Berita Politik Indonesia

Korban Kekerasan Masa Lalu di Indonesia Tuntut Keadilan

Korban Kekerasan Masa Lalu di Indonesia Tuntut Keadilan (Foto: ucanews.com)
Home » Berita Politik Indonesia » Korban Kekerasan Masa Lalu di Indonesia Tuntut Keadilan

Dengan dilantiknya tujuh anggota baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada bulan depan, para keluarga dan korban kekerasan masa lalu di Indonesia pun berharap komisioner Komnas HAM yang baru pada akhirnya akan mewujudkan keadilan atas kasus-kasus yang telah lama terhenti. Komisioner baru tersebut berkewajiban untuk memenuhi janji kampanye Pilpres tahun 2014 yang dijanjikan oleh presiden Joko Widodo, untuk mengadili mereka yang bersalah.

Oleh: Ryan Dagur (La Croix)

Korban Kekerasan Masa Lalu di Indonesia Tuntut Keadilan

Putra Maria Catharina Sumarsih, Bernardus Realino Norma Irawan, terbunuh dalam sebuah demonstrasi mahasiswa Indonesia tahun 1998. (Foto: ucanews.com)

Keluarga dan korban kekerasan di masa lalu di Indonesia berharap komisioner Komnas HAM yang baru pada akhirnya akan mewujudkan keadilan atas kasus-kasus yang telah lama terhenti.

Tujuh anggota baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan dilantik pada bulan depan, dan bertugas hingga tahun 2022.

Salah satu masyarakat yang ingin mengawasi kinerja mereka adalah Maria Catharina Sumarsih, seorang umat Katolik, dimana putranya Bernardus Realino Norma Irawan, tewas pada tahun 1998. Mahasiswa Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta tersebut terbunuh bersama 17 orang mahasiswa lainnya saat berdemo pada akhir masa pemerintahan Soeharto.

Sebuah otopsi menunjukkan bahwa putranya meninggal setelah diterjang oleh peluru baku standar, namun hanya personel militer tingkat rendah yang dinyatakan bersalah menyebabkan kematiannya. Sumarsih meminta komisioner baru tersebut untuk menyelidiki pengambilan keputusan militer senior pada saat itu di pengadilan “ad hoc” hak asasi manusia.

“Saya sudah hampir 19 tahun menunggu keadilan,” kata ibu yang masih berduka tersebut. Komisioner sebelumnya gagal untuk bertindak melawan para pemimpin militer, meskipun menyatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Kasus lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat termasuk pembersihan anggota komunis pada pertengahan tahun 1960-an dimana lebih dari 500 ribu orang terbunuh.

Sumarsih mengatakan bahwa komisioner baru tersebut berkewajiban untuk memenuhi janji kampanye Pilpres tahun 2014 yang dijanjikan oleh presiden yang berkuasa, Joko Widodo, untuk mengakhiri  kebebasan hukum mereka yang bersalah. Komisioner tersebut akan memiliki waktu dua tahun untuk melakukannya, sebelum Presiden Widodo mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2019, ujarnya.

Bedjo Untung, korban pembersihan komunis, mengatakan bahwa komisioner yang baru tidak boleh mengulangi kegagalan pendahulu mereka pada tahun 2012-2017, untuk memulihkan status orang yang dicap buruk. “Akibat adanya stigma tersebut, sampai saat ini kami terus ditindas,” kata Untung. Ia menekankan bahwa dia dan yang lainnya masih dilarang untuk berkumpul.

Yati Andriyani, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mengatakan bahwa komisioner hak asasi manusia tersebut perlu membuktikan independensi mereka. “Mereka seharusnya tidak berpihak pada partai-partai tertentu karena saat ini Indonesia memasuki masa-masa yang dipenuhi politik menjelang pemilihan umum tahun 2019,” katanya.

Sementara itu, Choirul Anam, salah satu komisioner baru, mengatakan bahwa dia akan berusaha memaksimalkan perannya. “Kami akan melanjutkan usaha yang telah dimulai oleh komisioner pada periode sebelumnya,” kata mantan wakil Ketua LSM yang berbasis di Jakarta, Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia.

 

Korban Kekerasan Masa Lalu di Indonesia Tuntut Keadilan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top