Sebelum Denuklirisasi Korea Utara, Korut Tuntut Deklarasi Akhir Perang
Asia

Korea Utara Tuntut Deklarasi Berakhirnya Perang, Sebelum Denuklirisasi

Para prajurit Korea Utara menunggu untuk memberi penghormatan kepada patung-patung pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Il Sung dan Kim Jong Il, pada peringatan berakhirnya Perang Korea, di bukit Mansu di Pyongyang, pada tanggal 27 Juli. Tanpa perjanjian resmi, Korea Utara secara teknis masih berada dalam kondisi perang dengan Korea Selatan dan AS—sesuatu yang ingin sekali diubah oleh Korea Utara, di tengah perundingan perdamaian yang sedang berlangsung. (Foto: AFP/Getty Images/Ed Jones)
Berita Internasional >> Korea Utara Tuntut Deklarasi Berakhirnya Perang, Sebelum Denuklirisasi

Korea Utara menuntut Amerika Serikat untuk secara resmi mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea, sebelum denuklirisasi Korea Utara dilakukan. Perang Korea tahun 1950-an berakhir dengan kebuntuan dan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Namun juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa AS berkomitmen untuk mendeklarasikan berakhirnya perang, hanya ketika Korea Utara telah melakukan denuklirisasi.

Oleh: Tom O’connor (Newsweek)

Baca Juga: Beijing Tunda Rencana ‘Silicon Valley’-nya China, Khawatir Ancaman Amerika

Korea Utara telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk secara resmi mengakhiri konflik selama puluhan tahun di antara mereka dan mencabut sanksi, seiring hambatan baru muncul untuk melaksanakan perundingan perdamaian bersejarah.

Rodong Sinmun—surat kabar resmi dari Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa—menerbitkan sebuah komentar pada Kamis (9/8), yang menyatakan bahwa “mendeklarasikan berakhirnya perang adalah proses pertama untuk memastikan perdamaian dan keamanan, tidak hanya di Semenanjung Korea tetapi juga di kawasan dan di dunia.”

AS mendukung Korea Selatan melawan lawannya Korea Utara—yang didukung oleh negara tetangga komunis Uni Soviet dan China—dalam perang berdarah tahun 1950-an yang berakhir dengan kebuntuan dan gencatan senjata, tetapi tidak ada perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani.

“Jika konfrontasi militer antara DPRK dan AS berakhir dengan pengumuman deklarasi berakhirnya perang, sebuah atmosfer yang menguntungkan untuk membangun kepercayaan akan tercipta,” tulis komentar itu, menurut kantor berita resmi Korea, yang menggunakan akronim Korea Utara: Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).

“Pemerintah DPRK telah lama mengusulkan untuk mengumumkan berakhirnya perang dan mengganti Perjanjian Gencatan Senjata dengan perjanjian damai sebagai cara yang paling masuk akal untuk meredakan ketegangan, dan memastikan perdamaian yang tahan lama di Semenanjung Korea,” tambahnya. “Tapi, ini belum terwujud. Ini menunjukkan bahwa upaya sepihak tidak bisa menyelesaikan masalah. Kedua belah pihak harus melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini.”

Setelah pertikaian yang tegang tahun lalu antara Korea Utara dan AS, Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pertukaran diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya pada awal tahun ini. Perundingan tersebut menghasilkan janji untuk mengakhiri secara resmi permusuhan mereka, dan ini ditegaskan kembali ketika pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un bertemu di Singapura dengan Presiden Donald Trump dua bulan lalu.

Kim setuju untuk meninggalkan senjata nuklir—yang sering dia katakan sangat penting untuk mempertahankan diri dari serangan—sementara Trump berjanji akan pada akhirnya mencabut sanksi, memastikan keselamatan Kim, dan berpotensi membentuk deklarasi perdamaian yang abadi.

Menjelang pertemuan puncak tersebut, Kim menyatakan diberhentikannya semua uji coba nuklir dan rudal jarak jauh, dan kemudian menghancurkan dua situs uji coba dan pengembangan senjata utama. Citra satelit terbaru menunjukkan bahwa dia telah lebih jauh membongkar kemampuan rudalnya.

Korea Utara juga telah membebaskan tahanan AS dan memulangkan jasad tentara AS yang tewas dalam pertempuran di Perang Korea.

Sementara, AS telah menangguhkan beberapa latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, tetapi Trump telah bersikeras menuntut Pyongyang untuk sepenuhnya melakukan denuklirisasi, sebelum sanksi intensif dicabut, dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa negara-negara lain mematuhi pembatasan ekonomi ini.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Sabtu (4/8), bahwa semua negara harus mempertahankan “tekanan diplomatik dan ekonomi” terhadap Korea Utara, untuk mencapai “denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi.”

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho menanggapi pada hari berikutnya, dengan menyebut posisi Pompeo “memprihatinkan,” menuduh AS “meningkatkan suaranya lebih keras untuk mempertahankan sanksi terhadap DPRK, dan menunjukkan sikap mundur bahkan dari mendeklarasikan berakhirnya perang—langkah yang sangat mendasar dan utama untuk menyediakan perdamaian di Semenanjung Korea.”

Para pejabat PBB dan AS telah menuduh bahwa Korea Utara melanjutkan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya, terlepas dari upaya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.

Laporan terbaru oleh proyek Stimson Center 38 North, memasukkan citra satelit yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada operasi yang jelas pada reaktor 5-megawatt di Pusat Penelitian Ilmiah Nuklir Yongbyon Korea Utara.

Korea Utara Tuntut Deklarasi Berakhirnya Perang, Sebelum Denuklirisasi

Seorang petugas kehormatan militer membawa jasad tentara AS yang dipulangkan dari Korea Utara, seiring Wakil Presiden Mike Pence (tengah) memberi hormat selama upacara di Pangkalan Bersama Pearl Harbor-Hickam, Honolulu, Hawaii, pada tanggal 1 Agustus. Setelah menghancurkan situs nuklir dan rudal utama, melepaskan tahanan AS, dan mengembalikan jasad pasukan AS yang tewas, Korea Utara telah menyerukan agar AS tetap mempertahankan perjanjian itu dengan menyatakan perdamaian dan mencabut sanksi. (Foto: AFP/Getty Images/Ronen Zilberman)

Dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan pada Kamis (9/8) oleh Agensi Berita Sentral Korea, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh AS “berusaha menciptakan dalih untuk meningkatkan sanksi terhadap DPRK, dengan mendorong semua juru bicara dan institusi intelijen mereka untuk memalsukan semua jenis kebohongan tentang masalah nuklir kami,” terlepas dari kesepakatan dengan Korea Utara.

“Mengharapkan hasil, namun menghina mitra dialognya dan merendahkan upaya tulus kami untuk membangun kepercayaan—yang dapat dilihat sebagai prasyarat untuk mengimplementasikan pernyataan bersama DPRK-AS—jelas adalah tindakan bodoh, sama saja seperti menunggu telur rebus untuk menetas,” kata juru bicara itu. “Masyarakat internasional terpukul oleh perilaku tidak tahu malu dan tidak sopan dari AS ini, dan kami juga secara saksama mengawasi perilaku AS dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap niat mereka.”

Baca Juga: Biksu Thailand Divonis 114 Tahun Penjara atas Penipuan dan Pemerkosaan

“Selama AS menolak—bahkan menolak kesopanan dasar mitra dialognya—dan terus mengikuti kebiasaan yang sudah ketinggalan zaman, yang telah dicoba dan gagal oleh pemerintahan sebelumnya, kita tidak dapat mengharapkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan pernyataan bersama DPRK-AS termasuk denuklirisasi, dan lebih jauh lagi, tidak ada jaminan bahwa stabilitas yang sulit dicapai di Semenanjung Korea ini akan terus berlanjut,” tambahnya.

Ketika dihubungi untuk memberikan komentar, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Newsweek bahwa tujuan AS adalah “untuk mencapai denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi oleh DPRK, sebagaimana disetujui oleh Ketua Kim. Presiden Trump memiliki keyakinan bahwa Kim Jong-un akan menghormati komitmen mereka di Singapura.”

“Kami berkomitmen untuk membangun mekanisme perdamaian dengan tujuan mengganti perjanjian gencatan senjata, hanya ketika Korea Utara telah melakukan denuklirisasi,” tambah juru bicara itu. “Sanksi ekonomi akan berlanjut sampai nuklir tidak lagi menjadi sebuah faktor.”

Keterangan foto utama: Para prajurit Korea Utara menunggu untuk memberi penghormatan kepada patung-patung pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Il Sung dan Kim Jong Il, pada peringatan berakhirnya Perang Korea, di bukit Mansu di Pyongyang, pada tanggal 27 Juli. Tanpa perjanjian resmi, Korea Utara secara teknis masih berada dalam kondisi perang dengan Korea Selatan dan AS—sesuatu yang ingin sekali diubah oleh Korea Utara, di tengah perundingan perdamaian yang sedang berlangsung. (Foto: AFP/Getty Images/Ed Jones)

Korea Utara Tuntut Deklarasi Berakhirnya Perang, Sebelum Denuklirisasi

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top