Asia Tenggara
Asia

Menatap 2019: 3 Peristiwa Politik Penting Menanti di Asia Tenggara

(Searah jarum jam dari kiri atas) Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menerima bunga dari para pendukung, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Presiden Indonesia Joko Widodo menyapa masyarakat di Bandung. (Foto: Ariffin Jamar, EPA-EFE, Antara Foto)
Berita Internasional >> Menatap 2019: 3 Peristiwa Politik Penting Menanti di Asia Tenggara

Bagaimana masa depan Pakatan Harapan dan pemerintahan di Malaysia? Bagaimana jalannya Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 di Indonesia yang sangat panas? Bagaimana pula pemilu di Thailand yang sangat kompetitif? Berikut adalah tiga peristiwa politik penting di Asia Tenggara yang akan menanti pada tahun 2019.

Baca juga: Kilas Balik Asia Tenggara 2018, Apa Saja yang Sudah Terjadi?

Oleh: Tan Hui Yee, Shannon Teoh, dan Francis Chan (The Straits Times)

(1) Seperti Apa Masa Depan Pakatan Harapan?

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah berjanji untuk mundur pada akhirnya, tetapi menambahkan bahwa terserah kepada publik untuk menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim (dalam foto) sebagai perdana menteri. (Foto: The Straits Times/Ariffin Jamar

Kurva telah menukik curam bagi pemerintah baru untuk pertama kalinya di Malaysia, di mana tujuh bulan terakhir tidak hanya dipenuhi masalah, tetapi juga hambatan yang tidak dapat diatasi untuk rencana reformasi luas yang dijanjikan, sebelum kemenangan mengejutkan Pakatan Harapan (PH) pada bulan Mei lalu.

Beberapa di antaranya merupakan kesalahan mereka sendiri, seperti penghapusan pajak dan memberlakukan kembali subsidi. Kebijakan ini telah menetapkan aturan yang tidak sehat secara finansial—untuk menghapus utang pelajar dan tarif tol—yang tidak mungkin dipenuhi.

Sejauh ini, koalisi partai tersebut memiliki kartu “keluar dari penjara” yang berguna. Menyalahkan pemerintah Najib Razak yang dipermalukan karena membuat Malaysa berutang lebih dari satu triliun ringgit dalam liabilitas, paling tidak karena miliaran yang hilang dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), telah memberi PH ruang bernafas.Tetapi seiring berjalannya waktu, keuntungan ini akan sirna.

Begitu juga dengan mundurnya masalah rasial, di tengah pemberontakan sayap kanan Melayu melawan pemerintah yang mereka katakan sedang dimanipulasi oleh etnis China dan liberal, sekarang setelah Democratic Action Party berkuasa.

Namun begitu, pemerintahan Mahathir Mohamad telah menggunakan sebagian besar sumber dayanya tahun ini untuk mulai mengatur ulang, membersihkan pemerintahan khususnya lembaga-lembaga pemerintah yang penting, dan membuat rencana untuk mengembalikan keuangan publik.

Tahun depan akan menunjukkan hasil jika PH dapat menawarkan “kesepakatan baru.” Beberapa reformasi sedang disiapkan untuk Parlemen, baik di bidang politik dan kebebasan sipil, maupun ekonomi. Dan kabar baiknya adalah bahwa dengan UMNO yang pernah berkuasa lama kini berada di ambang kehancuran, pemerintah harus dapat mendorong melalui undang-undang dan kebijakan baru tanpa terlalu banyak hambatan.

Musuh terbesar PH mungkin adalah dirinya sendiri, bahkan ketika waktu akan tiba untuk transisi yang dijanjikan—namun tidak pasti—dari Tun Dr Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Perselisihan politik akan meningkat dan mengalihkan perhatian dari pekerjaan pemerintahan.

Dr Mahathir telah berjanji untuk mundur—dengan menyebutkan usianya yang 93 tahun—tetapi dengan sedih menambahkan bahwa tergantung pada publik untuk menerima Anwar sebagai perdana menteri.

Satu tahun adalah waktu yang lama dalam politik, dan Anwar Ibrahim adalah pria pemberani yang bertaruh melawan rubah tua yang penguasaan permainannya di Malaysia tampaknya tidak berkurang, meskipun dia sudah vakum selama 15 tahun sejak ia terakhir menjabat sebagai perdana menteri.

(2) Lebih dari 192 Juta Rakyat Indonesia akan Memilih dalam Pilpres April 2019

Presiden Indonesia Joko Widodo—terlihat di sini mengenakan seragam untuk memperingati Hari Pahlawan dan menyapa masyarakat di Bandung bulan lalu—akan terlibat dalam persaingan pemilihan presiden tingkat tinggi dengan saingan lamanya, mantan jendral Prabowo Subianto, ketika masyarakat Indonesia pergi ke tempat pemungutan suara pada tanggal 17 April. (Foto: Antara Foto)

Lebih dari 192 juta pemilih di Indonesia akan menuju ke tempat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, untuk memberikan suara mereka dalam Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019.

Ini akan menjadi pertama kalinya warga negara di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu akan memilih presiden dan anggota parlemen mereka pada hari yang sama.

Semua mata, bagaimanapun, akan tertuju pada persaingan berisiko tinggi antara Presiden Joko Widodo dan saingan lamanya, mantan jenderal Prabowo Subianto.

Walau pemilihan presiden mendatang dianggap sebagai pertandingan ulang dari Pemilu 2014 antara keduanya, namun Joko Widodo—lebih dikenal sebagai Jokowi—bukan lagi kuda hitam, tetapi petahana, yang rekam jejaknya akan diperiksa dengan cermat oleh para pemilih.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia telah melakukan cukup banyak, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur, dalam meningkatkan ekonomi, dan menaikkan upah, untuk meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memberinya jangka waktu lima tahun kedua.

Di permukaan, ia tetap menjadi sosok yang populer, jarang kehilangan tempatnya di puncak survei keterpilihan nasional.

Pada puncaknya, peringkat persetujuannya naik menjadi hampir 70 persen, di mana beberapa survei yang dirilis pada Oktober tahun lalu menunjukkan bahwa ia akan memenangkan pemilu secara telak jika pemilu dilakukan pada saat itu.

Itu jauh dari margin kemenangannya pada tahun 2014, ketika dia mengalahkan Prabowo dengan 53,15 persen suara.

Meskipun survei keterpilihan terus menunjukkan Jokowi memegang kepemimpinan dua digit atas Prabowo, namun banyak pengamat memperkirakan persaingan yang ketat begitu kampanye memanas di tahun baru.

Banyak orang, seperti Pangi Syarwi Chaniago—seorang analis politik dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah di Jakarta—juga memperingatkan bahwa meningkatnya religiusitas di Indonesia dapat mengancam upaya pemilihan kembali Presiden itu.

Mereka merujuk pada pemilihan tahun lalu untuk Gubernur Jakarta, ketika petahana Basuki Tjahaja Purnama dikalahkan oleh Anies Baswedan, yang didukung oleh Prabowo dalam kampanye pahit yang dirusak oleh perselisihan sektarian.

Pangi Syarwi mengatakan kepada The Straits Times awal pekan ini, bahwa gelombang dapat berbalik melawan Jokowi jika Prabowo dan pasangannya, Sandiaga Uno, mengumpulkan momentum untuk kampanye mereka.

“Jika elektabilitas oposisi mengalami peningkatan, hal itu dapat mengancam petahana, yang tingkat dukungannya cenderung mandek selama periode kampanye,” katanya.

Tetapi walau persaingan masih bisa dimenangkan oleh siapa saja, namun Jokowi memang memiliki sedikit keunggulan, kata Pangi Syarwi.

“Akan ada banyak proyek infrastruktur yang akan selesai pada bulan Februari dan Maret. Ini termasuk pelabuhan baru, MRT, proyek irigasi, dan sebagainya. Kita akan melihat apakah itu semua memiliki dampak pada elektabilitasnya.”

(3) Thailand: Pemilu yang Sangat Kompetitif Sudah Menanti

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha (kiri) menerima bunga dari para pendukung selama kunjungannya ke sebuah komunitas di Provinsi Samut Prakan, pada 24 Desember 2018. (Foto: EPA-EFE)

Thailand akan mengadakan pemilihan pertamanya dalam delapan tahun pada tanggal 24 Februari 2019. Pada saat itu, kerajaan yang rawan kudeta tersebut akan telah menghabiskan hampir lima tahun di bawah kekuasaan militer.

Kritik terhadap junta yang berkuasa menuduh pemilihan itu telah dirancang untuk memperluas pengaruh militer dan merekayasa masa jabatan kedua bagi Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, seorang pensiunan jenderal yang memimpin kudeta tahun 2014.

Mereka juga memperingatkan bahwa masa jabatannya dapat berlangsung selama delapan tahun lagi, karena ketentuan konstitusional terkait transisi.

Pemilihan ini berjanji akan sangat kompetitif, berkat sistem pemilihan baru yang mempersempit kesenjangan antara partai-partai yang berkinerja terbaik dan yang paling populer kedua.

Junta mencabut larangan kegiatan politik baru pada tanggal 11 Desember 2019, memberikan partai-partai politik waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan kampanye pemilu.

Konstitusi yang baru diberlakukan setelah kudeta, membuat sangat sulit bagi partai-partai besar seperti Partai Pheu Thai yang berkuasa untuk mendominasi lagi.

Sebaliknya, partai-partai kecil atau menengah akan mendapatkan keuntungan, membuat sebuah koalisi pemerintah sangat mungkin terbentuk.

Aturan pemilihan baru juga memungkinkan seseorang yang tidak mencalonkan diri dalam pemilihan umum untuk menjadi perdana menteri, selama ia mendapat persetujuan dari DPR dan Senat yang terpilih.

Beberapa partai pro-Prayut telah muncul. Yang paling menonjol adalah Partai Palang Pracharath yang berusia tiga bulan, yang dipimpin oleh empat menteri utama di kabinet—titik yang menyakitkan bagi lawan-lawan politiknya, yang mengklaim bahwa terdapat konflik kepentingan, karena partai tersebut mendapatkan perhatian penting pada menit-menit terakhir karena pemberian uang tunai oleh pemerintah untuk masyarakat miskin pada akhir tahun.

Baca juga: Asia Tenggara Kemungkinan Terhindar dari Krisis Kabut Asap Tahun 2019

Palang Pracharath mengatakan bahwa mereka hanya mencari stabilitas dan ingin menyelamatkan Thailand dari satu dekade yang hilang dari pergolakan politik. Yang menentang mereka adalah Partai Pheu Thai, serta partai-partai cabangnya seperti Thai Raksa Chart dan Pheu Chart. Mereka mengatakan akan bekerja dengan siapa saja yang mendukung demokrasi dan akan menolak kembalinya Prayut.

Tetapi aliansi ini sangat kesulitan, karena persepsi dikendalikan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan menetap di luar negeri sejak tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara.

Partai Bhumjaithai yang berukuran sedang sejauh ini relatif menjaga dirinya tak menonjol, tetapi para analis memperkirakan bahwa pada akhirnya mereka akan bergabung dalam koalisi pro-Prayut.

Sementara itu, Partai Demokrat—yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva—tetap menjadi partai terbesar kedua setelah Pheu Thai. Mereka memproyeksikan diri sebagai alternatif dari dua blok yang berseberangan.

Juga, politisi muda pertama di Future Forward Party—yang dipimpin oleh taipan karismatik Thanathorn Juangroongruangkit—telah menangkap imajinasi beberapa kaum progresif, dengan menyatakan bahwa mereka ingin mendesentralisasi kekuasaan dan merampingkan militer yang kuat.

Tan Hui Yee, Kepala Biro Indochina di Bangkok; Shannon Teoh, Kepala Biro Malaysia di Kuala Lumpur; Francis Chan, Kepala Biro Indonesia di Jakarta.

Keterangan foto utama: (Searah jarum jam dari kiri atas) Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menerima bunga dari para pendukung, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Presiden Indonesia Joko Widodo menyapa masyarakat di Bandung. (Foto: Ariffin Jamar, EPA-EFE, Antara Foto)

Menatap 2019: 3 Peristiwa Politik Penting Menanti di Asia Tenggara

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top