Kebijakan Bebas Tarif Indonesia untuk Produk Impor Palestina
Berita Politik Indonesia

Kebijakan Bebas Tarif Indonesia untuk Produk Impor Palestina

Berita Internasional >> Kebijakan Bebas Tarif Indonesia untuk Produk Impor Palestina

Indonesia dan Palestina baru saja menandatangani nota kesepahaman, yang memungkinkan Palestina untuk mengimpor beberapa barangnya secara bebas cukai ke Indonesia. Nota kesepahaman tentang produk impor Palestina ini adalah salah satu bentuk dukungan Indonesia pada Palestina. Jadi tidak hanya dalam kebijakan politik, Indonesia juga memberi Palestina dukungan secara ekonomi.

Ditulis oleh Ismira Lutfia Tisnadibrata

Baca Juga: Jokowi pada Menteri Luar Negeri AS: ‘Palestina Jadi Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia’

Indonesia dan Palestina telah menandatangani perjanjian yang akan memungkinkan tarif nol pada beberapa barang Palestina yang diimpor ke Indonesia mulai bulan September 2018. Perjanjian mengenai produk impor Palestina tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman bahwa Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan rekannya dari Palestina.

Keduanya melakukan penandatanganan di sela Konferensi Menteri Organisasi Perdagangan Dunia ke-11 di Buenos Aires, Argentina, bulan Desember 2017. Nota kesepahaman tersebut nol tarif impor untuk barang-barang tertentu yang diperdagangkan di antara kedua negara.

“Hal ini akan menjadi perdagangan satu arah dari Palestina ke Indonesia pada awalnya, tetapi kami berharap di masa depan akan berubah menjadi perdagangan dua arah,” kata Direktur Jenderal Menteri Perdagangan untuk Negosiasi Perdagangan Internasional Iman Pambagyo kepada Arab News.

Produk awal Palestina yang akan dibebaskan dari tarif impor adalah kurma segar dan kering serta minyak zaitun murni. Pambagyo mengatakan bahwa selama tahun pertama perjanjian, kurma yang diimpor dari Palestina diperkirakan meningkat sebesar 11,62 persen. Sementara, minyak zaitun diperkirakan melonjak sebesar 172 persen, karena banyak produsen kosmetik Indonesia menggunakan minyak zaitun sebagai bahan baku produk.

“Kami akan mendorong para importir kami untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ini dengan mengambil sumber minyak zaitun dan kurma mereka dari Palestina,” tambah Pambagyo.

Fachry Thaib, kepala Komite Timur Tengah di Kamar Dagang Indonesia, mengatakan bahwa komunitas bisnis menyambut baik kesepakatan dan penerapannya yang akan datang. “Kami selalu mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi nota kesepahaman. Kebijakan ini akan bermanfaat bagi pihak importir karena akan membuat produk lebih kompetitif di pasar domestik,” katanya kepada Arab News.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan berlaku terhadap barang impor lainnya, mengingat peluang pasar yang besar untuk kurma yang secara luas dikonsumsi oleh warga Indonesia.

Lukita dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menandatangani perjanjian tersebut pada hari Senin (6/8) setelah ratifikasi nota kesepahaman menjadi peraturan presiden pada bulan April 2018.

Lukita akan memungkinkan nota kesepahaman untuk sepenuhnya berlaku dengan menerbitkan dua peraturan menteri, mengenai keringanan tarif impor untuk produk Palestina dan arahan teknis untuk kantor bea cukai untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

Pambagyo mengatakan, peraturan ini akan diedarkan ke semua pelabuhan masuk sehingga petugas bea cukai dapat mengidentifikasi produk dari Palestina dan membebaskan mereka dari bea impor.

Lukita juga mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan tak tergoyahkan Indonesia untuk masalah Palestina, yang selalu menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia.

“Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan rakyat Palestina dan bagi kami untuk mengimpor produk mereka,” ujar Lukita dalam konferensi pers setelah penandatanganan perjanjian. “Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga mendukung Palestina melalui perdagangan, tidak hanya melalui kebijakan [luar negeri],” tambahnya.

Selain kurma dan minyak zaitun, Lukita mengatakan bahwa Indonesia akan menerima barang-barang lain dari Palestina dan juga akan mengekspor barang-barang Indonesia ke Palestina.

Baca Juga: Pertahankan Perdagangan dengan Amerika, Indonesia Ajukan Lobi

“Tapi kami masih menunggu daftar barang yang dibutuhkan pihak Palestina dari kami,” katanya.

Al-Shun mengatakan, kebijakan itu akan membantu memberdayakan ekonomi Palestina. “Kami berharap kerja sama ini akan terus memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, terutama dalam perdagangan,” katanya melalui seorang penerjemah.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2018, total perdagangan antara kedua negara telah mencapai US$1,62 juta, dengan surplus US$195.500 bagi Indonesia. Total perdagangan antara kedua negara pada tahun 2017 bernilai US$2,39 juta, yang seluruhnya terdiri dari komoditas non-minyak dan gas.

Ekspor Indonesia ke Palestina pada tahun 2017 mencapai US$2,05 juta, sementara impor tunggal dari Palestina adalah kurma, yang bernilai US$341 ribu.

Indonesia selalu menjadi pendukung setia kemerdekaan Palestina, dan telah berjanji untuk fokus menyuarakan dukungan untuk Palestina selama masa jabatannya sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019-2020.

Keterangan foto utama: Seorang wanita Palestina memetic buah nanas di perkebunan di Khan Yunis. Palestina dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman mengenai tidak adanya tarif impor dalam beberapa produk tertentu dalam perdagangan antara kedua negara. (Foto: Getty Images)

Kebijakan Bebas Tarif Indonesia untuk Produk Impor Palestina

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top