Melihat Kembali Apa yang Terjadi Saat Perundingan Penetuan Batas Dasar Laut Indonesia-Australia 1972
Berita Tentang Indonesia

Melihat Kembali Apa yang Terjadi Saat Perundingan Penetuan Batas Dasar Laut Indonesia-Australia 1972

(Gambar: via Lowy Institute)
Home » Berita Tentang Indonesia » Melihat Kembali Apa yang Terjadi Saat Perundingan Penetuan Batas Dasar Laut Indonesia-Australia 1972

Sangat berisiko untuk menanamkan motivasi kepada aktor di masa lalu, seolah-olah pada saat itu mereka sudah memahami fakta atau pemikiran yang baru lahir bertahun-tahun kemudian. Hugh Wyndham, mantan Kepala Bagian Hukum Laut di Departemen Luar Negeri Australia yang terlibat dalam persiapan perundingan untuk menentukan batas dasar laut Australia-Indonesia pada 1972, mengemukakan apa yang terjadi pada saat itu.

Oleh: Hugh Wyndham (Lowy Institute)

Membuat keputusan pada saat ini tentang kejadian di masa lalu yang semudah yang dikira. Adalah wajar dan seringkali benar untuk melihat kejadian masa lalu dengan perspektif moral dan hukum masa kini. Namun, sangat berisiko untuk menanamkan motivasi kepada aktor di masa lalu, seolah-olah pada saat itu mereka sudah memahami fakta atau pemikiran yang baru lahir bertahun-tahun kemudian.

Menurut pandangan saya, komentar-komentar mengenai negosiasi batas dasar laut Australia dengan Indonesia pada tahun 1972 telah menempuh risiko ini dengan menggabungkan perundingan di tahun tersebut, dan apa yang kemudian terjadi mengenai ‘celah Timor.’ Dengan demikian, komentar tersebut juga mengabaikan konteks di mana perundingan tahun 1972 antara Australia dan Indonesia berlangsung.

    Baca juga: Indonesia: Mitra Strategis atau Ancaman bagi Australia?

Selama tahun 1971 dan 1972, saya adalah Kepala Bagian Hukum Laut di Departemen Luar Negeri Australia dan, oleh karena itu, sangat terlibat dalam persiapan perundingan tersebut dan merupakan anggota delegasi Australia yang menjalankannya di Jakarta.

Bagian Hukum Laut dibentuk pada awal tahun 1971 untuk memberi masukan dalam persiapan Australia untuk Konferensi Hukum Laut PBB, yang pertama kali diadakan di New York pada tahun 1973. The Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction (biasanya dikenal sebagai ‘Komite Dasar Laut’) bertindak sebagai panitia persiapan konferensi, menangani banyak hal lain selain masalah yang muncul selain memenuhi tujuan awal pembentukannya.

Seperti yang biasa terjadi dalam konferensi negosiasi internasional, delegasi menemukan teman di mana mereka bisa berbagi minat mereka. Salah satu isu yang menjadi perhatian Australia adalah pertanyaan mengenai penentuan batas-batas yurisdiksi nasional atas dasar laut. Australia adalah satu dari sedikit negara dengan marjin benua yang luas—dasar laut yang terdiri dari landas benua (didefinisikan dalam hukum internasional sebagai dasar laut  yang berada di lepas pantai sebuah negara hingga kedalaman 200 meter), lereng benua dan bukit benua di dasar laut.

Salah satu tujuan Australia dalam negosiasi adalah memaksimalkan haknya atas wilayah-wilayah ini. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah kaukus kecil dengan negara lain dengan minat yang sama, seperti Kanada dan Argentina. Kelompok ini tetap berhubungan selama pertemuan Komite Dasar Laut dan konferensi berikutnya.

Negosiasi dengan Indonesia pada tahun 1972, oleh karena itu, menimbulkan masalah yang sulit. Posisi dalam hukum internasional Australia berpendapat di komite dasar laut adalah bahwa negara itu memiliki hak berdaulat di tepi batas kontinentalnya. Di Laut Timor, batas benua Australia berakhir di Palung Timor dan sebelum perundingan di Jakarta, Australia mempertahankan posisi ini dalam diskusi dengan Indonesia.

    Baca juga: Mengapa Hubungan dengan Indonesia Begitu Penting bagi Australia: Analisis

Ini juga merupakan posisi awal negosiasi oleh pemimpin delegasi Australia, Bob Ellicott. Tak perlu dikatakan lagi, posisi ini tidak diterima oleh pemimpin delegasi Indonesia, Profesor Mochtar Kusumaatmadja, yang memperdebatkan garis median di Laut Timor. Ellicott segera menanggapi dengan sebuah saran alternatif, mundur dari titik tengah Palung Timor, di mana setelah itu diskusi dihentikan sementara untuk membiarkan para delegasi beristirahat dan menyeruput kopi.

Indonesia pada saat itu dikuasai oleh pemerintahan militer dan delegasi Mochtar penuh dengan perwira militer senior, yang kebanyakan tidak mengenal seluk beluk hukum laut. Dengan demikian, saat rehat ini, Mochtar mendatangi Ellicott dan memintanya untuk tidak bergerak begitu cepat. Mochtar mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan untuk membuat delegasinya tetap mengikuti isi diskusi, untuk memahami apa yang sedang terjadi.

Keesokan harinya, pihak Indonesia mengajukan saran atas batas wilayah sebagai tanggapan. Saran tersebut hampir mendekati batas yang dapat diterima dari sudut pandang kita, di mana terdapat secuil landas benua Australia termasuk dalam wilayah di bawah yurisdiksi Indonesia. Kami menjelaskan kepada pihak Indonesia bahwa, dalam konteks negosiasi Hukum Laut, penting bagi kita untuk mempertahankan hak kedaulatan atas landas benua Australia.

Kami menegosiasikan sedikit penyesuaian kecil untuk melindungi posisi kami, sebagai gantinya, kami akan membagi daerah di lereng benua dengan luas yang sama kepada Indonesia. Kami meyakinkan pihak Indonesia bahwa kami tidak memiliki informasi mengenai potensi mineral atau minyak dari kedua wilayah tersebut.

Batas laut di jantung perselisihan sumber daya minyak antara Timor-Leste dan Australia.

Batas laut di jantung perselisihan sumber daya minyak antara Timor-Leste dan Australia. (Gambar: Geoscience Australia/DFAT)

Dengan penyesuaian kecil ini, batas wilayah laut yang disarankan oleh Indonesia diterima dan menjadi dasar perjanjian dengan Indonesia (dan menghasilkan sebuah olok-olok atas klaim Mochtar, beberapa tahun kemudian, bahwa Australia telah ‘membawa Indonesia ke binatu’ pada tahun 1972.)

Negosiasi tersebut juga menetapkan batas dasar laut antara Papua Nugini, Australia dan Indonesia. Hal ini dilakukan tanpa kesulitan.

Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak pernah terpikir oleh siapa pun bahwa pada suatu waktu di Indonesia mungkin akan berada pada posisi untuk mengakhiri sebuah perjanjian dengan Australia untuk menutup celah di batas dasar laut di bagian selatan dari yang pada saat itu disebut Timor Portugis. Namun, saya dapat mengatakan bahwa pemikiran semacam itu tidak termasuk dalam pembuatan kebijakan, yang diarahkan (secara layak, menurut pandangan saya) untuk melindungi kepentingan terbaik Australia, terutama pada tahap awal Konferensi Hukum Laut.

Keterangan foto utama: (Gambar: via Lowy Institute)

Melihat Kembali Apa yang Terjadi Saat Perundingan Penetuan Batas Dasar Laut Indonesia-Australia 1972
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top