pemakzulan Donald Trump
Opini

Kasus Pendakwaan Nixon Bisa Jadi Panduan untuk Memakzulkan Donald Trump

Berita Internasional >> Kasus Pendakwaan Nixon Bisa Jadi Panduan untuk Memakzulkan Donald Trump

Robert Mueller semakin menumpuk kasus yang bisa memberatkan Presiden Donald Trump. Namun, perwakilan Demokrat tidak ingin terburu-buru menangani kemungkinan dakwaan sang presiden. Tidak ingin pendakwaan Trump menjadi bumerang, Demokrat bisa berkaca pada proses pendakwaan Presiden Richard Nixon yang berhasil membuatnya turun jabatan setelah skandal Watergate.

Baca Juga: Implikasi Mencengangkan dari Persekongkolan Paul Manafort-Donald Trump

Oleh: Julian Zelizer (CNN)

Laporan menurut salah satu sumber CNN mengatakan bahwa Donald Trump mulai gusar bahwa kemungkinan pendakwaan telah menjadi “kemungkinan yang nyata.”

Namun beberapa perwakilan sekarang mulai ragu jika mereka benar-benar melanjutkan proses pendakwaan, yang akan dipimpin oleh Ketua Komite Kehakiman DPR, Jerry Nadler, karena mereka memahami keputusan tersebut pasti akan menjadi bumerang di partai mereka. Pihak yang skeptis mengingatkan bahwa investigasi tersebut akan secara langsung menyebabkan pertentangan.

Demokrat akan dianggap sebagai partisan yang tergesa-gesa, yang sedang mencoba melakukan pemberontakan. Segala macam keuntungan yang berhasil mereka raih dalam pemilihan paruh waktu akan sirna.

Ketakutan Demokrat kemungkinan berasal dari kenangan tahun 1990-an, ketika upaya yang dilakukan oleh Newt Gingrich dan anggota Republik di DPR untuk mendakwa Presiden Bill Clinton atas sumpah palsu dan obstruksi penegakan keadilan berubah menjadi mimpi buruk bagi praktek politik yang mereka lakukan. Opini publik berbalik melawan GOP dan Clinton mengakhiri masa jabatannya dengan peringkat persetujuan tinggi dan stabil.

Oleh karenanya, masuk akal bagi Demokrat untuk khawatir bahwa sejarah tersebut mungkin akan terulang kembali.

Namun terkadang proses pendakwaan menjadi langkah yang dibenarkan. Jika temuan laporan akhir Robert Mueller seburuk yang diperkirakan orang-orang, yang berdasarkan pengajuan pengadilan baru-baru ini dan pengakuan bersalah beberapa pihak, setiap proses pendakwaan yang dimulai setelahnya dapat memperluas, bukannya mempersempit, keuntungan bagi oposisi terhadap Presiden.

Inilah yang terjadi ketika Komite Kehakiman DPR, dibawah kepemimpinan Peter Rodino, mendakwa Richard Nixon pada tahun 1974.

Rodino menemukan dirinya di persimpangan sejarah. Dia baru saja menjadi ketua pada Januari 1973, pada saat sebagian besar Republik mengecam penyelidikan Watergate sebagai perburuan partisan. Selama tahun pertamanya sebagai ketua, bukti terus menumpuk, menunjukkan bahwa proses pendakwaan sebagi sebuah tindakan yang dapat dibenarkan. Penyelidikan Senat menghasilkan bukti jelas bahwa Nixon telah menyalahgunakan wewenangnya.

Selain itu, Peristiwa Pembantaian Malam Sabtu pada Oktober 1973, di mana Nixon bergerak untuk memecat jaksa independen Archibald Cox yang sedang menyelidiki skandal Watergate, menunjukkan bahwa presiden bermaksud menghalangi penegakan keadilan.

Ketika DPR secara resmi meluncurkan proses pendakwaan pada tahun berikutnya, ada banyak pengamat yang meragukan apakah Rodino, yang berada di usia pertengahan 60-an, memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaannya. Rodino adalah seorang Demokrat yang relatif tidak dikenal dari New Jersey dan berasal dari negara bagian dengan reputasi tingkat korupsi yang tinggi. Tanpa menghiraukan keraguan dari orang lain, dia menangani pekerjaan itu dengan tenang.

Rodino memulai dengan mempekerjakan John Doar, salah satu pengacara terbaik dari Departemen Kehakiman untuk bertugas sebagai penasihat utamanya. Dengan staf berbakat yang berjumlah sekitar 100 orang, termasuk salah satunya seorang lulusan Sekolah Hukum Yale, Hillary Rodham, Rodino mulai bekerja.

Secara metodis panitia mewawancarai para saksi, meneliti dokumen-dokumen dan sejarah pendakwaan, dan bekerja untuk membentuk konsensus. Reporter Elizabeth Drew mencatat dalam buku hariannya: “Rodino ingin tampil sabar, bergerak dengan hati-hati, untuk memastikan bahwa semua yang menentang akan kelelahan, sehingga mereka memiliki dukungan komite seluas mungkin di balik setiap gerakan yang dia buat.”

Baca Juga: Dua Jawaban Kunci Donald Trump untuk Penyelidikan Mueller

Dia terus bergerak maju bahkan saat Partai Republik, yang pada akhir April 1974, memutuskan untuk mendukung presiden. Gedung Putih masih menyebut itu sebagai “perburuan penyihir.”

Seluruh bangsa menantikan untuk menonton musyawarah terakhir di televisi dan untuk melihat apakah Partai Republik akan bergabung dengan Partai Demokrat dalam mengakui realitas tindakan Nixon. Majalah Time menggambarkan adegan itu sebagai adegan yang suram: “Ruangan itu sunyi, dan dapat dikatakan sebagai situasi pengawasan negara. Satu per satu, wajah-wajah tegang dan serius dari 38 anggota Komite Kehakiman DPR dipusatkan pada televisi kamera. Satu per satu, nama mereka dipanggil. Satu per satu, mereka memberikan suara paling penting dalam kehidupan politik mereka.”

Proses tersebut akhirnya menghasilkan hasil bipartisan. Pada tanggal 27 Juli, panitia memilih dengan perbandingan suara 27-11 untuk mendukung pasal pertama, pendakwaan (penghalang keadilan). Enam dari 17 komite Partai Republik bergabung dengan mayoritas.

“Dengan itu,” kata pasal itu, “Richard M. Nixon telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepercayaannya sebagai Presiden dan subversif dari pemerintah konstitusional, dengan prasangka besar penyebab hukum dan keadilan dan cidera nyata dari orang-orang dari Amerika Serikat. ”

Panitia mengesahkan pasal kedua yang menuntut dia atas penyalahgunaan kekuasaan dan yang ketiga karena menolak menghormati jajak pendapat kongres—keduanya didukung oleh anggota Komite Kehakiman dan Dewan Perwakilan Demokrat.

Rodino begitu terguncang oleh proses itu setelah pemungutan suara untuk pasal ketiga. Dengan berlinang air mata, dia memanggil istrinya untuk mengatakan: “Saya harap kita telah melakukan hal yang benar.”

Setelah Mahkamah Agung memaksa pemerintah untuk merilis rekaman yang dimiliki Gedung Putih yang berkaitan dengan skandal tersebut, anggota komite mendengar rekaman “Smoking Gun” yang membuktikan bahwa Presiden telah menghalangi keadilan dan telah terlibat dalam Watergate. Rodino menyusun kembali komite. Semua anggota Partai Republik sekarang dengan suara bulat ikut mendukung pasal-pasal pendakwaan.

Ketika Nixon menjadi presiden, Komite Kehakiman DPR membantu memastikan bahwa penyelidikan atas kejahatan Presiden dilakukan secara menyeluruh dan bahwa keputusan akhir memiliki dukungan bipartisan. Rodino selalu merasakan bahwa panelnya menanggung beban yang sangat besar. Ketika akhirnya jelas bahwa Presiden Nixon telah melakukan kejahatan berat dan kejahatan ringan, sangat penting bagi komite untuk memastikan bahwa dia bertanggung jawab atas tindakannya.

Ketika laporan Mueller diumumkan ke publik, anggota Kongres Nadler dan Komite Kehakiman DPR juga akan memiliki keputusan besar di tangan mereka. Jika komite memutuskan untuk melanjutkan pendakwaan, Rodino memberikan contoh untuk Nadler mengenai bagaimana hal ini dapat dilakukan dengan cara yang adil dan dengan cara yang akan membangun konsensus nasional mengenai apa yang perlu dilakukan Kongres.

Kita belum sampai pada tahap tersebut. Dan penting bagi DPR untuk menunggu sampai semua informasi terkumpul. Tapi yang pasti, kita menjadi lebih dekat dengan proses ini daripada ketika Presiden Trump memulai masa jabatannya. Hingga kini, Kongres Republik telah lepas tangan untuk menangani fungsi pengawasannya. Waktunya telah tiba bagi DPR Demokrat untuk mengisi kekosongan itu.

Julian Zelizer adalah seorang profesor sejarah dan urusan publik di Princeton University dan penulis The Fierce Urgency of Now: Lyndon Johnson, Congress, and the Battle for the Great Society.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Donald Trump. (Foto: AFP)

Kasus Pendakwaan Nixon Bisa Jadi Panduan untuk Memakzulkan Donald Trump

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top