Ketika Amerika Tak Lagi Membela Kemanusiaan, Akankah Eropa Menggantikan?
Eropa

Ketika Amerika Tak Lagi Membela Kemanusiaan, Akankah Eropa Menggantikan?

Presiden Prancis Emmanuel Macron (paling kiri) menyesuaikan dasinya saat dia bercanda dengan Presiden AS Donald Trump, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Senegal Macky Sall dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto saat foto keluarga pada hari pertama G- 20 di Hamburg, Jerman utara, Jumat, 7 Juli 2017. Para pemimpin kelompok 20 bertemu 7 dan 8 Juli 2017. (Foto: AP Photo/Jens Meyer)
Home » Featured » Eropa » Ketika Amerika Tak Lagi Membela Kemanusiaan, Akankah Eropa Menggantikan?

Sementara banyak negara di Eropa meremehkan nilai-nilai Donald Trump yang bebas dan pendekatan transaksional terhadap hubungan internasional, hanya sedikit yang membedakan sikap postur yang ditampilkan oleh Uni Eropa saat ini.

Oleh: Judah Grunstein (World Politics Review)

Banyak yang melatar-belakangi diplomasi publik yang ditampilkan Presiden Perancis Emmanuel Macron, mulai dari caranya menyikapi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, hingga upayanya untuk memimpin diplomasi global mengenai perubahan iklim. Contoh terakhir adalah kunjungannya minggu ini ke China, di mana dia bertindak sesuai harapan: Dalam sebuah versi Prancis tentang “diplomasi panda” yang terkenal di China, Macron menawarkan kepada Presiden China Xi Jinping sebuah kuda berharga dari Penguasa Republik Prancis sebagai hadiah.

Dalam pidatonya di Xian pada saat kedatangannya, Macron menawarkan kepemimpinan bersama China terkait diplomasi perubahan iklim dan meminta bantuan Beijing dalam upaya menstabilkan Afrika Barat dan Sahel. Dia juga mengingatkan tuan rumahnya akan perlunya timbal balik perdagangan, yang menggarisbawahi potensi kemitraan antara China dan Uni Eropa, asalkan didasarkan pada hubungan yang seimbang.

“Eropa sudah kembali,” katanya dengan berani.

Tapi siapa pun yang bertaruh pada Macron untuk memenangkan undian yang bertujuan menunjuk pemimpin baru dunia bebas akan kecewa dengan kunjungannya. Pejabat Prancis meyakinkan wartawan bahwa isu hak asasi manusia akan dibahas secara pribadi. Di depan umum, Macron menghindari menyebutkan sesuatu yang bisa merusak suasana kemenangan dalam kunjungannya.

Presiden China Xi Jinping, kiri, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron

Presiden China Xi Jinping, kiri, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melewati para tentara penghormatan China dalam sebuah upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat, Beijing, 9 Januari 2018. (Foto: AP photo/Mark Schiefelbein)

Pragmatisme serupa ditunjukkan saat kunjungan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini minggu lalu ke Kuba. Mogherini menyoroti fakta bahwa sejak ditandatanganinya sebuah dialog politik dan kesepakatan kerja sama pada 2016, Uni Eropa telah menjadi mitra dagang terkemuka Kuba. Dia menunjuk kesepakatan yang akan segera ditandatangani untuk lebih meningkatkan perdagangan dan investasi.

Seperti Macron di China, bagaimanapun, Mogherini bersikap tertutup mengenai represi pemerintah Kuba terkait perbedaan pendapat di negara tersebut.

Kedua kunjungan tersebut mengilustrasikan pergeseran mendalam dalam logika dan praktik internasionalisme liberal, yang seperti lanskap diplomatik global yang kini menjadi lebih kejam. Dengan cara yang sama, persaingan geopolitik telah menggantikan pemerintahan global, persaingan geo-ekonomi telah menggantikan keuntungan bersama global yang “saling menguntungkan.”

Transformasi ini begitu lengkap, sehingga membutuhkan upaya untuk mengingat bahwa hal tersebut tidak selalu begitu. Ketika China masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, logika di balik hubungan Barat dengan Beijing adalah bahwa mengintegrasikan negara ini lebih jauh ke dalam institusi perdagangan dan tata kelola global adalah kesempatan terbaik untuk meliberalisasi sistem politiknya.

Akan berlebihan untuk mengatakan hal sebaliknya—bahwa perdagangan dengan China telah membuat dunia tak terlalu liberal—mendekati kebenaran. Tapi yang jelas, meski China jauh lebih makmur daripada tahun 2001, lanskap politik domestiknya tidak lagi terbuka. Sebaliknya, Presiden Xi Jinping telah menindak keras dengan toleransi terbatas perbedaan pendapat apa pun yang muncul seperti saat China dipimpin oleh pendahulunya, Hu Jintao. Sebagian besar pengamat China menjadi semakin pesimis dengan masalah hak asasi manusia di China dan kemungkinan terjadinya apa yang disebut ‘pemberontakan damai’ atas Beijing yang menghancurkan China.

Sedangkan internasionalisme liberal telah mendapat serangan umum di Barat, sebagian karena dampak ekonomi yang meliberalisasi perdagangan—seringkali dengan China—atas masyarakat kelas pekerja di negara maju. Akibatnya, internasionalisme liberal menjadi semakin sempit, terkait hampir secara eksklusif dengan sebuah agenda ekonomi yang berfokus pada perluasan akses pasar dan timbal balik—sekali lagi, seringkali dengan China.

Jarang yang menyebutkan tentang keuntungan politik yang diharapkan akan didatangkan oleh perdagangan global ke negara-negara berkembang, karena masyarakat kelas menengah yang baru diberdayakan menuntut lebih banyak pertanggung-jawaban politik dari rezim otoriter. Sebaliknya, penyebaran nilai-nilai politik liberal yang diharapkan oleh negara-negara berkembang di Barat akan menyebar seiring dengan perdagangan liberal saat ini malah kurang terasa.

Kesesuaian peningkatan kemakmuran ekonomi dengan berkurangnya ruang politik telah terlihat di mana-mana, mulai dari negara dengan ekonomi yang dikelola oleh satu partai seperti China dan Vietnam, hingga ke negara-negara demokrasi yang rapuh seperti Turki dan Filipina. Sementara itu, Eropa sendiri telah melihat serangan terhadap demokrasi liberal, yang paling mencolok di Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban.

Tidak adil jika hanya Macron yang disorot karena pendekatan transaksinya terhadap hubungan dengan China, atau Mogherini karena mengambil sikap yang sama dengan Kuba. Tapi Prancis mungkin satu-satunya negara di luar AS yang identitas dirinya mencakup klaim untuk mewakili dan memperjuangkan nilai-nilai universal—seringkali menyebut dirinya “le pays des droits de l’homme,” atau negara hak asasi manusia. Dan Uni Eropa yang baru satu dasawarsa yang lalu membanggakan diri sebagai kekuatan global dalam bentuk baru, yang menggunakan daya tarik modelnya alih-alih kekuatan yang kasar terhadap norma dan prinsip ekspor.

Tentu saja, misi universalis Prancis selalu tampak kurang cerah di bekas koloni Afrika. Dan setelah krisis hutang dan migrasi Eropa, aspirasi tinggi Uni Eropa tampak meningkat secara menggelikan.

Namun, pada periode pasca-Perang Dingin, integrasi negara-negara pasca komunis di Eropa merupakan salah satu keberhasilan nyata dari ekspansi demokrasi Gelombang Ketiga. Dan pada periode awal ketegangan menyusul serangan 9/11, sebagian besar Eropa mempertahankan landasan moralnya untuk dijadikan penyeimbang terhadap reaksi spontan Amerika, terutama penggunaan kebijakan penyiksaan dan penahanan ekstraktif oleh Washington dalam perang melawan teror.

Ada sesuatu yang mencemaskan ketika melihat hal semacam ini, terutama mengingat kekosongan yang ditinggalkan oleh penolakan Presiden AS Donald Trump untuk membela hak asasi manusia sebagai prioritas kebijakan luar negeri. Tapi sementara banyak negara di Eropa meremehkan nilai Trump yang bebas dan pendekatan transaksional terhadap hubungan internasional, tidak banyak yang membedakan sikap postur yang diadopsi oleh UE dan negara anggotanya saat ini.

Keputusan Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2015 untuk membuka perbatasan Jerman bagi para pengungsi dan imigran yang kemudian membanjiri Eropa tampaknya seperti ingatan yang jauh. Tiga tahun setelahnya, dan Uni Eropa pada dasarnya malah membayar rezim otoriter di Afrika untuk mengekang migrasi, meskipun terjadi pelanggaran luas terhadap imigran yang terus meninggalkan negaranya, serta mereka yang kembali.

Keberanian palsu Macron di China, menawarkan kemitraan namun mengejar sebagian besar rampasannya, merupakan contoh terbaru dari tatanan global yang telah semakin transaksional. Prancis, dan Uni Eropa, pernah membanggakan diri untuk menawarkan alternatif. Itu tidak lagi terjadi.

Judah Grunstein adalah pemimpin redaksi World Politics Review. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Prancis Emmanuel Macron (paling kiri) menyesuaikan dasinya saat dia bercanda dengan Presiden AS Donald Trump, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Senegal Macky Sall dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto saat foto keluarga pada hari pertama G- 20 di Hamburg, Jerman utara, Jumat, 7 Juli 2017. Para pemimpin kelompok 20 bertemu 7 dan 8 Juli 2017. (Foto: AP Photo/Jens Meyer)

Ketika Amerika Tak Lagi Membela Kemanusiaan, Akankah Eropa Menggantikan?
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top