Mantan Tahanan Politik di Indonesia Belum Dapatkan Kebebasan
Berita Tentang Indonesia

Mantan Tahanan Politik di Indonesia Belum Dapatkan Kebebasan

Filep Karma, seorang mantan tahanan politik Papua. Pada tahun 2014, ia menerbitkan bukunya, ‘Seakan Kitorang Setengah Binatang’, yang berisi tentang rasisme Indonesia melawan orang Papua. (Foto: HRW/Andreas Harsono)
Home » Berita Tentang Indonesia » Mantan Tahanan Politik di Indonesia Belum Dapatkan Kebebasan

Menurut laporan Human Rights Watch, Filep Karma, seorang mantan tahanan politik Papua. Pada tahun 2014, ia menerbitkan bukunya, ‘Seakan Kitorang Setengah Binatang’ yang berisi tentang sikap rasis pemerintah Indonesia melawan orang Papua, secara semena-mena telah ditahan di bandara Jakarta.

Oleh: Andreas Harsono (Human Rights Watch)

Pekan lalu, seorang aktivis yang terkenal di Indonesia karena mendukung secara damai kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat, Filep Karma, dengan cepat menjadi tahanan politik. Lagi.

Kali ini, Karma—yang selalu memakai simbol bintang kejora kemerdekaan Papua Barat di kemejanya—ditahan oleh perwira Angkatan Bersenjata Indonesia setelah turun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta.

Yang terjadi adalah penahanan sewenang-wenang selama 90 menit, di mana tujuh perwira Angkatan Udara—termasuk satu petugas yang membawa senapan semi-otomatis—menginterogasi Karma mengenai simbol di kemejanya. Perwira tersebut bersikeras agar Karma melepaskan simbol itu dari pakaiannya dan menanyakan apakah dia adalah anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM—sebuah kelompok separatis bersenjata. Menurut Karma, selama interogasi, petugas melakukan kekerasan secara verbal, memanggilnya “bajingan,” “monyet,” dan “orang bodoh.” Mereka kemudian memindahkan Karma ke tempat penahanan polisi bandara yang membebaskannya tanpa tuntutan.

Karma—yang menghabiskan 11 tahun di belakang jeruji besi setelah didakwa pada tahun 2005 karena melakukan makar (pemberontakan atau pengkhianatan), karena secara publik mengangkat bendera Bintang Kejora—tidak asing lagi dengan kekerasan oleh pihak berwenang Indonesia. Pada bulan November 2011, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang PBB menyatakan bahwa Karma adalah seorang tahanan politik, dan menuntut agar pemerintah Indonesia melepaskannya “segera dan tanpa syarat.” Pihak berwenang baru membebaskannya pada bulan November 2015.

Karma hanyalah salah satu dari sekian banyak orang Indonesia yang menjadi sasaran dalam pasal 106 dan 110 KUHP Indonesia, yang memberlakukan hukuman penjara berpuluh-puluh tahun untuk para pelaku protes damai yang memperjuangkan kemerdekaan atau perubahan politik damai lainnya. Banyak penangkapan dan penuntutan semacam itu dilakukan terhadap aktivis yang mengangkat simbol yang dilarang, seperti Bintang Kejora Papua atau bendera RMS Afrika Selatan. (Human Rights Watch tidak mengambil posisi apakah Papua harus merdeka, tapi kami menentang pemenjaraan orang-orang yang secara damai menyatakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri.)

Pengalaman Karma pada pekan lalu adalah sebuah pengingat yang tidak disambut, bahwa kebebasannya tetap berisiko, selama undang-undang yang melanggar hak masih ada, dan bahwa terdapat pejabat Indonesia yang lebih suka memanggilnya “monyet” daripada menghormati haknya untuk bebas berekspresi.

Keterangan foto utama: Filep Karma, seorang mantan tahanan politik Papua. Pada tahun 2014, ia menerbitkan bukunya, ‘Seakan Kitorang Setengah Binatang,’ tentang sikap rasis pemerintah Indonesia melawan orang Papua. (Foto: HRW/Andreas Harsono)

Mantan Tahanan Politik di Indonesia Belum Dapatkan Kebebasan
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top