blok minyak rokan
Berita Politik Indonesia

Kemenangan Pertamina atas Blok Minyak Rokan dan Signifikansinya

Berita Internasional >> Kemenangan Pertamina atas Blok Minyak Rokan dan Signifikansinya

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan blok Rokan, blok minyak paling strategis di Indonesia kepada perusahaan perminyakan dalam negeri, Pertamina. Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak perusahaan minyak Amerika, Chevron, di blok minyak Riau tersebut. Agenda nasionalis di balik kesepakatan blok Rokan mencerminkan gambaran yang lebih besar dari strategi pembangunan Indonesia saat ini. 

Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Memaksa Indonesia Memilih Bahan Bakar Murah tapi Kotor

Oleh: Farahdiba Bachtiar (The Conversation)

Keputusan Indonesia bahwa perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina akan mengambil alih salah satu blok minyak paling produktif di seluruh penjuru negeri dari perusahaan energi Amerika Serikat, Chevron menunjukkan dorongan menuju agenda nasionalis menjelang pemilihan presiden pada tahun 2019. Namun, meskipun dengan adanya pergeseran menuju ekonomi proteksionisme, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko “Jokowi” Widodo masih mempraktikkan kebijakan ekonomi model campuran.

Blok Rokan yang Berharga

Chevron merupakan salah satu produsen minyak utama di Indonesia dan telah mengoperasikan blok minyak Rokan di Riau, Sumatera, salah satu blok minyak paling strategis di Indonesia, sejak tahun 1931. Kontrak Chevron dengan Indonesia akan berakhir pada tahun 2021. Berdasarkan peraturan, Chevron berhak untuk meminta perpanjangan. Namun, pemerintah memutuskan untuk menolak permintaan tersebut dan memberikan blok itu kepada Pertamina karena perusahaan minyak negara itu menawarkan penawaran yang lebih baik.

Pertamina mengklaim, kesepakatan itu dapat membantu Indonesia menghemat US$4 miliar dalam setahun untuk belanja impor minyak dan memangkas biaya hilir dalam jangka panjang. Akuisisi tersebut juga akan meningkatkan bisnis hulu dan hilir Pertamina. Namun, terdapat kekhawatiran yang berkembang atas keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan blok minyak Rokan ke Pertamina.

Beberapa pihak mengklaim keputusan itu kurang transparan. Perusahaan jasa keuangan global Moody’s Corporation menunjukkan sikap pesimis terhadap kesepakatan itu. Kesepakatan tersebut dikatakan akan memberikan terlalu banyak beban bagi Pertamina karena mengharuskan perusahaan untuk menghabiskan US$70 miliar selama 20 tahun.

Agenda Nasionalis

Kesepakatan blok Rokan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tengah mendorong kebijakan ekonomi yang berorientasi ke dalam (inward looking economy policy). Kebijakan semacam ini cenderung membatasi investasi asing secara langsung dan memaksakan hambatan tarif dan non-tarif untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui perusahaan induk penambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjalin kesepakatan dengan penambang raksasa AS, Freeport-McMoran untuk membeli 51% saham Freeport Indonesia. Kesepakatan itu memberi Inalum kendali atas tambang Grasberg di Papua, tambang emas terbesar di dunia. Namun, banyak pihak yang meragukan kapasitas Inalum untuk mengelola tambang.

Untuk kesepakatan Freeport, Inalum membayar US$3,85 miliar bersama dengan biaya lain untuk eksplorasi di masa depan. Inalum harus meminjam dari 11 bank untuk melakukan akuisisi. Banyak pihak yang khawatir bahwa Pertamina mungkin menghadapi masalah yang sama karena kesepakatan Rokan akan menjadi beban keuangan jangka panjang terhadap kinerja Pertamina.

Pada tahun 2017, laba bersih Pertamina turun 19 persen menjadi Rp 33,7 triliun atau sebesar US$2,3 juta dengan biaya yang lebih tinggi.

Kembalinya Model Lama

Agenda nasionalis di balik kesepakatan blok Rokan maupun Freeport mencerminkan gambaran yang lebih besar dari strategi pembangunan Indonesia saat ini. Para analis seperti Edward Aspinall, Eve Warburton, dan Jeffrey Wilson berpendapat, pemerintah Indonesia sedang berupaya membawa sektor bisnisnya lebih dekat ke agenda nasionalis selama beberapa dekade terakhir.

Sentimen yang menolak kebijakan ekonomi liberal dalam masyarakat Indonesia dan perlambatan ekonomi global telah memotivasi pemerintah untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi ke dalam (inward looking economy policy).

Agenda nasionalis semacam ini sangat strategis bagi para pemimpin untuk mengamankan suara dalam pemilu yang akan datang. Presiden Jokowi, terutama, telah mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden pada bulan April 2019.

Untuk mendukung pencalonannya kembali pada pemilu 2019, Jokowi tampaknya tengah mempromosikan agenda nasionalisnya. Penawaran blok Freeport dan Rokan merupakan contoh bagaimana Jokowi membela kepentingan nasional di sektor strategis. Pakar politik Eve Warburton dari Universitas Nasional Australia mengatakan bahwa agenda nasionalis di bawah pemerintahan Jokowi merupakan “the new normal.

Para pemimpin Indonesia cenderung tampil dengan agenda populis dan proteksionis untuk mengamankan suara para pemilih. Agenda-agenda semacam ini meliputi subsidi bahan bakar dan listrik serta bantuan tunai untuk rakyat yang kurang mampu. Kebijakan-kebijakan tersebut diadopsi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Model Campuran ala Jokowi

Kebijakan ekonomi Jokowi, bagaimanapun juga, tidak sepenuhnya nasionalis. Beberapa kebijakan ekonominya didorong oleh strategi yang berorientasi ke luar juga (outward looking economy policy).

Baca Juga: Jelang Pilpres 2019: Jokowi Gunakan Trik ‘Cermin dan Asap’ untuk Sembunyikan Kenyataan?

Strategi ekonomi yang berorientasi ke luar mempromosikan investasi asing dan privatisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sambil melindungi kepentingan nasional di blok Rokan dan tambang Freeport, Jokowi juga mendorong investasi asing secara langsung dalam berbagai proyek infrastruktur. Dengan mengaplikasikan kedua strategi tersebut, kebijakan ekonomi Jokowi merupakan model campuran.

Model campuran Jokowi bukanlah pendekatan baru di Indonesia. Selama rezim Orde Baru, mantan Presiden Suharto secara praktis memimpin Indonesia di bawah ekonomi dualistik.

Di masa-masa awal kepemimpinannya, Suharto menaruh kepercayaan kepada para ekonom terkemuka Indonesia yang menganjurkan strategi-strategi berorientasi ke luar. Suharto kemudian menerapkan serangkaian paket reformasi ekonomi, yang meliputi prosedur investasi yang membuka beberapa sektor untuk investasi asing secara langsung.

Meskipun kebijakan ekonominya cenderung liberal, Suharto juga dikenal karena kebijakan nasionalismenya. Impor menurun di bawah pemerintahannya, sedangkan sektor pertanian dan energi memperoleh beberapa perlindungan. Suharto juga menjadikan bisnis swasta lokal sebagai bagian dari kebijakan industri nasional.

Belajar dari Masa Lalu

Dengan demikian, kebijakan ekonomi seperti apakah yang paling bagi Indonesia? Kebijakan ekonomi campuran tampaknya merupakan yang terbaik untuk saat ini. Selain melayani kepentingan nasional, kebijakan campuran juga memungkinkan beberapa ruang untuk reformasi dan peluang untuk kerjasama Internasional. Dengan mengesampingkan perdebatan lanjutan atas blok Rokan, sangatlah penting untuk melihat apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan Pertamina selanjutnya.

Sangatlah penting untuk dicatat bahwa agenda nasionalis harus memenuhi kepentingan publik, alih-alih kepentingan elit dan kelompok-kelompok tertentu. Pemerintah juga perlu lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan ekonomi apapun, karena akan membuahkan implikasi jangka panjang. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi Suharto yang berdampak buruk terhadap latar belakang krisis keuangan di Asia pada tahun 1998 sehingga menyebabkan kerusuhan politik dan sosial yang mengakhiri rezim pemerintahannya.

Akhirnya, publik perlu terus mencermati komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik, termasuk transparansi perusahaan milik negara.

Farahdiba Bachtiar tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.

Keterangan foto utama: Indonesia telah memutuskan bahwa perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina akan mengambil alih blok minyak Rokan di Riau dari Chevron ketika kontrak. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Kemenangan Pertamina atas Blok Minyak Rokan dan Signifikansinya

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top