Krisis Rohingya: Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Asia

Krisis Rohingya: Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah mengecewakan banyak mantan pendukungnya di Barat karena tidak bersuara menentang tindakan tentara di Rakhine. (Foto: AP)
Berita Internasional >> Krisis Rohingya: Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah melaporkan bahwa setidaknya 688 ribu orang telah meninggalkan negara bagian Rakhine ke Cox’s Bazar sejak tanggal 25 Agustus, di tengah apa yang disebut “operasi pembersihan” oleh tentara Myanmar, Tatmadaw. Militer dituduh melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran di desa-desa Muslim. “Suu Kyi tidak bisa tidak bertanggung jawab.”

Oleh: Max Walden (Asian Correspondent)

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dapat dijatuhi tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena kegagalannya untuk mencegah kekejaman terhadap Muslim Rohingya, kata Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar.

Profesor Yanghee Lee—yang sekarang dilarang memasuki negara tersebut setelah mengeluarkan kritik publik terhadap pemerintahan Suu Kyi atas krisis Rohingya—mengatakan kepada media siaran Inggris Channel 4 dalam sebuah wawancara, bahwa pemimpin de facto tersebut harus bertanggung jawab atas sebuah situasi yang memiliki “gejala genosida.”

Di tengah meningkatnya seruan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk membawa para pemimpin Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC), Lee ditanya apakah Suu Kyi dapat diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. “Tentu saja… saya rasa begitu,” katanya. “(Suu Kyi) tidak bisa tidak bertanggung jawab. Keterlibatannya juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban.”

    Baca juga: Kisah Mengerikan Pemerkosaan Wanita Rohingya: Dilakukan Tentara Myanmar Secara Metodis untuk Menebar Teror

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah melaporkan bahwa setidaknya 688 ribu orang telah meninggalkan negara bagian Rakhine ke Cox’s Bazar sejak tanggal 25 Agustus, di tengah apa yang disebut “operasi pembersihan” oleh tentara Myanmar, Tatmadaw. Militer dituduh melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran di desa-desa Muslim.

Sebagai seorang peraih Nobel dan mantan ikon demokrasi di Asia, Suu Kyi telah memicu kecaman luas atas kegagalannya untuk mencegah dugaan kekejaman terhadap orang-orang Rohingya. Dia bertanggung jawab dalam hal “keterlibatan, atau kelalaian untuk melakukan sesuatu, atau menghentikannya,” kata Lee.

Pengungsi Rohingya menyeberangi Sungai Naf dengan rakit buatan untuk mencapai Bangladesh di Teknaf, Bangladesh, pada tanggal 12 November 2017. Gambar diambil pada tanggal 12 November 2017. (Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Pengungsi Rohingya menyeberangi Sungai Naf dengan rakit buatan untuk mencapai Bangladesh di Teknaf, Bangladesh, pada tanggal 12 November 2017. Gambar diambil pada tanggal 12 November 2017. (Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

“Dia tidak pernah menjadi dewi hak asasi manusia… dia adalah seorang politisi,” ujar Pelapor tersebut, yang juga profesor di Universitas Sungkyunwan, Korea Selatan, menambahkan.

Ketika ditanya apakah ia “mengatakan hal ini” atas tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, dan kekejaman lainnya oleh Suu Kyi, Lee mengatakan “ya”. “Saya pikir dia menyangkal atau tidak mengatakan yang sebenarnya,” tambah Lee. “Dia adalah teladan bagi semua orang, termasuk saya. Ini sangat mengecewakan.”

Lee bergabung dengan daftar kritikus Suu Kyi yang semakin banyak, karena caranya dalam menangani kekerasan di Rakhine. Mantan Gubernur New Mexico dan seorang teman Suu Kyi, Bill Richardson, baru-baru ini turun dari Dewan Penasihat di Negara Bagian Rakhine, karena kurangnya kepemimpinan mengenai isu Rohingya.

    Baca juga: Bangladesh: Bagaimana Krisis Lumpuhkan Negara Penolong yang Miskin

Richardson menulis dalam sebuah op-ed di majalah TIME pada Kamis (15/2), bahwa Suu Kyi “tidak menunjukkan pemahaman tentang keseriusan tantangan yang dihadapi negaranya, atau kemauan politik untuk secara serius menangani krisis Rakhine.”

“Walau militer dan—pada tingkat yang lebih rendah—militan Rohingya, serta beberapa masyarakat Rakhine harus dipersalahkan atas kekerasan tersebut, menjadi semakin jelas bahwa Aung San Suu Kyi adalah bagian dari masalah,” katanya.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson berada di Myanmar dua pekan lalu, dan memanfaatkan sebuah pertemuan dengan Suu Kyi untuk meminta dilaksanakannya penyelidikan yang independen terkait pelanggaran hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine.

Keterangan foto utama: Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah mengecewakan banyak mantan pendukungnya di Barat karena tidak bersuara menentang tindakan tentara di Rakhine. (Foto: AP)

Krisis Rohingya: Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top