Mampukah Pria Ini Selamatkan Partai Golkar?
Berita Politik Indonesia

Mampukah Pria Ini Selamatkan Partai Golkar?

Ketua Umum Partai Golkar Indonesia dan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto dalam foto tahun 2016. (Foto: AFP)
Mampukah Pria Ini Selamatkan Partai Golkar?

Pemimpin baru Airlangga Hartarto menghadapi tugas berat untuk memperbaiki citra partai yang terluka pada masa jabatan mantan presiden dan diktator Indonesia Suharto, sebelum dilakukannya jajak pendapat baru yang sangat penting.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Bertujuan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik setelah dakwaan atas tuduhan korupsi atas ketua Partai Golkar yang dipermalukan—yang juga merupakan ketua DPR—Setya Novanto, pemimpin baru Partai Fungsional, yang lebih dikenal dengan nama Golkar, mengambil pendekatan terukur untuk persiapan partai tersebut untuk pemilihan legislatif di Indonesia tahun 2019.

Dahulu, mesin suara bagi presiden penguasa otoriter Soeharto Golkar masih menjadi organisasi terbaik dari 10 partai politik di negara tersebut. Namun kini partai tersebut tengah berjuang untuk memenangkan kembali kekuasaan yang hilang sejak lahirnya era demokrasi pasca 1998.

Kini, setelah pengukuhan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (54) sebagai penerus Novanto, Golkar akhirnya memiliki seorang ketua yang mewakili masa depan yang jelas, bahkan jika almarhum ayahnya menjabat sebagai teknokrat di empat kabinet baru Orde Baru antara tahun 1983 dan 1999.

Setelah menumbangkan rekan-rekan dekat Novanto, Airlangga mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk melakukan banyak perubahan—setidaknya tidak sekarang—saat dia berusaha membereskan konflik internal yang telah mengguncang Golkar selama tiga tahun terakhir.

“Ini hanya masa transisi. Saya tidak membutuhkan musuh di dalam, jadi saya tidak memiliki kemewahan untuk menyingkirkan semua orang,” katanya kepada Asia Times dalam sebuah wawancara yang jujur. “Yang harus kita lakukan adalah pergi ke luar dan memenangkan pemilihan. Itulah energi yang kita butuhkan, baru kita lihat setelah itu…”

    Baca Juga : Populisme Islam Akan Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilpres 2019

Lima belas bulan keluar dari pemilihan legislatif dan presiden simultan pertama, dia mengatakan bahwa Golkar hanya menargetkan 16 persen suara, atau setidaknya 100 kursi, hanya dua persen lebih tinggi daripada yang dicapai pada tahun 2009 dan 2014. Golkar saat ini memiliki 91 kursi di DPR (parlemen Indonesia).

Pemrotes yang menuntut hukuman bagi mantan ketua partai Golkar Setya Novanto setelah ia diduga berusaha mendapatkan miliaran dolar uang suap dari perusahaan tambang Freeport. (Foto: AFP via NurPhoto/Donal Husni)

Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan partai yang berada di peringkat kedua ini berada pada level 12-13 persen, dengan apa yang disebut Airlangga sebagai “tingkat terendah” ketika dakwaan Novanto dalam kasus korupsi parlemen yang paling menghebohkan di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuannya menurun hingga 8-9 persen.

Sekarang ini tingkatnya sama dengan partai pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo Subianto, namun di belakang partai yang berkuasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia (PDI-P) yang mengusung Joko Widodo pada tingkat 25 persen—tujuh persen di bawah hasil pemilihan 2014.

Airlangga telah menuai kritik pertamanya dengan pilihan Bambang Soesatyo (55) sebagai Ketua DPR yang baru, mengingat peran utama Soesatyo dalam sebuah komite parlementer khusus yang dibentuk untuk menginvestigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Novanto didakwa.

Namun mantan ketua komisi hukum tersebut terpaksa keluar dari komite tersebut, dan Airlangga berjanji bahwa kecuali jika DPR membubarkan komite yang tidak populer pada bulan depan, dia juga akan mengeluarkan delapan anggota komite Golkar lainnya.

Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa KPK perlu menanggapi dengan memperbaiki struktur manajemennya dan menemukan cara untuk menjerat polisi yang rentan melakukan suap dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, yang mengusut kasus korupsi non-pemerintah.

Sebagai rekan lama mantan ketua Golkar Aburizal Bakrie, Soesatyo adalah tokoh kunci dalam kampanye kotor pengusaha yang menyebabkan pengunduran diri menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dihormati secara luas dari kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama skandal Bank Century 2008.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images/File/Jefri Tarigan)

Meski ia juga berpihak pada Bakrie dalam perseteruan partai dengan mantan Ketua Agung Laksono pada 2014-2016, Airlangga menegaskan bahwa Soesatyo adalah orang yang tepat untuk sebuah pekerjaan yang sulit. “Bambang selalu menjadi anjing penjaga yang setia bagi bosnya,” katanya, “jadi siapa pun bosnya, dia adalah anjing penjaga.”

Itu juga berlaku untuk sekretaris jenderal partai Idrus Marham, yang baru saja menggantikan tempat menteri urusan sosial Khofifah Indar Parawansa—yang maju untuk pencalonan gubernur Jawa Timur—memberi Golkar tempat tambahan di Kabinet Widodo dengan mengorbankan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pengganti Marham mungkin adalah wakil sekretaris jenderal Happy Bone Zulkarnain (59), seorang legislator dari Jawa Barat, atau mantan komandan Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) Letnan Jenderal Lodewijk Paulus (60), salah satu dari delapan wakil ketua partai tersebut.

    Baca Juga : Lakukan Reshuffle Kabinet, Jokowi Tunjuk Sekjen Golkar dan Mantan Panglima TNI

Orang dalam Golkar mengatakan menteri koordinator maritim Luhut Panjaitan, penasihat politik utama Presiden Widodo, mengusulkan veteran Pasukan Khusus lainnya untuk pekerjaan tersebut, Letnan Jenderal Eko Wiratmoko (59), sekretarisnya saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tetapi meskipun Widodo sangat berpengaruh sebagai presiden dan pemimpin koalisi yang berkuasa dalam penunjukan Airlangga, dia memberikan menteri perindustrian yang mengenyam pendidikan di Australia itu untuk menentukan para eksekutif senior partai tersebut yang akan berkerja bersamanya.

“Jokowi (Widodo) milik rakyat Indonesia,” jelas Airlangga. “Dia bukan anggota dewan PDI-P. Golkar adalah partai pembangunan dan programnya serupa dengan Presiden Soeharto.”

Presiden Indonesia Joko Widodo (tengah) berbicara di hadapan DPR RI pada hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta, 16 Agustus 2017.

Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo (tengah) berbicara di hadapan DPR RI pada hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta, 16 Agustus 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Rekan Novanto lainnya, Nurdin Halid, telah melepaskan jabatannya sebagai direktur eksekutif Golkar untuk mengikuti pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, sementara bendahara Robert Kardinal, seorang legislator Papua Barat tiga tingkat, juga kemungkinan akan diganti karena prahara yang menimpanya.

Airlangga tidak meragukan Paulus, yang terlepas dari karir di Kopassus-nya—termasuk karir panjang unit anti-teroris Detasemen 81—memiliki catatan hak asasi manusia yang tidak memiliki cacat.

Dia mengatakan bahwa pasangan tersebut bekerja sama erat saat partai tersebut dalam krisis, menggambarkannya sebagai “pasangan ideal”—seorang jenderal pensiunan, seorang Muslim dari Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen dan sekarang menjadi politisi dengan jaringan yang baik dan pandangan duniawi.

Namun, ketua baru tersebut dilaporkan menjaga jarak dari Bakrie (71), sesuatu yang tidak disangkal, namun dia tidak memiliki rencana untuk mencopotnya dari ketua dewan penasihat 20 orang, mungkin karena kepentingan bisnis dan politik taipan adalah sedang turun.

“Dia (Airlangga) tidak mau Ical (Bakrie) di dekat pemerintah atau partai,” kata seorang tokoh partai senior. “Dia mungkin membawa kasusnya ke presiden, tapi Ical akan berpegang teguh karena sampul politik penting untuk urusannya.”

Pemimpin partai Golkar Setya Novanto (kanan) berjabat tangan dengan Aburizal Bakrie di Jakarta, 28 November 2016.

Pemimpin partai Golkar Setya Novanto (kanan) berjabat tangan dengan Aburizal Bakrie di Jakarta, 28 November 2016. (Foto: Antara Foto via Reuters/Rosa Panggabean)

Golkar telah mengalami peremajaan yang tidak terlihat sejak runtuhnya rezim Orde Baru Presiden Soeharto pada tahun 1998, dengan mantan presiden B J Habibie, Akbar Tanjung, Bakrie dan Novanto—semua tokoh era Suharto—menduduki jabatan ketua partai.

Airlangga sekarang menginginkan generasi yang lebih tua itu melangkah mundur untuk hanya menawarkan pandangan dan nasehat, saat pihak yang muda mencari sebuah awal yang baru. Dia akan banyak memusatkan perhatiannya pada pemilihan gubernur yang akan datang di Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia.

Di situlah Widodo terpukul dalam sebuah kampanye presiden 2014 yang dia menangkan, sebagian besar karena Golkar, yang saat itu dipimpin oleh Bakrie, yang memberikan dukungan untuk kandidat oposisi Prabowo dan membuat suara konservatif Muslim di wilayah tersebut memenangkannya.

Sementara politik lokal yang mendikte PDI-P dan Golkar untuk mendukung kandidat gubernur yang berbeda, Jawa Barat—lebih dari wilayah lain—akan menjadi penunjuk bagaimana kepemimpinan baru Golkar dapat membantu mengumpulkan suara pada pemilihan untuk memenangkan Widodo tahun depan, sebagai mitra koalisi utamanya.

Keterangan foto utama: Ketua Umum Partai Golkar Indonesia dan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto dalam foto tahun 2016. (Foto: AFP)

Mampukah Pria Ini Selamatkan Partai Golkar?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top