Korea Selatan Pertimbangkan Cabut Beberapa Sanksi Korea Utara
Asia

Korea Selatan Pertimbangkan Cabut Beberapa Sanksi Korea Utara

Berita Internasional >> Korea Selatan Pertimbangkan Cabut Beberapa Sanksi Korea Utara

Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk mencabut sanksi mereka terhadap Korea Utara. Sanksi yang dijatuhkan pada tahun 2010 itu, jika dicabut bisa memberikan kelonggaran ekonomi terhadap negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Sementara itu, Amerika merasa gelisah melihat pertimbangan Korea Selatan, karena upaya denuklirisasi yang masih juga belum ada kemajuan.

Oleh: Kim Tong-hyung (Associated Press)

Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mencabut beberapa sanksi sepihak terhadap Korea Utara, untuk menciptakan lebih banyak momentum bagi diplomasi yang bertujuan meningkatkan hubungan dan meredakan krisis nuklir, kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan, pada Rabu (10/10).

Selama audit parlemen di kementeriannya, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji apakah akan mencabut sanksi Korea Selatan yang dikenakan pada Korea Utara pada tahun 2010, setelah serangan mematikan terhadap kapal perang yang menewaskan 45 pelaut Korea Selatan.

Menyusul reaksi marah dari anggota parlemen oposisi konservatif, kementerian Kang kemudian mencoba mengecilkan komentarnya, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah belum memulai ulasan “penuh” tentang sanksi tersebut, yang berarti belum ada keputusan yang akan segera diambil.

Ketika ditanya tentang komentar Kang, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Korea Selatan hanya bisa mencabut sanksi terhadap Korea Utara dengan persetujuannya. Jawabannya tersebut menyiratkan perselisihan antara kedua sekutu tersebut, terkait kecepatan keterlibatan antar-Korea, di tengah kekhawatiran di Washington bahwa Pyongyang sangat lamban dalam memenuhi janji untuk denuklirisasi.

“Mereka tidak akan melakukan itu tanpa persetujuan kami,” kata Trump. “Mereka tidak melakukan apa pun tanpa persetujuan kami.”

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, sebagian besar tetap teguh pada sanksi meskipun secara aktif terlibat dengan Korea Utara, dan melayangkan kemungkinan investasi besar dan proyek ekonomi bersama sebagai imbalan pelepasan senjata nuklir Korea Utara.

Baca Juga: ‘Malu’: Warga Korea Selatan Merinding Lihat Pelukan Kim Jong-un

Langkah oleh Korea Selatan untuk mencabut beberapa sanksi hanya akan memiliki sedikit dampak, karena sanksi internasional yang dipimpin AS tetap berlaku. Tetapi jelas Seoul sedang mempersiapkan untuk memulai kembali proyek ekonomi bersama, jika negosiasi nuklir yang lebih besar antara Amerika Serikat dan Korea Utara mulai membuahkan hasil.

Korea Selatan secara efektif telah menutup semua kerja sama ekonomi lintas batas—kecuali sebuah taman pabrik yang dijalankan bersama di kota perbatasan Korea Utara Kaesong—sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal perang tersebut. Apa yang disebut “Langkah-langkah 24 Mei” tahun 2010 juga melarang Korea Utara menggunakan jalur pelayaran di wilayah Korea Selatan.

Taman pabrik di Kaesong ditutup pada tahun 2016 setelah uji coba nuklir Korea Utara dan peluncuran roket jarak jauh.

Sejumlah besar pemimpin bisnis Korea Selatan menemani Moon bulan lalu ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara, di mana dia dan pemimpin Kim Jong-un setuju untuk menormalisasi operasi di taman pabrik Kaesong, dan melanjutkan tur bersama ke Korea Utara bila memungkinkan, menyuarakan optimisme bahwa sanksi internasional bisa berakhir dan memungkinkan proyek semacam itu.

Korea Utara dan Korea Selatan juga mengumumkan langkah-langkah untuk mengurangi ancaman militer konvensional, seperti menciptakan zona penyangga di sepanjang perbatasan darat dan laut mereka, dan zona larangan terbang di atas perbatasan. Korea Utara juga mengatakan akan membongkar fasilitas nuklir utamanya di Nyongbyon jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang tidak ditentukan.

Kecepatan dalam keterlibatan antar-Korea tampaknya telah menciptakan tingkat kegelisahan di Washington, yang menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan hubungan antara kedua Korea harus bergerak bersama dengan upaya denuklirisasi Korea Utara.

Kang juga mengatakan pada Rabu (10/10), bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan ketidaksenangan atas perjanjian militer antar-Korea. Kang tidak menyebutkan apa yang Pompeo tidak senangi, tetapi mengatakan bahwa dia menanyakan “beberapa pertanyaan” tentang konten perjanjian tersebut. Komentar Kang cenderung memicu spekulasi bahwa Washington belum sepenuhnya memberikan persetujuan, sebelum Seoul menandatangani perjanjian itu.

Meskipun bertemu Moon tiga kali dan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Juni, Kim belum memberikan tanda yang meyakinkan bahwa dia siap untuk mengakhiri senjata nuklirnya, yang mungkin dia lihat sebagai jaminan terkuatnya untuk bertahan hidup. Pompeo baru-baru ini mengunjungi Kim di Pyongyang dalam upaya untuk mengatur KTT lain antara Kim dan Trump, setelah berbulan-bulan perundingan tingkat rendah yang melihat Korea Utara menuduh Washington “seperti gangster” karena menuntut denuklirisasi.

Baca Juga: Korea Selatan Terus Memikat Rezim Kim Bahkan Ketika Amerika Menjauh

Terlepas dari suasana yang membaik dan negosiasi antara Korea saat ini, pencabutan sanksi akan menjadi keputusan sulit bagi pemerintah Seoul.

Masyarakat Korea Selatan sangat terpecah dalam garis-garis ideologis, dan banyak orang yang masih menyimpan amarah mendalam atas serangan Korea Utara tahun 1950 yang memulai Perang Korea. Ada pertumpahan darah sesekali sejak itu—serangan tahun 2010 terhadap kapal perang, beberapa bulan kemudian diikuti oleh penembakan Korea Utara atas pulau perbatasan Korea Selatan yang menewaskan empat orang dan menghancurkan rumah-rumah.

Kang menunjukkan bahwa banyak bagian dari sanksi Korea Selatan tahun 2010, sekarang digandakan dengan sanksi PBB yang sangat diperkuat setelah tahun 2016, ketika Korea Utara mulai mempercepat uji coba nuklir dan rudalnya. Dia juga menggambarkan sanksi sepihak Seoul sebagai hambatan utama dalam memulai kembali pariwisata Korea Selatan di resor Gunung Berlian Utara, yang dihentikan pada tahun 2008 setelah penembakan seorang wanita Korea Selatan di sana.

Namun penghapusan sanksi tersebut tidak akan cukup untuk mengembalikan pariwisata tersebut, kata Koh Yu-hwan, seorang ahli Korea Utara di Universitas Dongguk Seoul dan penasihat kebijakan untuk Moon. Walau sanksi PBB terhadap Korea Utara tidak melarang pariwisata, namun sanksi itu melakukan pembatasan ketat pada transfer tunai dalam jumlah besar, katanya. Namun, pencabutan sanksi tahun 2010 bisa menawarkan setidaknya beberapa manfaat nyata bagi Korea Utara.

“Untuk Korea Utara, hasil yang paling berarti dari pencabutan ‘langkah-langkah tanggal 24 Mei’ adalah bahwa kapal-kapalnya akan dapat melakukan perjalanan melalui Selat Jeju lagi,” kata Koh, mengacu pada perairan antara daratan Korea Selatan dan pulau selatan Jeju. “Ini akan memungkinkan mereka untuk menghemat waktu dan bahan bakar.”

Keterangan foto utama: Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha berbicara di Majelis Nasional di Seoul, pada Rabu, 10 Oktober 2018. Kang mengatakan bahwa Seoul sedang mempertimbangkan untuk mencabut beberapa sanksi sepihak terhadap Pyongyang untuk menciptakan lebih banyak momentum untuk diplomasi, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan meredakan krisis nuklir. (Foto: Yonhap via AP/Hwang Kwang-mo)

Korea Selatan Pertimbangkan Cabut Beberapa Sanksi Korea Utara

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top