Kemiskinan dan Kematian di Papua: Tanah Emas yang Tragis dan Terlupakan
Berita Politik Indonesia

Kemiskinan dan Kematian di Papua: Tanah Emas yang Tragis dan Terlupakan

Papua, Provinsi Termiskin dengan Cadangan Emas Terbesar
Home » Berita Politik Indonesia » Kemiskinan dan Kematian di Papua: Tanah Emas yang Tragis dan Terlupakan

Oleh: Febriana Firdaus (Times)

Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya, dengan tambang emas terbesar di Indonesia. Namun banyak penduduknya hidup dalam kemiskinan dan ketakutan, karena penjagaan militer yang ketat oleh Indonesia, melindungi tambang-tambang emas di sana. Para pendatang mulai menghuni tanah Papua, membuat penduduk asli harus berjuang lebih keras untuk bertahan, memperparah kemiskinan di Papua. Penduduk Papua khususnya kecewa terhadap Presiden Joko Widodo, yang dianggap tak melakukan apapun untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memperoleh keadilan.

Ketika Bardina Degei memasak untuk makan malam, Ia tidak menggunakan kompor. Ia bahkan jarang menggunakan panci. Di rumah kayunya di Enarotali, yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Paniai di Provinsi Papua, ibu rumah tangga tersebut biasanya hanya menaruh ubi—atau dalam bahasa lokal disebut “nota”—langsung di atas api.

Setelah setengah jam, ubi yang hangus tersebut diambil dan dimakan dengan tangan yang belum dibersihkan. Degei duduk di atas lantai berlumpur—Ia tidak memiliki perabot apapun—di tempat dimana Ia melakukan segala pekerjaan rumah hariannya, seperti mencuci baju dengan air keruh dari rawa terdekat. Sebuah ember di dalam ruangan tanpa atap dijadikan sebagai toilet.

Seorang penambang emas ilegal menyaring pasir dan batu untuk mendulang emas di Timika, Provinsi Papua, Indonesia, pada tanggal 4 Februari 2017.

Seorang penambang emas ilegal menyaring pasir dan batu untuk mendulang emas di Timika, Provinsi Papua, Indonesia, pada tanggal 4 Februari 2017. (Foto: Ulet Ifansasti/Getty Images)

Sebagai istri termuda dari empat istri yang dinikahi oleh suaminya, Ia tidak diharuskan mengurus sawah (poligami adalah hal yang biasa di sini). Dan tentu saja, bekerja hingga larut malam akan sangat berbahaya. Kebanyakan pria di desa tersebut tidak bekerja dan banyak yang senang minum-minum, ditambah banyaknya tentara di desa tersebut. “Tidak ada yang berani berjalan-jalan di sekitar desa setelah pukul 5 sore,” ujarnya.

Ini adalah pemandangan yang jarang terjadi di dataran tinggi Papua, sebuah wilayah bekas jajahan Belanda yang bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969, setelah adanya referendum yang kontroversial, di mana hanya 1.206 orang tetua dipaksa untuk memberikan suaranya, meski sebelumnya pengambilan suara ini sudah disetujui bersama.

Pergerakan masyarakat yang menuntut kemerdekaan Papua dari Belanda, dengan cepat mengubah kemarahannya menjadi kepada pemerintah di Jakarta, yang sangat mengendalikan wilayah tersebut, dan melarang adanya jurnalis asing yang melakukan pengawasan.

Pada tahun 2003, provinsi tersebut secara resmi terbagi menjadi Papua dan Papua Barat, dan Papua Nugini yang telah merdeka menempati bagian timur pulau tersebut.

Enarotali adalah wilayah yang terpencil; perjalanan menuju wilayah ini meliputi 90 menit penerbangan dari Ibu Kota Provinsi Jayapura ke Nabire, dan perjalanan dengan menyewa mobil selama lima jam yang membuat perut mual (tidak ada transportasi umum di sini). Kota yang dihuni oleh sekitar 19 ribu orang tersebut terdiri dari rumah-rumah kayu yang dikeliling oleh pagar bambu, dengan atap besi bergelombang yang penuh karat sehingga berubah warna menjadi kecokelatan.

Warga lokal bekerja untuk menangkap kepiting dari lokasi operasi penambangan di Timika, Provinsi Papua, Indonesia, pada tanggal 2 Februari 2017.

Warga lokal bekerja untuk menangkap kepiting dari lokasi operasi penambangan di Timika, Provinsi Papua, Indonesia, pada tanggal 2 Februari 2017. (Foto: Ulet Ifansasti/Getty Images)

Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menempuh perjalanan ke sini, apalagi para jurnalis, dan yang pasti  tidak ada orang asing. Sebelum para misionaris Kristen tiba, suku Mee Pago di Papua menyembah Tuhan yang disebut Uga Tamee. Ada beberapa perubahan juga. “Kami dulu tidak mengenakan pakaian seperti ini,” ujar Degei, menunjukkan ikat kepalanya yang berwarna terang dan ditenun sendiri, baju berwarna gelap, dan rok berwarna cerah. “Sebelumnya, kami  hanya menggunakan dedaunan di badan kami.”

Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia, di mana 28 persen masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tingkat kematian bayi terparah, dan kemampuan membaca terburuk di Asia. Namun Papua juga merupakan tanah emas milik Indonesia. Tambang minyak terbesar dan paling berharga di dunia, Grasberg, dimiliki oleh Freeport McMoran yang berbasis di Phoenix, Amerika Serikat, yang terhampar 60 mil dari Paniai, provinsi yang berada di dataran tinggi yang berukuran sebesar New Jersey, dan merupakan rumah bagi 153 ribu penduduk.

Pada tahun 2015 saja, Freeport telah mendulang emas dan tembaga seharga $1.3 milyar. Selain itu, sumber daya kayu Papua diperkirakan mencapai seharga $78 milyar.

Namun begitu, seluruh kekayaan ini adalah sumber penderitaan bagi masyarakat Papua, dengan adanya kekuatan militer Indonesia yang terus berjaga. Penyelidikan pada tahun 2005, yang dilaporkan oleh The New York Times, menemukan bahwa Freeport membayar personel militer dan unit-unit lokal sebesar hampir $20 juta antara tahun 1998 dan 2004, termasuk uang sebesar $150 ribu untuk satu orang petugas. Warga Papua meminta otonomi yang lebih besar untuk mengancam para perebut kekayaan ini dan menangani mereka tanpa ampun.

Menurut para aktivis hak asasi manusia, lebih dari 500 ribu masyarakat Papua telah terbunuh, dan ribuan lainnya diperkosa, disiksa, dan dipenjara oleh para pasukan militer Indonesia sejak tahun 1969. Pembunuhan massal di dataran tinggi suku Papua selama tahun 1970 sudah termasuk ke dalam bentuk genosida, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Asia.

Kepolisian Indonesia menangkap lebih dari 3.900 peserta aksi protes damai di wilayah tersebut pada tahun lalu. Kami akan Kehilangan Segalanya, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Archdiocese of Brisbane pada tahun 2016, menunjukkan kesaksian yang menggambarkan kekejaman yang dilakukan pada tahun sebelumnya, seperti eksekusi tidak sesuai hukum, penyiksaan—pemerkosaan dan hukuman dengan menggunakan listrik sangat populer saat itu, menurut laporan lainnya—dan penghancuran brutal terhadap demonstrasi yang berjalan dengan damai. “Sangat sulit untuk menghitung jumlah korban dari kejadian yang terjadi setiap minggu,” kata Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch.

Tekanan semakin meningkat ketika sumber daya alam Papua membuat para pendatang berdatangan dari seluruh daerah di Indonesia. Dari 3.5 juta populasi penduduk di Provinsi tersebut, 83 persen di antaranya adalah umat Kristen, namun demografi tersebut berubah ketika para migran ekonomi Muslim tiba dari pulau-pulau paling berpopulasi lainnya seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.

Kantin-kantin warung khas Jawa menjual ayam goreng dan gado-gado (campuran sayur yang disajikan dengan bumbu kacang). Penduduk lokal kemudian berjuang untuk ikut berkompetisi.

“Para migran tersebut mulai menjual ayam dan sayur di pasar tradisional lebih murah daripada penduduk asli Papua,” ujar Abeth You (24 tahun), seorang penduduk asli Papua yang pindah ke Ibu Kota Provinsi Jayapura untuk bekerja. “Hal ini membuat para penduduk asli Papua—mama-mama (para wanita) di Papua—kehilangan pasar mereka.”

Presiden Indonesia Joko Widodo—alias Jokowi—berjanji untuk menanggulangi ketidakadilan dan kekerasan terhadap hak-hak asasi manusia di Papua, pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Jokowi menjamin kesejahteraan di 27 kabupaten dari total 29 kabupaten di Papua—termasuk Paniai—dalam usahanya menjadi presiden. Namun hanya sedikit perubahan yang terjadi di Papua, dan masyarakat lokal saat ini merasa dikhianati. “Hati kami hancur karena pada tahun 2014 kami memberikan suara untuk Jokowi, dengan harapan Ia akan memenuhi harapan kami untuk mendapatkan kembali keadalian,” ujar You.

Seorang penambang emas ilegal berjalan untuk mendulang emas

Seorang penambang emas ilegal berjalan untuk mendulang emas di sepanjang sungai Aikwa yang berlokasi di lokasi pertambangan resmi Freeport di Timika, Provinsi Papua, pada tanggal 4 Februari 2017. (Foto: Ulet Ifansasti/Getty Images)

‘Saat itu Sangat Kacau, dan Banyak Peluru yang Ditembakkan’

Pada kenyataannya, Paniai berada di titik terendanya hanya dua bulan setelah pelantikan Jokowi pada bulan Oktober. Pada 7 Desember 2014, 11 anak-anak sedang berada di luar rumah menyanyikan lagu natal di depan api unggun di Enarotali, ketika dua orang tentara Indonesia dengan menggunakan sepeda motor menerobos kegelapan. Anak-anak yang terkejut tersebut meminta mereka untuk menyalakan lampu yang ada di kepala mereka.

Salah seorang tentara tersinggung dengan perintah anak-anak tersebut dan kemudian kembali bersama empat tentara lainnya, menurut Pastor Yavedt Tebai. Para tentara tersebut—yang saat itu sedang mabuk—mengejar dan memukul sekelompok anak-anak tersebut dengan ujung senapan mereka, ujar para korban dan saksi. Dan salah seorang tentara menembaki sekelompok anak-anak tersebut.

Seorang anak, Yulianus Yeimo (16 tahun), terluka sangat parah akibat dipukuli hingga koma.

Dua jam kemudian, gedung Komisi Pemilihan Umum pemerintah setempat terbakar, dan semuanya menjadi semakin parah keesokan harinya. Sekitar 1.000 pemuda pria, wanita, dan anak-anak berkumpul di lapangan sepak bola di depan kantor polisi dan pusat komando militer setempat untuk menuntut keadilan. Mereka mengadakan upacara dengan membawa panah untuk berburu dan menampilkan tarian waita—berlari membentuk lingkaran dan menirukan kicauan burung—yang merupakan tarian khas suku Mee Pago Papua. Para peserta protes mulai melemparkan batu ke arah pos polisi dan pangkalan militer.

Seorang aktivis Papua menyampaikan pidatonya saat protes melawan penembakkan fatal terhadap para remaja

Seorang aktivis Papua menyampaikan pidatonya saat protes melawan penembakkan fatal terhadap para remaja saat bentrokan yang terjadi dengan pasukan keamanan di Enarotali, di Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2014. (Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images)

Dengan tekanan yang semakin meningkat, terdapat perintah yang ditujukan kepada para tentara melalui radio internal: “Jika massa tersebut menawarkan perlawanan lebih dari tiga kali, tembak mati mereka,” ujar perintah tersebut, menurut dokumen resmi yang dilihat TIME, yang belum diberikan kepada media lokal.

Yeremias Kayame (56 tahun), kepala lingkungan Kego Koto di Enarotali, melihat bahaya yang mengancam dan menenangkan para peserta protes, serta meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang mau mendengarkan. “Ketika saya berbalik, tiba-tiba saya tertembak di pergelangan tangan kiri saya,” ujarnya kepada TIME di teras rumah kayunya yang diberi warna cerah.

Kayame masih tidak mengetahui siapa yang menembak, namun Ia mengatakan bahwa peluru tersebut datang dari arah sekelompok tentara yang berkumpul. “Saat itu sangat ramai, dan banyak peluru yang ditembakkan,” ujarnya menambahkan.

Seorang penduduk lokal Alfius Youw tertembak tiga kali, menurut keterangan sepupunya yang menyaksikan penembakan tersebut. “Saya berlari ke arahnya dan memeriksa badannya untuk memastikan bahwa itu adalah dia,” Yohanes—seperti banyak masyarakat Indonesia lainnya yang hanya memiliki satu nama—menceritakan kepada TIME dengan muram. “Saya melihatnya tewas…saya menciumnya.”

Kepala Kepolisian Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, mengatakan kepada para wartawan bahwa para petugasnya hanya “menyelamatkan” pangkalan mereka karena saat itu sedang diserang. “Kami harus menyelamatkan diri kami ketika orang-orang tersebut mengancam untuk membunuh kami,” ujar Juru Bicara Kepolisian Papua, Komisaris Pudjo Sulistyo pada tahun 2015. “Ini masalah hidup dan mati.”

Menurut Human Rights Watch, lima orang peserta protes terbunuh dan banyak yang terluka.

‘Saya Takut Ditangkap oleh Pasukan Militer, Saya Takut Ditembak’

Berita tentang pembunuhan tersebut baru sampai di Jakarta keesokan harinya. Tiga minggu kemudian, Jokowi memberikan pidato yang penuh semangat di Jayapura, dimana Ia menyampaikan simpati terhadap para keluarga korban dan berjanji untuk mengusut sejarah kekerasan di Papua. “Saya ingin kasus ini untuk diselesaikan secepatnya, sehingga tidak akan terjadi lagi di kemudian hari,” ujarnya.

Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiranto mengatakan pada Oktober 2016, bahwa Ia sedang menyusun mekanisme di luar hukum untuk menyelesaikan sejarah kekerasan hak asasi manusia. Namun berbagai alasan segera bermunculan. “Sebagian besar kekerasan tersebut terjadi sudah lama. Beberapa yang terjadi pada tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Pada intinya kita berkomitmen untuk menyelesaikan kekerasan-kekerasan ini, namun terdapat proses yang harus dijalani,” ujarnya.

Kemudian Wiranto menarik kembali ucapannya ketika berbicara dengan TIME di Jakarta pada tanggal 5 Juni, dan mengatakan bahwa Ia tidak memiliki rencana untuk membangun mekanisme pengaduan di Papua. Justru, “semuanya akan diselesaikan berdasarkan hukum,” ujarnya.

Wiranto—yang dituduh oleh PBB melakukan “kejahatan kemanusiaan” terkait dengan kematian lebih dari 1.000 orang selama pemilu kemerdekaan berdarah di Timor Timur pada tahun 1999—mengatakan bahwa 11 kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua telah diselesaikan, termasuk kejadian di Paniai.

Keluarga dari para korban di Paniai menanggapi pernyataan tersebut dengan ketidakpercayaan. “Saya telah diwawancara sebanyak empat kali selama tiga tahun terakhir, namun tidak ada kemajuan sama sekali,” ujar Yohanes. “Saya lelah.”

Ia mengatakan bahwa bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, Ia masih hidup dalam ketakutan. “Saya takut,” ujarnya. “Saya takut ditangkap oleh pasukan militer, saya takut ditembak.”

Saudara laki-lakinya, Yacobus, menyatakan hal serupa, bahwa masyarakat Paniai merasa takut ketika berbicara mengenai kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa Ia dipukuli oleh para pasukan militer setelah membantu mengubur empat orang korban. “Setelah mengubur korban-korban tersebut, pasukan militer mencari saya,” ujarnya.

Tempat yang Tragis dan Terlupakan

Penembakkan tersebut belum berhenti. Pada Selasa, kepolisian Indonesia menembak penduduk di kabupaten yang bersebelahan dengan Paniai, Deiyai. Satu orang meninggal dan 17 lainnya terluka, termasuk anak-anak, saat konfrontasi yang terjadi antara penduduk setempat dengan pimpinan perusahaan konstruksi yang menolak membawa seorang pria yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit.

Pria tersebut, Ravianus Douw (24 tahun), yang tenggelam saat sedang mengambil ikan di sungai terdekat, meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Para warga yang marah akhirnya melakukan protes di depan kantor perusahaan tersebut. Polisi mengatakan bahwa para peserta protes tersebut melemparkan batu ke arah petugas, yang kemudian membalas dengan menembakkan tembakan peringatan. Namun warga mengatakan bahwa para anggota Brimob mulai menembak ke arah kerumunan, dan menewaskan satu orang.

“Kami sangat panik, kami takut akan ada pembalasan dendam,” ujar Dominggu Badii (29 tahun)—yang tinggal dekat dengan rumah sakit dan menyaksikan korban yang terluka dibawa masuk—kepada TIME. “Saya saat itu terus bersembunyi di dalam rumah saya selama dua hari.”

Parlemen Deiyai telah meminta para petugas yang terlibat untuk diproses hukum, dan anggota Brimob untuk ditarik dari wilayah tersebut.

Paniai telah menjadi wilayah yang kerap bermasalah bagi Pemerintah Indonesia. Lemahnya pembangunan yang berarti, dirasa tidak cukup bagi masyarakat suku Mee, Moni, Dani, dan Damal, yang tinggal di seberang dataran tinggi Papua. Banyak yang bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sekelompok pemberontak yang mengklaim akan membela hak-hak masyarakat Papua dengan cara melakukan penyerangan yang sporadis dan menculik para tentara Indonesia. Beberapa pemimpin utama OPM berasal dari Paniai, termasuk Tadius Yogi dan Daniel Yudas Kogoya.

Sebagai tanggapannya, ribuan masyarakat Paniai ditangkap dengan semena-mena oleh pasukan militer selama beberapa tahun, dengan alasan “menyelamatkan kedaulatan nasional”. Beberapa yang ditangkap tidak pernah ditemukan lagi. Di antara masyarakat Papua, Paniai dikenal sebagai “tempat yang tragis dan terlupakan”.

Kemiskinan sangat tidak mencukupi. Beras murah yang dijual di Enarotali masih terlalu mahal bagi penduduk lokal. Roti sudah tidak terjangkau. Masyarakat kemudian berusaha menanam sendiri makanan mereka: terutama nota, ditambah dengan beberapa buah dan sayuran berdaun. Berkebun merupakan pekerjaan bagi wanita, dimana satu orang wanita dapat mengurus empat atau lima lahan perkebunan ubi.

Mereka biasanya menyimpan sebagian besar hasil panen untuk keluarga mereka, dan sisanya dijual di pasar lokal. Sepuluh potong nota diberi harga hanya Rp 10 ribu (75 sen).

Seiring berjalannya waktu, ketimpangan ekonomi semakin tumbuh antara penduduk asli Papua dan para migran baru, yang tiba dalam jumlah yang lebih banyak sejak pembukaan rute penerbangan baru di Bandara Nabire. Beberapa pekerjaan yang ada akan didapatkan oleh para migran yang lebih teredukasi dan lebih kaya. Penduduk Papua jarang yang memiliki modal atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat ikut berkompetisi dengan para migran.

“Para pemudanya tidak tertarik untuk tinggal di desa…karena tidak ada pekerjaan dan sulit mencari uang di sini,” ujar John Gobai, Ketua Dewan Suku Paniai.

‘Mereka Tidak Butuh Uang, Mereka hanya Ingin Keadilan’

Terisolasi membuat masyarakat Papua tertutup matanya. Selain itu, aturan pembatasan liputan bagi media internasional sangatlah ketat. Awal tahun ini, jurnalis Perancis Frank Escudie dan Basille Longchamp dideportasi dari Papua karena “lemahnya koordinasi dengan institusi terkait”, terlepas bahwa mereka telah mendapatkan izin untuk melakukan peliputan.

Menurut Phelim Kine, Wakil Direktur Asia di Human Right Watch, janji-janji kampanye Jokowi pada pemilihan presiden untuk mencabut pembatasan peliputan dan meningkatkan keterbukaan serta pembangunan, belum terrealisasi. “Terdapat kesulitan baru bagi para jurnalis asing yang berusaha melakukan liputan dari wilayah paling timur Indonesia, di Provinsi Papua dan Papuar Barat: penolakan visa dan masuk ke daftar hitam (blacklisting),” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Lemahnya pengawasan pers menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap Pemerintah Indonesia terbatas hanya pada negara-negara tetangga Papua. Pada bulan Maret, enam negara pasifik—Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon—mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki “pelanggaran yang bermacam-macam dan telah menyebar” di Papua, termasuk penembakkan di Paniai. Negara-negara ini, menurut sejarah, juga telah mendukung OPM.

Presiden Indonesia Joko Widodo berangkat setelah menghadiri upacara pembebasan tahanan politik di Penjara Abepura di Jayapura, provinsi sebelah timur Papua, pada tanggal 9 Mei 2015. (Foto: Romeo Gacad/AFP/Getty Images)

Juru Bicara Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir, menyangkal tuduhan negara-negara tersebut, dan mengatakan kepada para wartawan di Jakarta, “Di Indonesia, sistem demokrasi masih berlaku, dan adanya kebebasan pers sehingga akan sulit untuk menutupi kasus-kasus hak asasi manusia.”

Masyarakat Papua ingin supaya pemerintah asing untuk memperhatikan hal ini. Ketika delegasi resmi dari Belanda, yang diwakili oleh Duta Besar Hak Asasi Manusia Kees Van Baar, mengunjungi Jayapura pada tanggal 4 Mei lalu, penduduk lokal berteriak dan memohon, “Kami ingin kebebasan,” menurut keterangan sumber yang juga mendatangi pertemuan tersebut, namun tidak ingin dicantumkan namanya.

Indonesia akan melakukan pemilihan presiden pada tahun 2019, namun masyarakat Papua mengatakan bahwa mereka kemungkinan tidak akan mendukung Jokowi lagi. “Jokowi adalah seseorang yang memiliki niat baik, namun Ia dikelilingi oleh orang-orang yang terlibat di dalam penembakan Paniai,” ujar Gobai, Ketua Dewan Suku.

Gobai ingin Jokowi tahu, bahwa masyarakat Paniai hidup di bawah ancaman pasukan militer yang serakah, berkubang dalam kemiskinan, dengan pendidikan dan layanan kesehatan yang sangat buruk.

Gobai mengatakan bahwa masyarakat Paniai—seperti masyarakat Papua lainnya—melihat dukungan suara untuk Jokowi sebagai “utang” yang harus Ia bayar. “Mereka tidak ingin uang, mereka hanya ingin keadilan,” ujarnya.

Terlepas dari ancaman dan intimidasi tersebut, para keluarga korban penembakkan Paniai melakukan satu tindakan simbolis pemberontakan terakhir: mengubur satu tubuh korban di tanah yang terletak persis berseberangan dengan kantor polisi dan pangkalan militer. Mengetahui bahwa keadilan tidak akan pernah ditegakkan, setidaknya mereka tidak akan membiarkan pihak yang bertanggung jawab atas hal ini, melupakan kejahatan yang telah dilakukan. “Anggota keluarga kami telah terbunuh,” ujar Yacobus, kepalanya tertunduk. “Apalagi yang bisa kami lakukan?”

Kemiskinan dan Kematian di Papua: Tanah Emas yang Tragis dan Terlupakan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top