pembunuhan di luar hukum
Berita Politik Indonesia

Laporan Amnesti Internasional: Pembunuhan di Luar Hukum di Papua Masih Bebas dari Hukuman

Laporan Amnesti Internasional: Pembunuhan di Luar Hukum di Papua Masih Bebas dari Hukuman

Laporan terbaru Amnesti Internasional menunjukkan bahwa pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua masih bebas dari hukuman dan pertanggungjawaban. Menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, hampir 100 orang telah dibunuh secara tidak sah dalam waktu kurang dari delapan tahun—sekitar satu orang setiap bulan—yang menjadi noda serius pada catatan hak asasi manusia Indonesia.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan oleh Polisi di Papua Belum Terungkap

Oleh: Amnesti Internasional

Pasukan keamanan Indonesia telah membunuh secara tidak sah setidaknya terhadap 95 orang dalam waktu kurang dari delapan tahun, di provinsi-provinsi timur Papua dan Papua Barat, di mana sebagian besar pelaku tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, Amnesti Internasional mengungkapkan dalam sebuah laporan baru hari ini.

Laporan tersebut, Don’t bother, just let him die’: Killing with impunity in Papua (‘Jangan repot-repot, biarkan saja dia mati’: Membunuh dengan kekebalan hukum di Papua), menjelaskan bagaimana polisi dan tentara telah menembak mati aktivis dan pengunjuk rasa kemerdekaan damai, serta puluhan orang Papua lainnya dalam konteks non-politik, termasuk laki-laki muda yang cacat mental. Pembunuhan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, sejak Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo berkuasa pada tahun 2014, terlepas dari janji-janjinya untuk memprioritaskan hak asasi manusia di Papua.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, mengatakan:

“Papua adalah salah satu lubang hitam Indonesia untuk hak asasi manusia. Ini adalah wilayah di mana pasukan keamanan selama bertahun-tahun diizinkan untuk membunuh wanita, pria, dan anak-anak, tanpa prospek untuk dimintai pertanggungjawaban.”

“Penelitian kami mengungkapkan bahwa hampir 100 orang telah dibunuh secara tidak sah dalam waktu kurang dari delapan tahun—sekitar satu orang setiap bulan. Ini adalah noda serius pada catatan hak asasi manusia Indonesia.”

“Sekarang adalah waktunya untuk mengubah arah—pembunuhan di luar hukum di Papua harus diakhiri. Budaya kekebalan hukum oleh pasukan keamanan ini harus berubah, dan mereka yang bertanggung jawab atas kematian di masa lalu harus dimintai pertanggungjawaban.”

Laporan tersebut mencatat setidaknya 95 kematian dalam 69 insiden antara Januari 2010 dan Februari 2018, 56 di antaranya terjadi dalam konteks kegiatan non-kemerdekaan, sementara 39 lainnya terkait dengan kegiatan politik damai, seperti demonstrasi atau menaikkan bendera kemerdekaan Papua, Bintang Kejora.

Meskipun jumlah korban tewas sangat mengkhawatirkan, namun pihak berwenang Indonesia hampir sepenuhnya gagal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Tak satu pun dari mereka telah diadili dan dihukum di pengadilan hukum independen, di mana hanya segelintir kasus yang mengakibatkan sanksi disiplin atau pengadilan di pengadilan militer.

Usman Hamid berkata:

“Pola polisi dan tentara yang menerapkan taktik terhadap para aktivis politik damai—yang sama kejam dan mematikannya dengan yang mereka gunakan terhadap kelompok bersenjata—sangat mengkhawatirkan. Semua pembunuhan di luar hukum melanggar hak untuk hidup—sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi Indonesia.”

“Terdapat hubungan langsung antara kekebalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan. Setiap kegagalan untuk menyelidiki atau mengadili mereka yang bertanggung jawab, memperkuat keyakinan para pelaku bahwa mereka berada di atas hukum, dan memicu perasaan dendam dan ketidakadilan di Papua.”

Pertanggungjawaban untuk pembunuhan di luar hukum di Papua

Anggota keluarga korban memberi tahu Amnesti bahwa mereka masih ingin melihat para pelaku pembunuhan orang-orang tercinta mereka dibawa ke pengadilan.

Dalam 69 insiden yang didokumentasikan dalam laporan tersebut, tidak seorang pun telah ditindaklanjuti dalam investigasi kriminal oleh lembaga independen, terhadap lembaga yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan.

Dalam 25 kasus, tidak ada investigasi sama sekali, bahkan tidak ada pemeriksaan internal. Sementara itu, dalam 26 kasus, polisi atau militer mengaku telah melakukan penyelidikan internal tetapi tidak mempublikasikan hasilnya.

Baca Juga: Duterte Kepada Mahkamah Pidana Internasional: ‘Tak Perlu Penjara, Tembak Saja Saya!’

Usman Hamid berkata:

“Kegagalan oleh negara untuk memastikan investigasi yang cepat, independen, dan efisien, dalam pembunuhan tidak sah, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terpisah. Investigasi sangat diperlukan untuk memastikan keadilan, dan mencegah upaya yang melanggar hukum hingga kekuatan yang mematikan di masa depan, dan dengan demikian merupakan elemen penting dari kewajiban positif negara untuk mencegah perampasan nyawa secara sewenang-wenang.”

Petugas polisi menahan seorang pendukung kemerdekaan Papua Barat dalam sebuah demonstrasi di Jakarta, Indonesia, 15 Agustus 2017

Petugas polisi menahan seorang pendukung kemerdekaan Papua Barat dalam sebuah demonstrasi di Jakarta, Indonesia, 15 Agustus 2017. (Foto: AP photo/Tatan Syuflana)

Pembunuhan di luar hukum yang tidak terkait dengan kegiatan pro-kemerdekaan

Sebagian besar pembunuhan di luar hukum yang didokumentasikan dalam laporan Amnesti terjadi dalam konteks peristiwa non-politik, tidak terkait dengan seruan untuk kemerdekaan atau referendum untuk kebebasan di Papua. Jenis pembunuhan di luar hukum ini terjadi ketika pasukan keamanan berurusan dengan protes sosial yang damai dan kerusuhan publik, ketika mereka berusaha menangkap tersangka kriminal, atau sebagai bentuk pelanggaran individu oleh personel keamanan.

Laporan tersebut menggambarkan insiden pembunuhan di luar hukum sebagai akibat dari pelanggaran oleh pasukan keamanan, yang menewaskan 25 orang. Ini termasuk serangan tentara terhadap desa-desa di Honelama, Wamena, pada tanggal 6 Juni 2012, dan pembunuhan Irwan Wenda, seorang pria Papua yang cacat mental, yang dibunuh oleh seorang petugas polisi setelah dia memukul petugas menggunakan sepotong tebu.

Pembunuhan di luar hukum yang berkaitan dengan kegiatan politik

Pasukan keamanan juga secara tidak sah membunuh masyarakat Papua atas kegiatan politik, termasuk masalah kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Jenis pembunuhan di luar hukum ini terjadi ketika pasukan keamanan berurusan dengan protes politik damai, khususnya upacara pengibaran bendera atau pertemuan agama pada tanggal peringatan.

Baca Juga: Perang Narkoba Brutal Duterte Akhirnya Dapat Perhatian Mahkamah Pidana Internasional

Militer dan polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan sekitar 1.000 delegasi di Kongres Rakyat Papua Ketiga—sebuah acara pro-kemerdekaan yang damai—dan menewaskan tiga warga sipil, pada tanggal 19 Oktober 2011.

Dalam insiden lain, polisi dan militer melancarkan operasi gabungan di Aimas, Sorong, pada tanggal 30 April 2013, untuk membubarkan doa malam damai yang diadakan oleh Isak Kalaibin—seorang anggota kelompok pro-kemerdekaan—di mana mereka curiga bendera Bintang Kejora yang dilarang akan dikibarkan. Setelah para hadirin di acara doa tersebut diblokir dan dihempaskan ke mobil Wakil Kepala Polisi Distrik dengan tinju dan tongkat, pasukan keamanan menembaki kerumunan dan ke rumah-rumah di daerah itu, menewaskan tiga orang dan melukai lima lainnya.

Sementara itu, di desa Wanampompi, Kepulauan Yapen, pada tanggal 1 Desember 2015, polisi dan personel militer menembaki kerumunan massa pada upacara pengibaran bendera secara damai, yang menewaskan empat orang.

Usman Hamid berkata:

“Ketiga kasus tersebut menggambarkan kegagalan pasukan keamanan Indonesia untuk membedakan antara orang-orang bersenjata yang membahayakan nyawa dengan para aktivis damai, dan antara ekspresi berpendapat dan berkumpul secara damai dengan tindakan kekerasan fisik. Polisi dan militer harus mengubah pendekatan mereka dalam menangani kegiatan politik yang damai.”

Rekomendasi Amnesti Internasional

Amnesti menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa semua pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki secara cepat, independen, tidak memihak, dan efektif. Penyelidikan dan penuntutan tidak boleh terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga melihat ke dalam keterlibatan para komandan, terlepas dari pangkatnya.

Pihak berwenang di Indonesia harus mengambil inisiatif untuk menghentikan pembunuhan di luar hukum di Papua, termasuk dengan mengeluarkan dan menegakkan instruksi yang sesuai dengan hak asasi manusia, kepada militer dan polisi tentang penggunaan kekuatan, dan memastikan keadilan dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka.

Juga sangat penting untuk meninjau taktik polisi, militer, atau taktik penegak hukum lainnya, dan penggunaan kekuatan dan senjata api selama penangkapan, untuk memastikan bahwa langkah yang diambil memenuhi standar internasional.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Seorang aktivis Papua yang tubuhnya dicat dengan warna bendera separatis “Bintang Kejora”, meneriakkan slogan-slogan ketika polisi berjaga-jaga selama protes di Jakarta, Indonesia. Amnesti Internasional mengatakan pada Senin (2/7), bahwa telah terdapat puluhan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di wilayah paling timur Papua sejak tahun 2008, termasuk pembantaian aktivis yang ditargetkan, dan hampir tidak ada keadilan bagi sebagian besar korban. (Foto: AP/Achmad Ibrahim)

Laporan Amnesti Internasional: Pembunuhan di Luar Hukum di Papua Masih Bebas dari Hukuman

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Angkel

    July 4, 2018 at 10:19 am

    D Negara mana pun yg sah merdeka tidak d izinkan Bendera Apapun berkibar yg mengarah separatisme …. ..

    So kalian berbicara HAM tentang aparat notabene Polri/TNI yg menembaki mereka knapa kalian tidak berteriak atau membela keluarga kami yg d tembaki Oleh Warga sipil pegang senjata ?
    Aktivis HAM macam mana kau keluarga sy mati konyol d bantai oleh orang papua d sana kamu diam sj .. .
    Tau gak kalian yg membantai keluarga kami itu warga Sipil bersenjata apakah aparat harus tetap diem ?Negara ini sah punya kedaulatan
    Coba kalian Demo HAM d daerah sy ..
    Sy yg akan Usir kalian .. ..

Beri Tanggapan!

To Top