Kontroversi Hukum Negara Yahudi Israel: Inilah Tujuan Mereka Sebenarnya
Timur Tengah

Kontroversi Hukum Negara Yahudi Israel: Inilah Tujuan Mereka Sebenarnya

Pemimpin Spiritual Druze Sheik Mowafaq Tafik (tengah) di sebuah unjuk rasa menentang undang-undang negara Yahudi Israel yang dikritik telah mengesampingkan orang-orang non-Yahudi Israel, di Tel Aviv, Israel, pada tanggal 4 Agustus 2018. (Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner)
Home » Featured » Timur Tengah » Kontroversi Hukum Negara Yahudi Israel: Inilah Tujuan Mereka Sebenarnya

Hukum negara bangsa Yahudi Israel bertujuan lebih dari sekadar penentuan nasib sendiri. Tujuan sebenarnya adalah hegemoni Yahudi, perbedaan formal antara status sipil orang Yahudi dan non-Yahudi. Perbedaan formal tersebut mencakup status kewarganegaraan orang Yahudi, sebagai anggota penuh dari badan politik, dan non-Yahudi, sebagai warga negara inferior—yang secara struktural tunduk pada kedaulatan orang Yahudi.

Baca juga: UU Negara Bangsa Yahudi Israel Abaikan Isu Kesetaraan dan Minoritas

Oleh: Avner Inbar (World Politics Review)

Setelah diratifikasi oleh Knesset pada tanggal 19 Juli, RUU negara-bangsa Israel—yang dirancang untuk mendefinisikan negara tersebut lebih eksklusif pada garis-garis etnis Yahudi—bergabung dengan daftar singkat Undang-Undang Dasar yang membentuk konstitusi dasar negara tersebut.

Sebuah foto yang menampakkan para anggota Knesset dari partai sayap kanan Likud yang tampak menyeringai—memperingati kesempatan itu dengan berkumpul untuk selfie di dekat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sumingrah—dengan cepat menjadi viral. Butuh beberapa hari agar senyuman tersebut memudar, karena para anggota koalisi Netanyahu mulai mengalami apa yang disebut ‘penyesalan pembeli.’

Mereka terheran-heran bahwa minoritas etnis Israel—khususnya, komunitas Druze, yang terkenal karena kesetiaannya kepada negara dan perwakilan yang tinggi dalam militer Israel—tidak senang dengan hukum yang secara resmi menurunkan status kewarganegaraan mereka.

Naftali Bennett—Pemimpin Partai Rumah Yahudi yang ultra-nasionalis—mengatakan di Twitter bahwa “cara undang-undang itu ditetapkan sangat ofensif, khususnya bagi mereka yang sangat mendukung Negara Yahudi ini. Tentu saja, itu bukan niat Pemerintah Israel… Tanggung jawab untuk memperbaiki keretakan ada pada kita.”

Moshe Kahlon—Pemimpin Partai Kulanu yang berhaluan tengah—mengikutinya dengan menegaskan bahwa undang-undang itu “diberlakukan secara tergesa-gesa. Kami melakukan kesalahan dan kami akan memperbaikinya.”

Namun, undang-undang itu tidak diberlakukan secara tergesa-gesa. Itu jelas ditetapkan dengan kelalaian—yang mungkin apa yang ingin dikatakan Kahlon—karena ‘tergesa-gesa’ tidak dapat dikaitkan dengan proses legislatif yang sudah berlangsung selama tujuh tahun yang panjang.

RUU ini berasal dari sebuah wadah pemikir kecil yang konservatif di Yerusalem, dan diperkenalkan di Knesset pada Agustus 2011 oleh anggota Likud dan Partai Kadima yang sekarang sudah mati. RUU aslinya berisi beberapa ketentuan yang tidak sampai ke hukum final—yang paling signifikan, aturan tersebut memberikan “hukum Yahudi” status khusus dalam prosedur legislatif dan peradilan.

Beberapa upaya sebelumnya untuk menyelesaikan proses legislatif yang panjang digagalkan oleh Netanyahu sendiri, yang tampaknya lebih menyukai keuntungan politik dari debat publik yang memecah-belah, dibandingkan rancangan undang-undang dan manfaat (yang diragukan) dari meloloskan RUU itu.

Mungkin tekanan dari benturan-benturan hukum yang semakin memuncak yang dialami Netanyahu—atau dampak dari pemilu yang semakin dekat—menjadi hal yang akhirnya mengubah perhitungan politik Netanyahu. Tiba-tiba, RUU yang merana di Knesset di bawah tiga pemerintahannya menjadi “hukum yang paling penting untuk memastikan inti dari eksistensi Israel sebagai negara-bangsa dari orang-orang Yahudi.”

Seperti biasa, Netanyahu gagal untuk menentukan apa, tepatnya, eksistensi nasional yang harus dipastikan.

Dengan sendirinya, versi hukum negara-bangsa yang diratifikasi lebih tidak diskriminatif dan kurang memicu amarah dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ini terdiri dari kombinasi aneh dari fakta-fakta sepele—”nama Negara adalah ‘Israel'”—deklarasi politik yang kabur—”negara memandang pembangunan pemukiman Yahudi sebagai nilai nasional”—dan prinsip-prinsip kelembagaan—”bahasa negara adalah Ibrani.”

UU Negara-Bangsa Israel yang Kontroversial: Sebuah Penjelasan

Anggota Knesset Oren Hazan berswafoto dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, (tengah), dan Anggota Parlemen David Bitan, (kanan Netanyahu), untuk merayakan pengesahan RUU negara-bangsa, pada tanggal 19 Juli 2018, di Yerusalem. (Foto: AP/Olivier Fitoussi)

Masih terlalu dini untuk mengetahui apa implikasi sebenarnya dari hukum negara bangsa Yahudi itu, karena beberapa ketentuan yang memiliki konsekuensi praktis masih bisa diinterpretasi, dan banyak dari kemungkinan terburuknya sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Sangat diragukan jika hukum itu mengubah apa pun dalam situasi konstitusional Israel.

Arti sebenarnya dari hukum itu terletak pada simbolisme dan dasar pemikiran ideologisnya. Riad Ali—jurnalis Druze untuk jaringan televisi publik Israel—mengekspresikannya dengan baik dalam kritik enam menit tentang hukum yang dia sampaikan di depan kamera.

Ali yang tampak terguncang mengatakan bahwa UU itu telah menghancurkan “impian Israel.”

“Saya tidak bisa lagi merasa seperti orang Israel karena kata ‘masyarakat Israel’ dihapus dari kamus,” tambahnya. “Sekarang hanya ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan saya bukan orang Yahudi.”

Untuk lebih jelasnya, minoritas etnis Israel—yang mencakup 20 persen dari populasi—selalu menderita diskriminasi terbuka dalam berbagai bentuk. Israel memiliki undang-undang imigrasi terpisah untuk orang Yahudi dan non-Yahudi, dan dalam beberapa tahun terakhir membuat hampir tidak mungkin bagi pasangan Palestina dari warga Arab untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Diskriminasi yang tersebar luas dalam alokasi lahan publik dan dana seringkali tidak resmi, misalnya, dengan membatasi keuntungan tertentu bagi para veteran tentara. Tetapi ketidakadilan mendasar biasanya dibenarkan atas dasar instrumental: Yahudi membutuhkan status khusus di tanah air mereka karena penindasan yang mereka alami di masa lalu dan risiko yang mereka hadapi saat ini.

Penduduk Arab Israel selalu bisa menghibur diri dengan fakta bahwa status tingkat kedua mereka—meski eksplisit—tidak formal. Sebagai warga negara Israel, mereka berdiri sejajar dengan mayoritas Yahudi. Dan mereka dapat, secara teori, kembali pada Deklarasi Kemerdekaan Israel, yang menjamin “kesetaraan hak sosial dan politik sepenuhnya bagi semua penghuninya terlepas dari agama, ras, atau jenis kelamin.”

Undang-undang baru itu mengingkari jaminan tersebut, dan penegasannya sebagai Undang-Undang Dasar—yang pada dasarnya di Israel hal itu setara dengan amandemen konstitusi—mengancam akan mendefinisikan kembali hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi di negara itu.

Menurut narasi dominan sayap kanan yang membenarkan hukum tersebut, keseimbangan yang halus antara sisi Yahudi dan karakter demokrasi Israel telah terganggu sejak Undang-undang Dasar tahun 1992 tentang Martabat dan Kebebasan Manusia, secara luas dianggap sebagai permata mahkota revolusi “konstitusional liberal Israel” pada tahun 1990-an.

Pencapaian legislatif itu—seperti yang dikeluhkan kaum konservatif—meninggalkan Israel dengan “sistem nilai konstitusional yang tidak seimbang,” karena mengkodifikasi komitmen terhadap hak asasi manusia universal tetapi meninggalkan “nilai-nilai Yahudi” tertentu di luar kerangka konstitusional. Oleh karena itu, perlu ada Undang-undang Dasar yang didedikasikan untuk menegaskan kembali “nilai-nilai Israel sebagai Negara Yahudi.”

Tetapi nilai-nilai ini hanya memiliki satu kemungkinan makna dalam konteks ini: hegemoni Yahudi. Undang-undang tersebut menyatakan “nilai” ini ketika menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang berhak atas penentuan nasib sendiri di kancah nasional di Israel, memberikan bahasa Arab “status khusus” yang berlawanan dengan pengakuan bahasa tersebut sebagai bahasa resmi, dan mengakui pemukiman Yahudi sebagai “nilai-nilai nasional.”

Tapi kali ini masalahnya bukan berada pada rinciannya. Dalam pesan yang mendasarinya, mereka bermaksud untuk menyampaikan: Orang Yahudi adalah tuan tanah di Negara Israel, sementara semua warga lainnya hanyalah penghuni.

UU Negara Bangsa Yahudi

Para demonstran menghadiri unjuk rasa untuk memprotes “RUU negara-bangsa Yahudi” di kota pesisir Israel Tel Aviv, pada tanggal 14 Juli 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Jack Guez)

Para pendukung undang-undang negara-bangsa bersikeras bahwa undang-undang tersebut tidak mengatakan demikian. Tetapi UU tersebut akan tidak masuk akal tanpa asumsi bahwa orang Yahudi Israel tidak puas hanya dengan menyatakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri nasional melalui proses sipil dan demokratis.

Jika tidak, apa yang salah dengan kerangka kerja konstitusional yang ada? Bukankah itu proses demokrasi yang memungkinkan orang Yahudi untuk membentuk ruang publik Israel, dan menyusun seluruh struktur hukumnya, termasuk, misalnya, hukum naturalisasi yang menentukan kebijakan imigrasi yang berbeda untuk orang Yahudi, yang selalu diterima, dan non-Yahudi, yang hampir tidak pernah ada? Apa lagi yang mereka inginkan? Mungkin semacam status super yang mengalahkan otoritas proses demokrasi yang mereka nikmati bersama orang non-Yahudi.

Yang ada, undang-undang negara-bangsa memperjelas bahwa bagi kaum fanatik sayap kanan yang saat ini mendominasi politik Israel—dari Netanyahu hingga Naftali Bennett—penentuan nasib sendiri nasional untuk orang Yahudi di Israel secara tegas bukanlah tentang Negara Yahudi. Itu karena tujuan mulia ini sebenarnya mudah dicapai melalui politik demokratis.

Tidak ada dalam Hukum Dasar Israel yang masih ada yang mencegah orang Yahudi sepenuhnya mengekspresikan identitas kolektif mereka dan melaksanakan hak kolektif mereka melalui mekanisme standar pemerintahan sendiri. Itu adalah niat asli Zionisme dan masih merupakan makna otentik dari gagasan Negara Yahudi.

Tidak perlu mengimbangi demokrasi dengan Keyahudian ketika orang Yahudi menikmati mayoritas demokrasi yang stabil, dan tidak ada pembenaran untuk melakukannya jika, suatu saat, mereka tidak dapat lagi menikmatinya.

Baca juga: Dikecam: RUU Kontroversial Jadikan Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi

Hukum negara-bangsa, sebaliknya, dimaksudkan untuk memastikan lebih dari penentuan nasib sendiri. Tujuan sebenarnya adalah hegemoni: perbedaan formal antara status kewarganegaraan orang Yahudi, sebagai anggota penuh dari badan politik, dan non-Yahudi, sebagai warga negara inferior—secara struktural tunduk pada kedaulatan orang Yahudi.

Undang-undang itu sendiri menerjemahkan alasan terdistorsi ini menjadi ketentuan hukum yang relatif ringan. Tetapi sangat naif untuk percaya bahwa undang-undang itu benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang tidak disengaja dalam revolusi konstitusional Israel sebelumnya, daripada membuat undang-undang yang baru.

Avner Inbar adalah seorang rekan pengamat senior dan pendiri Molad, sebuah wadah pemikir progresif yang berbasis di Yerusalem.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Pemimpin Spiritual Druze Sheik Mowafaq Tafik (tengah) di sebuah unjuk rasa yang menentang undang-undang negara Yahudi Israel yang dikritik telah mengesampingkan orang-orang non-Yahudi Israel, di Tel Aviv, Israel, pada tanggal 4 Agustus 2018. (Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Kontroversi Hukum Negara Yahudi Israel: Inilah Tujuan Mereka Sebenarnya
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top