jalan tol, pelabuhan, dan bandara baru.

Deregulasi membantu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, memacu investasi, dan mempercepat proyek. Investasi langsung asing di Indonesia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2017, meningkatkan peringkat daya saing Indonesia, dan ketiga lembaga pemeringkat kredit utama mempromosikan obligasi pemerintah Indonesia ke tingkat investasi.

Pada kuartal kedua tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh dengan laju tercepat dalam empat setengah tahun terakhir. Pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye “Making Indonesia 4.0” untuk mengembangkan lima industri utama, yakni makanan dan minuman, tekstil, mobil, bahan kimia, dan elektronik. Namun, kombinasi politik dan kejatuhan Rupiah telah menjungkirbalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rancangan anggaran tahun 2019 yang disampaikan pada bulan Agustus 2018, pemerintah Jokowi berjanji untuk meningkatkan subsidi, menaikkan gaji pegawai negeri, dan melipatgandakan bantuan bagi rumah tangga miskin. Dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi juga telah bergerak untuk menegaskan kontrol Indonesia atas sumber daya alam negara.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 156,5 triliun Rupiah untuk subsidi BBM, meningkat sebanyak 66 persen dari rencana anggaran awal untuk tahun 2018. Pemerintah juga meningkatkan subsidi di bidang non-energi, seperti untuk pupuk pertanian sebesar 4,2 persen.

Seorang wanita berusia 30 tahunan yang memiliki agen perjalanan di Jakarta khawatir tentang dampak jatuhnya Rupiah terhadap bisnisnya, yang selama ini telah tumbuh di balik meningkatnya jumlah orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

“Kami harus meningkatkan harga kami,” kata wanita yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. “Apabila hal ini terus berlanjut, kami takut akan ada penurunan jumlah orang yang bepergian.”

Negara kepulauan Indonesia mengimpor sebagian besar bahan bakarnya dan pemerintah memperbaiki harga bensin dan solar. Meskipun raksasa perusahaan energi milik negara, Pertamina menderita akibat kejatuhan Rupiah dan harga minyak yang lebih tinggi, Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali meningkatkan subsidi agar harga tetap turun.

Indonesia memiliki perekonomian terbesar ke-16 di dunia pada tahun 2017, menurut data Bank Dunia. Untuk masuk ke peringkat 10 teratas, Indonesia perlu memperluas setidaknya 60 persen perekonomiannya. Untuk mempercepat pertumbuhan, yang telah bertahan sekitar 5 persen, para ekonom mengatakan bahwa Indonesia harus terus menghilangkan pembatasan investasi, meningkatkan sektor manufaktur untuk menghasilkan lebih banyak produk bernilai tinggi, dan membelanjakan lebih banyak dana untuk pendidikan demi meningkatkan tenaga kerja domestik.

Untuk saat ini, semua perhatian tertuju pada mata uang Indonesia. Rupiah telah terperangkap dalam aksi jual yang telah melanda Turki, Argentina, dan Afrika Selatan. Defisit akun berjalan sejak tahun 2011 membuat Indonesia lebih rentan terhadap guncangan eksternal daripada rekan-rekan regional seperti Malaysia dan Thailand, mengarah kepada kejatuhan Rupiah sekitar 9 persen terhadap Dolar AS pada tahun ini.

Namun, untuk menempatkannya dalam konteks: meski kejatuhan Rupiah merupakan salah satu yang paling curam di Asia, hal itu jauh dari penurunan sebanyak 21 persen pada tahun 2013 dan 32 persen selama krisis Asia pada tahun 1998.

Penurunan mata uang telah menyebabkan jatuhnya sekitar 9 persen dalam benchmark Indeks Harga Saham Gabungan sejak awal tahun 2018. Berbagai perusahaan sedang merevisi target pertumbuhan dan membatalkan rencana untuk penawaran umum perdana dan penerbitan obligasi. Hal ini juga tidak membantu industri yang berorientasi ekspor karena banyak perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar.

Untuk menopang mata uang, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga dengan total 125 basis poin sejak Mei 2018, dan diperkirakan akan mengumumkan kenaikan lagi pada bulan ini. Antara bulan Januari dan Agustus 2018, BI menghabiskan cadangan US$14 miliar untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk berjuang untuk menghentikan kejatuhan Rupiah.

Riel Tasmaya, kepala eksekutif perusahaan investasi Eempat Kapital, yang portofolionya termasuk bisnis e-commerce fashion dan restoran, mengatakan dia merasa situasi Rupiah saat ini tergolong “kritis.”

“Biaya produksi telah meningkat, tetapi kami tidak dapat menaikkan harga karena pelanggan tidak akan membelinya,” kata Tasmaya dalam pesan teks.

Namun, pebisnis berusia 39 tahun itu tetap optimis. “Semoga siapa pun yang kelak menjadi presiden akan bergerak meningkatkan pertumbuhan dan dapat mengakomodasi semua pihak sehingga menciptakan suasana kondusif bagi perekonomian selama lima tahun ke depan.”

Seorang juru masak menyiapkan makanan di restoran di Jakarta yang memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang baru-baru ini menukar Dolar AS untuk Rupiah Indonesia. (Foto: Reuters)

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada pekan lalu mengecam pemain pasar dalam upaya untuk menghentikan kejatuhan Rupiah. Dia mengatakan pihak berwenang akan mengawasi aktivitas di pasar valuta asing dan menindak para spekulan, menambahkan bahwa hanya transaksi untuk “kebutuhan sah” seperti impor barang modal dan membayar utang dalam denominasi dolar yang akan diizinkan.

Yudistira Ahadiat, seorang pekerja kantoran di Jakarta timur, mengatakan dia belum merasakan dampak kejatuhan Rupiah terhadap harga barang, tetapi dia merasa khawatir.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Prabowo Subianto Utarakan Kekhawatiran

“Harga barang akan naik, tetapi upah mungkin tidak naik juga,” kata Ahadiat, 34 tahun. “Hal ini mengkhawatirkan karena kita tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi maupun politik.”

Selain langkah-langkah konvensional, Jokowi telah mengumumkan serangkaian tindakan penanggulangan untuk mengekang impor dan mempersempit defisit neraca berjalan di Indonesia. Pemerintah pekan lalu mengatakan akan menerapkan pajak penghasilan sebesar 7,5 hingga 10 persen, naik dari 2,5 menjadi 7,5 persen, pada importir lebih dari 1.000 barang, mulai dari perangkat elektronik hingga sabun, sampo, kosmetik, pakaian, dan material konstruksi.

Subsidi yang lebih tinggi untuk bahan bakar berarti lebih sedikit kas pemerintah yang dialokasikan untuk proyek pekerjaan umum. Belanja infrastruktur diperkirakan akan tumbuh hanya 2,4 persen menjadi 420,5 triliun Rupiah pada tahun 2019, kenaikan paling lambat sejak Jokowi pertama kali menjabat.

Ahadiat mengatakan bahwa melambatnya belanja infrastruktur merupakan langkah yang tepat, menambahkan bahwa proyek-proyek itu menciptakan “hutang yang menumpuk.”

Pukulan lain untuk Jokowi ialah penurunan 12,9 persen dalam investasi langsung asing pada kuartal kedua, yang merupakan penurunan pertama sejak tahun 2010.

“Penundaan dalam investasi telah disebabkan oleh fluktuasi Rupiah, gejolak dan arus modal keluar di pasar negara berkembang, dan karena Indonesia memasuki tahun politik yang akan berlanjut hingga tahun depan,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Thomas Lembong pada bulan Agustus 2018. “Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, membuat investor asing menunggu perkembangan selanjutnya.”

Presiden Jokowi dan ibu negara Iriana bersorak saat final pertandingan tim putra badminton pada Asian Games di Jakarta bulan Agustus 2018. (Foto: Reuters)

Namun, para ekonom tidak merasa perlu bersikap waspada. Pondasi ekonomi Indonesia jauh lebih kuat daripada dua dekade lalu, ketika krisis Asia mengakhiri pemerintahan mantan presiden Suharto yang telah menjabat selama 31 tahun. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini juga jauh lebih baik daripada Turki dan Argentina.

Inflasi berada di angka 2,13 persen pada bulan Januari-Agustus 2018. Rasio utang terhadap produk domestik bruto jauh lebih rendah daripada negara-negara lain di kawasan regional dan Internasional, sebesar 30 persen. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,27 persen pada kuartal kedua meskipun ketidakpastian global meningkat.

“Tidak perlu panik. Kepanikan tidak pernah berdampak baik,” ujar Kepala Bank Pembangunan Asia untuk Indonesia Winfried Wicklein kepada Nikkei Asian Review. “Satu hal yang kita semua akui ialah bahwa pemerintah dan Bank Indonesia telah menunjukkan manajemen ekonomi makrofiskal yang sangat kuat. Apabila dibandingkan dengan krisis sebelumnya, Indonesia saat ini jauh lebih siap.”

Mira, seorang penulis konten lepas di kota Bekasi, Jawa Barat, mengatakan bahwa ia mendapat manfaat dari penurunan mata uang karena ia dibayar dalam Dolar Singapura. Namun, dia lebih prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara pendukung Jokowi dan pemimpin oposisi Prabowo.

“Saya khawatir kerusuhan akan meletus,” kata pekerja berusia 38 tahun itu. “Jika Anda melihat media sosial, meskipun mungkin terdapat semacam orkestrasi, para pendukung sangat ganas terhadap satu sama lain. Saya khawatir beberapa orang akan mengambil keuntungan dari fanatisme pendukung dan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan ekonomi.”

Prabowo sendiri menyerang Jokowi karena meningkatnya utang luar negeri dan tidak ragu menyerang situasi Rupiah.

“Beberapa orang mengatakan bahwa utang besar tidak masalah, tetapi para ahli yang memahami masalahnya akan tahu bahwa utang mengancam kedaulatan bangsa kita,” katanya dalam pidato tertanggal 1 September 2018. “Ekonomi kita tidak berkembang. Kami berada di bawah ancaman menjadi negara miskin selamanya.”

Sementara Jokowi akan memperkuat kebijakannya, hampir 2 juta penonton dari unggahan jargon lagu oposisi di YouTube menunjukkan bahwa musuh-musuhnya tidak mungkin dibungkam dalam pemilihan presiden bulan April 2019 mendatang.

Kontributor artikel: Bobby Nugroho di Jakarta.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo memiliki rencana untuk melejitkan perekonomian Indonesia memasuki 10 besar dunia, namun sekarang mengubah kebijakan ekonomi menjadi berorientasi ke dalam. (Foto: Reuters)

https://www.matamatapolitik.com/analisis-posisi-jokowi-goyah-seiring-rupiah-melemah/

Jokowi Ubah Orientasi Ekonomi ke Dalam Pasca Jatuhnya Rupiah

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top