HAM di Indonesia
Berita Politik Indonesia

Jokowi versus Prabowo: Suramnya Masa Depan Penegakan HAM Indonesia

Berita Internasional >> Jokowi versus Prabowo: Suramnya Masa Depan Penegakan HAM Indonesia

Debat Pilpres 2019 yang pertama telah berlangsung minggu lalu dengan topik utama: HAM, korupsi, dan terorisme. Sayangnya, baik calon petahan Presiden Jokowi maupun penantangnya, Prabowo Subianto, tidak ada yang memberikan visi yang menjanjikan tentang penegakan HAM di Indonesia. Melihat fakta itu, pemilih Indonesia yang berfokus pada HAM harus menerima fakta, mereka tidak punya banyak pilihan.

Baca juga: Ekstremisme dan HAM: Adu Argumen Jokowi dan Prabowo dalam Debat Capres

Oleh: Asmin Fransiska (the Conversation)

Putaran pertama debat Pilpres 2019 pekan lalu berfokus pada masalah hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Namun, kedua capres Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto hanya menyentuh permukaan masalah lewat retorika mereka.

Selama debat, Jokowi dan Prabowo gagal membahas kasus-kasus HAM di masa lalu maupun yang baru-baru ini terjadi. Keduanya sama sekali tidak menyebutkan kekerasan apparat di Papua, pembantaian PKI 1965, kerusuhan 1998, maupun hukuman mati dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas, termasuk Ahmadiyah.

Keengganan kedua kandidat untuk menyinggung masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa siapa pun kandidat yang memenangkan kursi kepresidenan, masa depan penegakan HAM di Indonesia masih suram. Jokowi dapat mengklaim bahwa dia bukan pelanggar hak asasi manusia seperti saingannya. Tetapi rekam jejaknya selama menjabat sebagai presiden menunjukkan bahwa janjinya untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia hanyalah janji kosong.

Di sisi Prabowo

Berharap agar Prabowo dapat menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu adalah khayalan belaka. Mantan Kopassus tersebut pernah terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Prabowo telah dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap 23 aktivis pro-demokrasi pada akhir tahun 1990-an. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan meminta Prabowo untuk diselidiki karena perannya dalam penghilangan paksa. Dia memiliki pengetahuan tentang pembunuhan ratusan warga sipil dalam pembantaian Santa Cruz di Timor Leste.

Keengganannya mengenai isu HAM terlihat jelas selama debat pilpres. Prabowo tidak membahas berbagai kekejaman masa lalu tersebut dan tidak mengatakan akan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Ketika Prabowo mengatakan akan mempromosikan hak asasi manusia selama kepemimpinannya, publik mungkin merasa sulit untuk percaya karena dia telah gagal membuktikan bahwa dirinya sendiri bersih dari pelanggaran HAM di masa lalu. Sementara itu, solusi terakhirnya untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia dengan memperbaiki kebijakan ekonomi negara tidaklah jelas.

Di sisi Jokowi

Jokowi mengaku tidak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, selama masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi juga tidak melakukan banyak hal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pada Pilpres 2014, Jokowi memenangkan hati sebagian besar pemilih karena janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk tragedi 1965, kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I-II, serta kasus-kasus di Papua. Namun, lima tahun masa kepresidenan Jokowi menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut masih belum terselesaikan.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Jaksa Agung telah menolak laporan dari Komnas HAM tentang penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965, 1998, dan lainnya. Banyak yang melihat bahwa pemerintahan Jokowi ragu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan atas pembela HAM Munir Said Thalib ketika Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta membatalkan keputusan Komisi Informasi yang mewajibkan negara untuk mengungkapkan laporan oleh tim pencari fakta tentang kasus tersebut.

Selama debat pilpres, Jokowi mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu karena beberapa alasan teknis, termasuk bahwa kejahatan telah dilakukan sejak lama.

Saat ini, para aktivis hak asasi manusia telah mengkritik penggunaan kekuatan pemerintah yang berlebihan, pembunuhan di luar hukum, dan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Setidaknya 98 tersangka pengedar narkoba telah ditembak mati di tempat pada tahun 2017, meningkat dari 18 penembakan langsung pada tahun 2016.

Baca juga: Perjuangan HAM di Indonesia: Pilih Kandidat yang ‘Lebih Tak Jahat’

Jokowi menyebutkan bahwa dia memang ingin melakukan intervensi terhadap pekerjaan penegak hukum. Tapi, tugasnya ialah mengawasi lembaga penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum.

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, apa yang terjadi di bawah pemerintahan Jokowi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang menyatakan bahwa jika seseorang gagal mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau menghukum pelaku kekerasan, ia telah melanggar hak asasi manusia melalui kelalaian.

Hasil yang sama untuk Prabowo maupun Jokowi

Para aktivis hak asasi manusia, akademisi, serta korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia akan terus menghadapi tantangan di bawah kepemimpinan kedua kandidat. Fakta dan teori telah menunjukkan bahwa keduanya adalah pelanggar hak asasi manusia dengan caranya sendiri. Pemilih di Indonesia tampaknya tidak akan memiliki banyak pilihan.

Asmin Fransiska adalah pengajar di bidang Hak Asasi Manusia di Universitas Katolik Atma Jaya.

Keterangan foto utama: Kandidat presiden Joko “Jokowi” Widodo bersalaman dengan capres Prabowo Subianto saat debat pilpres di Jakarta, Indonesia, 17 Januari 2019. (Foto: EPA/Adi Weda)

Jokowi versus Prabowo: Suramnya Masa Depan Penegakan HAM Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top