Korea Utara dan Korea Selatan
Asia

Korut dan Korsel Inginkan Perjanjian Damai, Bagaimana Jika Amerika Tidak Mau?

Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, DC, pada tanggal 30 Juni 2017. (Foto: AFP/Jim Watson)
Berita Internasional >> Korut dan Korsel Inginkan Perjanjian Damai, Bagaimana Jika Amerika Tidak Mau?

Korea Utara dan Korea Selatan sangat menginginkan sebuah perjanjian damai. Namun bagaimana bila Amerika tidak menginginkannya? Hal ini kemungkinan terutama karena dalam perjanjian dengan Korea Utara, Amerika lebih mementingkan denuklirisasi di atas segalanya, sedangkan Korea Selatan lebih mementingkan terciptanya perdamaian dengan Korea Utara. Karena banyaknya pihak internasional yang tidak sabar dengan terwujudnya perdamaian, Amerika kemungkinan bisa terasingkan dalam masalah ini.

Baca juga: Bayangkan Korut dan Korsel Bersatu: Akan Seperti Apa Negara Korea di Masa Depan?

Oleh: James Griffiths (CNN)

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menginginkan lebih dari sekadar perdamaian dengan Korea Utara, ia membayangkan dorongan ekonomi dan diplomatik yang akan mengubah Asia timur laut hingga ke tingkat Uni Eropa, dan bagaimana Uni Eropa membentuk benua Eropa.

Hanya ada dua masalah: Moon hanya memiliki satu masa jabatan lima tahun untuk melakukannya; dan Amerika Serikat (AS)—sekutu terpenting Korea Selatan—mungkin tidak akan bergabung.

Seiring hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus membaik—dengan Moon yang akan mengunjungi Pyongyang bulan depan untuk pertemuan puncak ketiga dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un—negosiasi antara Korea Utara dan AS telah mengalami masalah. Semakin baik hubungan kedua Korea, semakin besar potensi celah berkembang antara Washington dan Seoul.

“Segalanya pasti akan menjadi rumit jika (dan) ketika diplomasi secara serius terhenti,” kata Oliver Hotham, editor pengelola Korea Risk Group. “Pasti ada orang-orang di (Seoul) yang akan marah dengan AS.”

Perdamaian yang transformatif

Dalam sebuah pidato pekan lalu, Moon menetapkan visi ekonomi ambisius tidak hanya di Semenanjung Korea, tapi juga di sekitar wilayah yang lebih luas, membandingkan rencananya dengan Komunitas Batubara dan Baja Eropa, yang akhirnya melahirkan Uni Eropa.

Rencana semacam itu akan secara dramatis mengubah dan menghubungkan ekonomi kembar Korea, dan memberi Korea Selatan hubungan darat ke seluruh benua Asia, yang berpotensi membuka hubungan perdagangan dan infrastruktur yang sangat menguntungkan.

Berangkat dari pujiannya yang muluk-muluk untuk peran Presiden AS Donald Trump dalam membawa Korea Utara ke meja perundingan, Moon menekankan “pentingnya pengakuan bahwa kita adalah pelaku utama dalam isu-isu terkait Semenanjung Korea.”

“Perkembangan dalam hubungan antar-Korea bukanlah efek dari kemajuan dalam hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat,” katanya. “Sebaliknya, kemajuan dalam hubungan antar-Korea adalah kekuatan pendorong di balik denuklirisasi Semenanjung Korea.”

upaya denuklirisasi korea utara

Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Selasa, 22 Mei 2018. Moon mengatakan kepada Trump bahwa ‘nasib dan masa depan’ Semenanjung Korea bergantung pada pertemuan Kim-Trump. (Foto: Pool/EPA/Oliver Contreras)

Meskipun ini mungkin benar, namun terdapat risiko bahwa setiap hambatan dalam negosiasi antara Pyongyang dan Washington, dapat menghambat rencana kedua Korea. Media milik pemerintah Korea Utara memperingatkan pekan lalu, bahwa kebuntuan yang sedang berlangsung dalam perundingan, “mengubah harapan yang bergelora dan harapan masyarakat dunia, menjadi sebuah ketidaksabaran dan kekecewaan.”

Hal ini sebagian besar disebabkan oleh “hambatan alami” yang ada antara Washington dan Seoul, di mana Washington berfokus pada denuklirisasi di atas segalanya dan Seoul mencari sebuah perjanjian perdamaian yang lebih luas, Jeong-ho Roh dan Adena Peckler dari Pusat Studi Hukum Korea di Universitas Columbia mengatakan dalam sebuah email.

“Hambatan ini belum tentu dikembangkan oleh Korea Utara, tetapi Korea Utara memanfaatkannya—dengan menekan Seoul untuk meyakinkan Washington untuk mengurangi sanksi, sementara menunda pembahasan langkah-langkah konkret untuk denuklirisasi,” mereka menambahkan.

Dalam sebuah editorial pada Selasa (21/8), surat kabar yang dikelola pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun mengatakan, “penetapan deklarasi berakhirnya perang adalah tugas yang tidak boleh ditunda lagi.”

“Penetapannya memiliki signifikansi yang besar dalam menjamin perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea dan dunia, juga untuk membangun kepercayaan antara (Korea Utara) dan AS dan perbaikan hubungan mereka,” katanya.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada CNN pada Rabu (22/8), juru bicara pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa Washington dan Seoul “telah melakukan koordinasi dan kerja sama yang sangat erat dalam proses membangun mekanisme perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk deklarasi berakhirnya Perang Korea.”

Hambatan perjanjian

Secara teknis, Perang Korea yang pecah pada tahun 1950 belum berakhir—sebuah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 menghentikan pertempuran, tetapi itu tidak berevolusi menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat secara hukum.

Kedua Korea telah memperjelas keinginan mereka untuk perjanjian seperti itu, dan Moon telah berjanji untuk mengumumkan berakhirnya perang pada akhir tahun ini, mungkin selama perjalanannya ke Korea Utara pada bulan depan.

Walau sebuah perjanjian perdamaian yang secara resmi mengakhiri Perang Korea akan memerlukan dukungan dari AS dan China—peserta lain dalam konflik tersebut—namun para ahli setuju bahwa tidak ada yang dapat menghentikan kedua Korea dari menyatakan berakhirnya perang oleh mereka sendiri, atau menandatangani perjanjian damai bilateral.

Kedua Korea menutup segelintir pos penjagaan di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) pada Rabu (22/8), yang menurut para pejabat di Seoul merupakan bagian dari proses demiliterisasi bertahap dari perbatasan yang dijaga ketat tersebut.

Ini dapat memungkinkan Korea Selatan untuk mencabut sanksi dan bergerak maju dengan keterlibatan ekonomi yang lebih besar dengan Korea Utara—rencana yang telah didorong oleh Moon. Itu akan membuat Washington berada di tempat yang canggung, kata Roh dan Peckler, “AS tidak bisa mengakui perjanjian damai bilateral sebagai akhir yang sah dan legal untuk Perang Korea, atau secara aktif memblokir Korea Selatan dari penandatanganan itu.”

Pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjalan-jalan setelah makan siang mereka di resor Capella di Pulau Sentosa Selasa, 12 Juni 2018 di Singapura. (Foto: AP Photo/Evan Vucci)

Melakukan hal itu dapat mengasingkan Seoul dan komunitas internasional yang lebih luas, dan membuat Korea Utara mengambil “panggung utama dalam pembentukan proses perdamaian yang diakui secara internasional dengan mengesampingkan Amerika Serikat.”

Keinginan Seoul untuk terus meningkatkan keterlibatan ekonomi, berasal dari desakan Moon bahwa hal itu akan menguntungkan tidak hanya bagi negara tetangga utaranya, tetapi juga bagi Korea Selatan sendiri.

Dalam pidatonya pekan lalu, ia mengutip penelitian dari sebuah organisasi yang dikelola pemerintah, yang menemukan bahwa kerja sama ekonomi antar-Korea dapat bernilai hingga $150 miliar selama 30 tahun ke depan.

Yang paling penting—bagi Moon serta para pebisnis dan kepentingan pekerja di Korea Selatan—adalah hubungan jaringan kereta api, mengakhiri isolasi geografis Korea Selatan, dan menghubungkannya dengan China dan seluruh benua Asia lainnya.

“Saya mengusulkan pembentukan Komunitas Kereta Api Asia Timur hari ini, yang mencakup enam negara Asia Timur Laut dan Amerika Serikat,” kata Moon. “Komunitas itu akan memperluas cakrawala ekonomi Korea ke bagian utara benua ini, dan menjadi arteri utama kemakmuran bersama di Asia Timur Laut. Ini kemudian akan mengarah pada terciptanya komunitas energi dan ekonomi Asia Timur.”

Perundingan yang terhambat

Rodong Sinmun mengeluh pada pekan lalu tentang “mereka yang menentang dialog, memberikan tim perunding (AS) dengan pentungan yang disebut ‘teori dugaan fasilitas nuklir rahasia Korea Utara’—sebuah fiksi—dan mendorongnya untuk menggelincirkan dialog.”

Ini sesuai dengan laporan yang mengutip para pejabat pemerintahan yang tidak disebutkan namanya, bahwa AS telah meminta penghitungan penuh aset nuklir Korea Utara, sebelum bergerak maju dengan perundingan atau potensi bantuan ekonomi.

Sekitar waktu yang sama, AS bergerak untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura, China, dan Rusia, yang dituduh melanggar pembatasan perdagangan dengan Pyongyang, seiring Washington berusaha mempertahankan strateginya tentang “tekanan maksimum” yang telah diklaim oleh pemerintahan Trump memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sejak awal.

Saatnya Mengakhiri Perang Korea yang Tak Kunjung Usai

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di desa gencatan senjata Panmunjom, tanggal 27 April 2018. (Foto: Korea Summit Press Pool/AFP/Getty Images)

Hal ini telah menyebabkan banyak pengamat memperkirakan runtuhnya perundingan, di mana Economist Intelligence Unit (EIU) mengatakan bahwa skenario yang paling mungkin adalah, bahwa pada titik tertentu dalam waktu dekat, negosiasi akan “berantakan karena tidak sesuai harapan dan adanya rasa saling tidak percaya.”

“Tingkat kepercayaan bilateral dan komitmen jangka panjang yang diperlukan untuk skenario denuklirisasi bertahap, kemungkinan tidak akan tercapai di bawah pemerintahan AS saat ini,” kata analis EIU Anwita Basu.

Jika mereka ingin diselamatkan, kemungkinan Moon yang harus melakukannya, mengulangi peran Presiden Korea Selatan itu sebelumnya dalam menyelamatkan KTT Singapura, setelah Trump tiba-tiba membatalkannya pada bulan Mei.

“Korea Selatan benar-benar dapat menjadi tokoh yang baik bagi Washington yang merupakan tokoh jahat, menjadi pihak yang lebih tenang terhadap sifat garis keras Trump tentang denuklirisasi,” kata Hotham. “Tentu saja ada ketidaksepakatan antara Seoul dan Washington terkait kecepatan di mana semua perdamaian ini harus terungkap, tetapi perselisihan itu sebenarnya membantu dinamika ini dalam banyak hal.”

Baca juga: Di Korea Utara dan Selatan, Reuni Beri Kesempatan Bersatunya Keluarga

Namun, Moon mungkin akan kehilangan kesabarannya, jika Washington yang memaksa untuk mencapai kompromi dengan Pyongyang membuat penundaan yang signifikan terhadap rencananya untuk keterlibatan ekonomi, yang bergantung pada pencabutan setidaknya beberapa sanksi dalam waktu dekat. Dan dia mungkin bukan satu-satunya.

“Jika beberapa kekuatan di Seoul serta di Beijing dan Moskow ingin melihat proses perdamaian bergerak lebih cepat daripada proses denuklirisasi, maka ini bisa menjadi titik yang berpotensi menantang,” kata Duyeon Kim, seorang rekan pengamat senior tambahan yang berbasis di Seoul di Pusat Keamanan Amerika Baru.

Walau Kim skeptis tentang seberapa besar hambatan perjanjian perdamaian bilateral yang akan dihadapi, namun ia setuju bahwa rencana Moon hanya dapat dicapai melalui keringanan sanksi, dan menambahkan bahwa jika Korea Utara mengambil langkah menuju kesepakatan damai tanpa AS, “Beijing dan Moskow bisa mencabut sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban mereka di bawah resolusi dewan keamanan PBB.”

Juga tidak ada pihak lain yang mau melihat kembalinya ancaman dan pertikaian yang mencirikan pendekatan Trump sebelumnya terhadap Korea Utara, yang membuat Presiden AS itu berpotensi dikesampingkan dalam satu masalah kebijakan luar negeri yang menurutnya paling berhasil.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, DC, pada tanggal 30 Juni 2017. (Foto: AFP/Jim Watson)

 

Korut dan Korsel Inginkan Perjanjian Damai, Bagaimana Jika Amerika Tidak Mau?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top