Sanksi PBB kepada Korea Utara
Asia

Korea Selatan Bersikap Selektif dalam Menerapkan Sanksi PBB atas Korea Utara

Berita Internasional >> Korea Selatan Bersikap Selektif dalam Menerapkan Sanksi PBB atas Korea Utara

Korea Selatan dilaporkan melanggar sanksi PBB atas Korea Utara. Korea Selatan telah mengirimkan 342,9 ton produk minyak bumi ke Korea Utara pada tahun 2018, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, tetapi NK News mengatakan bahwa pengiriman itu tidak dilaporkan ke PBB. Negara-negara anggota PBB harus memberi tahu komite sanksi setiap 30 hari mengenai jumlah produk olahan minyak bumi yang dipasok, dijual, atau ditransfer ke Korea Utara.

Oleh: Joyce Lee (Reuters)

Korea Selatan telah gagal memberi tahu komite sanksi PBB ketika mengirim sekitar 300 ton produk minyak bumi ke Korea Utara pada tahun 2018, menurut laporan situs internet NK News pada hari Rabu (23/1), yang menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak mematuhi sanksi.

Korea Selatan telah mendesak pelonggaran sebagian dari sanksi Dewan Keamanan PBB pada saat meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, ketika Amerika Serikat terus menekan Korut untuk menghapuskan program senjata dan misil nuklirnya.

“Korea Selatan telah memilih untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara secara selektif dan seringkali tidak konsisten,” demikian laporan NK News, sebuah kelompok yang mengikuti perkembangan di Korea Utara, menurut analisis yang dikutip dalam laporan di situs internet NK News.

Baca Juga: Indonesia Pasang Badan Bahas Masalah Muslim di Dewan Keamanan PBB

Korea Selatan telah mengirimkan 342,9 ton produk minyak bumi ke Korea Utara pada tahun 2018, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, tetapi NK News mengatakan bahwa pengiriman itu tidak dilaporkan ke PBB.

Pemerintah Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu (23/1) bahwa pihaknya “telah mematuhi kerangka sanksi terhadap Korea Utara” sambil mewujudkan proyek pertukaran dan kerja sama dengan Korea Utara.

“Kami hanya menggunakan produk minyak bumi untuk melakukan proyek bersama antar-Korea, dan pandangan kami adalah bahwa ini tidak merusak tujuan sanksi terhadap Korea Utara,” menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa laporan bulanan pengiriman minyak bumi ke Korea Utara menunjukkan hanya China dan Rusia yang menyerahkan laporan yang diperlukan pada tahun 2018. Di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB 2397, yang diadopsi pada tahun 2017, negara-negara anggota harus memberi tahu komite sanksi setiap 30 hari mengenai jumlah produk olahan minyak bumi yang dipasok, dijual, atau ditransfer ke Korea Utara.

Sanksi PBB mengizinkan hingga 500.000 barel atau 73.087 ton produk olahan minyak bumi per tahun dari semua negara anggota PBB untuk dipasok, dijual, atau ditransfer ke Korea Utara.

Sebagian besar produk minyak bumi yang dikirim ke Korea Utara pada tahun 2018 digunakan untuk reuni keluarga Korea Utara-Korea Selatan pada bulan Agustus 2018, maupun proyek-proyek bersama seperti survei rel kereta api dan renovasi kantor penghubung di Kaesong, Korea Utara. Sekitar 32,3 ton minyak telah dikembalikan ke Korsel, menurut Kementerian Unifikasi.

Baca Juga: Palestina Kembali Umumkan Rencana Jadi Anggota Penuh PBB

Korea Selatan mengatakan pada bulan November 2018 bahwa mereka telah menerima pembebasan sanksi dari Dewan Keamanan PBB untuk survei rel kereta api bersama, langkah pertama menuju menghubungkan kembali jalur kereta api dan jalan yang ditutup selama Perang Korea 1950-1953.

Laporan oleh Joyce Lee dan diedit oleh Darren Schuettler.

Keterangan foto utama: Para pejabat Korea Selatan dan Utara membuka selubung atas papan penunjuk jalan Seoul ke Pyeongyang selama upacara peletakan batu pertama untuk menghubungkan kembali rel kereta api dan jalan di Stasiun Panmun di Kaesong, Korea Utara, 26 Desember 2018. (Foto: Reuters/Yonhap)

Korea Selatan Bersikap Selektif dalam Menerapkan Sanksi PBB atas Korea Utara

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top